PPT Pemeriksaan Pajak-PMKdd TERBARU.pptx

dfdsfddsf

1. PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak ?

2. 6. 1. Ketentuan Umum Pemeriksaan 11. Kewenangan, Tujuan, Tipe, Ruang Lingkup, dan Kriteria Pemeriksaan Standar Pemeriksaan 2. 7. Jangka Waktu Pemeriksaan 12. Pelaksanaan Pemeriksaan Kewajiban dan Hak dalam Pemeriksaan 3. Pembahasan Temuan Sementara Surat Pemberitahuan Hasil 8. Pemeriksaan dan Pembahasan SPHP 4.. 9. Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan Pelaporan dan Ketentuan Metode Pengujian 5. 10. Agenda Tips Menghadapi Pemeriksaan https://enforcea.com/ enfor c L e a A i n K - l o a n i n sultan Pajak

3. 1. Ketentuan Umum Pemeriksaan

4. Pemeriksaan Pajak serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan . Pemeriksa Pajak pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan Ketentuan Umum Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 4 4 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

5. Pemeriksaan Bukti Permulaan Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan Ulang Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat ketetapan pajak Pajak Bumi dan Bangunan dari hasil Pemeriksaan sebelumnya untuk jenis pajak dan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang sama Ketentuan Umum

6. 2. Kewenangan, Tujuan, Tipe, Ruang Lingkup, dan Kriteria Pemeriksaan

7. Kewenangan, Tujuan, Ruang Lingkup Pemeriksaan Kewenangan Pemeriksaan Pasal 29 Ayat (1) KUP: Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Tujuan Pemeriksaan Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP Tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang- undangan perpajakan. Ruang Lingkup Pemeriksaan Meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak, untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak, satu atau beberapa Objek PBB 01 03 1 2 5

8. Jenis Pajak yang menjadi objek Pemeriksaan: Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai; Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Bea Meterai ; Pajak Bumi dan Bangunan; Pajak Penjualan; Pajak Karbon; dan pajak lainnya yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ruang Lingkup Pemeriksaan

9. Pemeriksaan Lengkap Menguji seluruh pos dalam Surat Pemberitahuan (SPT) secara mendalam Pemeriksaan Terfokus Menguji satu atau beberapa pos dalam SPT secara mendalam Pemeriksaan Spesifik Dilakukan secara sederhana pada satu atau beberapa pos tertentu Tipe Pemeriksaan

10. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar atau rugi. Wajib Pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Pengusaha Kena Pajak tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan telah diberikan pengembalian pajak masukan atau telah mengkreditkan pajak masukan. Wajib Pajak terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan Wajib Pajak. Terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Terdapat indikasi jumlah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang lebih besar daripada yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Kriteria Pemeriksaan: Menguji Kepatuhan

11. pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan; penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; pendaftaran Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan secara jabatan; pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan; penyelesaian keberatan; pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto; pencocokan data dan/atau alat keterangan; penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; penetapan Wajib Pajak pemberi kerja berlokasi usaha di daerah tertentu; penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; penyelesaian penagihan pajak; penentuan saat mulai beroperasi atau berproduksi komersial sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; Kriteria Pemeriksaan: Tujuan Lain

12. penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; pemenuhan pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan; penyelesaian prosedur persetujuan bersama; penyelesaian permohonan kesepakatan harga transfer; pengujian kepatuhan atas pelaksanaan Undang- Undang Akses Informasi Keuangan; penetapan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi; pelaksanaan pemeriksaan fisik dalam rangka pemberian endorsement dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas; pengumpulan atau perolehan data dalam rangka perluasan basis data perpajakan; pengujian pihak lain atas pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 32A Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; pengujian fasilitas perpajakan yang telah diberikan; dan/atau kriteria lainnya untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Kriteria Pemeriksaan: Tujuan Lain (2)

13. 3. Standar Pemeriksaan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 13 13

