PPT. Mata Kuliah HAPAG - Ekonomi Syariah

materi terkait ekonomi syariah dalam pengadilan agama

1. Universitas Andalas EKONOMI SYARI’AH HAPAG Dosen Pengampu : Misnar Syam, SH, MH. MULAI PRESENTASI Oleh : Rosanta Veronika G 01 2310112117

2. PENGERTIAN Menurut PERMA No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, Pasal 1 Angka 1 berbunyi : “ Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah ”. Universitas Andalas 02 Oleh : Rosanta Veronika G

3. HISTORIS Eksistensi ekonomi syari’ah telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak tahun 1991 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992 , merupakan Bank Islam pertama di Indonesia. Universitas Andalas 03 Oleh : Rosanta Veronika G

4. PENGATURAN UU No 3 Tahun 2006 sebagai perubahan dari UU No 7 Tahun 1989 , pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa : “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus , dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ; b. Waris; c. Wasiat ; d. Hibah; e. Wakaf ; f. Zakat; g. Infaq ; h. Shadaqah ; dan i . Ekonomi syari’ah Universitas Andalas 04 Oleh : Rosanta Veronika G

5. PENGATURAN Menurut Penjelasan Pasal 49 huruf I UU No 3 Tahun 2006 , “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi : a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah. c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah. Universitas Andalas 05 Oleh : Rosanta Veronika G

6. PENYELESAIAN SENGKETA PERMA Nomor 14 Tahun 2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama dengan 2 cara yaitu : 1) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara sederhana yang berpedoman pada PERMA No 2 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 4 Tahun 2019 2) Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan acara biasa yang berpedoman pada hukum acara perdata kecuali yang diatur secara khusus Universitas Andalas 06 Oleh : Rosanta Veronika G

7. PENYELESAIAN DENGAN GUGATAN SEDERHARA Menurut pasal 1 angka 1 PERMA No 4 Tahun 2019, Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Universitas Andalas 07 Oleh : Rosanta Veronika G

8. SYARAT SYARAT Perkara wanprestasi dan/ atau PMH dengan nilai gugatan meteriil maksimal Rp. 500 juta rupiah, dengan syarat bukan perkara yang penyelesaiannya melalui pengadilan khusus dan tidak termasuk sengketa hak atas tanah . ( pasal 3 ) Penggugat dan Tergugat terdiri dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama . ( pasal 4 ayat 1 ) Tergugat diketahui tempat tinggalnya . ( pasal 4 ayat 2 ) Penggugat dan Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama . ( pasal 4 ayat 3 ) Universitas Andalas 08 Oleh : Rosanta Veronika G

9. 5. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat , penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa , kuasa insidentil , atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat . 6. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa , kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat . SYARAT SYARAT Universitas Andalas 09 Oleh : Rosanta Veronika G

10. TAHAP PENYELESAIAN Pasal 5 1)Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan : 2)Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi a. pendaftaran; b. pernelmriksaan kelengkapan gugatan sederhana; c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti; d .perneriksaan pendahuluan; e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak; f. perneriksaan sidang dan perdamaian; g. pembuktian; dan h. putusan. Universitas Andalas 10 Oleh : Rosanta Veronika G

11. TAHAP PENYELESAIAN 3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Pasal 6 ( PENDAFTARAN ) 1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan. 2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. 3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai: a. identitas penggugat dan tergugat; b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan c. tuntutan penggugat. 4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Universitas Andalas 11 Oleh : Rosanta Veronika G

12. TAHAP PENYELESAIAN Pasal 6A ( PERMA No 4 Tahun 2019 ) Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana) 1)Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini. 2)Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 3)Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Universitas Andalas 12 Oleh : Rosanta Veronika G

13. TAHAP PENYELESAIAN Pasal 8 1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara. 2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara. 3)Penggugat yang tidak marnpu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Pasal 9 ( Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti ) 1)Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana. 2)Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana. Pasal 10 Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari Universitas Andalas 13 Oleh : Rosanta Veronika G

14. TAHAP PENYELESAIAN Pemeriksaan Pendahuluan Pasal 11 1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini . 2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian . 3) Apabila dalam pemeriksaan , Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana , maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana , mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat . 4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun . Universitas Andalas 14 Oleh : Rosanta Veronika G

15. TAHAP PENYELESAIAN Penetapan Hari Sidang Pasal 12 Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana , maka Hakim menetapkan hari sidang pertama . Pasal 13 ( PERMA No 4 Tahun 2019 ) 1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah , maka gugatan dinyatakan gugur . 2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama , maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut . 3)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek . Universitas Andalas 15 Oleh : Rosanta Veronika G

16. TAHAP PENYELESAIAN (3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan ( verzet ) dalam tenggang waktu 7 ( tujuh ) hari setelah pemberitahuan putusan . 4)Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah , maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir . 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan . Universitas Andalas 16 Oleh : Rosanta Veronika G

