PPT_PENGAWASAN_PEMILIHAN_SERENTAK_2024[1].pptx

Materi Pengawasan 2

1. PENGAWASAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

2. 1 2 3 Mengamati Pengawasan Melihat , Mencatat hasil amatan Mengkaji Melakukan sistemasisasi hasil amatan kedalam format 5W + 1H Memeriksa Kesesuaian dengan aturan 4 Menilai Benar atau salah serta konsekuensi proses penyelenggaraan pemilu

3. Mengapa Bawaslu harus melibatkan masyarakat ? Bawaslu telah diberikan mandat undang-undang untuk menjalankan fungsi pengawasan . Bawaslu sebagai struktur yang terlembaga memiliki keterbatasan , khususnya personil , struktur dan wilayah . Tantangan penyelenggaraan pemilu kedepan se- makin kompleks , yakni kecenderungan hadirnya beragam pelanggaran .

4. Apa Peran Masyarakat ? Memastikan terlindunginya hak politik warga masyarakat Memastikan terwujudnya pemilu yang bersih , transparan , dan berintegritas Mewujudkan pemilu sebagai instrument penentuan dan evaluasi kepemimpinan politik Mendorong munculnya kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat

5. Peran Masyarakat Tahapan Pra Pilkada Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahapan Pasca Pilkada Masyarakat sebagai Pemilih (Voters) Akses informasi tentang prosedur penyelenggaraan pemilu . Hak untuk memberikan suara . Hak untuk menyampaikan temuan / laporan . Masyarakat sebagai Pengamat (Observers) Akses informasi tentang profil peserta pemilu Akses untuk melakukan pemantauan penyelenggaraan pemilu . Akses terbuka untuk menyaksikan penghitungan suara , dari tingkat TPS sampai rekapitulasi di pusat . Hak untuk menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu berikutnya . Masyarakat sebagai Penilai (Judges) Berhak menilai pelaksanaan pra pemilu dengan memberikan masukan , saran, maupun kritik . Masyarakat juga berhak menilai dan memberi masukan terhadap rekam jejak peserta pemilu Berhak menilai pelaksanaan pemilu dengan memberikan masukan , saran, maupun kritik apabila pada saat penyelenggaran terhadap pelanggaran pemilu . Masyarakat akan memberi penilaian dan memberi legitimasi terhadap pemilu dan pemenang pemilu

6. Apa Resiko Jika Masyarakat Tidak Terlibat dalam pengawasan ? You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Your Text Here 01 02 04 03 Menghasilkan konflik kekerasan Hilangnya kepercayaan rakyat . Bagi Pilkada Terjadi arus balik : dari demokrasi menuju tirani baru Apatisme terhadap Terhadap demokrasi Lemahnya kapasitas kepemimpinan yang dihasilkan Legitimasi politiknya dipertanyakan Melemahnya orientasi pemimpin pada pembangunan negara hukum yg demokratis Terhadap masa depan bangsa

7. Apa Resiko Pilkada tanpa Pengawasan ? Terjadi manipulasi suara Hilangnya hak pilih Politik uang Pemilu tidak sesuai aturan Biaya politik mahal Pemungutan suara ulang Konflik antar pendukung

8. LARANGAN DALAM KAMPANYE PASAL 69 Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menghina seseorang , agama, suku , ras , golongan , Calon Gubernur , Calon Wakil Gubernur , Calon Bupati , Calon Wakil Bupati , Calon Walikota , Calon Wakil Walikota , dan / atau Partai Politik ;*) Melakukan Kampanye berupa menghasut , memfitnah , mengadu domba Partai Politik , perseorangan , dan / atau kelompok masyarakat ; Menggunakan kekerasan , ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan , kelompok masyarakat dan / atau Partai Politik ; Mengganggu keamanan , ketenteraman , dan ketertiban umum ; Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah ; Merusak dan / atau menghilangkan alat peraga Kampanye ; Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah; Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan ; Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan / atau dengan kendaraan di jalan raya ; dan / atau Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota.

9. Terimakasih