PPT HUKUM LINGKUNGAN nn PERTEMUAN 4.pptx

Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.
Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.
Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.
Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.
Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.
Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis bahwa perusahaannya sudah mencemari lingkungan.
Penyidikan pun berhasil menemukan beberapa pelanggaran, misalnya pembuangan limbah langsung, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak sesuai ketentuan. Kemudian tidak punya izin mengolah limbah B3.Contoh kasus pelanggaran hukum lingkungan di Indonesia pernah terjadi di Riau. Dikutip dari PPID MENLHK, PT SIPP yang berfokus kerja di industri kelapa sawit dilaporkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Ka

1. HUKUM LINGKUNGAN

2. ASAS-ASAS DAN TEORI PADA HUKUM LINGKUNGAN Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku/kegiatan-kegiatan subyek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yg timbul akibat pemanfaatan Sumber Daya Alam .

3. Teori-Teori Pengembangan Hukum Lingkungan Pengembangan Hukum Lingkungan berdasarkan Teori Pendekatan Ekonomi Posner (2001), bahwa teori pendekatan ekonomi thd hukum semestinya mjd landasan dan acuan bagi pengembangan dan analisis thd lingkungan hukum pada umumnya. Dalam konteks penerapannya hukum lingkungan, teori pendekatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh asumsi2 dasar ilmu ekonomi yg memandang masalah2 lingkungan bersumber dari 2 (dua) hal yaitu kelangkaan ( scarcity ) sumber daya alam dan kegagalan pasar ( market failure ). Kedua konsept tsb perlu dipahami dlm rangka memahami pendekatan ekonomi thd hukum. Teori pendekatan ekonomi juga dilengkapi dg metode pengambilan keputusan yg dianggap bebas nilai yaitu analisis biaya dan manfaat ( cost benefit analysis ). Metode pengambilan keputusan yg bebas nilai dan objektif, para pejabat pengambil keputusan diharapkan mampu membuat keputusan2 atau kebijakan2 secara rasional dan objektif serta terhindar dari peritmbangan subyektif dan nilai-nilai peribadinya .

4. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Hak Pengembangan hukum lingkungan berdasarkan teori hak dipengaruhi oleh filsafat moral atau etika. Aliran filsafat ini menganggap perbuatan yg menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan merupaan perbuatan jahat ( evils ) sehingga masyarakat atau negara wajib menghukum perbuatan semacam itu. Bagi libertarianisme , jika sebuah sistem hukum mengakui keberadaan hak atas lingkungan hidup, maka hak utk menolak keputusan2 atau kebijakan pemerintah yg bertentangan atau mengancam hak atas lingkungan hidup, meskipun keputusan/kebijakan pemerintah secara ekonomi dianggap efisien.

5. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Peternalisme Mengandung arti bahwa negara memainkan peran sbg bapak atau orang tua dlm membimbing perilaku anak2nya. Diperlukan kehadiran berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan dimaksudkan utk mencegah perbuatan2 yg tidak saja merugikan dirinya, tetapi juga masyarakat seara keseluruhan serta utk mengubah atau mengarahkan kesukaan warga demi kebaikan masayarakat secara keseluruhan. Misalkan, pemerintah menetapkan sebuah kawasan sbg hutan lindung atau konservasi, taman nasional yg tdk boleh adanya kegiatan penebangan kayu, terutama di zona inti.

6. Pengembangan Hukum Lingkungan Berdasarkan Teori Nilai Kebijakan Publik Menjelaskan bahwa pertukaran pandangan atau musyawarah mufakat ( deliberative process ) diantara berbagai pemangku kepentingan ( stakeholders ) dapat mjd dasar bagi perbuatan keputusan yg rasional. Pertukaran pandangan dilandasi oleh sifat keterbukaan pemikiran ( opennes mind ), kejujuran ( honesty ), kesediaan utk mendengarkan kritik, dan penghargaan atas pandangan2 pihak yg berbeda mjd dasar pengambilan keputusan bersama ( collective choice ). Sebagai pemangku kebijakan akan membuat keputusan yg mengacu sebagai kepentingan publik dan bangsa.

7. Perlindungan dan pengelolaan LH menurut UUPLH didasarkan pada 14 (empat belas) asas, yaitu : Tanggungjawab negara; Kelestarian dan keberlanjutan; Keserasian dan keseimbangan; Keterpaduan; Manfaat; Kehati-hatian; Keadilan; Ekoregion ; Keanekaragaman; Pencemar membayar; Partisipatif ; Kearifan lokal; Tata kelola pemerintahan yang baik; Otonomi pemerintah; Asas dalam Hukum Lingkungan

8. Terimakasih