PPT_Kebijakan Publik 2024_Prof Elisabet Siahaan.pptx

RRRRRRRRR

1. KEBIJAKAN PUBLIK Prof. Dr. Elisabet Siahaan, SE., M.Ec

2. 1. Pengertian Kebijakan publik Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengatasi permasalahan publik atau mencapai tujuan tertentu . Kebijakan ini berupa undang-undang, peraturan, program, atau inisiatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu demi kebaikan bersama .

3. 1. Pengertian Kebijakan publik Kebijakan publik mencakup proses formulasi , implementasi, dan evaluasi kebijakan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat . Proses penyusunannya melibatkan identifikasi masalah , penentuan prioritas, formulasi solusi , implementasi, hingga evaluasi hasil . Kebijakan publik mencakup berbagai bidang seperti pendidikan , kesehatan, ekonomi, lingkungan , keamanan , dan kesejahteraan sosial .

4. 2. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan Ekonomi Makro? Kebijakan publik secara langsung memengaruhi variabel-variabel ekonomi makro , seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi , pengangguran , dan keseimbangan neraca perdagangan . Hubungan tersebut mencakup : 1. Stabilitas Ekonomi: Kebijakan publik, seperti kebijakan fiskal dan moneter , berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi , dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk pengendalian defisit anggaran dan pengelolaan utang negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ( diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009) Memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. 2. Distribusi Sumber Daya : Kebijakan publik menentukan alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan , kesehatan, dan infrastruktur, yang berpengaruh pada pembangunan ekonomi makro . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengatur investasi dan penciptaan lapangan kerja, yang berdampak pada pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyediakan kerangka hukum untuk alokasi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN/APBD. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Mengatur alokasi anggaran untuk sektor kesehatan sebagai prioritas pembangunan . 4

5. 2. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan Ekonomi Makro? Insentif dan Disinsentif Ekonomi: Kebijakan perpajakan dan subsidi dapat menciptakan insentif atau disinsentif yang memengaruhi keputusan konsumsi, investasi , dan produksi dalam skala nasional . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , Mengatur sistem perpajakan nasional untuk memberikan insentif investasi , seperti pengurangan pajak (tax holiday) dan fasilitas perpajakan lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mengatur peran BUMN dalam memberikan subsidi dan pelayanan publik yang memengaruhi aktivitas ekonomi makro . 5

6. 2. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan Ekonomi Makro? 6 Ketahanan Ekonomi: Regulasi perdagangan dan investasi , serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam , mendukung daya saing internasional dan ketahanan ekonomi negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Memberikan regulasi terkait investasi asing dan dalam negeri untuk mendukung daya saing internasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020), Mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk mendukung keberlanjutan ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan , Mengatur kebijakan perdagangan untuk melindungi produk dalam negeri dan meningkatkan ekspor .

7. 3. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan MANAJEMEN PROPERTI? Kebijakan publik sangat relevan dalam pengelolaan properti , baik di sektor komersial maupun residensial , melalui : Regulasi Tata Ruang: Kebijakan publik menentukan penggunaan lahan dan zonasi , yang berpengaruh pada pengembangan dan nilai properti . UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mengatur perencanaan , pemanfaatan , dan pengendalian ruang. Regulasi ini memberikan kemudahan dalam proses perizinan dan mendorong investasi di sektor properti Kebijakan Pajak Properti : Pajak tanah dan bangunan yang diatur oleh kebijakan publik memengaruhi daya tarik investasi properti . UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang memengaruhi investasi properti di tingkat lokal. Perubahan implementasi juga dikelola oleh pemerintah daerah ​ 7

8. 3. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan MANAJEMEN PROPERTI? Kebijakan publik sangat relevan dalam pengelolaan properti , baik di sektor komersial maupun residensial , melalui : 3. Program Perumahan Rakyat: Kebijakan publik yang mendukung pembangunan perumahan terjangkau meningkatkan akses masyarakat terhadap tempat tinggal layak . Permen PUPR No. 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal di bidang perumahan rakyat mendukung penyediaan perumahan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah , meliputi pembangunan perumahan dan penyediaan fasilitas dasar ​ 4. Infrastruktur: Investasi publik dalam infrastruktur, seperti transportasi dan utilitas , memengaruhi nilai dan daya tarik kawasan properti . UU No. 2 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur pendanaan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi dan utilitas , yang berdampak signifikan pada pengembangan properti 5. Standar Lingkungan dan Keberlanjutan : Kebijakan terkait lingkungan , seperti sertifikasi bangunan hijau , mendorong pengelolaan properti yang lebih ramah lingkungan . PP No. 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur standar lingkungan , termasuk izin lingkungan dan pengelolaan limbah , untuk memastikan keberlanjutan dalam proyek-proyek properti ​

9. 4. APA Hubungan Kebijakan Publik dengan PENILAI Kebijakan publik memengaruhi aspek penilaian properti dan aset lainnya melalui : Nilai Pasar: Kebijakan perpajakan , inflasi , dan suku bunga, yang ditentukan pemerintah, memengaruhi harga pasar properti dan aset . Kepastian Hukum : Kebijakan terkait kepemilikan properti , seperti hak guna lahan dan regulasi kontrak , memberikan kepastian hukum yang penting dalam proses penilaian. Infrastruktur dan Pembangunan Daerah: Kebijakan pembangunan daerah yang diatur pemerintah dapat meningkatkan nilai properti di area tertentu . Kebijakan Lingkungan: Regulasi yang mendukung efisiensi energi atau konservasi lingkungan memengaruhi nilai properti berdasarkan keberlanjutan . Subsidi atau Insentif Pemerintah: Kebijakan subsidi atau insentif untuk sektor tertentu , seperti properti hijau , dapat meningkatkan daya tarik dan nilai properti . 9

10. 5. Karakteristik Kebijakan Publik 10

11. 6. Jenis Kebijakan Publik 11

12. 6. Tahapan Proses Kebijakan Publik 12

13. 6. Tahapan Proses Kebijakan Publik 13

14. 6. Tahapan Proses Kebijakan Publik 14 Setiap tahap dalam proses ini saling berkaitan dan berkontribusi pada keberhasilan kebijakan secara keseluruhan. Masalah yang tidak diidentifikasi dengan baik dapat menghasilkan kebijakan yang tidak relevan, sedangkan implementasi tanpa evaluasi dapat mengarah pada pemborosan sumber daya atau dampak negatif yang tidak diinginkan . Proses ini memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada kebutuhan nyata , dirancang secara hati-hati, diterapkan secara efektif , dan terus diperbaiki berdasarkan hasil evaluasi .

15. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 BIDANG EKONOMI

16. 16 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi: Dasar Hukum : Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

17. 17 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi: Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara ( Minerba )

18. 18 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi:

19. 19 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi: Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting merupakan regulasi yang mengatur kebijakan penanganan stunting di Indonesia. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi

20. 20 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi:

21. 21 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi: Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi mengatur kebijakan energi terbarukan di Indonesia. Undang-undang ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)

22. 22 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG EKONOMI Pada tahun 2024, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan , dan mendorong transformasi struktural . Berikut adalah beberapa kebijakan publik utama di bidang ekonomi:

23. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 BIDANG PENDIDIKAN

24. 24 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN Implementasi Kurikulum Merdeka secara Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan , Riset , dan Teknologi ( Kemendikbudristek ) telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 . Regulasi ini menjadi payung hukum bagi pelaksanaan Kurikulum Merdeka di semua jenjang pendidikan , mulai dari PAUD hingga menengah . Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan fleksibilitas pembelajaran , mengutamakan pengembangan kompetensi , dan memberikan ruang lebih besar untuk eksplorasi minat siswa . Saat ini, Kurikulum Merdeka telah diterapkan di lebih dari 300.000 satuan pendidikan di Indonesia

25. 25 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN Revisi Kebijakan Ekstrakurikuler Kepramukaan Dalam kebijakan baru ini, kegiatan Kepramukaan tetap wajib disediakan oleh sekolah , namun format pelaksanaan seperti perkemahan tidak lagi diwajibkan . Keikutsertaan siswa dalam ekstrakurikuler bersifat sukarela , dengan opsi kegiatan lain seperti latihan kepemimpinan siswa , penelitian ilmiah, seni , dan olahraga juga diberikan ruang untuk berkembang Dasar Hukum : Revisi kebijakan ekstrakurikuler kepramukaan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset , dan Teknologi ( Mendikbudristek ) Nadiem Makarim adalah dengan menghapus Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah . Perubahan ini tercantum dalam Peraturan Menteri ( Permen ) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum.