14. Standar Pemeriksaan STANDAR UMUM STANDAR PELAKSANAAN STANDAR PELAPORAN dalam bentuk kertas kerja Pemeriksaan. Pemeriksa Pajak harus mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak. Pemeriksa Pajak harus memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas. Persiapan yang sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan. Hasil temuan berdasarkan bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan. Pelaksanaan di kantor Direktorat Jenderal Pajak atau di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, lokasi Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak . Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan kertas kerja Pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan memuat tentang pelaksanaan Pemeriksaan, simpulan, dan usulan Pemeriksa Pajak serta dapat memuat pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. D okumentasi pelaksanaan Pemeriksaan

15. 4. Jangka Waktu Pemeriksaan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 15 15

16. Jangka Waktu Pemeriksaan Jangka Waktu Pengujian Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Pelaporan Jangka Waktu Pengujian Paling lama 5 bulan untuk Pemeriksaan Lengkap Paling lama 3 bulan untuk Pemeriksaan Terfokus Paling lama 1 bulan untuk Pemeriksaan Spesifik Jangka Waktu Pemeriksaan Perhitungan Jangka Waktu Pengujian: sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan s.d. SPHP disampaikan Pembahasan Akhir & Pelaporan: sejak SPHP disampaikan s.d. tgl Laporan (LHP) Jangka Waktu Pembahasan Akhir 30 hari (mulai SPHP, tanggapan SPHP, pembahasan akhir dan pembuatan laporan pemeriksaan (LHP)

17. Perpanjangan JW Pemeriksaan Umumnya tidak ada perpanjangan Maks. 4 bulan khusus untuk: Audit Grup Usaha; Transfer Pricing dan transaksi khusus terindikasi rekayasa keuangan. Perpanjangan hanya atas JW Pengujian Jangka Waktu Pemeriksaan JW Pemeriksaan Tujuan Lain Maks. 4 bulan sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan s.d. pelaporan Tidak ada pembahasan akhir Tidak ada perpanjangan Pemeriksaan Spesifik atas data konkret 10 hari JW Pengujian 10 hari JW pembahasan akhir/pelaporan Tidak ada perpanjangan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 15 17 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

18. 5. Kewajiban dan Hak dalam Pemeriksaan

19. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Memberikan penjelasan mengenai alasan dan tujuan Pemeriksaan serta hak dan kewajiban W. Memberikan kesempatan kepada WP untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Melakukan Pembahasan Temuan Sementara. Menyampaikan daftar temuan hasil Pemeriksaan kepada WP. Memberikan hak untuk hadir kepada WP dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka Kewajiban Pemeriksa Pajak Melakukan Penyegelan tempat atau ruang tertentu serta Meminta bantuan guna kelancaran Pemeriksaan. Hak Pemeriksa Pajak Melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang berhubungan dengan penghasilan, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek yang terutang pajak. Mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik yang berhubungan. Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu. Meminta data, informasi, atau keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis dari WP. Meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan. P eme r i k s h a t a t n p . s://enforcea.com/ enforceA Konsultan Paj a b k arang bergerak dan/atau tidak bergerak. Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa Pajak Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 19 19

20. Hak WP Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan. Melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan. Menerima pemberitahuan tertulis mengenai pos dalam Surat Pemberitahuan, data, dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang diperiksa. Menghadiri Pembahasan Temuan Sementara. Menghadirkan saksi, ahli dan pihak ketiga dalam pembahasan Temuan Sementara. Menerima daftar temuan hasil Pemeriksaan. Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan. Men e h r i t m t p a s s : / u / r e a n t f p o e r m c e b a e . r c i t o a m h u / a e n n p f e o n r a c n e g A g K u o h a n n s u P l e t m a n e r P i k a s j a a a k n dalam hal Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 19 20 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

