DAFTAR ISI:DAFTAR ISI:1.Permohonan Kredit Pajak
2.Penggabungan Penghasilan
3.Sumber Penghasilan
4.Besar Kredit Pajak
5.Pengurangan / Pengembalian
6.Pembetulan SPT Tahunan
PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 24
PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 24 PPh Pasal 24 adalah pajak atas
penghasilan Wajib Pajak dalam negeri
yang dibayar di luar negeri. Pajak ini
dapat dikreditkan terhadap PPh
terutang di Indonesia untuk
menghindari pajak ganda. Namun,
jumlah yang dapat dikreditkan
terbatas sesuai ketentuan dan tidak
selalu seluruhnya diperhitungkan.
1. Permohonan Kredit 1. Permohonan Kredit
Pajak yang terutang atau dibayar di luar
negeri akan dapat dikreditkan, tetapi dengan
syarat Wajib Pajak menyampaikan surat
permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak
dengan dilampiri:
1. laboran keuangan tentang penghasilan
yang berasal dari luar negeri
2. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang
disampaikan di luar negeri
3. dokumen pembayaran pajak di luar negeri
2. Penggabungan
Penghasilan
2. Penggabungan
Penghasilan Penggabungan penghasilan adalah langkah untuk menghitung total PPh terutang
dengan cara menggabungkan penghasilan dari dalam negeri dan luar negeri.
1. Ketentuan Penggabungan:
1.Penghasilan dari usaha → digabungkan pada tahun diperolehnya (accrual
basis).
2.Penghasilan lain (sewa, bunga, royalti, dll.) → digabungkan pada tahun
diterimanya (cash basis).
3.Dividen dari luar negeri → digabungkan pada tahun saat dividen diperoleh,
dengan syarat kepemilikan minimal 50% saham (langsung/bersama Wajib
Pajak dalam negeri lainnya) pada perusahaan luar negeri yang tidak
diperdagangkan di bursa.
Penentuan Besarnya Dividen
Berdasarkan proporsi kepemilikan saham pada laba setelah pajak badan usaha luar
negeri.
Laba dihitung dari laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi negara
bersangkutan, sudah diaudit, dan dikurangi PPh di negara tersebut.
Jika ada pembagian dividen melebihi perhitungan, selisihnya tetap wajib dilaporkan dalam
SPT. Waktu Perolehan Dividen
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan:
1.Bulan keempat setelah batas waktu penyampaian SPT PPh badan
usaha luar negeri.
2.Jika tidak ada kewajiban SPT, maka bulan ketujuh setelah akhir
tahun pajak.
-Dividen yang Diakui
Dividen minimal sama dengan bagian
kepemilikan saham Wajib Pajak pada
perusahaan luar negeri.
Jika ada pembagian dividen lain, wajib
dilaporkan dalam SPT tahun pajak saat
dibagikan. -Negara-negara yang Relevan
Terdapat daftar negara tertentu
(tax haven countries) seperti:
Bahama, Hong Kong, Cayman
Island, Bermuda, Makau, Mauritius,
Panama, dll.
?????? CONTOH
PT Ananda (berdomisili di Yogyakarta)
menerima penghasilan luar negeri tahun
2016:
1.Laba usaha di Singapura
Rp500.000.000 → digabung 2016.
2.Dividen dari Australia Rp200.000.000
(laba 2014, diputuskan 2015, dibayar
2016) → masuk 2016.
3.Dividen 70% saham di Hong Kong
Rp60.000.000 → masuk 2016.
4.Bunga obligasi Kuala Lumpur
Rp80.000.000 per semester:
Semester I diterima 2016 → masuk
2016.
Semester II diterima 2017 → masuk
2017. ?????? PENENTUAN SUMBER PENGHASILAN
1.Saham & sekuritas → sumber
penghasilan adalah negara penerbit.
2.Bunga, royalti, sewa harta bergerak →
sumber penghasilan adalah negara
pihak pembayar/terutang.
3.Sewa harta tidak bergerak → sumber
penghasilan adalah negara tempat
harta berada.
3. Penentuan Sumber Penghasilan3. Penentuan Sumber Penghasilan
1. Penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, maka sumber
penghasilan adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau
sekuritas tersebut berkedudukan.
2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan
penggunaan harta bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara
tempat pihak yang membayar (atau dibebani bunga, royalti, atau
penggunaan harta) tersebut berada atau berkedudukan..
3. Penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak
bergerak, maka sumber penghasilan adalah negara tempat harta tersebut
terletak.
4. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan
kegiatan, maka sumber penghasilan adalah negara tempat pihak yang
membayar (atau dibebani imbalan) tersebut berada atau berkedudukan.
5. Penghasilan berupa bentuk usaha tetap, maka sumber penghasilan
adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha
atau melakukan kegiatan.
KREDIT ≤ PPH TERUTANG Kredit di sini artinya jumlah pajak luar
negeri yang boleh dikurangkan dari pajak
yang harus dibayar di Indonesia.
PPh Terutang adalah pajak penghasilan
yang dihitung atas seluruh penghasilan
(baik dalam negeri maupun luar negeri)
menurut aturan Indonesia.
4. Besar Kredit Pajak4. Besar Kredit Pajak
RUMUS
PERHITUNGAN
RUMUS
PERHITUNGAN
Kredit Pajak Luar Negri yang
diperbolehkan=
1.PPh terutang di Indonesia (atas seluruh
penghasilan, dalam dan luar negeri)
2.PPh maksimum yang dapat di kredit =
(penghasilan luar negeri ÷ total
penghasilan kena pajak)× total PPh
terutang
5. PENGURANGAN/
PENGEMBALIAN PPH
LUAR NEGERI
5. PENGURANGAN/
PENGEMBALIAN PPH
LUAR NEGERI Jika terjadi pengurangan/
pengembalian pajak atas
penghasilan yang dibayar diluar
negeri, sehingga besarnya pajak
yang dapat dikreditkan di indonesia
menjadi lebih kecil daripada
besarnya penghitungan semula,
maka selisihnya ditambahkan pada
PPh yang terutang atas seluruh
penghasilan Wajib Pajak dalam
negeri pada tahun pengurangan/
pengembalian dilakukan.
KESIMPULAN
PRESENTASI
KESIMPULAN
PRESENTASI
Kesimpulan dari presentasi ini menekankan bahwa deflasi, meskipun
penuh tantangan, bukanlah akhir bagi dunia usaha. Pengusaha perlu
bersikap adaptif dan kreatif dalam menghadapi penurunan harga
dengan strategi yang tepat seperti efisiensi biaya, inovasi produk, dan
penguatan hubungan dengan pelanggan. Dengan manajemen yang bijak
dan pemanfaatan teknologi, pelaku usaha tetap bisa bertahan dan
bahkan tumbuh di tengah tekanan ekonomi. Kunci utamanya adalah
menjaga semangat, fleksibilitas, dan fokus pada solusi jangka panjang.