PPT Pengantar Hukum Indonesia .pptx

PHI

1. P rofesional A kuntabel S inergi T ransparan I novatif KEMENTERIAN HUKUM & HAM BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

2. Oleh: Lisa Noviana Penyuluh Hukum Ahli Muda, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia SISTEM HUKUM DI INDONESIA

3. HUKUM ???

4. Hukum dikenal di berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

5. PENGERTIAN HUKUM Menurut Satjipto Rahardjo Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Ia merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu pertama-tama, hukum itu mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan.

6. Lanjutan Menurut E.Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu.

7. Dilihat dari rumusannya, hukum adalah: Peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Peraturan atau ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

8. Mengapa Harus Ada Hukum?

9. Tujuan Hukum Secara Universal

10. Tujuan Hukum Menurut Aliran dan Paham Dalam Hukum: Dalam literatur dikenal beberapa teori tentang tujuan hukum : Aliran etis : menganggap tujuan hukum pada dasarnya adalah semata-mata untuk mewujudkan keadilan . Oleh karena itu aliran etis menganggap bahwa hukum itu ditentukan oleh adanya keyakinan terhadap sesuatu itu adil atau tidak adil . Aliran utilitis , yakni yang menganggap tujuan hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi mayoritas umat manusia . Aliran yuridis dogmatik , yakni yang menganggap bahwa tujuan hukum adalah semata-mata hanya untuk mewujudkan kepastian hukum . Aliran yuridis dogmatik ini menganggap bahwa hukum yang telah tertuang dalam rumusan peraturan perundang-undangan adalah sesuatu yang memiliki kepastian untuk diwujudkan . Kepastian hukum adalah hal yang mutlak bagi setiap aturan dan karena itu kepastian hukum itu sendiri merupakan tujuan hukum .

11. Kebijakan Memperlihatkan bentuk perhatian dari pemerintah dan juga masyarakat tentang bagaimana membentuk dan mengatur aktivitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, termasuk aktivitas media agar dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan umum

12. Hukum Sedangkan hukum, secara legal dan formal mengikat peraturan yang telah disahkan oleh badan pembuat undang-undang, dilaksanakan oleh kekuatan eksekutif, dan proses hukumnya bisa dilaksanakan melalui cara litigasi (pengadilan) ataupun non litigasi (di luar pengadilan). Kebijakan seringkali berubah menjadi hukum agar kebijakan tersebut dapat menjadi sesuatu yang legal dan mengikat seseorang atau badan hukum.

13. Ada pepatah dalam bahasa latin yang berbunyi ‘ Ubi ius Societas ” (di mana ada hukum di situ ada masyarakat ). Dalam konteks ilmu komunikasi pepatah itu berbunyi “ Ubi Comunication ubi ius ” artinya tidak ada hukum seandainya tidak ada proses penyampaian pesan antar manusia ( komunikasi ).

14. Penggolongan Hukum Undang-Undang ( wettenrech) Kebiasaan ( gewoonte-en adatrech) Traktat ( tractaten recht ) Yurisprudensi ( yurisprudentie recht ) Doktrin Hukum Tertulis Hukum tertulis yang dikodifikasi Hukum tertulis yang tidak dikodifikasi Hukum tidak tertulis A. Menurut Sumbernya B. Menurut Bentuknya

15. Penggolongan Hukum Hukum Nasional Hukum Internasional Hukum Asing Ius Constitutum  ( Hukum positif ) Ius Constituendum   Ius Naturale /Hukum Asasi (Hukum alam)  C. Menurut Tempat Berlakunya D. Menurut Waktu Berlakunya

16. Penggolongan Hukum Hukum materiil , Sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum . Merupakan factor yang membantu pembentukan hukum . Hukum formil , Merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum . Hukum yang memaksa : hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak . Hukum yang mengatur ( hukum pelengkap ): Hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peratutan sendiri dalam perjanjian . E. Menurut Cara Mempertahankannya F. Menurut Sifatnya

17. Penggolongan Hukum Hukum Objektif ( hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu ). Hukum Subjektif ( hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih . Hukum Subjektif disebut juga hak . Hukum Privat, adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perorangan/ perdata. Mencakup: Hukum perorangan, hukum keluarga, hukum harta kekayaan, hukum waris, hukum dagang. Hukum Publik, adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perorangan (warga negara). Hukum publik itu terdiri dari: Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum internasional, hukum pidana. G. Hukum Menurut Wujudnya H. Hukum Menurut Isinya

18. Hakekat dan Karakteristik Hukum di Indonesia Hukum Indonesia: Keseluruhan kaidah dan asas berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat yang berlaku saat ini di Indonesia. Subjek Hukum Indonesia : Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang saat ini berdomisili di Indonesia. Objek Hukum Indonesia : Semua benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud yang terletak di wilayah hukum. Hukum Indonesia berfungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan.