PPT KELOMPOK INVESThhhhhhhhhhhhhASI.pptx

kkk

1. ANALISIS HUKUM TERHADAP HARMONISASI PERATURAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DI INDONESIA 1

2. 2 LATAR BELAKANG Dalam konteks hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh hierarki yang jelas, di mana undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seharusnya menjadi acuan bagi peraturan daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sistem desentralisasi menghadapi tantangan kompleks dalam menyelaraskan kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pasca reformasi 1998, implementasi otonomi daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengatur urusan pemerintahan. Namun, kewenangan yang luas ini seringkali menimbulkan disharmoni antara peraturan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang investasi. Ketidakselarasan ini berpotensi menciptakan hambatan investasi, ketidakpastian hukum, dan pada akhirnya merugikan perekonomian nasional.

3. 2 LA NJUTAN Harmonisasi antara peraturan pusat dan daerah menjadi krusial untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik. Ketidakselarasan regulasi dapat mengakibatkan kebingungan, bahkan konflik hukum, yang pada akhirnya dapat menghambat arus investasi. Misalnya, perbedaan dalam perizinan, pajak daerah, dan syarat-syarat lainnya dapat mempersulit proses investasi dan mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Dalam konteks hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur oleh hierarki yang jelas, di mana undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat seharusnya menjadi acuan bagi peraturan daerah.

4. 3 2. Bagaimana upaya menciptakan harmonisasi yang efektif antara peraturan pusat dan daerah dalam kebijakan investasi? 1. Bagaimana problematika harmonisasi peraturan pusat dan daerah dalam kebijakan investasi di Indonesia? RUMUSAN MASALAH

5. 4 Tujuan Penelitian 1. Menganalisis problematika harmonisasi peraturan pusat dan daerah dalam kebijakan investasi 2. Mengevaluasi dampak disharmoni regulasi terhadap iklim investasi

6. 4 MANFAAT PENELITIAN 1. Dapat mengetahui bentuk disharmoni antara peraturan pusat dan daerah yang terjadi dalam praktik kebijakan investasi. 2. Dapat mengetahui Analisis Hukum terhadap Upaya Harmonisasi Regulasi Investasi.

7. 5 PEMBAHASAN B. Dampak Disharmoni Regulasi Terhadap Iklim Investasi Ketidakpastian Hukum Ekonomi Biaya Tinggi (High Cost Economy) Daya Saing Investasi A. Problematika Harmonisasi Peraturan dalam Kebijakan Investasi Tumpang Tindih Kewenangan Perbedaan Interpretasi Kontradiksi Substans i

8. 6 KESIMPULAN Keberhasilan harmonisasi antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah memerlukan komitmen kuat dari seluruh stakeholder, baik pemerintah pusat maupun daerah itu sendiri serta dunia usaha. Dengan harmonisasi yang efektif, Indonesia dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan meningkatkan daya saingnya di tingkat regional maupun global. Tantangan yang dihadapi memang tidak mudah, namun dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, harmonisasi peraturan pusat dan daerah dalam kebijakan investasi dapat diwujudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

9. TERIMA KASIH 7