PPT RKPS & RKT FIX Kelompok tani perhutanan sosial.pptx

KTH

1. DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL PENYUSUNAN RENCANA KELOLA PERHUTANAN SOSIAL & RENCANA KERJA TAHUNAN Disampaikan Oleh: Balai Perhutanan Sosial Palembang

2. PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL Perhutanan Sosial Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama Tujuan Terbangunnya usaha tani hutan yang lebih baik, usaha dagang hasil usaha tani hutan yang lebih baik, dan kehidupan petani hutan yang lebih baik Dasar Hukum UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja UU No 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan PermenLHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial KepmenLHK No. 1091 Tahun 2024 Tentang Mekanisme Pengembangan Pengelolaan Perhutanan Sosial SK Dirjen PS No. 41 Tahun 2024 Juknis Penyusunan RKPS Pengelolaan Perhutanan Sosial Membangun dan mengembangkan kelembagaan (Kelola Kelembagaan) Memanfaatkan hutan lestari (Kelola Kawasan) Pembentukan dan pengembangan usaha hasil usaha tani (Kelola Usaha)

3. Termuat Pada PermenLHK No. 9/2021 Pasal 109 s.d Pasal 112 PENYUSUNAN RENCANA PERHUTANAN SOSIAL Penyusunan rencana meliputi : a. Penyusunan RKPS untuk 10 tahun : Dilakukan oleh KPS bersama dan/ atau didampingi oleh penyuluh dan/ atau Pendamping . Penilaian dilakukan oleh Kepala KPH . Pengesahan dilakukan oleh Kepala UPT atau pejabat yang ditunjuk . b. Penyusunan RKT untuk 1 tahun : Penyusunan dilakukan oleh KPS didampingi oleh penyuluh dan/ atau Pendamping . Penilaian dan pengesahan oleh Kepala KPH Gambaran Umum Letak lokasi Keadaan fisik wilayah Keadaan Sosek Potensi kawasan Rencana Kegiatan Penguatan kelembagaan Rencana pemanfaatan hutan Rencana pengembangan usaha / pemasaran Peta Rencana Kelola Blok pemanfaatan Blok perlindungan Blok konservasi 1 2 3

4. PENTINGNYA RKPS? Panduan pengelolaan hutan Lestari oleh kelompok untuk kelestarian hutan dan ekonomi Masyarakat.

5. RKPS Dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi kelompok Perhutanan Sosial dalam melakukan pengelolaan hutan - Rencana pengembangan kelembagaan - Rencana pemanfaatan hutan - Rencana pengembangan kewirausahaan Pihak terkait penyusunan RKPS KPS pemegang persetujuan KPH Balai PS Menyusun RKPS Menilai RKPS Mensahkan RKPS - Kondisi desa setempat - Kearifan lokal - Kondisi dan keinginan anggota KPS - Potensi hutan areal kerja KPS - Kebijakan Pemda setempat - Peluang pasar - Aspek pengarusutamaan gender - RPHJP KPH

6. Ruang Lingkup Penyusunan RKPS - Pengumpulan data dan informasi - Pengolahan dan analisis data dan informasi - Penyusunan dokumen RKPS - Penilaian dan pengesahan RKPS Sasaran Penyusunan RKPS - Areal kerja KPS - Kegiatan yang dapat dikelola dan dilaksanakan oleh KPS selama jangka 10 tahun

7. Disusun secara partisipatif (FGD) Kolaborasi pihak terkait KPS/ Pendamping /KPH/Balai PS Rencana dan Target Terukur / Spesifik Rencana Kegiatan Dapat diimplementasikan / realistis Terikat dengan waktu yang telah ditetapkan Prinsip-prinsip Penyusunan RKPS

8. Menetapkan Target dan Tujuan (10 Tahun dan Tahunan ) Mengidentifikasi Starting Point Menyusun Langkah-Langkah Mencapai Tujuan BAGAIMANA MENYUSUN RKPS?

9. Pengumpulan Data dan Informasi - Inventarisasi kondisi wilayah dan hutan, utk memperoleh: data letak dan lokasi areal KPS (administratif & geografis) batas areal persetujua fungsi hutan (lindung / produksi) tutupan hutan: hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, lahan terbuka, areal perairan/tubuh air, topografi (datar, landai, curam) jenis pohon yang terdapat di areal PS - Inventarisasi kondisi sosial ekonomi desa setempat, utk memperoleh data: jumlah penduduk secara terinci (laki-laki & perempuan) mata pencaharian penduduk desa aksessibilitas ke areal PS (jalan aspal, cor beton, makadam/tanah) jumlah dan jenis pasar (desa/kecamatan) peraturan desa/ kearifan lokal potensi gangguan keamanan hutan akibat aktivitas masyarakat

10. Pengumpulan Data dan Informasi - Inventarisasi kondisi KPS, untuk memperoleh data: jumlah anggota KPS (laki-laki dan perempuan) organisasi (pengurus KPS) peraturan internal KPS mata pencaharian anggota KPS usaha ekonomi yang telah dilakukan oleh anggota KPS - Identifikasi potensi hutan dan usaha, utk memperoleh data: pohon yang dominan/banyak terdapat di areal PS (pohon hutan/perkebunan/holtukultura) komoditi HHBK tanaman pertanian yang diusahakan potensi jasa lingkungan / wisata alam usaha anggota KPS yang terkait dengan areal hutan yang dikelolanya gangguan terhadap tanaman hutan (hama/penyakit/ternak)

