PPT Sesi 2_Hakikat Dasar Mengikat Hukum Pidana Internasional.pptx
simamarifsubowo
1 views
7 slides
Oct 16, 2025
Slide 1 of 7
1
2
3
4
5
6
7
About This Presentation
Modul untuk belajar mengajar dalam kegiatan hakekat universitas terbuka dan upbjj surabaya
Size: 995.8 KB
Language: none
Added: Oct 16, 2025
Slides: 7 pages
Slide Content
HAKIKAT DASAR MENGIKAT HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Penulis : Dian Khoreanita Pratiwi, S.H.,M.H. Email: [email protected]
Pendahuluan Hukum Pidana Internasional merupakan bagian dari hukum internasional , karena adanya kesamaan sumber , memliki unsur kepentingan Bersama, dan kesamaan asas-asas hukum yang digunakan . John Austin mengemukakan bahwa “International law is not a law” hal itu disebabkan hukum internasional tidak memiliki penguasa berdaulat ( karena masing-masing negara berdaulat ), tidak ada sanksi yang jelas , tidak ada badan legislative dan yudikatif layaknya di hukum nasional . Untuk itu kita bisa mengkaji hakikat mengikatnya hukum internasional ini dari beberapa aliran yaitu aliran positifisme , mazhab Wina , dan mazhab Perancis .
Teori Hukum Positif Dasar kekuatan mengikatnya HI adalah kehendak negara. Tidak ada hukum yang abadi atau universal. Hukum itu berbeda-beda sesuai dengan masyarakat tempat berlakunya dan masanya . Berdasarkan kehendaknya , negara bebas menyatakan untuk tunduk dan terikat atau tidak pada HI. (George Jellinek , self limitation theory ).
Mazhab Wina Bukan kehendak negara melainkan suatu norma hukumlah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional Menurut mazhab ini kekuatan mengikat suatu kaidah hukum internasional didasarkan suatu kaidah yang lebih tinggi yang pada gilirannya didasarkan pula pada suatu kaidah yang lebih tinggi lagi dan demikian seterusnya .
Mazhab Perancis Mengikatnya HI dengan menekankan pada faktor sosiologis . Dasar kekuatan mengikat HI adalah karena HI mutlak diperlukan guna memenuhi kebutuhan bangsa-bangsa untuk hidup bermasyarakat . Manusia atau masyarakat tunduk pada hukum sebab mereka yang membutuhkan hukum .