PPT.pptx laporan kerja magang,power point

Ppt magang

1. Laporan Kerja Praktek Magang PROSES PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PELAKU USAHA /KEGIATAN WAJIB AMDAL/UKL - UPL DI KOTA TIDORE KEPULAUAAN YANG DI LAKUKAN OLEH DLH KOTA TIDORE KEPULAUAN Disusun Oleh : Muhammad Rifky Najib NIM.1 5 250 118

2. Latar Belakang Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kota tidore kepulauaan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan Kota tidore kepulauaan dalam bidang lingkungan hidup adalah : Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas kepala Daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauanantara lain : Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup , Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan .

3. Pasal 36 ayat (4) UUPPLH menyatakan izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri lingkungan hidup , gubernur atau bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya . Ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai izin lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan . Untuk memperoleh izin lingkungan suatau rencana usaha / kegiatan harus melalui beberapa tahapan seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan , yaitu : Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL Penilaian AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL Permohonan dan Penerbitan izin lingkungan .

4. Waktu dan T empat P elaksanaan M agang Pelaksanaan praktek pemagangan dilakukan mulai tanggal 20 Febuari s/d 20 Maret 2019 yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan . Jl. Sultan Syaifuddin Kelurahan Gamtufkange Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara .  

5. GAMBARAN UMUM TEMPAT MAGANG & UNIT KERJA Struktur organisasi DLH Kota Tidore Kepulauan

6. VISI: Terdepan dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. MISI: Melakukan Penataan dan Penaatan PPLH serta menggerakan pembangunan berwawasan lingkungan, pengelolaan dan pemanfaatan SDA secara efisien dan Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup . Mendorong terwujudnya kinerja pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup yang inovatif demi terciptanya lingkungan yang bersih, hijau dan sehat. Melakukan upaya pengendaliaan pencemaran,pengendalian kerusakan lingkungan,pembinaaan,pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup serta evaluasi lingkungan secara berkesinabungan dan konsisten demi terciptanya kualitas lingkungan hidupyang memadai.

7. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan tertuang dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan No. 50 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas. Dimana Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan adalah melaksanakan penyusunan serta pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dengan Fungsi Dinas sebagai : a). Menyelenggarakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b). Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c.) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugasnya . Tugas pokok Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi bidang lingkungan hidup sesuai ruang lingkup kewenangannya . 2. Fungsi Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan Hidup .

8. Tugas dan Fungsi Bidang Penaatan dan penataan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan Fungsi Kepala Bidang Penaatan dan penataan DLH Kota Tidore Kepulauan Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan, Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

9. Fungsi Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas : merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis skala kabupaten/kota Tidore Kepulauan; melakukan pembinaan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis kabupaten/kota Tidore Kepulauan; menyiapkan bahan penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; menyusun instrumen ekonomi lingkungan hidup dan pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta status lingkungan hidup Daerah; melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen lingkungan hidup; melaksanakan proses penerbitan Rekomendasi dan izin lingkungan; melaksanakan pembinaan , pengawasan dan penerbitan lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten /Kota; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya .

10. Fungsi Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa mempunyai tugas : merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa; menyiapkan bahan kebijakan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan; melakukan penelaahan, verifikasi pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan; melakukan fasilitasi teknis penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan; mengelola sistem informasi penerimaan pengaduan dan sengketa lingkungan hidup dan kehutanan; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa;  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

11. Fungsi Kepala Seksi Penegakan Hukum Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas : merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan Hukum; membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan Hukum; menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara bidang Lingkungan hidup; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup dan kehutanan; melaksanakan fasilitasi teknis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; melaksanakan proses penanganan perkara lingkungan hidup dan kehutanan; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Penegakan Hukum;  melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya .

12. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan dianalisis sejak awal perencanaannya. Untuk menunjang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL, sementara usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Diatur lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 38 peraturan daerah kota tidore kepulauan nomor 18 tahun 2013 dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa : “ Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki IzinLingkungan”. Peran DLH Kota Tidore Kepulauan dalam menindaklanjuti usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen/izin lingkungan

13. Tujuan diterbitkannya izin lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, serta memberikan kepastian hukum pada usaha dan/atau kegiatan. Sehingga menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberi informasi yang luas dan mendalam mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sehingga informasi tersebut maka pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan itu layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, sehingga Izin lingkungan dapat diterbitkan. Perizinan merupakan pelaksanaan fungsi pengaturan yang memiliki sifat sebagai pengendali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan berasal dari pemerintah. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan . Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan, dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sehingga Penerbitan izin lingkungan, menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan .

14. Namun fakta di lapangan masih ada Usaha/ Kegiatan yang belum memiliki Dokumen / Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan . Semua ketentuan Usaha/ Kegiatan intinya harus memenuhi aturan yang berlaku sesuai Perundangan-undangan tentunya di Bidang Lingkungan Hidup , karena mengingat Usaha/ Kegiatan ini nantinya agar tidak timbul kerugian bagi Masyarakat disekitar Usaha/ Kegiatan tersebut . Jadi Pelaku Usaha/ Kegiatan yang masih melanggar nantinya akan dikenakan Sanksi Administrasi Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 18 Tahun 2013, yang berbunyi : Walikota menerapkan Sanksi Administrasi kepada Penanggung Jawab Usaha dan / atau Kegiatan jika Pengawasan ditemukan Pelanggaran terhadap Izin Lingkungan . Sanksi Administrasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa : Teguran Tertulis Paksaan Pemerintahan Daerah Pembekuan Izin Lingkungan atau Pencabutan Izin Lingkungan Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan .

15. Tindakan lanjut dari pengawasan serta penegakan Hukum Administrasi terhadap Izin Lingkungan berupa Rekomendasi UKL/UPL/SPPL dengan banyaknya pelaku Usaha/ Kegiatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan , serta mengingat keseluruhan dengan yang sudah memiliki Izin Lingkungan berupa Rekomendasi UKL/UPL/SPPL yang bersifat Wajib untuk di miliki oleh setiap Usaha/ Kegiatan ini masih ada beberapa yang belum memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup,sehingga ini termasuk kurang efektif karena belum sesuai aturan yang berlaku . Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan adalah pengawasan terhadap pelaku usaha / kegiatan yang sudah atau belum memiliki Izin Lingkungan sebagaimana pelaku usaha / kegiatan harus menaati ketentuan yang sudah di atur perundang-undangan .

16. Daftar usaha / kegiatan yang belum memiliki dokumen / izin lingkungan : Pembangunan sekolah polisi negara ( SPN ) yang berada di kelurahan gurabati kecamatan tidore selatan kota tidore kepulauan , dimana bangunan tersebut sudah di dirikaan sejak ahir tahun 2018. hingga saat ini konstruksi sudah mencapai 70%, namun pembangunn tersebut belum memiiki dokumen izin lingkungan . Penambangan pasir yang berada di kelurahan rum kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan dimana usaha tersebut belum memiliki dokumen / izin lingkungan . Penambangan batu apung yang berada di kelurahan rum tua kecamatan tidore utara kota tidore kepulauan , dimna usaha tersebut belum memiliki dokumen / izin lingungan .

17. Kesimpulan yang dapat di ambil adalah : Dokumen / izin lingkungan wajib dimiliki setiap usaha / kegiatan Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha / kegiatan kurang efektif Minimnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai peraturan izin lingkungan terkait usaha / kegiata , sehingga lebih mengutamakan mendirikan usaha / kegiatran terlebih dahulu daripada mengutamakan izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL Pelaku usaha / kegiatan dalam mengoperasikan usaha / kegiatan tanpa mengunakan izin lingkungan merupakan sesuatu hal yang biasa di karenakan kebudayaan .

18. Sekolah Polisi Negara yang belum memiliki dokumen / izin Lingkungan

19. Lapangan tembak (SPN)

20. penambang batu apung yang sudah di berhentikan Penambang batu apung yang tidak memiliki dokumen / izin lingkungan

21. Penambang pasir yang belum memiliki dokumen / izin lingkungan Penambangan pasir yang sudah di berhentikan

22. Terimakasih Manusia adalah hewan yang berikir