21. Kewajiban WP Memperlihatkan dan/atau meminjamkan kepada Pemeriksa Pajak buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar Pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pajak, atau yang berhubungan dengan tujuan Pemeriksaan. memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses dan/atau mengunduh Data Elektronik. Memberikan kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan. Memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan, baik tenaga maupun tempat. memberikan data, informasi, keterangan dan/atau penjelasan lisan dan/atau tertulis yang diminta oleh P e h m t e t p r i s k : / s / a e P n a f o j a r k c , e t a e . c r m o m a s / u e k n m f o e r c m e e A n K u o h n i p s u a l n t a g n g i P l a a n j a d k a r i Pemeriksa Pajak untuk hadir di kantor. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 21 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

22. 6. Pelaksanaan Pemeriksaan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 22 22 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

23. Tahapan Pelaksanaan Pemeriksaan Penerbitan SP2 Pemberitahuan Pemeriksaan Pertemuan dan Peminjaman Dokumen Proses Pengujian Pembahasan Temuan Sementara SPHP dan Pembahasan Akhir Hasil Pem. Penerbitan SKP Pengajuan QA Laporan Hasil Pemeriksaan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 23 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

24. Peminjaman Dokumen (termasuk Data Elektronik) Jangka Waktu Pemenuhan Pinjaman WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan & dokumen maks 1 bulan sejak Surat Permintaan Peminjaman disampaikan. Lewat? Dianggap tidak disampaikan, kec. dok dr pihak ketiga, bisa sampai PAHP Surat Permintaan Peminjaman Buku, Cat, Dokumen disampaikan ke WP Surat Peringatan I Surat Peringatan II BA Tidak Dipenuhi atau Dipenuhi Sebagian Permintaan Peminjaman Buku, Cat, Dokumen Dilampiri dengan Daftar buku, cat, & dokumen yg belum dipinjamkan 2 minggu 3 minggu 1 bulan Berita Acara Pemenuhan Seluruh Peminjaman Buku, Catatan dan Dokumen Tidak atau hanya sebagian saja yg diserahkan Diserahkan seluruhnya Pemeriksa harus menentukan dapat tidaknya melakukan pengujian dalam rangka menghitung besarnya penghasilan kena pajak berdasar ditentukan scr jabatan Dilampiri dengan Daftar buku, cat, & dokumen yg belum dipinjamkan bukti yan g h k t o t m p p s e : t / e / n e y n g f o c u r k c u e p a d . c a n o s m t a / n d e a n r f p o em rc e e ri A ksa K a o n. n J s ik u a l t t i a d n ak P  ajak Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 24 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

25. Pemeriksa berwenang menyegel Pemeriksa berwenang melakukan Penyegelan untuk memperoleh atau mengamankan buku, catatan, dan/atau dokumen, termasuk Data Elektronik, dan benda- benda lain (petunjuk) agar tidak dipindahkan, dihilangkan, dimusnahkan, diubah, dirusak, ditukar, atau dipalsukan. Dilakukan apabila WP tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang , barang bergerak, dan/atau barang tidak bergerak yang dipandang perlu guna kelancaran Pemeriksaan. WP menolak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan yang antara lain berupa tidak memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak untuk mengakses Data Elektronik atau membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak. WP, Wakil, atau Kuasa dari Wajib Pajak yang diperiksa tidak berada di tempat . 7 hari tidak ada ijin memasuki ruangan atau bantuan kelancaran pemeriksaan, dianggap menolak untuk diperiksa. Penyegelan

26. Menolak atau dianggap menolak diperiksa Jika menolak pemeriksaan, WP, Wakil, atau Kuasa dari WP yang diperiksa menyatakan menolak untuk dilakukan Pemeriksaan, WP, Wakil, atau Kuasa WP yang diperiksa harus menyampaikan surat pernyataan penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Pemberitahuan Pemeriksaan disampaikan. Dianggap menolak, WP, Wakil, atau Kuasa WP yang diperiksa harus menandatangani surat pernyataan penolakan Pemeriksaan Penolakan Pemeriksaan Pemeriksa dapat: Melakukan penetapan pajak secara jabatan; atau Mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

