PPT_LAPORAN AKHIR SOP PENGADAAN TANAH.pptx

laporan SOP pengadaan tanah kepentingan umum

1. PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

2. PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI Daftar Isi Landasan Teori Gambaran Lokasi Pekerjaan Metodologi Penelitian Peraturan Terkait Perubahan Pada PP No 39/2023 Rencana Kerja Permen ATR/BPN terkait PP 39/2023 belum ada

3. PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI Daftar Isi Landasan Teori Gambaran Lokasi Pekerjaan Metodologi Penelitian Perubahan Pada PP No 39/2023 Rencana Kerja PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2021: Pasal 1 ditambah satu ayat di ayat (15) tentang Penilai Pemerintah . Pasal 6 yang mengatur mengenai dokumen perencanaan pengadaan tanah diubah pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 ayat , yakni ayat (10a). Rencana pengadaan tanah disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat : 1) maksud dan tujuan rencana pembangunan ; 2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 3) prioritas pembangunan nasional / daerah ; 4) letak tanah ; 5) luas tanah yang dibutuhkan ; 6) gambaran umum status tanah ; 7) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; 8) perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan ; 9) perkiraan nilai tanah ; 10) rencana penganggaran ; dan 11) preferensi bentuk Ganti Kerugian . Maksud dan tujuan rencana pembangunan , berisi uraian mengenai maksud dan tujuan pembangunan yang direncanakan dan manfaat pembangunan untuk Kepentingan Umum. Salah satu penambahan pasal baru diatur dalam Pasal 42A yang menyatakan bahwa dalam hal Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum berada pada lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah , pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . Peraturan Terkait

4. PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI Daftar Isi Landasan Teori Gambaran Lokasi Pekerjaan Metodologi Penelitian Rencana Kerja Meskipun Permen ATR/BPN terkait PP 39/2023 belum ada , ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan dari PP 39/2023: Perubahan Pasal:  PP 39/2023 mengubah 26 pasal dan menambah 5 pasal dari PP 19/2021 Penambahan Pasal:   Beberapa pasal yang ditambahkan antara lain Pasal 42A, Pasal 49A, Pasal 65A, Pasal 85A, dan Pasal 94A Penghapusan Pasal:  Dua pasal dihapus dalam PP 39/2023, yaitu Pasal 70 dan Pasal 127 Penilai Pemerintah :  PP ini juga mengatur mengenai Penilai Pemerintah , yaitu PNS yang diberi tugas untuk melakukan penilaian dalam pengadaan tanah Penegasan Penetapan Lokasi:  PP 39/2023 menegaskan substansi dari penetapan lokasi , termasuk penggunaan tanah di luar kawasan gambut / sempadan pantai Ketentuan Penolakan Ganti Kerugian :  Jika pihak yang berhak tidak hadir setelah tiga kali undangan , maka dianggap menolak ganti kerugian Pengambilan Ganti Kerugian di Pengadilan :  Jika ada perbedaan pendapat mengenai ganti kerugian , pengambilan ganti kerugian dapat dilakukan di Pengadilan Negeri Peraturan Terkait Perubahan Pada PP No 39/2023

5. PP No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum BAB I Ketentuan Umum (Pasal 1) BAB II Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pasal 2 – 30) Bagian Kesatu Umum (Pasal 2) Bagian Kedua Perencanaan Pengadaan Tanah (Pasal 3)   Paragraf 1 Dasar Perencanaan (Pasal 4 – 5)   Paragraf 2 Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (Pasal 6 – 8) Bagian Ketiga Persiapan Pengadaan Tanah   Paragraf 1 Umum (Pasal 9 - 11)   Paragraf 2 Pemberitahuan Rencana Pembangunan (Pasal 12 -16)   Paragraf 3 Pendataan awal Lokasi Rencana Pembangunan 17 – 28)   Paragraf 4 Konsultasi Publik Rencana Pembangunan (Pasal 29 – 43)   Paragraf 5 Penetapan Lokasi Pembangunan (Pasal 44 – 47)   Paragraf 6 Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan (Pasal 48 – 49)   Paragraf 7 Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah (Pasal 50 – 52) Bagian Keempat Pelaksana an Pengadaan Tanah   Paragraf 1 Umum (Pasal 53 – 54)   Paragraf 2 Penyiapan Pelaksanaan (Pasal 56 -58)   Paragraf 3 Inventarisasi dan Identifikasi (Pasal 59 - 66)   Paragraf 4 Penetapan Penilai (Pasal 67 - 69)   Paragraf 5 Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian (Pasal 71 - 75)   Paragraf 6 Pemberian Ganti Kerugian (Pasal 76 – 85)   Paragraf 7 Pemberian Ganti Kerugian Dalam Keadaan Khusus (Pasal 86 – 88)   Paragraf 8 Penitipan Ganti Kerugian (Pasal 89 – 99)   Paragraf 9 Pelepasan Objek Pengadaan Tanah (Pasal 100 – 103)   Paragraf 10 Pemutusan Hub. Hukum antara Pihak Yang berhak dengan Objek Peng. Tanah (Pasal 104 – 111)   Paragraf 11 Pendokumentasian Data Administrasi Pengadaan Tanah (Pasal 112 – 114)

6. PP No. 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bagian Kelima Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah   Paragraf 1 Berita Acara Penyerahan (Pasal 115 – 116)   Paragraf 2 Pelaksanaan Pembangunan (Pasal 117 – 118) Bagian Keenam Pemantauan dan Evaluasi (Pasal 119) Bagian Ketujuh Sumber Dana Pengadaan Tanah (Pasal 120 – 125) Bagian Kedelapan Pengadaan Tanah Skala Kecil (Pasal 126) Bagian Kesembilan Insentif Perpajakan (Pasal 128) BAB III Pengadaan Tanah Untuk Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Pasal 129 - 131) BAB IV Sistem Pengadaan Tanah Secara Elektronik (Pasal 132) BAB V Ketentuan Lain-lain (Pasal 133 – 139) BAB VI Ketentuan Peralihan (Pasal 140) BAB VII Ketentuan Penutup (Pasal 141 – 143)

7. TAHAPAN PENGADAAN TANAH

8. Struktur Organisasi Pemerintah Provisi Lampung dalam proses penyelenggaraan tanah Studi Terkait Survey Instansi Sinkronisasi Data Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Stakeholder Analisis Peraturan Perundangan Pengadaan Tanah; Tahapan Pengadaan Tanah; Analisis Kebijakan Pengadaan Tanah; Mekanisme Pengadaan Tanah PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI Alur Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah Penyusunan Dokumen SOP Pengadaan Tanah Laporan Pendahuluan

9. PENYUSUNAN SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI

10. SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI LAMPUNG

11. SOP PENGADAAN TANAH KEWENANGAN PROVINSI LAMPUNG