materi pelatihan pada pembekalan PKD pilkada serentak 2024
Size: 365.5 KB
Language: none
Added: Oct 17, 2025
Slides: 7 pages
Slide Content
PANWAS KEC SEPANG TAHUN 2024 PEMBEKALAN PENGAWAS KELURAHAN/DESA
Perbawaslu No. 3 Tahun 2022 pasal 56 Panwaslu Kelurahan / Desa menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan / desa . Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan / Desa sebanyak 1 ( satu ) orang. Dalam melaksanakan tugas , wewenang , dan kewajiban Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kelurahan / Desa melaksanakan tugas : Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan ; sosialisasi Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan ; penerimaan dan penyampaian laporan dan / atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan ; d. pemantauan dan pembinaan Pengawas TPS; dan e. penyusunan laporan hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan . TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILU
UU No. 1 Tahun 2015 pasal 35 dan pasal 36 Tugas dan wewenang PKD meliputi : mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/ Kelurahan yang meliputi : pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara , daftar Pemilih hasil perbaikan , dan Daftar Pemilih Tetap ; pelaksanaan Kampanye ; perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya ; pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS; penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK; dan pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang , Pemilihan lanjutan , dan Pemilihan susulan . TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PKD
LANJUTAN...... menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a; meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada instansi yang berwenang; menyampaikan temuan dan laporan kepada PPS dan KPPS untuk ditindaklanjuti; memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan tentang adanya tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dang. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan.
LANJUTAN...... Dalam Pemilihan, P KD wajib: bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; menyampaikan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan; menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwas Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan; menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwas Kecamatan; dan melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan
Kode Etik berlandaskan pada: Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Undang-Undang; sumpah/janji jabatan sebagai Penyelenggara Pemilu; dan asas Penyelenggara Pemilu. Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d berlaku bagi jajaran sekretariat penyelenggara Pemilu dengan penegakannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakan disiplin dan kode etik kepegawaian. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU