PPT KEL 7 ( Pro Poor Budgeting) _20250515_084746_0000.pdf

Pro poor budgeting adalah kebijakan penganggaran
yang secara khusus berpihak kepada masyarakat
miskin

1. PRO POOR
BUDGETING
Manajemen Belanja Daerah
Kelompok 7

2. ANGGOTA KELOMPOK 7
1
4
2
5
3
Ditya Priambodo Sidik
Intan Shefitarani
Sindy Amelia
Intan Saputri
Alwiyan Nurkholis 2251010189
2251010218
2251010069
2251010321
2251010070

3. PENGERTIAN PRO POOR
BUDGETING
Pro poor budgeting adalah kebijakan penganggaran
yang secara khusus berpihak kepada masyarakat
miskin. Tujuan utamanya adalah meningkatkan
kesejahteraan kelompok masyarakat yang paling
rentan dengan memastikan alokasi anggaran negara
atau daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan
dasar mereka, seperti pendidikan, kesehatan,
perumahan, air bersih, dan infrastruktur publik yang
mendukung kehidupan masyarakat miskin

4. PENGERTIAN PRO GROWTH
BUDGETING
Pro growth budgeting adalah kebijakan
penganggaran yang berfokus pada pertumbuhan
ekonomi. Pendekatan ini menitikberatkan pada
alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang dapat
mendorong peningkatan produktivitas, investasi,
penciptaan lapangan kerja, dan ekspansi ekonomi
secara keseluruhan. Dengan kata lain, pro growth
budgeting diarahkan untuk mempercepat laju
pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan
infrastruktur, penguatan sektor industri,
perdagangan, dan investasi.

5. LATAR BELAKANG PRO POOR
BUDGETING
Latar belakang pro-poor budgeting berakar pada
ketidakmerataan pembangunan dan inefektivitas kebijakan
pengentasan kemiskinan sebelumnya, yang diperkuat oleh
pemahaman multidimensional tentang kemiskinan, peluang dan
tantangan desentralisasi fiskal, tuntutan akuntabilitas dan
transparansi publik, pengaruh agenda pembangunan global
yang menekankan pengurangan kemiskinan, serta kritik
terhadap pendekatan "trickle-down" yang gagal secara
signifikan menjangkau kelompok miskin; kondisi-kondisi ini
kemudian mendorong munculnya pendekatan penganggaran
yang secara sadar mengalokasikan sumber daya publik untuk
program dan kebijakan yang secara langsung maupun tidak
langsung memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat
miskin dalam upaya mengurangi kemiskinan dan
ketidaksetaraan.

6. KONSEP PRO POOR BUDGETING
Identifikasi dan Prioritisasi
Kebutuhan Kaum Miskin
Alokasi Anggaran
yang Responsif
Partisipasi masyarakat
dan pemerintah
Inti dari konsep pro poor budgeting adalah memastikan bahwa alokasi dan
realisasi anggaran pemerintah secara efektif memberikan manfaat yang
signifikan bagi masyarakat miskin, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Beberapa elemen kunci dalam konsep pro-poor budgeting meliputi:
Transparansi dan
Akuntabilitas
Alokasi Anggaran
yang Responsif
Konsistensi Kebijakan

7. KARAKTERISTIK PRO POOR BUDGETING
BERSIFAT
MULTIDIMENSI
BERBASIS
POLITIK
Penganggaran pro-poor tidak
hanya memandang kemiskinan
sebagai kurangnya pendapatan,
tetapi mencakup aspek lain
seperti keamanan, inklusi sosial,
pemberdayaan, kesehatan, dan
pendidikan. Hal ini didasarkan
pada pendekatan kapabilitas
yang menilai kualitas hidup dari
banyak sisi.
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS
Pengambilan keputusan anggaran
mempertimbangkan suara dan
kebutuhan masyarakat miskin,
bukan hanya keputusan teknokrat
atau elite politik. Keterlibatan
masyarakat dalam proses ini
menjadi elemen penting.
Proses penyusunan,
pelaksanaan, dan
pengawasan anggaran
harus terbuka untuk
pengawasan publik. Ini
membantu memastikan
anggaran benar-benar
digunakan untuk kebutuhan
masyarakat miskin dan
tidak diselewengkan.

