PPT Perencanaan dan Implementasi Pembangunan by PROF. ANDI FAISAL BAKTI- .pptx

Guru Besar Ilmu Komunikasi & Komunikasi Islam mempresentasikan tentang materi Perencanaan dan Implementasi Pembangunan dan SDGs di Kongres Mahasiswa Nasional Jilid 3 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Periode 2022-2023.

1. PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI DALAM PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL, HUKUM DAN TATA KELOLA Disampaikan oleh : Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, MA., Ph. D. Direktur CIDES ICMI; Direktur Cosdev ( Communication and Sustainable Development) Indonesia, Orbicom , International Network of UNESCO Chairs on Communication ; Guru Besar Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tempat: Gedung Pusat TIK Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023.

2. Transformasi global menuju pembangunan berkelanjutan Rezim Lingkungan Hidup melalui UN-Environment Program Rezim Pembangunan melalui UN-Development Program 1972 – Stockholm Human Environment Conference (Prof Emil Salim ) 1978 – Dibentuk Kementerian LH 1997 – Definisi Pembangunan Berkelanjutan – Brundland Report 2009 – UU 32/2009 – Ditetapkan Definsi Pembangunan Berkelanjutan 2017 – Perpres No. 59/2017 1992 – Agenda 21 2000 – MDGs dilaksanakan sebagai SD-Exercise 2015 – SDGs 2017 – Perpres No. 59/2017 Pilar Pembangunan Sosial Pilar Pembangunan Ekonomi Pilar Pembangunan Lingkungan Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola

3. Capaian program yang harus dilakukan oleh Pemerintah K omitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu; Tanpa Kemiskinan; Tanpa Kelaparan; Kehidupan Sehat dan Sejahtera; Pendidikan Berkualitas; Kesetaraan Gender; Air Bersih dan Sanitasi Layak; Energi Bersih dan Terjangkau; Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; Industri, Inovasi dan Infrastruktur; Berkurangnya Kesenjangan; Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; Penanganan Perubahan Iklim; Ekosistem Lautan; Ekosistem Daratan; Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

4. SDGs di Indonesia: 17 Goals 94 Target/Sasaran Global 319 Indikator Sasaran Nasional PERPRES 59/2017 Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia pembangunan yang menjaga: Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kualitas lingkungan hidup Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

5. PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL Mendukung Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Terdapat kurikulum yang menekankan social emotional learning di segala usia, untuk meningkatkan kemampuan dalam menentukan keputusan yang bertanggung jawab, memiliki empati, dan membangun relasi sehat. Semakin banyak ruang peduli kepada para korban kekerasan di lingkungan pendidikan dan perkawinan anak yang dapat memperhatikan pemulihan mental dan pendampingan hukum Kesetaraan gender, salah satunya dengan merancang anggaran yang responsif dan sensitif gender. Meninjau kembali keputusan pengajuan permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama.

6. PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI Mengadakan program kewirausahaan yang memprioritaskan penyandang disabilitas dan pemuda di pedesaan, serta memastikan keberlanjutan program. Mewujudkan tata kelola yang baik dalam menyalurkan bantuan untuk UMKM agar dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Pemerintah mengawasi perpajakan dan perizinan agar memudahkan wirausaha muda dalam merintis usaha. Tersedia kurikulum kewirausahaan yang dapat diterapkan di semua sekolah agar pemuda memiliki kemampuan lebih untuk terjun ke dunia usaha. Melakukan sosialisasi/kampanye/edukasi pengembangan energi bersih dan energi baru  terbarukan dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi GRK. Mengembangkan inovasi, kreatifitas dan pengaplikasian energi bersih dan energi baru  terbarukan yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Memanfaatkan sampah dan limbah pertanian/hutan menjadi energi, melalui pembuatan biogas, pelet/briket biomasa dengan teknologi yang sederhana.

7. PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN Terdapat mekanisme partisipasi orang muda yang bermakna dalam proses perencanaan pembangunan, implementasi, dan evaluasi dokumen Nationally Determined Contribution (NDC). Mendorong terbukanya lapangan kerja hijau, terutama di bidang ekowisata berbasis lokal dan pembangunan berkelanjutan. Tersedia sustainability report dan pemerintah meningkatkan pengawasan, terutama untuk perusahaan yang berpotensi memiliki dampak buruk pada lingkungan. Semakin banyak bank sampah berbasis digital dan pemerintah berkomitmen dalam upaya dalam membatasi kenaikan suhu global Mendorong implementasi kebijakan kurikulum nasional mengenai kesadaran atas perubahan iklim sebagaimana tertuang dalam Education for Sustainable Development .

8. PILAR PEMBANGUNAN HUKUM, DAN TATA KELOLA Terdapat strategi nasional untuk melibatkan orang muda dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah membuat dan melaksanakan e- goverment untuk orang-orang muda dalam menyampaikan aspirasi melalui media digital secara aman dan nyaman. Setiap kementerian memastikan orang muda di bawah 30 tahun dapat mengambil kesempatan sebagai pemimpin dan menciptakan kelembagaan yang berfokus kepada orang muda dengan menjamin legalitas partisipasi pemuda yang inklusif dan representatif dalam proses pengambilan kebijakan.

9. Tujuan dan Target Jumlah Indikator SDGs berdasarkan Urusan dan Kewenangan Total Indikator T ujuan P embangunan B erkelanjutan (TPB) : 319 Indikator-indikator SDGs dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi : Pusat →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308 Provinsi →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235 Kabupaten →Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220 Kota → Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222 Sumber: Analisis Indikator TPB dan UU No. 23/2014 Catatan: Dari 319 indikator TPB Indonesia: 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu 298 indikator bersifat umum Setiap daerah memiliki jumlah indikator berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya

10. Tujuan dan Target PILAR PEMBANGUNAN SOSIAL URUSAN Tujuan – 1 Tanpa Kemiskinan (7 Target, 12 Indikator) Sosial ; Kesehatan ; Pendidikan ; P erumahan rakyat & kawasan permukiman; Tenaga Kerja; Pangan; Adminduk capil; Koperasi UKM; ESDM; Kelautan perikanan; Dalduk KB; Pemberdayaan masy. Desa; P emberdayaan P erempuan & P erlindungan A nak ; Tujuan – 2 Tanpa Kelaparan (8 Target, 14 Indikator) Tujuan – 3 Kehidupan Sehat, dan Sejahtera (13 Target, 26 Indikator) Tujuan – 4 Pendidikan Berkualitas (10 Target, 11 Indikator) Tujuan – 5 Keseteraan Jender (9 Target , 14 Indikator)

11. Tujuan dan Target PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN Tujuan – 7 Energi Bersih Terjangkau E SDM ; Statistik ; T enaga K erja ; K operasi, U saha K ecil, & M enengah ; Pariwisata ; P enanaman M odal ; Perhubungan ; PU & Penataan Ruang; Perindustrian ; Perdagangan; Komunikasi & Informatika ; Sosial ; P emberdayaan masyarakat & desa ; Tujuan – 8 Pekerjaan Layak, Pertumbuhan Ekonomi Tujuan – 9 Industri, Inovasi, Infrastruktur Tujuan – 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan – 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan

12. Tujuan dan Target PILAR PEMBANGUNAN EKONOMI URUSAN Tujuan – 6 Air Bersih, Sanitasi Layak P ekerjaan U mum & P enataan R uang Perhubungan ; K etentraman, K etertiban U mum, & P erlindungan M asyarakat ; L ingkungan H idup ; K elautan & P erikanan ; Kehutanan Tujuan – 11 Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan Tujuan – 12 Konsumen & produksi yang bertanggungjawab Tujuan – 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan – 14 Ekosistem Lautan

13. Tujuan dan Target PILAR PEMBANGUNAN HUKUM DAN TATA KELOLA URUSAN Tujuan – 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh K etenteraman, K etertiban U mum, & P erlindungan M asyarakat ; P emberdayaan P erempuan & P erlindungan A nak ; Statistik ; Komunikasi & Informatika

14. Diseminasi & advokasi pd masy Fasiliasti prog/keg di lapangan Membangun pemahaman publik Monitoring pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pemantauan & evaluasi Policy research Advokasi pelaku usaha Fasilitasi prog/keg kepada pelaku usaha Peningkatan kapasitas Dukungan pendanaan Pola Peran Penetapan indikator dalam setiap target/sasaran. Pengembangan kebijakan, regulasi & penyelarasan prog/keg. Penyiapan data & informasi Sosialisasi/diseminasi, komunikasi & advokasi Monev & Pelaporan Pendanaan P F A O