27. 7. Pembahasan Temuan Sementara

28. Panggilan Pembahasan Temuan Sementara Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan Temuan Sementara (pemeriksaan menguji kepatuhan). Panggilan pembahasan Temuan Sementara dilampiri daftar temuan sementara. Dilakukan paling lambat 1 bulan sebelum jangka waktu pengujuan berakhir Tanggapan Wajib Pajak Memberikan penjelasan, data dan/atau dokumen yang belum diserahkan atau data/dokumen tambahan. Memperlihatkan data Dokumen atau Dokumen Elektronik Menghadirkan saksi, ahli dan pihak ketiga yang berhubungan. Pembahasan Temuan Sementara Hasil Pembahasan Temuan Sementara dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Temuan Sementara Ditandatangani oleh WP, Wakil atau Kuasa yang menghadiri Jika menolak menandatangni, Pemeriksa memberi catatat. Tidak hadir pada waktu pembahasan, Pemeriksa Temuan Sementara dan Pembahasan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global memberi catatan. 28

29. 8. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP)

30. PART 03 PART 02 Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan PART 01 Penerbitan SPHP Setelah pembahasan temuan sementara atau jika Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan, Pemeriksa Pajak menerbitkan SPHP. SPHP berisi hasil pemeriksaan secara lengkap, termasuk temuan- temuan yang belum disepakati dan dasar hukumnya. Tanggapan Wajib Pajak atas SPHP WP diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atas SPHP. Jangka waktu pemberian tanggapan adalah 5 hari kerja sejak tanggal diterimanya SPHP . Tanggapan dapat berupa surat sanggahan atau penjelasan tertulis yang disertai dengan bukti- bukti yang relevan. Pemeriksa memberikan kesempatan kepada WP untuk hadir melakukan pembahasan hasil pemeriksaan Undangan pembahasan akhir: 3 hari kerja sejak Tanggapan SPHP diterima atau berakhirnya jangka waktu 5 hari kerja tanggapan SPHP Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa dan WP Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan

31. Tertulis Dilengkapi penjelasan, data/dokumen pendukung 5 hari kerja sejak SPHP diterima 1 Tanggapan SPHP 3 hari sejak Tanggapan SPHP Risalah PAHP Berita Acara PAHP Ikhtisar Hasil Pemeriksaan 2 Pembahasan Akhir Risalah PAHP ditandatangani Berita Acara PAHP, dan Ikhtisar Hasil PAHP ditunda (dittd setelah QA) 3 Mengajukan QA Data, dokumen, keterangan pada PAHP sebatas untuk penentuan Peredaran Usaha dan Kredit Pajak 4 Penetapan Jabatan Tanggapan SPHP dan Pembahasan Akhir Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 29 https://enforcea.com/ enforceA Konsultan Pajak 31 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

32. Penting untuk diperhatikan! WP tidak menyampaikan tanggapan atas SPHP: Pemeriksa Pajak membuat berita acara tidak disampaikannya tanggapan atas SPHP dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak. WP menolak menandatangani risalah pembahasan, berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, dan/atau ikhtisar hasil pembahasan akhir, Pemeriksa Pajak memberikan catatan dalam berita acara PAHP. WP tidak menghadiri PAHP: Risalah PAHP, Berita Acara dan Ikhtisar Hasil PAHP ditandatangani hanya oleh Pemeriksa.