8. KARAKTERISTIK PRO POOR BUDGETING
BERORIENTASI PADA
HASIL DAN DAMPAK
Fokus utama adalah pada
hasil nyata bagi masyarakat
miskin, seperti peningkatan
akses layanan dasar dan
pengurangan kesenjangan
sosial, bukan hanya
penyerapan anggaran.
FLEKSIBEL TERHADAP
KONTEKS LOKAL
Pro-poor budgeting
mempertimbangkan
kondisi spesifik wilayah
atau kelompok sasaran
agar alokasi anggaran
tepat guna dan efektif
menjangkau mereka yang
paling membutuhkan.

9. MANFAAT PRO POOR BUDGETING
MENJAMIN KEADILAN
DISTRIBUSI SUMBER DAYA
PUBLIK
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
KEBIJAKAN PENGENTASAN
KEMISKINAN
MENGURANGI POTENSI
PENYIMPANGAN DAN
KEBOCORAN ANGGARAN

10. ASPEK TEKNIS OPERASIONAL PRO POOR BUDGETING
1.Identifikasi dan Penargetan Kelompok Miskin
2.Analisis Benefit Incidence (Analisis Manfaat)
3.Penggunaan Anggaran Berbasis Program dan Kinerja
4.Mekanisme Pelacakan Pengeluaran (Expenditure
Tracking)
5.Partisipasi Masyarakat dalam Proses Anggaran
6.Evaluasi Dampak Sosial (Social Impact Assessment)
7.Fleksibilitas dan Responsivitas Anggaran

11. STUDI KASUS : PRO POOR BUDGETING DI
PROVINSI LAMPUNG
Studi kasus Pro Poor Budgeting (PPB) di Provinsi
Lampung perlu melihat bagaimana anggaran daerah
dialokasikan untuk mendukung masyarakat miskin dan
rentan. Beberapa contoh PPB yang bisa diteliti di
Lampung adalah penggunaan anggaran untuk
program pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses
pendidikan dan kesehatan, serta bantuan sosial. Studi
ini juga bisa mengevaluasi efektivitas program-
program tersebut dalam mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta
mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang
dihadapi dalam implementasi PPB.

12. CONTOH STUDI KASUS
Program Pemberdayaan Ekonomi
Alokasi anggaran untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di
daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi. Ini bisa berupa pemberian modal
kerja, pelatihan, atau dukungan pemasaran.
Peningkatan Akses Pendidikan
Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah-daerah
terpencil atau yang memiliki tingkat akses pendidikan yang rendah. Ini bisa berupa
bantuan biaya sekolah, peningkatan fasilitas sekolah, atau pelatihan guru.
Peningkatan Akses Kesehatan
Alokasi anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah-
daerah yang memiliki tingkat akses kesehatan yang rendah. Ini bisa berupa
pembangunan atau perbaikan puskesmas, penyediaan obat-obatan, atau program
kesehatan masyarakat.

13. CONTOH KONKRET PENERAPAN PPB DI LAMPUNG
Sebagai contoh, studi kasus bisa meneliti bagaimana
alokasi anggaran untuk program "Bantuan Tunai
Langsung" (BTL) di Lampung. Studi ini bisa
mengevaluasi apakah BTL berhasil mengurangi
kemiskinan di daerah tersebut, bagaimana
masyarakat menggunakan bantuan tunai tersebut,
dan apa saja masalah yang dihadapi dalam
implementasi program tersebut.

14. KESIMPULAN
Studi kasus Pro Poor Budgeting di Lampung
sangat penting untuk memahami bagaimana
anggaran daerah dapat digunakan untuk
mengurangi kemiskinan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Studi ini juga
dapat memberikan pelajaran berharga bagi
pemerintah daerah dalam merencanakan dan
melaksanakan program-program
pembangunan yang inklusif dan berpihak
pada masyarakat miskin.ang inklusif dan
mengurangi kesenjangan sosial.

15. TERIMA
KASIH
Kepada semuanya