15. Aspek yang perlu perhatian Aspek Sosial Bagaimana pemerintah menerapkan kebijakan dan sistem aspek yang dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat , salah satunya penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya , bukan dengan memberikan bantuan langsung (BLT). Pengelolaan informasi yang dibuat masih bersifat top-down. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat secara baik dan juga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat . Aspek Hukum dan H.A.M Pemerintah harus menyelesaikan berbagai problem dan kasus-kasus yang menjadi polemik di masyarakat agar terbangung kepercayaan yang baik dalam proses penegakkan hukum Meningkatkan dan memfungsikan secara maksimal kepada lembaga penegakkan hukum diantaranya ; Mahkamah Agung dan peradilan khusus , Kejaksaan , Mahkamah Konstitusi , Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , Komisi Pemberantasan Korupsi , Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika . Selain itu ada juga kelembagaan dan hubungannya dengan sistem ketatanegaraan . 

16. Deklarasi Universal HAM Kebebasan dan kesetaraan HAM untuk semua Hak atas hidup , keamanan dan kebebasan Hak untuk bebas dari perbudakan Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan Hak atas kesetaraan di mata hukum Hak akses terhadap hukum Hak mendapat pendampingan hukum Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum Hak diadili secara adil dan terbuka Tidak bersalah hingga terbukti bersalah Hak atas privasi Bebas berpindah tempat Berhak mendapatkan perlindungan Hak atas kewarganegaraan HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada Tatanan sosial dan internasional Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya Hak mendapatkan Pendidikan Hak jaminan kesehatan Hak istirahat Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja Hak mendapat jaminan sosial Berpartisipasi dalam demokrasi Kebebasan berkumpul secara damai Kebebasan berekspresi Hak memeluk agama Hak atas properti pribadi Hak menikah dan membangun keluarga

17. Unsur-unsur Hak Asasi Manusia adalah : Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya Hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia Hak asasi manusia merupakan persembahan Tuhan Hak asasi manusia harus dipertahankan Hak asasi manusia bersifat suci dan luhur .

18. Pada 2045, Indonesia diproyeksikan menjadi satu dari lima negara terkuat di seluruh dunia, Sehinga u ntuk mencapai titik tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik maupun mental. Bagi generasi muda sagat penting untuk turut mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan karena sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah kesenjangan yang terjadi saat ini. Salah satu cara membangun sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan dan membuka kesempatan yang merata kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia yang akan menjadi penduduk mayoritas pada era bonus demografi nanti. Dengan mencetak generasi yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global, maka Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan maju. H ak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia , tanpa memandang ras , jenis kelamin , kebangsaan , etnis , bahasa , agama, atau status lainnya . Hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup dan kebebasan , kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan , kebebasan berpendapat dan berekspresi , hak untuk bekerja dan pendidikan , dan banyak lagi . Setiap orang berhak atas hak-hak ini , tanpa diskriminasi dari siapa pun. Hal-hal Yang Perlu Perhatian

19. Pelaksanaan TPB/SDGs sebagai GERAKAN; Komitmen semua Stakeholders  ( Pemerintah dan Aktor Non- Pemerintah ) Proses yang partisipatif dalam penyusunan  semua pihak terlibat dari awal Tujuan dan indikator yang jelas dan terukur  akurasi dan sumber data Sumber Pendanaan yang jelas  Pemerintah dan swasta , DN dan LN Tanggungjawab Pelaksanaan  setiap indikator ada OPD pengampu Monitoring dan Evaluasi  akuntabilitas dan transparansi Strategi Komunikasi  tepat dan efektif Perpres No. 59/2017 ttg TPB  sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD TPB/SDGs Pengarusutamaan dalam Dokumen Perencanaan (RPJMN/RPJMD)  Dasar penentuan prioritas dan alokasi anggaran POLITICAL WILL LEGAL BASIS YG KUAT STRATEGI YG BAIK Hal-hal Yang Perlu Perhatian