PHI ke-11 tentang PeradilanTata Usaha Negara.pptx

peradilan tata usaha negara

1. PHI ke-11 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengertian Tata Usaha Negara Dalam arti sempit ; Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan administrasi yang menyelesaikan perkara-perkara administrasi murni semata-mata Dalam arti luas , Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan yang menyangkut pejabat-pejabat dan instansi administrasi negara baik yang bersifat perkara pidana , perkara perdata , perkara adat , perkara agama dan perkara administrasi murni Peradilan Administrasi Negara adalah suatu peradilan yang menyelesaikan perselisihan / sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang satu pihak adalah aparat pemerintah dan warga masyarakat di pihak lain, atau antara sesama aparat pemerintah mengenai tindakan / perbuatan dalam rangka melaksanakan tugasnya dimana para pihak ( terhadap siapa , perbuatan2 itu ditunjukkan ) tidak menerimanya dg alasan tindakan itu tdk sah atau alasan lain.

2. Pengertian Tata Usaha Negara Menurut UU No.5 Tahun 1986 ( Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) Menurut UU No. 5 Tahun 1986 dalam Pasal 1 tentang pengertian2 yg berkaitan dg Peradilan Tata Usaha Negara adalah : Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yg melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakanurusan pemerintahan , baik di pusat maupun di daerah . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau pejabat yg melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan per- Undang - Undangan yang berlaku . Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tatata Usaha Negara yg berisi tindakan hukum tata usaha Negara yg berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku yg bersifat kongkrit , individual, dan final. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yg timbul dlm bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dg badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah , termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan per-UU-an. Gugatan Tata Usaha Negara adalah permohonan yg berisi tuntutan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan keputusan .

3. Subyek Peradilan Tata Usaha Negara (yang menjadi pihak dalam PTUN) Peng gugat 2. Tergugat adalah jabatan yg ada pd Badan TUN yg menyeluar kan KTUN (1) Orang yg merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara (KTUN) (2) Badan Hukum Perdata yg merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN) PTUN tdk mungkin Badan atau Pejabat TUN bertindak sebagai Penggugat ( lihat Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004. Kelompok Jabatan Tata Usaha Negara yg dpt menjadi Tergugat adalah : Instansi resi pemerintah yg berada di bawah Presiden sebagai Kepala Eksekutif Instansi2 dlm lingkungan kekuasaan negara diluar lingkungan eksekutif Badan-badan hukum privat yg didirikan dg maksud untuk melaksanakan tugas2 pemerintahan Lembaga2 hukum swasta yg melaksanakan tugas2 pemerintahan

4. Kriteria Tergugat Berdasarkan Wewenang Adalah : 1 . Atribusi adalah wewenang yg langsung diberikan atau langsung ditentukan oleh peraturan per-UU-an kepada Badan atau Pejabat TUN 2. Mandat adalah wewenang yg diberikan kepada mandataris dari mandans melaksanakan wewenang untuk dan atas nama mandans 3. Delegasi adalah wewenang yg diberikan dg penyerahan wewenang dari delegans kepada delegataris Dalam hal ini yang menjadi tergugat apabila terjadi Sengketa TUN adalah yg menerima wewenang tsb . Presiden , Menteri , rektor Tanggung jawab atas dikeluarkannya KTUN masih tetap ada pada mandans.Contoh : Menteri ke dirjen , rektor ke warek Dalam hal ini yg menjadi Tergugat apabila terjadi Sengketa TUN adalah delegetaris ( Penerima Delegasi ) Contoh : Presiden ke Menteri

5. Asas-asas dalam PTUN 1 . Praduga rechmatig , setiap tin dakan pemerintah selalu dianggap sah , sampai ada pembatalannya . 2. Pembuktian bebas , hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan , bebas menentukan beban pembuktian , dan sahnya pembuktian minimal dua alat bukti ( Pasal 107 UU PTUN) 3. Asas keaktifan hakim, untuk mengimbangi kedudukan para pihak tergugat dan penggugat 4. Putusan pengadilan memiliki kekuatan mengikat , sengketa TUN adalah sengketa hukum publik berarti putusan berlaku terhadap siapa saja .

6. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTU N 1 . Peranan hakim yg aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiil . 2. Kedudukan Penggugat dan Tergugat tidak seimbang 3. Sistem Pembuktian mengarah kepada pembuktian bebas 4 . Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda Pelaksanaan Keputuisan TUN 5 . Putusan Hakim tidak boleh melebihi tuntutan Penggugat (Ultra Petita ) 6 . Terhadap Putusan Hakim TUN berlaku asas Erga Omnes artinya putusan itu tdk hanya berlaku bagi para pihak yg bersengketa tetapi juga berlaku bagi pihak2 yg terkait . 7. Para pihak yg terlibat dlm sengketa harus didengar penjelasannya . 8 . Kebenaran yg dicapai adalah kebenaran materiil

7. Objek dalam Peradilan Tata Usaha Negara 1 . Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah penetapan tertulis yg dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yg berdasarkan peraturan per-UU-an yg berlaku bersifat kongkrit , individual, dan final, yg menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata . 2 . Tidak mengeluarkan keputusan , sedangkan hal itu menjadi kewajibannya , maka hal tsb disamakan dengan Keputusan TUN. Jadi Keputusan yg menolak mengeluarkan putusan juga dianggap mengeluarkan putusan . Contoh : Keputusan mengenai penggusuran kios oleh Wali KotaTangerang Selatan Contoh : Warga Pamulang mengajukan permohonan penutupan pabrik karena berdasarkan penelitian air limbah pabrik tsb mencemari lingkungan warga setempat . Tapi Wali Kota tdk mengeluarkan Keputusan penutupan pabrik tsb .

8. Syarat-syarat Untuk Sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara Syarat Formil dari gugatan : Harus memenuhi prosedur yg ditentukan yg berhubungan dg persiapan dibuatnya keputusan dan cara dibuatnya keputusan itu . Bentuknya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku 2 . Syarat Materiel: Keputusan harus dibuat oleh alat negara (organ) yang berwenang ; Karena keputusan itu suatu pernyataan kehendak , maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan yuridis Keputusan harus diberi bentuk ( vorm ) yang ditetapkan dalam peraturan dasarnya dan pembuatnya harus memperhatikan cara ( prosedur ), membuat keputusan itu . Isi dan tujuan keputusan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar .

9. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN 1. Karakteristik utama yg membedakan Hukum Acara PTUN dengan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana adalah Hukum Acaranya secara bersama-sama diatur dengan hukum materiilnya yaitu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, 2. Peranan hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materiel. ( Pasal 63, 80, 85, 95 dan 103 UU No. 5 tahun 1986) 3. Kompensasi ketidakseimbangan antara kedudukan Penggugat dan Tergugat ( Jabatan Tata Usaha Negara) 3. Sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas yang terbatas 4. Gugatan di Pengadilan tidak mutlak bersifat menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara digugat ( azas presumpito justae causa yg artinya suatu keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar )

10. KARAKTERISTIK HUKUM ACARA DI PTUN 5. Putusan hakim tidak boleh bersifat ultra petita ( melebihi tuntutan penggugat ) tetapi dimungkinkan adanya reformation in peius ( membawa penggugat dalam keadaan yg lebih buruk ) sepanjang diatur dalam perundang-undangan 6. Terhadap putusan hakim Tata Usaha Negara berlaku asas Erga omnes artinya bahwa putusan itu tidak hanya berlaku bagi para pihak yg bersengketa tetapi berlaku bagi pihak-pihak lain yg terkait . 7. Dalam proses pemeriksaan di persidangan berlaku asas ausi alteram partom yaitu para pihak yg terlibat dalam sengketa hatus didengar penjelasannya sebelum hakim membuat putusan . 8. Dalam mengajukan gugata , harus ada kepentingan Point d’interest , point d’action ) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (no interest, no action). 9. Kebenaran yang dicapai adalah kebenaran materiel dengan tujuan menyelaraskan , menyerasikan , menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum .

11. No Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata 1. Obyek Gugatan Beschikking Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi 2. Subyek Gugatan Orang pribadi / Badan Hukum perdata melawan Pejabat TUN dalam posisi tidak seimbang Orang pribadi / badan hukum melawan orang pribadi / badan hukum dlm posisi yg seimbang 3. Tenggang Waktu Pengajuan gugatan Menentukan tenggang waktu hanya 90 hari Menentukan tenggang waktu lebih lama ( tahunan , puluhan tahun ) 4. Tahapan proses berperkara Ada Penelitian Administrasi , dismisal prosedure , dan pemeriksaan persiapan Tidak ada proses demikian dalam Hukum Acara Perdata 5. Putusan Verstek Tidak mengenal putusan verstek . Tergugat hanya kehilangan hak dlm proses persidangan Apabila Tergugat tidak hadir maka hakim memberikan putusan verstek 6. Tuntutan Tuntutan pernyataan batal / tidak sah . Ganti rugi bisa dimintakan tapi ada batasan yg tegas Tuntutan bisa berupa mohon pelaksanaan , pembatalan perjanjian , ganti rugi dll .

