Pihak yang Terlibat dalam Hukum Acara Pidana

Power Point ini membahas pihak-pihak yang terlibat dalam Hukum Acara Pidana, mulai dari tersangka/terdakwa, penuntut umum, penyidik dan penyelidik, hingga penasihat hukum. Dijelaskan sistem akusator (accusatoir) yang mempertemukan pihak-pihak tersebut di persidangan, serta hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHAP. Materi ini menekankan peran masing-masing pihak dalam menjaga proses peradilan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

1. Pihak yang Terlibat dalam
Hukum Acara Pidana
SYAIDA NUR AISYAH BILLAH
02011382328502
CHAPTER 4

2. Dalam perkara pidana terlibat beberapa pihak yang saling
berhadapan, sistem saling berhadapan ini disebut juga dengan
SISTEM AKUSATOR (accusatoir). Dalam sistem ini pihak terdakwa
bersama penasihat hukum, sedangkan penuntut umum yang atas
nama dengan bersama kepolisian, dan terakhir adalah saksi baik itu
saksi yang memberatkan terdakwa; saksi yang tidak memberatkan
terdakwa; serta saksi yang meringankan terdakwa

3. A. TERSANGKA ATAU TERDAKWA
TERSANGKA adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ( butir 14 KUHAP)
TERDAKWA adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang
pengadilan (butir 15 KUHAP)
Tersangka atau terdakwa memiliki HAK-HAK yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal
68 KUHAP, hak tersebut diantaranya :
1.Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan di adili
2.Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang
didakwakan
3.Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti
tersebut di muka
4.Hak untuk mendapat juru bahasa
5.Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
6.Hak untuk ,mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang
bersangkutan
(Pengaturan terkait hak diatur lebih lanjut dalam KUHAP Pasal 57-Pasal 68)

4. B. PENUNTUT UMUM
KUHAP membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam
pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara.
JAKSA adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap
PENUNTUT UMUM adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian JAKSA adalah menyangkut jabatan,
sedangkan PENUNTUT UMUM menyangkut fungsi. Jaksa atau penuntut umum
Indonesia menganut SISTEM TERTUTUP karena jaksa atau penuntut umum
indonesia tidak mempunyai wewenang menyidik perkara, dan tidak pernah
melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa. Fungsi dan wewenang
jaksa agung dan kejaksaan diatur dalam Undang-Undang yang terbaru, yakni
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

5. C. PENYIDIK DAN PENYELIDIK
PENYIDIK adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan
adalah tahap lanjut dimana bukti yang terkumpul dari penyelidikan dikembangkan lebih
lanjut untuk dibuktikan bahwa terjadi tindak pidana dan menemukan pelakunya
PENYELIDIK adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap awal dimana
pihak yang berwenang mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dugaan terjadinya TP
D. PENASIHAT HUKUM DAN BANTUAN HUKUM
Istilah Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum adalah istilah baru, istilah ini terdengar
lebih tepat dibandingkan istilah terdahulu, yaitu PEMBELA. Istilah Pembela seakan
berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas atau lepas dari pemidanaan
walaupun ia jelas bersalah melakukan.

6. Penasihat hukum atau pembela berpangkal tolak pada
posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka
dan terdakwa, dan penilaiannya subjektif pula. Meskipun
demikian penasihat hukum tetap berdasarkan legitimasi yang
berpangkal pada etika, dimana ia harus mempunyai penilaian
objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.
Lanjutan,,,,

7. Thank You