PKD Peraturan menteri dalam negeri 20 tahun 2018.pptx

PKD Peraturan menteri dalam negeri 20 tahun 2018.pptx

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018

2. DASAR HUKUM PP 47/2015 tentang Perubahan atas PP 43/2014 PP 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6/2014 PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN PERMENDAGRI: Permendagri 111 /2014 tentang Pedoma Teknis Peraturan di Desa Permendagri No. 20 /201 8 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa ; Permendagri 44 /2016 tentang Kewenangan Desa PP 22/2015 tentang Perubahan I atas PP 60/2014 PMK Nomor 2 25 /PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/pmk.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa PMK Nomor 49 /PMK.07/201 6 Tentang Tatacara Pengalokasian , Penyaluran , Penggunaan , P emantauan dan E valuasi Dana Desa PP 8 /201 6 tentang Perubahan II atas PP 60/2014 UU 6/2014 tentang Desa PMK Nomor 50/PMK.07/201 6 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa PMK Nomor 2 26 /PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa menurut Daerah kabupaten / kota Permendesa 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019 PP 11 /2018 tentang Perubahan 2 atas PP 43/2014

3. Lain-lain Pendapatan yang sah Hibah dan sumbangan pihak ketiga PENDAPATAN DESA 1 5 6 7 Bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota 3 2 4 Dana Desa yg bersumber dari APBN : 2015 : 20,77 T 2016 : 46,9 T 2017 : 60 T 2018 : 60 T Bagian dari Pajak dan Retribusi kabupaten/kota Alokasi Dana Desa (ADD) Paling sedikit 10% dari dari dana perimbangan yang diterima kab/kota dikurangi DAK Pemerintah dapat menunda dan/atau mengurangi dana perimbangan jika kab/kota tidak mengalokasikan ADD PADes SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

4. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TR ANSPARAN AKUNTABEL TERTIB DAN DISIPLIN PARTISIPATIF 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER Dilaksanakan

5. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa ; menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa ; melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa ; menetapkan PPKD; menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL; menyetujui RAK Desa ; dan menyetujui SPP Kewenangan selaku PKPKD

6. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) KOORDINATOR PPKD P ELAKSANA K EGIATAN A NGGARAN Kaur tata usaha dan umum ; dan Kaur perencanaan Kasi pemerintahan ; Kasi kesejahteraan ; dan Kasi pelayanan MELAKSANAKAN FUNGSI KEBENDAHARAAN

7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa ; mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa ; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa , perubahan APB Desa , dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa ; mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa ; mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa . TUGAS melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL; melakukan verifikasi terhadap RAK Desa ; dan melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa .

8. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TUGAS D ilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa . melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya ; melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya ; mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya ; menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya ; menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang / jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya ; dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa . Dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri unsur perangkat Desa (Pelaksana Kewilayahan) , lembaga kemasyarakatan Desa dan / atau masyarakat Diusulkan saat penyusunan RKP Desa Tim ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa

9. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) TUGAS menyusun RAK Desa ; dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan , menyetorkan / membayar , menatausahaka n dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Desa

10. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa APBDESA semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Untuk Membiayai Kewenangan Desa semua penerimaan Desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa Pendapatan Desa Belanja Desa Pembiayaan Desa APBDes a

11. P ENDAPATAN DESA TERDIRI ATAS KELOMPOK DAN JENIS : Bantuan keuangan dari A nggaran P endapatan B elanja D aerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat bersidat umum dan khusus Bantuan khusus tidak ditetapkan dalam proporsi 70%-30%

12. BELANJA DESA K ELASIFIKASI TERDIRI ATAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN : Penyelanggaraan Pemerintahan Desa: Pelaksanaan Pembangunan D esa: penyelenggaraan belanja penghasilan tetap , tunjangan dan operasional pemerintahan Desa ; sarana dan prasarana pemerintahan Desa ; administrasi kependudukan , pencatatan sipil , statistik , dan kearsipan ; tata praja pemerintahan , perencanaan , keuangan , dan pelaporan ; dan pertanahan . pendidikan ; kesehatan ; pekerjaan umum dan penataan ruang ; kawasan permukiman ; kehutanan dan lingkungan hidup ; perhubungan , komunikasi dan informatika ; energi dan sumber daya mineral; dan pariwisata P embinaan K emasyarakatan Desa: ketentraman , ketertiban , dan pelindungan masyarakat ; kebudayaan dan kegamaan ; kepemudaan dan olah raga; dan kelembagaan masyarakat P emberdayaan masyarakat Desa: kelautan dan perikanan ; pertanian dan peternakan ; peningkatan kapasitas aparatur Desa ; pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga ; koperasi , usaha mikro kecil dan menengah ; dukungan penanaman modal; dan perdagangan dan perindustrian . P enanggulangan bencana , keadaan darurat dan mendesak Desa : penanggulangan bencana ; keadaan darurat ; dan keadaan mendesak CATATAN: Dari keseluruhan Bidang ini dibagi dalam kegiatan menggunakan Bahasa indonesia atau daerah dengan kode rekening yang sama