12. No Perbedaan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Hukum Acara Perdata 7 Rekonpensi Tidak dikenal gugat balik ( rekonpensi ) karena kedudukan tergugat dan tergugat adalah tetap dan obyek sengketa surat keputusan Adanya gugat balik ( rekonpensi ) karena kedudukan tergugat dan penggugat sama dan seimbang 8. Peranan Pengadilan Tinggi Pada prosedur Banding Administrasi maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi selalu sebagai tingkat Banding 9. Jurusita Tidak dikenal jurusita karena pemanfaatan jasa pos Peranan Jurusita menonjol 10 Eksekusi Dikenal eksekusi otomatis Dikenal eksekusi Hierarkis

13. PENYELESAI AN SENGKETA TATA USAHA NEGARA Melalui Upaya Administrasi 2 . Melalui Gugatan adalah permohonan yg berisi tuntutan terhadap Badan atau pejabat TUN (1) Banding Admnistrasi adalah suatu prosedur yg dpt ditempuh oleh seseorang atau Badan hukumperdata apabila ia tidak puasa terhadap Keutusan TUN 2 . Keberatan adalah diselesaikan instansi atau pejabat yg mengeluarkan Keputusan TUN tsb

14. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Upaya Administrasi Banding Adm Administratif beroef Keberatan Administratief bezwaar MARI PT. TUN PTUN Upaya Peradilan

15. Penjelasan Bagan slide 14 Penyelesaian Sengketa TUN 1. Upaya peradilan artinya upaya melalui Badan Peradilan , melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Tingkat 1, Banding ke Pengadilan Tinggi TUN dan Kasasi ke Mahkamah Agung . 2. Upaya Administrasi artinya upaya melalui instansi atau Badan Tata Usaha Negara ( dilaksanakan dalam lingkungan pemerintahan ) Prosedur ini terdiri atas dua bentuk yaitu : 1. Dlm hal penyelesaiannya harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain yg mengeluarkan keputusan ybs , hal ini disebut banding administratif 2. Dlm hal penyelesaian Keputusan TUN tsb harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUNyg mengeluarkan Keputusan tsb disebut keberatan . Contoh tentang ketentuan perpajakan

16. Proses dan Prosedur berperkara di Peradilan TUN Tahap Pertama ; memasukan gugatan secara tertulis krn adanya Keputusan yg dianggap merugikannya . Tahap Kedua ; Panitera mencatat setiap perkara dan harus membayar uang muka biaya perkara ( Pasal 59) Penggugat Alasan2 yg dpt digunakan dlm gugatan : a. Keputusaan yg digugat itu bertentangan dg peraturan per-UU-an b. Badan atau Pejabat TUN pd wktu mengeluarkan mempunyai tujuan lain c. Badan atau Pejabat TUN pd wkt mengeluarkan atau tdk mengeluarkan keputusan sbgmn dimaksud 1. Fundamentum Petendi atau posita ( memuat alasan2 berdasarkan keadaan dan alasan2 berdasarkan hukum 2. Petitum : hal2 apa yg diinginkan atau yg diminta penggugat Tahap Ketiga : Pemanggilan para pihak untuk menghadiri persidangan Penggugat tidak hadir , gugatan dinyatakan gugur Tergugat tidak hadir pemeriksaan berjalan tanpa hadirnya tergugat Putusan Hakim

17. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 97 ayat (7) dapat berupa d.Gugatan gugur Gugatan gugur , apabila ( para ) pihak atau ( para ) kuasanya tidak hadir pada persidangan yg telah ditentukan meskipun telah dipanggil secara patut . Gugatan ditolak Menolak gugatan , berarti memperkuat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara b. Gugatan dikabulkan Mengabulkan gugatan berarti tidak membenarkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik seluruhnya maupun sebagian . Bilaman gugatan dikabulkan seluruhnya dan dikaitkan dg isi petitum penggugat , maka Badan atau Pejabat TUN berkewajiban melakukan : 1. Pencabutan keputusan itu ; 2. pencabutan dan menerbitkankeputusan baru , atau , 3. penerbitan keputusan karena sebelumnya tidak ada . c. Gugatan tidak diterima Tidak menerima gugatan berarti gugatan tidak memenuhi syrata2 yg telah ditentukan . Dalam hal ini , Penggugat dapat memasukkan gugatan baru .

18. Adalah upaya atau alat yg diberikan oleh UU kepada seseorang atau Badan Hukum untuk dlm hal tetentu dalam suatu putusan 1 . Ban d ing adalah pemeriksaan dalam instansi ( tingkat ) kedua oleh sebuah pengadilan atasan yang mengulangi seluruh pemeriksaan , baik mengenai fakta-fakta , maupun penerapan hukum atau undang-undang 2 . Kasasi adalah terhadap putusan tingkat terakhir , Pengadilan dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung . UPAYA HUKUM 3 . Terhadap putusan pengadilan yang telah meperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung Upaya Hukum