PPT tugas HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA.pptx

Tugas PPT

1. HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA MATERI PENGAJARAN SEMESTER VI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JAKARTA Dosen : RATUNNISA,SH.MH

2. Pengertian : Hukum Islam & Hukum Perdata Islam Karakteristik yang khas hukum islam yang membedakan dengan sistem hukum lain : Sumber hukum yang mengenal (dua macam hukum) yaitu : 1. Sumber hukum yang bersifat naqly ialah Al-quran dan As’sunah 2. Sumber hukum yang bersifat Aqliy ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakanolah pikir dengan beragam metodenya. Kandungan hukum Al-quran dan hadis kadang kala bersifat prinsipil yang general (zanni) sehingga perlu interpretasi. Sumber hukum yang mengutamakanmolah pikir ini terait erat dengan istilah “fiqh” dan perkembangan penerapan hukum islam di berbagai dunia, tak terkecuali indonesia.

3. Tujuan dari hukum islam ialah mencapai tujuan primer yang disebut al-dlaruruyyat, yakni tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan primernya. Tujuan hukum primer (al-quliyat al-khams atau Maqoshid al-syariah) adalah : a.Memelihara agama (hifdz al-din), dalam hukum islam dikenal Fiqh ibadah , yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama; b. Memelihara jiwa (hifdz al-nafs), tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Ilahi dalam bidang hukum pidana (Fiqh Jinayah);

4. c. Memelihara akal (Hifdz al-aql), aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum khamar (larangan minuman keras); d. Memelihara keturunan dan Kehormatanm(Hifdz al-irdl), yaitu aturan yang bertujuan memelihara keturunan dan kehormatan antara lain dalam hukum perkawinan dan kewarisan dengan segala aspeknya; e. Memelihara harta (Hifdz al-mal), prinsip dalam hukum islam ialah segala yang ada dilangit dan dibumi adalah milik Allah SWT . Dan manusia hanya memiliki hak relatif sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu. Perkembangan lain dalam era ekonomi baru ini adalah bidang hukum ekonomi islam.

5. Pengertian hukum islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syariah dan Fiqh. Secara harfiah syariah yaitu jalan ketempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Penggunaannya dalam Al-quran diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa kemenangan. Dalam Terminologi ulama Ushul al-Fiqh, Syariah adalah Titah (Khitab) Allah SWT, yang berhubungan dengan perbuatan mukalaff (muslim , baligh, dan berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang). Menurut Mahmud Syaltut, Syariah adalah Peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.

6. Adapun kata Fiqh yang dalam Al-Quran digunakan dalam bentuk kata kerja (fi’il) disebut sebanyak 20 kali. Penggunannya dalam Alquran berarti memahami. Pengertian terminologis, Fiqh adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran dan As Sunnah yang rinci. Secara garis besar hukum islam terbagi kepada beberapa hal, yaitu Fikih Ibadah meliputi aturan tentang sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. 2. Fikih Muamalat ialah yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, seperti perikatan dalam perdagangan,perbankan,pelaksanaan hukum, antara lain agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fikih muamalat ini dilihat sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing.

7. Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf merinci sebagai berikut : Hukum Kekeluargaan (al-ahwal al-syakhshiyah), yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya (ada sekitar 70 ayat dalam Al-quran). Hukum Sipil (al-ahkam al-madaniyah/civils), yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentukhubungannya seperti : jual beli, sewa menyewa,utang piutang dll, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat (dalam Al-Quran yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat). Hukum Pidana (al-ahkam al-jinaiyah), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan,hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. (ketentuan ini diatur dalam 30 ayat).

8. 4. Hukum Acara (al-ahkam al-murafa’at), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat.(terdapat 13 ayat). 5. Hukum ketatanegaraan (al –ahkam al-dusturiyah), berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasainya atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat, diatur dalam 10 ayat. 6. Hukum internasional (al-ahkam al-dualiyah), mengatur hubungan antarnegara islam dengan negara lainnya dan hubungan warga negara muslim dengan non muslim, baik dalam keadaan damai atau dalam masa perang. (terdapat sekitar 25 ayat). 7. Hukum ekonomi (al-ahkam al-Iqtishadiyah wa al-maliyah), hukum ini mengatur hak-hak seseorang pekerja dan orang yang mempekerjakannya dan mengatur sumber keuangan negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. (terdapat 10 ayat)

9. Perbedaan antara Syariah dan Fiqih antara lain: Syariah diturunkan oleh Allah SWT. (al-Syari), jadi kebenarannya bersifat mutlak (absolut), sementara Fiqih adalah Formulasi asil kajian ‘fuqaha, dan kebenarannya bersifat relatif (nisbi), karena syariah adalah wahyu, sedangkan Fiqih adalah penalaran manusia. Syariah adalah satu (unity) dan Fiqih beragam (diversity) Syariah bersifat otoritatif sedangkan Fiqih berwatak liberal Syariah stabil atau tidak berubah, dan Fiqih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu. Syariah bersifat idealistis dan fiqih bercorak realistis. Bahwa hukum islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT, dan Sunah Rasullah SAW.

10. Hukum Perdata Islam Dalam perspektif islam, manusia dilahirkan di muka bumi bertujuan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah SWT, dan juga untuk mengabdi untuk kepentingan sesama, sebagai bentuk ibadah sosial sesama manusia. Agar didalam pelaksanaan ibadah sosialnya berjalan dengan baik, maka diatur bagaimana pola, ketentuan,dan aturan pada hubungan-hubungan hukum. Didalam Al-Quran terdapat Surat An-nisa yang isinya banyak tuntunan atau panduan didalm kehidupan perkawinan, berumah tangga, kewajiban orangtua terhadap anak, baik dalam keadaan normal atau orang tuanya berpisah-akibat salah satunya meninggal dunia atau karena perceraian, kepemilikan harta bersama dan harta bawaan, pewarisan dll.

11. Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum perdata islam di Indonesia adalah hukum atau ketentuan-ketentuan dalam islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dn kekeluargaan diantara warga negara indonesia yang menganut agama islam. Tujuannya agar didalam hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain yang beragama islam, baik didalam internal keluarga maupun dlam hubunganperseorangan yang berada diindonesia, dapat berjalan dengan baik dan tercipta tertib hukum, tertib sosial dan tertib masyarakat. Maka dalam konteks asas personalitas keislaman, hukum perdata islam cakupan berlakunya hanya mengikat hubungan hukum perdata di anatar orang-orang yang beragama islam dan tidak berlaku bagi agama lain. Dari sisi peristiwa hukumnya, terdapat perkembangan tidak hanya dalam soal hubungan perorangan di dalam keluarga saja, tetapi juga berlaku dalam soal muamalah keseharian, seperti pinjam meminjam,utang piutang, sewa menyewa, berusaha bersama dalam berserikat (mudharabah/musyarakah) dll bahkan sudah berkembang luas mengenai keuangan syariah.

12. Pengertian Peradilan Islam dan Peradilan Agama Peradilan islam menurut konsepsi islam secara universal.Peradilan islam itu meliputi segla jenis perkara menurut ajaran islam secara universal. Asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan sebab hukum islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan dimanapun bukan hanya suatu bangsa atau suatu negara tertentu saja. Peradilan islam diindonesia cukup digunakan istilah Peradilan Agama. Pengertian peradilan agama dijelaskan dalam UU No.50 Tahun 2009 ttg perubahan kedua atas UU no.7 Tahun 1989 ttg peradilan agama yaitu dalam Pasal 1, dinyatakan sebagai berikut : Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dilingkungan peradilan agama Hakim adalah hakim pada pengadilan agama dan hakim pada pengadilan tinggi agama...dst.

13. Pasal 2 “Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam UU ini. Peradilan agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, emmutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang bergama islam untuk menegakan hukum dan keadilan. Perkara-perkara tertentu adalah perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan,wasiat,hibah,wakaf dan sedekah yang dilaksanakan berdasarkan hukum islam. Ketentuan Pasal 49 menunjukan bahwa hukum islam dalam bidang keluarga merupakan hukum positif di Indonesia,khususnya bagi orang-orang yang beragama islam dan penegakan hukum positif itu wewenang pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama.

14. Ada beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi peradilan agama sebagai peradilan islam sbb : 1.Landasan teologis yang mengacu kepada kekuasaan dan kehendak Allah SWT, berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan. 2. Landasan historis yang menghubungkan mata rantai peradilan agaman dengan peradilan islam yang menurut pandangan ‘Fuqaha dan pakar hukum islam itu, tumbuh dan berkembang sejak masa Rasullah. 3. Landasan yuridis yang mengacu pada dan konsisten dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara republik indonesia. 4. Landasan sosiologis yang menunjukan bahwa peradilan agama merupakan produk interaksi antara elite islam (tha strategic elite) dengan elite nasional lainnya terutama dengan elit penguasa (the ruling elite). Dengan demikian Peradilan Agma dapat diidentifikasi sebagai Peradilan Islam di Indonesia.

15. Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum Nasional Hukum islam dalam perkembangannya dijadikan sebagai salah satu bahan dasar hukum nasional selain hukum adat dan hukum barat. Pada periode penjajahan belanda menerapkan UU yang disebut Indische Staatsregeling S 1855-2, yang memuat hukum hindia belanda. Didalam UU tersebut secara jelas diakomodasi tiga sistem hukum yang ada, ayitu hukum islam, hukum adat, hukum barat. Adapun alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum islam di indonesia : Dasar filosofis yang memberi injeksi luar biasa atas kelahiran sikap epistemologis islam yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup,cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosiokultural masyarakat.

16. 2)Dasar sosiologis yang menyiratkan bahwa tingkat religiusitas yang telah menyebar ke berbagai tempat dan wilayah sehingga hal ini terpatri secara kuat dan berlangsung terus menerus. 3) Dasar yuridis bisa dilihat dari akar sejarah bangsa indonesia disetiap masanya. Hukum islam sebagai sumber hukum nasional . Secara filosofis, Pengadilan Agama dibentuk dan dikembangkan untuk menegakan hukum dan keadilan dalam pergaulan hidup manusia, khususnya dikalangan orang-orang yang beragama islam, dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, dan sedekah. Hukum yang ditegakan adalah hukum ALLAH SWT. Yang telah disistematiskan oleh manusia melalui kekuasaan negara.

17. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan :” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 menjadi Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam UU ini. Pasal49 UU No.3 Tahun 2006 berbunyi :” Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang : Perkawinan;Waris;Wasiat;Hibah;Wakaf;Zakat;Infak;Sedekah dan Ekonomi Syariah.

18. Ada beberapa landasan yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi peradilan agama sebagai peradilan islam sbb: Landasan Teologis yang mengacu kepada kekuasaan dan kehendak Allah SWT, berkenaan dengan penegakan hukum dan keadilan Landasan historis yang menghubungkan mata rantai Peradilan Agama dengan Peradilan Islam yang menurut pandangan ‘fuqaha dan pakar hukum islam itu, tumbuh dan berkembang sejak masa Rasullah; Landasan yuridis yang mengacu pada dan konsisten dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Landasan sosiologis yang menunjukan bahwa peradilan agama merupakan produk interaksi antara elite islam (the strategic elite) dengan elite nasional lainnya, terutama dengan elite penguasa (the ruling elite). Dengan demikian , Peradilan Agama dapat diidentifikasi sebagai Peradilan Islam di Indonesia.