17. TAHAP PENYELESAIAN Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian Pasal 15 1)Pada hari sidang pertama , Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). Pasal 4 ayat 2 huruf A No. 8 PERMA No 1 Tahun 2016 2)Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi . 3)Dalam hal tercapai perdamaian , Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak . 4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun . 5)Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut . Universitas Andalas 17 Oleh : Rosanta Veronika G

18. TAHAP PENYELESAIAN Pasal 16 Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama , maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat . Pasal 17 Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana , tidak dapat diajukan tuntutan provisi , eksepsi , rekonvensi , intervensi , replik , duplik , atau kesimpulan . Pasal 17A ( PERMA No 4 Tahun 2019 ) Dalam proses pemeriksaan , Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/ atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat . Universitas Andalas 18 Oleh : Rosanta Veronika G

19. PENYELESAIAN SENGKETA Pembuktian Pasal 18 1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat , tidak perlu pembuktian tambahan . 2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah , Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku . PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN Pasal 19 1)Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum . 2)Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan . Universitas Andalas 19 Oleh : Rosanta Veronika G

20. UPAYA HUKUM Keberatan Pasal 22 (1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan . (2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan . (3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera . Universitas Andalas 19 Oleh : Rosanta Veronika G

21. UPAYA HUKUM Keberatan Pasal 23 Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatanyang disertai dengan memori keberatan . Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan raengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. Pasal 24 Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 ( tiga ) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan . Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 ( tiga ) hari setelah pemberitahuan keberatan . Universitas Andalas 21 Oleh : Rosanta Veronika G

22. UPAYA HUKUM Keberatan Pasal 25 Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan , paling lambat 1 ( satu ) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap . Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh KetuaPengadilan . Pasal 27 Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim, Pasal 30 Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali . Universitas Andalas 22 Oleh : Rosanta Veronika G

23. PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 31 ( PERMA No 4 Tahun 2019 ) 1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap . 2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela . Universitas Andalas 23 Oleh : Rosanta Veronika G

24. PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 POKOK PERMOHONAN 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon 2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 3. Menyatakan bahwa materi muatan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 55 UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat 4. Memerintahkan putusan ini diumumkan melalui lembaran negara 5. Menyerahkan keputusan ini kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan yang berlaku. Universitas Andalas 24 Oleh : Rosanta Veronika G

25. PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 AMAR PUTUSAN Menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ; 1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Universitas Andalas 25 Oleh : Rosanta Veronika G

26. PUTUSAN NOMOR 2261/PDT.G/2024/PA.SBY Pengguga t : Topan Wahyu Agus Trianto Tergugat : Pimpinan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Syariah Surabaya Basuki Rahmat Pokok sengketa : Penggugat menggugat Tergugat atas dasar wanprestasi ( ingkar janji ) terkait pelunasan pembiayaan murabahah ( akad pembiayaan BNI IB Griya Murabahah ) yang digunakan untuk membeli ruko . Dalam perjalanannya , Penggugat merasa telah melunasi sebagian besar pembiayaan , menyisakan sekitar Rp250.000.000, namun Tergugat tetap menagih hingga Rp1,6 miliar lebih , bahkan melibatkan Kejaksaan sebagai debt collector. Hal ini dianggap tidak sah dan merugikan baik secara materiil maupun immateriil oleh Penggugat . DUDUK PERKARA Universitas Andalas Oleh : Rosanta Veronika G 26 01.

27. PUTUSAN NOMOR 2261/PDT.G/2024/PA.SBY Pokok permohonan : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan sah secara hukum akad Pembiayaan Murabahah dengan jenis pembiayaan BNI IB GRIYA MURABAHAH antara Penggugat dengan Tergugat Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan Perjanjian Akad Pembiayaan Murabah karena adanya campur tangan dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang ikut menagih sekan-akan menjadi Dept Collector dari Tergugat secara sepihak tanpa alasan yang jelas Menyatakan Penggugat bersedia dan berkewajiban untuk pelunasan hutang pokok yang menyisahkan sebesar Rp250.000.000,- dengan penghapusan denda dan margin sesuai Kesepakatan Bersama dengan Tergugat Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setaip harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uitvoerbaar bij voorraad ), meskipun Tergugat mengajukan perlawanan , banding maupun Kasasi Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ; DUDUK PERKARA Universitas Andalas Oleh : Rosanta Veronika G 27 02.

28. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah, yang ditandatangi oleh Topan Wahyu Agus Trianto (Penggugat) dan Aprilina Pitra Ardianti (kuasa dari Tergugat), Nomor SBS/2011/00224/K, tanggal 19 September 2011; 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah); AMAR PUTUSAN Universitas Andalas Oleh : Rosanta Veronika G 28 03 PUTUSAN NOMOR 2261/PDT.G/2024/PA.SBY

29. TERIMA KASIH SEKIAN SELESAI Universitas Andalas Oleh : Rosanta Veronika G 29