33. Tips Menyusun Tanggapan SPHP 2 Mintakan kertas kerja pos yang dikoreksi Pahami mengapa pemahaman Pemeriksa berbeda 1 Pahami Sengketa Pelajari dasar hukum yang sesuai dengan alasan koreksi Lengkapi dengan dasar hukum selain ketentuan Dasar Hukum Siapkan dan susun argumen secara sistematis dengan dilandasi dasar hukum Logis, padat dan jelas dan dapat pajak diuji 3 Argumen atau Penjelasan Lengkapi argumen dengan data pendukung yang relevan maupun kertas kerja atau hitungan, juga rekonsiliasi yang tepat 4 Bukti Pendukung https://enforcea.com/ enforceA Konsultan Pajak

34. Alur Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan 5 hari kerja 3 hari kerja 3 hari kerja

35. 9. Pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan (QA)

36. Permohonan QA 4 Surat QA tidak masuk? 2 1 Menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Menyatakan mengajukan QA Pernyataan QA Terdapat perbedaan pendapat dalam risalah pembahasan yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara WP dengan Pemeriksa Sifat Koreksi QA Disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penandatanganan risalah pembahasan 3 Jangka Waktu Pengajuan Menyatakan QA tapi tidak menyampaikan surat QA  Pemeriksa memanggil untuk menandatangani risalah PAHP, berita acara dan ikhtisar hasil PAHP

37. Dibentuk oleh Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atau Kepala Kantor Wilayah DJP Harus menyampaikan undangan kepada WP dan Pemeriksa Pajak untuk melakukan pembahasan Pembahasan dilakukan oleh Tim Quality Assurance Pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak, dan Wajib Pajak Pembentukan dan Tugas Tim QA Susunan Tim: 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, 3 orang anggota

38. Tugas Tim QA membahas perbedaan pendapat yang terbatas pada dasar hukum koreksi antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak pada saat Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Pemeriksa Pajak membuat risalah Tim Quality Assurance Pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan bersifat mengikat A r c p e A a k K a o n h s u h l a t a r n u P s a s j a e k tuj u dengan simpulan Tim QA?

39. Bagaimana kalau hadir dan tidak hadir QA? Pembahasan QA dilakukan antara Tim QA, WP dan Pemeriksa HADIR QA 1 Risalah Tim QA ditandatangani olh Tim QA, WP dan Pemeriksa DAMPAK 2 pembahasan dengan Tim QA harus tetap dilakukan oleh Tim QA dan tim Pemeriksa Pajak. Pembahasan QA dianggap telah dilakukan TIDAK HADIR 3 Berita Acara Ketidakhadiran WP, Risalah Tim QA yang ditandatangani oleh Tim QA dan Pemeriksa DAMPAK 4 Se t e h l t a t p h s Q :/ / A e , n d f o i k r c i r e i a m . c k o a m n / S e u n r f a o t r c P e a A n g K g o i n l a s u n l t m a n e n P a a n j a d k a tan g an i Berita Acara PAHP  harus dipenuhi dalam 3 hari kerja sejak panggilan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 39 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

40. 10.Pelaporan dan Ketentuan Lain- lain

41. Pelaporan Hasil Pemeriksaan 1 Pemeriksaan diselesaikan dengan cara membuat Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila dihentikan, Pemeriksaan diselesaikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir. 3 2 LHP sebagai dasar penerbitan SKP, SKP PBB, dan/atau STP. Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang dilampiri dengan ikhtisar hasil pembahasan akhir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan. Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 41 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

42. SANGAT PENTING!!! Dalam hal WP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, tetapi menyampaikan tanggapan menyetujui sebagian atau tidak menyetujui seluruh hasil Pemeriksaan, maka: pajak yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; dan jumlah yang tidak disetujui Wajib Pajak adalah sesuai dengan tanggapan yang disampaikan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 42 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak? Dalam hal WP tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan tidak menyampaikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, pajak yang terutang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan WP dianggap menyetujui hasil Pemeriksaan

43. Pengungkapan Ketidakbenaran SPT Wajib Pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri mengenai ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sepanjang Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak tidak dapat dilakukan pengungkapan ketidakbenaran Laporan tersendiri disampaikan ke Unit Pelaksana Pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan dengan melampirkan: penghitungan pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dalam format Surat Pemberitahuan; Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pelunasan pajak yang kurang dibayar; dan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak atas pembayaran sanksi administratif berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) UU KUP P e m eriks a h a t n t p t e s t : a / p / e d n i l a f o n j r u c t k e a a n . c d o e m n g / a n e n m f e o m r p c e e r A ti m K b o a n n s g u k a l t n a p n e n P g a u j n a g k ka p an/la p o r an tersendiri tersebut Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 43 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