11. Pengumpulan Data dan Informasi - Identifikasi keinginan anggota KPS, untuk memperoleh data: keinginan anggota dalam pemanfaatan hutan yang akan dilakukan (kayu/non kayu/jasling) produk yang akan diusahakan (kayu/non kayu/jasling bentuk produk yang akan diusahakan (barang mentah, barang setengah jadi/barang jadi/kemasan) - Identifikasi peluang pasar produk hutan dan jasling, utk memperoleh data: informasi kebutuhan daerah (kab/kota/provinsi/nasional) pasar dan perusahaan (offtaker) terhadap produk yang jumlah dan kualitasnya dapat dipenuhi oleh KPS - Inventarisasi kebijakan pemerintah (kab/kota/prov/pusat), yang dapat memfasilitiasi/membantu KPS dalam pengembangan kelembagaan, pemanfaatan hutan dan pengembangan kewirausahaan - Inventarisasi stake holder lainnya yang potensial memberikan dukungan dalam peningkatan KPS (modal/sarpras/knowledge)

12. Sumber data dan informasi - dokumen persetujuan PS - monografi desa - data perencanan KPH - lainnya (yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan) Pengolahan data dan informasi Datin yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan cara digabungkan dan dielompokkan

13. PENANDAAN BATAS Batas persetujuan areal hasil kegiatan penandaan batas Titik koordinat tanda batas PEMBUATAN ANDIL GARAPAN Data penggarap Batas dan luas andil garapan INVENTARISASI POTENSI Kondisi Kawasan Hutan , Jenis dan Sebaran Potensi HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan PEMBUATAN RUANG AREAL Lokasi, Luas dan batas Ruang Perlindungan Lokasi, Luas dan batas Ruang Pemanfaatan 1 2 3 4 PENATAAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL 5 PEMETAAN HASIL PENATAAN AREAL Hasil pembuatan Andil Garapan akan dibuat dalam peta tersendiri

14. RENCANA PEMANFAATAN HUTAN Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan jasa lingkungan Pemanfaatan dan Pemungutan HHK Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK 1 2 3 4

15. Ruang Perlindungan Ruang Pemanfaatan HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan jasa lingkungan Pemungutan HHBK HUTAN LINDUNG HUTAN PRODUKSI Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan jasa lingkungan Pemungutan HHBK Kriteria areal Ruang Perlindungan : Hutan Alam ; Sempadan Sungai, Pantai, Danau Sekitar Mata Air Areal dengan lereng lebih dari 40% Areal dengan ketinggian tempat lebih dari 2.000 mdpl Areal gambut dalam Areal yang mempunyai nilai konservasi tinggi Situs Budaya . Pemanfaatan jasa lingkungan Pemungutan HHBK Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan jasa lingkungan Pemanfaatan dan Pemungutan HHBK Pemanfaatan dan Pemungutan HHK PEMANFAATAN RUANG KELOLA PERHUTANAN SOSIAL

16. FORMAT DOKUMEN RKPS http://bit.ly/FormatRKPS2024

17. Format Sampul dan Lembar Pengesahan RKPS

18. III. PETA RENCANA KERJA Peta rencana kerja mengikuti data hasil verifikasi teknis permohonan Persetujuan Pengelolaan PS dengan :

19. LAMPIRAN http://bit.ly/FormatRKPS2024

20. Buku Saku Penyusunan Rencana Perhutanan Sosial dapat digunakan oleh Pendamping PS dan Pemegang Persetujuan PS sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen RKPS dan RKT. Dapat diunduh pada : https://bit.ly/penyusunanRKPS BUKU SAKU Publikasi Media Sosial Youtube https://youtu.be/sjlVLYkSItQ

21. JUMLAH KPS : 408 RKPS Provinsi Lampung Penyusunan rencana : Penyusunan RKPS : Dilakukan oleh KPS bersama dan/ atau didampingi oleh penyuluh dan/ atau Pendamping . 1 2 3 JUMLAH yang belum memiliki RKPS : 208 ? JUMLAH PENDAMPING TAHUN 2025 YANG MEMILIKI TARGET PENYUSUNAN RKPS : * Pesawaran : 7 *LIWA : 4 *Kota Agung Utara: 8 * Pesisir Barat : 6 * Gunung Balak : 2 * Way Waya : 10 * Batu Tegi : 12 *Bukit Punggur : 1 * Tankit Tebak : 1 Balai PS Palembang akan melakukan kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKPS ( T arget di 3 KPH)

22. https://bit.ly/DiReKaPS

23. Kelompok PS didampingi penyuluh / pendamping RKT menyusun Disusun berdasarkan RKPS dengan jangka waktu 1 tahun Memuat rencana kegiatan seperti pada RKPS ( penguatan kelembagaan , pemanfaatan hutan dan pengembangan usaha / pemasaran ) Kepala KPH Penilaian & Pengesahan oleh RENCANA KERJA TAHUNAN Bila diperlukan revisi , dapat diajukan kepada Kepala KPH

24. FORMAT DOKUMEN RKT Format Dokumen RKT PermenLHK No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Lampiran XXIII http://bit.ly/FormatRKPS2024

25. TERIMA KASIH