13. BELANJA DESA J ENIS BELANJA TERDIRI ATAS : > belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat , dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa

14. Penjelasan Perlakukan Belanja Tak Terduga (1): No Uraian Permendagri 113/2014 Permendagri 20 Tahun 2018 1 Penyebutan Istilah Kelompok / Bidang Belanja Tak Terduga ( Kelompok / Bidang ke -lima) Bidang Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak Desa ( Bidang ke -lima dalam Klasifikasi Bidang , Sub Bidang , dan Kegiatan ) Belanja Tak Terduga ( Jenis Belanja ke 4 dalam Klasifikasi Ekonomi ) 2 Peruntukan Keadaan Darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) Untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Keadaan Mendesak yang Berskala Lokal Desa. 3 Penganggaran (Contoh) 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst …… 5. Penanggulangan Bencana , Keadaan Darurat dan Mendesak 5.1 Penanggulangan Bencana 5.1.00.5 Belanja 5.1.00.5.4. Belanja Tak Terduga ( Dilaporkan sesuai dengan kuitansi / pengeluaran / belanja yang dilakukan )

15. Penjelasan Perlakukan Belanja Tak Terduga (2): Permendagri 113/2014 Permendagri 20 Tahun 2018 Dalam keadaan darurat dan / atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya . Keadaan darurat dan / atau KLB sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan / atau mendesak . Keadaan darurat sebagaimana dimaksud poin (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam , sosial , kerusakan sarana dan prasarana . Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat , dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana , keadaan darurat , dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut : bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; t idak diharapkan terjadi berulang; dan b erada di luar kendali pemerintah Desa.

16. Penjelasan Perlakukan Belanja Tak Terduga (3): Permendagri 113/2014 Permendagri 20 Tahun 2018 Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud poin (1) karena KLB/ wabah . Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana poin (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati / walikota . Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada poin (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga . kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial . Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada poin (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan / atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat . Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan . Ketentuan lebih lanjut belanja k egiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada poin (1) di atur dalam Peraturan Bupati / Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa .

17. Penjelasan Perlakukan Belanja Tak Terduga (4): Permendagri 113/2014 Ranpermendagri PKDesa Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati / Wali Kota sebagaimana dimaksud pada poin (6) paling sedikit memuat : kriteria bencana alam dan bencana sosial ; kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial ; kriteria keadaan darurat ; kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat ; kriteria keadaan mendesak ; kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan ; dan tata cara penggunaan anggaran .

18. Penjelasan Perlakukan Belanja Tak Terduga (5): Permendagri 113/2014 Ranpermendagri PKDesa Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa . Pelaporan dan Pertanggungjawaban tidak diatur lebih detail. Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada kepala Desa melalui sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada poin (1). Kepala Desa melalui surat keputusan kepala Desa menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kepala Desa melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati/Wali Kota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan kepala Desa ditetapkan

19. PEMBIAYAAN (1): Penerimaan Pengeluaran SiLPA tahun sebelumnya P encairan D ana c adangan Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan Pembentukan dana cadangan Di lakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 ( satu ) tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan Desa Perdes memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan; dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

20. PEMBIAYAAN (2): Pengeluaran Pembentukan dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa dalam bentuk tanah k as Desa dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tata cara penyertaan modal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan Desa sedikitnya memuat ketentuan: indikator penyertaan modal yang dapat disertakan ; dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.

21. PENGELOLA AN KEUANGAN DESA Dilakukan dengan Basis kas yang merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa Pengelolaan keuangan Desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri

22. PERENCANAAN SEKDES KADES BPD KADES BUPATI/WALI KOTA CAMAT/sebutan lain Mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan ranperdes APBDesa Menyampaiakan ranperdes kepada BPD untuk dibahas dan disepakti bersama dalam musdes Penyepakatan paling lambat oktober tahun berjalan Bila sepakat maka Kades Menyampaikan PerKades tentang penjabaran APBDesa yg disiapkan Sekdes Tidak sepakat maka berlaku pagu tahun sebelumnya hanya kegiatan operasional Pemdes yg dapat dilakukan. (ditetapkan melalui PerKades) Menetapkan evaluasi maks 20 hr kerja setelah diterima Maks. 3hr kerja sejak disepakati dgn BPD utk dievaluasi Menetapkan evaluasi maks 20 hr kerja setelah diterima Tidak dievaluasi Bupati/Wali kota , Perdes Berlaku dgn sendirinya Tidak dievaluasi camat atau sebutan lain, Perdes Berlaku dgn sendirinya Hasil evaluasi tidak ditinjut kades namun tetap memberlakukan perdes tsb maka dibatalkan melalui Kep Bupati/Wali kota Hasil evaluasi tidak ditinjut kades namun tetap memberlakukan perdes tsb maka dibatalkan melalui Kep Bupati/Wali kota Dapat mendelagasikan

