POIN PENTING PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN.pptx

OK

1. ARAHAN DAN POIN PENTING PELAKSANAAN MUSREN KECAMATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR ROKAN HILIR, 19 FEBRUARI S/D 5 MARET 202 5

2. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan , Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak , Kabupaten Karimun , Kabupaten Natuna , Kabupaten Kuantan Singingi , dan Kota Batam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Permendagri RI Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Permendagri RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Nomor : B/8493/KSP.00/70-73/12/2024 Penyampaian Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah Tahun 2025 (Mengharuskan semua tahapan penyusunan tepat waktu dan sesuai mekanisme PEDOMAN TENTANG PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2026 (MENUNGGU)

3. Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk: Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional Pembangunan Daerah : LANDASAN PELAKSANAAN

4. suatu forum musyawarah antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten / kota YANG BERTUJUAN UNTUK menjaring Informasi serta membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa / kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan ARTI PENTING MUSRENBANG KECAMATAN

5. TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD 11 MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN

6. Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penyelesaian rankhir RKPD (paling akhir bulan Mei) Musrenbang Provinsi ( Paling labat minggu ke dua April ) Musrenbang Kab /Kota (Paling lambat minggu ke empat Maret Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan ( Paling labambat Mingu ke dua Februari) Musrenbang Desa (Januari) Penyusunan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13 Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) RKPD KUA PPAS RAPBD Penetapan RKPD setelah Penetapan RKP (Juni) Penyusunan Ranwal RKPD DAN RENJA-PD Minggu pertama Desember

7. ALUR VERIFIKASI USULAN DESA PADA MUSRENBANG TINGKAT KECAMATAN MASING MASING KECAMATAN MELALUI USER KEPALA DESA SUDAH MELALUKAN PENGENTRIAN USULAN DESA PADA SISTEM SIPD RI DAN SUDAH DI VALIDASI OLEH MITRA OPD ( BIDANG BIDANG DI BAPPE RI DA) USULAN YANG SUDAH DI VERIFIKASI TELAH MAJU KETAHAPAN VERIFIKASI KECAMATAN, DIMANA FUNGSI KECAMATAN MEMVALIDASI USULAN BERDASARKAN KESEPAKATAN PADA MUSRENBANG KECAMATAN

8. ALUR VERIFIKASI USULAN HIBAH BANSOS TERKAIT PENGAJUAN HIBAH/BANSOS, DIUSULKAN MELALUI APLIKASI SIPD RI DAN DIDAMPINGI OLEH PERANGKAT DAERAH PENGAMPU USULAN.

9. KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 202 6 9

10. VISI DAN MISI RPJPD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 202 5 -20 45 NEGERI SERIBU KUBAH YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2025-2029 TERWUJUDNYA KABUPATEN ROKAN HILIR YANG BERMARWAH, MAJU, SEJAHTERA, BERIMAN, DAN BERBUDAYA TAHUN 2029 MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI BERBASIS PENGELOLAAN POTENSI LOKAL. MEWUJUDKAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS TEKNOLOGI. MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL YANG INKLUSIF DAN BERDAYA SAING. MEWUJUDKAN KETAHANAN EKOLOGI. MEMANTAPKAN AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH DI KABUPATEN ROKAN HILIR DENGAN JARINGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG HANDAL; PEMANTAPAN PRASARANA DASAR PENDIDIKAN, AGAMA, KESEHATAN, EKONOMI DAN LAPANGAN PEKERJAAN YANG MERATA PADA SETIAP WILAYAH; MEMANTAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL, AGAMIS DAN BERBUDAYA; PEMULIHAN EKONOMI KERAKYATAN DAN MEMPERKUAT STRUKTUR DAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH BERBASIS BLUE EKONOMI DAN GREEN EKONOMI; MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESSIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF DIDUKUNG OLEH SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI.

11. Arah Kebijakan (RPJPD) Misi Kesatu ( Transformasi Ekonomi) Pada tahap pertama ini upaya-upaya strategis akan dimulai dari pembuatan regulasi yang jelas terkait investasi berbentuk penelitian dan pengembangan di bidang teknologi. memastikan bahwa infrastruktur yang akan berhubungan dengan transformasi ekonomi harus sudah disiapkan. Begitu pula untuk mendukung pelaksanaan regulasi dan efektivitas pengadaan infrastruktur, keterampilan tenaga kerja harus dipikirkan secara seksama. Dalam tataran praktisnya, tahap pertama dari transformasi ekonomi ini memerlukan upaya penjembatanan antar UMKM di Rokan Hilir dengan jaringan yang bersifat global. Meletakkan lokus permulaan pada sektor produktif dan unggulan bertujuan untuk menjadi inisiator yang pada kesempatan selanjutnya akan dijadikan standar bagi pengembangan sektor non unggulan dan masih kurang produktif. Dengan demikian sektor-sektor seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan industri pengolahan menjadi proyek-proyek awal yang dikembangkan dalam rentang waktu dari tahun 2025-2029. Fokus Sasaran Pokok

12. Arah Kebijakan (RPJPD) berdasarkan Misi Kedua (Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan & Sarana dan Prasarana yang Berkualitas , Merata , dan Berkelanjutan ) Kebijakan ini akan dilakukan dengan langkah-langkah kebijakan strategis mencakup peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman di kawasan perekonomian. Selanjutnya memastikan bahwa lingkungan fisik dapat mendukung kegiatan ekonomi dengan optimal. Infrastruktur pelayanan publik juga akan mendapatkan perhatian serupa untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Pengembangan kawasan perekonomian dan infrastruktur yang ramah lingkungan juga sejalan dengan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penguatan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi lokal dan memfasilitasi pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Fokus Sasaran Pokok

13. Arah Kebijakan (RPJPD) untuk Mewujudkan Misi Ketiga ( Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan ; dan Kesinambungan Pembangunan) Tahap pertama ini juga menjadi momentum penting dalam menegakkan supremasi hukum dan mengetatkan penegakan regulasi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi persoalan mendasar di bidang tata kelola, hukum, dan regulasi pembangunan, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan memastikan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya menjadi slogan saja. Tahap pertama ini merupakan upaya dari Rokan Hilir untuk membuka jalan menuju era baru yang dipandu oleh tata kelola pemerintahan yang kokoh dan inklusif. Fokus Sasaran Pokok

14. Arah Kebijakan (RPJPD) berdasarkan Misi Keempat ( Transformasi Sosial dan Ketahanan Sosial Budaya ) memastikan bahwa setiap individu masyarakat memiliki akses yang setara dan berkualitas terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja menjadi kunci dalam menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing secara nasional dan global Tahap pertama transformasi sosial ini menggambarkan bagaimana landasan dasar dari komitmen serius pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera ditentukan. Dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, Kabupaten Rokan Hilir menciptakan sistem layanan dasar pendidikan dan kesehatan yang baik serta membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam kemajuan sosial dan budaya Fokus Sasaran Pokok

15. Arah Kebijakan (RPJPD) mendukung Misi Kelima (Ketahanan Ekologi) Kabupaten Rokan Hilir 2025-2045 Upaya tahap awal ini juga memberikan landasan bagi integrasi nilai-nilai budaya dan perlindungan lingkungan dalam kebijakan pembangunan pada tahap pembangunan jangka panjang selanjutnya. Pemahaman menyeluruh dalam tahap awal ini akan menunjukkan arah pembangunan yang mengakomodasi keanekaragaman budaya dan ketahanan terhadap risiko bencana. Harapan yang dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya adalah langkah pembangunan yang positif dalam bentuk pemerataan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Rokan Hilir Fokus Sasaran Pokok

16. KONDISI KEUANGAN KABUPATEN ROKAN HILIR 16

17. K ONDISI KEUANGAN 3 TAHUN TERAKHIR DAN PROYEKSI TAHUN 202 6 ( Milyar ) NO JENI S PENDAPATAN REALISASI TARGET 2021 2 022 20 23 20 24 20 25 20 2 6 4.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 133.649,16 182.754,00 200.034,06 515.566.776.913 338.766.400.466 338.766.400.466 Pajak Daerah 42,610,00 82.510,00 93.510,00 93.510.000.000 150.451.988.432 93.510,00 Retribusi Daerah 2,313,50 3.793,50 4.693,50 3.133.537.400 2.414.840.000 3.133,53 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 12,050,00 11.500,00 15.000,00 305.441.639.513 112.432.972.034 12.432,97 Lain - Lain Pendapatan Asli daerah yang sah 76.675,66 84.950,50 86.830,56 113.481.600.000 73.466.600.000 68.266,60 4. 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.509.482,98 1.669.007,45 1.947.532,03 2.390.891.252.620 2.189.880.412.543 2.189.880.412.543   Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.360.767,07 1.552.425,70 1.808.783,31 2.220.712.023.319 2.090.991.113.000 1.797.904,17   Pendapatan Transfer Antar Daerah 195.060,43 125.836,79 138.748,72 170.179.229.301 98.889.299.543,00 141.548,82 Pendapatan Hibah 30,25 0.00 600,00 0.00 0.00 0.00 Pendapatan Lainnya 82.576,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                   Jumlah Pendapatan 1.838.192,57 1.851.761,45 2.148.166,09 2.116.796,11 2.528.646.813.009 2.528.646.813.009 Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dominan bersumber dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Walaupun terjadi peningkatan pasca Covid tahun 2022 namun pendapatan Rokan Hilir Belum bisa mengimbangi Belanja yang semakin Meningkat .

18. K ONDISI REALISASI BELANJA DAN PROYEKSI TAHUN 2025 BELANJA OPERASI 1.884.034.349.657,06 (73.05%) BELANJA MODAL 374.938.893.670,96 (14,54%) BELANJA TIDAK TERDUGA 10.650.980.000 (0,41 %) BELANJA TRANSFER 309.545.960.643 (12%) Jumlah Belanja 2.579.170.183.971,02 202 5 RANCANGAN AWAL RENJA-PD DIRENCANAKAN SAMA DENGAN KONDISI APBD TAHUN 2025 202 6 BELANJA OPERASI 2.107.523.578.663 BELANJA MODAL 488.192.396.830,28 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.374.663.865,19 BELANJA TRANSFER 312.390.640.436,00 Jumlah Belanja 2.579.170.183.971,02 202 4 (PERUBAHAN APBD)

19. KECAMATAN SEGERA MENYELESAIKAN INPUTAN USULAN DESA DAN MELAKUKAN VERIFIKASI USULAN , JIKA TIDAK DIINPUT MAKA USULAN TIDAK AKAN MASUK DALAM PEMBAHASAN MUSRENBANG KABUPATEN USULAN YANG DIVERIFIKASI BERDASARKAN USULAN YANG DISETUJUI SAAT PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD TINGKAT KECAMATAN OPD KECAMATAN SEGERA MENGIPUT RENJA RANCANGAN AWAL PADA SISTEM SIPD RI ! C ATATAN PENTING

20. TERIMA KASIH