26. 26 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN Penguatan Digitalisasi Pendidikan Pemerintah fokus memperluas akses teknologi di sekolah , termasuk pengadaan perangkat digital dan pelatihan guru dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran . Digitalisasi juga mendukung sistem asesmen berbasis teknologi seperti AKM dan digitalisasi bahan ajar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mencakup dasar hukum terkait penggunaan teknologi informasi dalam berbagai sektor , termasuk pendidikan . UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Sisdiknas ) , yang memberikan kerangka umum tentang sistem pendidikan di Indonesia, termasuk potensi integrasi teknologi . UU No. 2 Tahun 2020 , yang mengesahkan Perppu No. 1 Tahun 2020, memberikan fleksibilitas anggaran untuk penanganan COVID-19, termasuk alokasi dana untuk transformasi digital di sektor pendidikan .

27. 27 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Pendidikan Lainnya Dana BOS tetap menjadi prioritas untuk mendukung operasional sekolah , meningkatkan mutu pendidikan , dan memastikan keberlanjutan program pembelajaran , terutama di daerah 3T ( tertinggal , terdepan , terluar ). Pendekatan ini membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah ​ Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan , Riset , dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 : Mengatur petunjuk teknis atau Juknis BOS Reguler untuk SD, SMP, dan SMA  Peraturan Menteri Keuangan : Mengatur kebijakan penyaluran dana BOS, seperti dasar hukum , alokasi penyaluran , dan rekening penyaluran  

28. 28 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG PENDIDIKAN Reformasi Pendidikan Tinggi Upaya peningkatan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja terus dilakukan, termasuk program Kampus Merdeka dan magang industri. Tujuannya adalah menciptakan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan pasar global dan perkembangan teknologi ​ Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

29. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 BIDANG KESEHATAN

30. 30 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto , telah mengumumkan rencana pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak Indonesia . Program ini dijadwalkan mulai pada 2 Januari 2025, dengan sasaran utama meliputi ibu hamil , ibu menyusui , anak balita , serta siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesehatan generasi muda Indonesia, sekaligus mendorong pemerataan akses terhadap gizi yang baik. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal, terutama melalui pelibatan UMKM, koperasi , dan mitra-mitra lainnya, termasuk TNI sebagai salah satu pelaksana teknis di lapangan. Meskipun memiliki potensi manfaat besar, beberapa pihak menyoroti tantangan dari sisi anggaran dan keberlanjutan program, yang diproyeksikan memerlukan dana besar dalam APBN​

31. 31 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN Transformasi Layanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia fokus pada peningkatan layanan kesehatan primer dan rujukan , termasuk penyediaan alat kesehatan di rumah sakit, serta distribusi peralatan medis penting seperti CT-scan dan alat mammogram untuk mendeteksi kanker ​. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

32. 32 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN Sistem Pembiayaan dan JKN : Pemerintah melanjutkan upaya untuk memperluas cakupan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui regulasi terbaru yang memperbaiki pembiayaan untuk layanan kesehatan serta meningkatkan insentif bagi tenaga medis ​. Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 59 Tahun 2024 Mengatur manfaat JKN, mempermudah akses kepesertaan JKN, dan meningkatkan mutu pelayanan rawat inap .  Peraturan Menteri Kesehatan ( Permenkes ) Nomor 3 Tahun 2023 Mengatur standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.  Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/1366/2024 Mengatur pedoman penataan kebijakan selisih biaya oleh Asuransi Kesehatan Tambahan melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

33. 33 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN Peningkatan SDM Kesehatan : Kebijakan ini juga mencakup reformasi dalam pendidikan kedokteran dan pelatihan dokter spesialis , serta peningkatan kualifikasi tenaga medis dengan beasiswa fellowship di luar negeri untuk mengatasi kekurangan dokter spesialisis . Dasar Hukum : peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU ini juga mengatur hak dan kewajiban tenaga kesehatan, pasien , dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pelayanan kesehatan