23. PENETAPAN APBDESA Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi d itetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang p enjabaran APB Desa sebagai per aturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang p enjabaran APB Desa kepada Bupati/Wali Kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: APB Desa ; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan ; dan alamat pengaduan

24. Dilakukan bila terjadi: penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan ; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan . Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati / Wali Kota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa . PERUBAHAN APBDESA (1)

25. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan p enjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi : penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; ke giatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan . Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Wali Kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa . PERUBAHAN APBDESA (2)

26. Rekening Kas Desa Untuk mencatat: Penerimaan Pengeluaran Dibuat Dengan Specimen Kaur Keuangan dan Kades Desa belum ada layanan Perbankan dapat membuka Di wilayah terdekat. Bupati/Walikota Lapor Dapat menyimpan Uang tunai Untuk Operasional Besaran Ditetapkan Melalui Per Bup/Wal c.q Dirjen Bina Pemdes Gubernur PELAKSANAAN

27. Kaur & Kasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa ; Rencana Kerja Kegiatan Desa ; dan Rencana Anggaran Biaya Rincian kegiatan; Anggaran yang disediakan; Rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan M erinci lokasi V olume B iaya S asaran W aktu pelaksanaan kegiatan P elaksana kegiatan anggaran M erinci satuan harga untuk setiap kegiatan 3 Hari Setalah Perdes Apbdesa dan Perkades Penjabaran APBDesa ditetapkan Paling lama 6 Hari diserahkan melalui Sekdes Verifikasi Paling lama 15 hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

28. Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa www.themegallery.com

29. RENCANA ANGGARAN BIAYA www.themegallery.com

30. RENCANA KERJA KEGIATAN DESA www.themegallery.com

31. Kaur & Kasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan ; dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan Verfikiasi Dalam hal terjadi perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dan/atau perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan / atau terjadi perubahan kegiatan , Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA 6 (enam) hari kerja setelah penugasan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 hari kerja Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)

32. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa R AK memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa Verifikasi Catatan: Untuk memudahkan Penyusunan DPA dan RAK dilakukan secara paralel dan dilakukan bersama Menyetujui

33. P elaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Penyedia S wakelola Diutamakan Melaksanaan Kegiatan berdasarkan : Menyertakan laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Menyertakan laporan Perkembangan pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pernyataan tanggungjawab Bukti Penerimaan Barang/Jasa di tempat SPP Dimaksudkan sebagai uang Panjar: Maksimal digunakan dalam 10 hr kerja Menyampaikan bukti transaksi stelah penggunaan anggaran Verfikiasi Pelaksanan Kegiatan pengadaan melalui Swakelola dan Penyedia diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/walikota mengenai Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada peraturan perundangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa

34. SiLPA dan DPAL Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja Mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. M erupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan / atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran berkenaan M erupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya Mengajukan kembali rancangan Menyetujui Menguji usulan Untuk jadi DPAL terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala Desa paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan

35. Pencairan Dana Cadangan dan Pembentukan Dana Cadangan dicatatkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pencatatan pencairan dana cadangan merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Desa . Pembentukan Dana Cadangan dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa mengenai dana cadangan . Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APB Desa

36. PENATAUSAHAAN D ilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan ini dilakukan setiap Bulan buku pembantu bank ; buku pembantu pajak ; dan buku pembantu panjar . Pengeluaran atas beban APB Desa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APB Desa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang / jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas d asar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa . Pengeluaran atas beban APB Desa untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.

37. BUKU KAS UMUM www.themegallery.com

38. BUKU PEMBANTU BANK www.themegallery.com

39. BUKU KAS PEMBANTU PAJAK www.themegallery.com

40. PELAPORAN Melaporkan: laporan pelaksanaan APB Desa ; dan laporan realisasi kegiatan Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan yang diterima dari Kaur dan Kasi paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan Bupati/Walikota Melalui Camat menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan c.q Dirjen Bina Pemdes Laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi paling sedikit memuat: laporan realisasi APB Desa;laporan realisasi kegiatan ; kegiatan yang belum selesai dan / atau tidak terlaksana ; sisa anggaran ; dan alamat pengaduan .

41. PERTANGGUNGJAWABAN Bupati/Walikota Melalui Camat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang memuat: laporan keuangan , terdiri atas : laporan realisasi APB Desa; dan catatan atas laporan keuangan . laporan realisasi kegiatan ; dan daftar p rogram sektoral , program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa . Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan c.q Dirjen Bina Pemdes

42. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota , dan bantuan keuangan kepada Desa . Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh APIP kabupaten / kota .

43. KETENTUAN LAIN LAIN Pengaturan Pengelolaan Keuangan Desa berlaku mutatis mutandis terhadap pengelolaan keuangan Desa adat . Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APB Desa induk berdasarkan RKP Desa induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya d ilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa Persiapan . Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

44. TERIMAKASIH