44. Penangguhan Pemeriksaan Pemeriksaan ditangguhkan dalam hal ditemukan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan ditindaklanjuti dengan: Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Surat pemberitahuan pemeriksaan ditangguhkan disampaikan bersamaan dengan penyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dokumen dikembalikan ke WP dengan tanda terima. Diberitahukan secara tertulis melalui surat pemberitahuan Pemeriksaan ditangguhkan kepada Wajib Pajak, Wakil, Kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak yang diperiksa. Dilakukan terhadap Pemeriksaan pada tahun pajak yang sama dengan tahun pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 44 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

45. Penangguhan Pemeriksaan Pemeriksaan yang ditangguhkan dilanjutkan apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena: tidak ditemukan adanya bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan; peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan meninggal dunia. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena: tidak terdapat cukup bukti; karena peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan; atau demi hukum karena terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya ( nebis in idem ) atau tersangka meninggal dunia. Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang memutus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dan Salinan putusan telah diterima DJP. Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 45 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

46. Penangguhan Pemeriksaan Pemeriksaan yang ditangguhkan dihentikan apabila: Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan karena Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUKUP dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan tersebut telah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena: Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 44A atau Wajib Pajak atau tersangka melakukan pelunasan sebagaimana diatur Pemeriksaan Bukti Permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan karena telah daluwarsa. dalam Pasal 44B ayat https://enforcea.co m ( 1 / ) . enforceA Konsultan Pajak Terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan salinan putusan pengadilan tersebut telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 46 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

47. Penangguhan Pemeriksaan Pemeriksaan dilanjutkan dalam hal masih terdapat kelebihan pembayaran pajak berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan atau hasil penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksa Pajak menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan dilanjutkan kepada Wajib Pajak atau Wakil dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah: Pemeriksaan Bukti Permulaan dihentikan; penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dihentikan; atau putusan pengadilan diterima oleh Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan Pemeriksaan setelah Pemeriksaan dihentikan dengan menguji data selain: yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam ruang lingkup yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan; yang diungkapkan oleh Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 44B Undang- Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau hasil putusan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap selain putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, dalam ruang lingkup yang dilakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan . Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 38 47 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

48. Pemeriksaan Ulang Keputusan mengenai rugi fiskal tersebut digunakan sebagai dasar untuk berikutnya. Dalam hal hasil Pemeriksaan Ulang tidak mengakibatkan adanya tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak sebelumnya, tetapi terdapat perubahan jumlah rugi fiskal, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai rugi fiskal . Pemeriksaan Ulang dapat dilakukan dalam hal terdapat: data baru termasuk data yang semula belum terungkap; atau keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) UU KUP

49. Penilaian dalam Rangka Pemeriksaan Pemeriksa Pajak dapat melakukan penilaian dalam rangka pemeriksaan untuk menentukan nilai wajar suatu transaksi atau objek pajak. Penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar, metode biaya, atau metode lainnya yang sesuai Penyampaian Dokumen Terkait Pemeriksaan Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumen- dokumen yang diminta oleh Pemeriksa Pajak dalam jangka waktu yang ditentukan. Dokumen dapat berupa buku, catatan, faktur, kuitansi, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. Format Dokumen Pemeriksaan PMK ini mengatur mengenai format dokumen- dokumen yang digunakan dalam pemeriksaan, seperti Surat Perintah Pemeriksaan, SPHP, dan berita acara pembahasan. Format dokumen harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itikad Baik Pemeriksa Pajak Pemeriksa tidak dapat dikenai sanksi apabila telah sesuai Standar Pemeriksaan dan itikad baik serta sesuai ketentuan UU Perpajakan Ketentuan Lain- lain

50. 11.Metode Pengujian dalam Pemeriksaan Transformasi Administrasi Pajak dan Kebijakan Pajak Minimum Global 50 50 PMK Terbaru Pemeriksaan Pajak: Apa yang Berubah & Dampaknya bagi Wajib Pajak?

51. Merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos- pos diperiksa yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan penghitungan tertentu Pengujian: Jenis Metode Pemeriksaan METODE TIDAK LANGSUNG Merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos- pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos- pos yang diperiksa METODE LANGSUNG Pos- pos SPT adalah pos- pos di dalam SPT atau pos turunannya termasuk lampiran baik SPT Masa maupun SPT Tahunan

52. Pendekatan dalam Metode Tidak Langsung Transaksi Tunai dan Bank Sumber dan Penggunaan Dana Penghitungan Rasio Satuan dan/atau Volume Penghitungan Biaya Hidup Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth) Pemeriksaan Pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan metode tidak langsung

53. Penggunaan Metode Tidak Langsung Digunakan dalam hal Metode Langsung tidak dapat diterapkan Dapat digunakan untuk mendukung penggunaan Metode Langsung atau untuk melakukan identifikasi masalah Pemeriksa pajak harus memiliki bukti bahwa Metode Langsung tidak dapat digunakan Pemeriksa pajak dapat menggunakan satu atau lebih pendekatan Metode Tidak Langsung dalam melakukan pemeriksaan Catatan: Untuk pemeriksaan WP Orang Pribadi, dalam rangka menguji penghasilan WP dari sisi penggunaannya, penggunaan Pendekatan Biaya Hidup dan Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dapat dilakukan walaupun metode lansung dapat diterapkan

54. Teknik- Teknik Pemeriksaan Pemanfaatan Informasi dan/atau Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Pengujian Keabsahan Dokumen Evaluasi Analisis Angka-Angka Penelurusan Bukti Pengujian Keterkaitan Ekualisasi atau Rekonsiliasi Permintaan Keterangan atau Bukti Konfirmasi Inspeksi Pengujian Kebenaran Fisik Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis Wawancara Uji Petik (Sampling) Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Teknik- Teknik Pemeriksaan lainnya

55. 12.Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

56. Persiapan Dokumen Pastikan semua dokumen yang terkait dengan perpajakan tersimpan dengan rapi dan mudah diakses. Dokumentasikan Setiap Tahapan Catat setiap tahapan pemeriksaan, termasuk tanggal pajak, dan informasi penting lainnya. Memahami Hak dan Kewajiban Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan, serta hak untuk didampingi oleh kuasa atau konsultan pajak. Tanggapi dengan Cermat Jika ada temuan dari pemeriksaan, tanggapi dengan Bersikap Kooperatif Selama proses pemeriksaan, bersikaplah kooperatif dan berikan informasi yang dibutuhkan dengan jujur dan transparan. Jaga Komunikasi Jaga komunikasi yang baik dengan Pemeriksa Pajak. cermat dan berikan penjelasan Bersikap kooperatif dan proaktif yang dibutuhkan. Melibatkan Profesional Jika diperlukan, libatkan konsultan pajak atau ahli hukum pajak untuk membantu Anda selama proses pemeriksaan. Jangka Waktu Perhatikan dengan seksama jangka waktu yang diberikan untuk memberikan tanggapan, mengajukan permohonan, atau memenuhi permintaan informasi. Keterlambatan dapat berakibat негаtif bagi Wajib Pajak. pe r t em u a n h , n t t a p m s a : p / e / t e u n g a f s orcea.co m at a / u e b n u k f t o i y r a c n e g A r e l K e v o a n n . sultan P d a a l j a a m k mem b erik an informasi Tips, Trik, dan Best Practices Menghadapi Pemeriksaan Pajak