BERORIENTASI PELAYANAN DAN AKUNTABEL LATSAR CPNS KKP TAHUN 2024 GOLONGAN II ANGKATAN I KELOMPOK III NAMA : GUSTI MARJIANTO, A.Md.T . NIP : 199908172025061001 SATKER : POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI TUGAS LATSAR CPNS PENDALAMAN MATERI AGENDA II
Pengertian Akuntabilitas Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang/organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik (Matsiliza dan Zonke, 2017)
UU No.25/2009 – Layanan Publik Pasal 4 menyebutkan Asas Pelayanan Publik yang meliputi: a . kepentingan Umum, b . kepastian hukum, c . kesamaan hak, d . keseimbangan hak dan kewajiban, e . keprofesionalan, f . partisipatif, g . persamaan perlakuan/tidak diskriminatif h . keterbukaan, i . akuntabilitas , j . fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, k . ketepatan waktu, dan l . kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. | AKUNTABILITAS MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG
AKUNTABEL MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN JUJUR, BERTANGGUNGJAWAB, CERMAT, DISIPLIN DAN BERINTEGRITAS TINGGI MENGGUNAKAN KEKAYAAN DAN BARANG MILIK NEGARA SECARA BERTANGGUNGJAWAB, EFEKTIF DAN EFISIEN TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JABATAN KODE ETIK
PENERAPAN NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DI TEMPAT KERJA
MELAKSANAKAN TUGAS DENGAN JUJUR, BERTANGGUNGJAWAB, CERMAT, DISIPLIN DAN BERINTEGRITAS TINGGI Ketika ada tagihan pembayaran dari Pihak penydia terkait dengan belanja pengadaan kebutuhan rumah tangga rumah dinas bupati dan wakil bupati akan segera saya proses untuk dibuatkan dokumen surat pertanggungjawaban belanja ( spj ). Namun sebelum memproses tagihan tersebut , saya lakukan verifikasi dulu , untuk memastikan jumlah hitungannya sudah benar , ketika ada kesalahan perhitungan maka saya akan melakukan konfirmasi ke Pihak Penyedia tersebut dan Ketika sudah benar barulah kemudian di proses agar tagihan tersebut dapat segera dibayarkan , karena memang untuk proses pembayaran ini cukup memakan waktu lama. di masa latsar ini dokumen SPJ tersebut tetap saya kerjakan di sela-sela waktu kegiatan latsar saya dari rumah . Agar proses pembayaran tagihan tersebut tetap berjalan dengan lancar setiap bulannya . Contoh lain: Saya selalu datang dan pulang kerja tepat waktu di kantor dan saya selalu mengisi aplikasi E-Kinerja/E- Sidak setiap harinya sebagai bentuk laporan tugas yang telah diberikan oleh atasan kepada saya
MENGGUNAKAN KEKAYAAN DAN BARANG MILIK NEGARA SECARA BERTANGGUNGJAWAB, EFEKTIF DAN EFISIEN Ketika mencetak dokumen , seperti surat , dokumen pertanggunjawaban belanja atau dokumen lainnya , saya biasanya menggunakan kertas bekas pakai terlebih dahulu . Alasannya adalah dokumen tersebut masih bersifat draf yang kemungkinan besar akan ada kesalahan dan koreksi dari atasan . Kemudian setelah dokumen tersebut dikoreksi dan dinyatakan sudah benar , barulah saya mencetaknya dengan menggunakan kertas yang baru dan dirangkap / digandakan sesuai dengan kebutuhan . Hal ini saya lakukan agar meminimalisir penggunaan kertas secara berlebihan . menurut saya dengan cara seperti ini penggunaan kertas dapat di hemat hingga 50%, sudah lumayan untuk menghemat anggaran pemerintah yang tentunya bisa dialokasikan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas .
TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN JABATAN Dalam mengelola sarana dan prasarana saya berkomitmen untuk tidak menggunakannya untuk urusan dan kepentingan pribadi saya ataupun kerabat saya dan jika nanti saya dipercaya untuk menjadi pejabat pengadaan (PPK) oleh atasan dalam pengadaan barang atau jasa saya tidak akan memilih penyedia berdasarkan kekerabatan , kenalan atau keluarga tapi saya akan memilihnya karena penyedia tersebut benar-benar memiliki kompetensi di bidangnya