34. 34 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN Digitalisasi Kesehatan : Platform SATUSEHAT yang dikembangkan oleh Kemenkes bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan nasional . Ini memungkinkan masyarakat mengakses data kesehatan pribadi dengan lebih mudah, serta mendukung pengelolaan kesehatan berbasis data​ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan : Mengatur dasar hukum peraturan telemedicine di Indonesia  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 : Mengatur penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 : Mengatur kewajiban fasilitas kesehatan dalam pengelolaan rekam medis elektronik   Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Mengatur kerahasiaan data pengguna layanan telemedicine 

35. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 BIDANG KETENAGAKERJAAN

36. 36 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KETENAGAKERJAAN 1. Revisi UU Cipta Kerja Terkait Ketenagakerjaan Mahkamah Konstitusi memutuskan agar ketentuan ketenagakerjaan disusun secara terpisah dari UU Cipta Kerja untuk meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja. Fokusnya meliputi: UU Ketenagakerjaan Terpisah dari UU Cipta Kerja Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa undang-undang yang mengatur ketenagakerjaan harus disusun terpisah dari UU Cipta Kerja. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan perlindungan yang lebih jelas bagi hak-hak pekerja. Pengutamaan Tenaga Kerja Indonesia atas Tenaga Kerja Asing (TKA) MK membatalkan ketentuan yang memperbolehkan penggunaan TKA tanpa batasan yang jelas , dan menegaskan bahwa TKA hanya boleh dipekerjakan untuk posisi tertentu dan harus memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang dijabat . Pekerjaan tersebut harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Penegasan Durasi Kontrak Kerja MK memutuskan bahwa kontrak kerja untuk waktu tertentu (PKWT) harus memiliki durasi maksimal lima tahun, termasuk perpanjangan , untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja kontrak . Pembatasan Jenis Pekerjaan Outsourcing Pemerintah diminta untuk mengatur secara lebih rinci jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan (outsourcing), untuk menghindari penyalahgunaan praktik ini yang dapat merugikan pekerja.

37. 37 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KETENAGAKERJAAN Opsi Libur Dua Hari Seminggu MK mengembalikan aturan yang memungkinkan pekerja mendapatkan dua hari libur dalam seminggu , dengan memilih 2 hari libur untuk 5 hari kerja dalam seminggu , yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Upah Harus Mengandung Komponen Hidup Layak Upah harus mencakup komponen penghidupan yang layak , yang meliputi kebutuhan dasar pekerja seperti makanan , sandang , perumahan , pendidikan , kesehatan, dan kebutuhan keluarga pekerja secara wajar . Pengaktifan Kembali Dewan Pengupahan MK memutuskan untuk menghidupkan kembali Dewan Pengupahan yang memberikan masukan terkait kebijakan pengupahan , baik untuk pemerintah pusat maupun daerah , sehingga lebih memperhatikan aspirasi pekerja. Skala Upah Proporsional Struktur dan skala upah harus proporsional , mempertimbangkan kontribusi pekerja, kemampuan perusahaan , serta faktor-faktor seperti golongan , jabatan , masa kerja, pendidikan , dan kompetensi pekerja. Diberlakukannya Kembali Upah Minimum Sektoral (UMS) MK mengembalikan kebijakan mengenai Upah Minimum Sektoral , yang sebelumnya dihapus dalam UU Cipta Kerja. Ini memberikan perlindungan lebih bagi pekerja di sektor tertentu yang memiliki risiko atau tuntutan kerja lebih tinggi . 1. Revisi UU Cipta Kerja Terkait Ketenagakerjaan

38. 38 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG KETENAGAKERJAAN 2. Kemnaker Luncurkan Program K3 Nasional 2024-2029 Peluncuran Program K3 Nasional 2024-2029 oleh Kementerian Ketenagakerjaan bertujuan untuk memperkuat budaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di seluruh Indonesia, menurunkan kecelakaan kerja, serta mengurangi penyakit akibat kerja, dengan tema "Memastikan Keselamatan dan Kesehatan di Tempat Kerja pada Situasi Perubahan Iklim " . Program ini merupakan kelanjutan dari Dokumen Profil K3 Nasional Indonesia yang disusun pada 2018 dan 2022, dan bertujuan untuk merespons tantangan perubahan iklim , digitalisasi , serta otomatisasi dalam dunia kerja. Selain itu, program ini diharapkan menjadi acuan pembangunan K3 yang selaras dengan RPJMN 2024-2029 dan mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor UKM. Penyusunannya melibatkan berbagai pihak , termasuk Kementerian/Lembaga, APINDO, KADIN, serikat pekerja, BPJS, asosiasi profesi , perguruan tinggi , dan ILO Jakarta, serta sejalan dengan amanat Konvensi ILO Nomor 187 tahun 2006 mengenai peningkatan K3.

39. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 BIDANG SOSIAL

40. 40 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG SOSIAL Pengentasan Kemiskinan Ekstrem : Pemerintah terus fokus pada upaya pengurangan kemiskinan ekstrem dengan target untuk mencapainya hingga 0% pada tahun 2024. Program-program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CPP) telah terbukti efektif dalam menjaga daya beli rumah tangga miskin​ Program Perlindungan Sosial : Pemerintah terus mengembangkan berbagai program bantuan sosial untuk mengurangi beban masyarakat . Ini termasuk bantuan sosial rutin ( seperti Sembako dan ATENSI) serta bantuan untuk ketahanan pangan . Jaminan sosial kesehatan juga diperluas untuk mencakup lebih banyak masyarakat ​ Subsidi dan Insentif untuk Keluarga Berpenghasilan Rendah : Subsidi listrik untuk rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA serta bantuan rumah sejahtera untuk masyarakat miskin ( sebesar Rp20 juta ) menjadi bagian dari kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial​ Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rentan : Pemerintah juga memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan , yang mencakup perlindungan bagi pekerja informal dan sektor rentan . Ini mencakup upaya melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan sektor nonpemerintah untuk memastikan bantuan tepat sasaran

41. 41 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG SOSIAL Makan Siang Gratis di Sekolah : Prabowo-Gibran menjanjikan program makan siang gratis di sekolah-sekolah dan pesantren , yang tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk dan stunting, tetapi juga menjadi stimulan ekonomi dengan mendukung UMKM lokal seperti warung dan catering​ Bantuan Gizi untuk Ibu Hamil dan Anak Balita : Sebagai bagian dari upaya kesehatan sosial, program pemberian susu gratis dan bantuan gizi ditujukan untuk ibu hamil dan balita , guna memastikan pemenuhan kebutuhan gizi yang optimal​ Pemeriksaan Kesehatan Gratis : Pemerintahan Prabowo-Gibran juga berencana untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, serta membangun rumah sakit berkualitas di seluruh kabupaten , sebagai langkah strategis dalam meningkatkan akses layanan kesehatan​​. Kartu Kesejahteraan Sosial dan Kartu Usaha : Untuk mengurangi kemiskinan absolut , pemerintah berencana melanjutkan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha , yang akan memberi bantuan langsung kepada mereka yang membutuhkan​.

42. Kebijakan publik INDONESIA TAHUN 2024 INFRASTRUKTUR

43. 43 KEBIJAKAN PUBLIK BIDANG SOSIAL Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Ketahanan Pangan : Pemerintah memprioritaskan proyek-proyek yang mendukung ketahanan pangan , seperti pembangunan rumah susun (6.032 unit) dan rehabilitasi sekolah (613 unit). Infrastruktur air minum (2.270 liter/detik) dan jaringan irigasi juga menjadi prioritas dengan tujuan memperkuat sektor pertanian ​ Transportasi dan Konektivitas : Pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 km dan pembangunan jalan tol baru sepanjang 50,8 km adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan konektivitas . Selain itu, ada pembangunan dan perluasan pelabuhan serta bandara untuk mendukung logistik dan mobilitas ​ Infrastruktur Energi : Anggaran juga diarahkan untuk proyek-proyek energi, seperti pembangunan 16 bendungan dan perluasan pipa gas bumi untuk mendukung sektor ketenagalistrikan ​ Pengembangan Infrastruktur Teknologi : Fokus pada penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan penyediaan internet di 30 lokasi dan investasi dalam sistem satelit ​ Jembatan Udara dan Pengembangan Bandara di Papua : Salah satu kebijakan yang sangat penting adalah pembangunan jembatan udara dan pengembangan bandara di Papua untuk meningkatkan konektivitas wilayah yang masih sulit dijangkau

44. THANK YOU 44