Presentasi_Handling_Complain_BPJS_Formal_Akademik.pptx

ppt tugas

1. Handling Complain Rujukan Pasien BPJS Tugas Hukum Administrasi Kesehatan dan Rumah Sakit Disusun oleh: Devand Adyllon – 2025070020 Dosen Pengampu: Dr. dr. Efrilla, SH. Dr. dr. Istiana Sari, Sp.S, FIPM., FMIN., M.Sc., M.Med., AIFO-K., SH., MH., MM., CMC., CMHt. Program Studi Magister Hukum Kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer 2025

2. Latar Belakang Masalah • Program JKN diluncurkan tahun 2014 berdasarkan PMK No. 28 Tahun 2014. • FKTP berperan dalam pelayanan berjenjang (promotif, preventif, kuratif). • Banyak pasien BPJS meminta rujukan tanpa indikasi medis. • Menimbulkan komplain dan konflik antara pasien dan tenaga medis.

3. Rumusan Masalah 1. Bagaimana aspek hukum dokter di FKTP terhadap permintaan rujukan pasien? 2. Bagaimana tanggung jawab hukum FKTP terhadap permintaan rujukan tanpa indikasi medis?

4. Tujuan 1. Menganalisis tanggung jawab hukum dokter di FKTP terkait rujukan pasien BPJS. 2. Menganalisis tanggung jawab hukum FKTP terhadap rujukan pasien BPJS.

5. Dasar Hukum • PMK No. 28 Tahun 2014: Pelayanan kesehatan dilakukan berjenjang. • UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: FK wajib memberi pelayanan sesuai standar. • PP No. 28 Tahun 2024: Tenaga medis wajib patuhi standar profesi & etika profesi.

6. Aspek Hukum Dokter FKTP • Dokter wajib menilai indikasi medis sebelum merujuk pasien. • Dapat dikenai sanksi administratif bila melanggar aturan. • FKTP menyeimbangkan kepuasan pasien dan kepatuhan regulasi. • BPJS melakukan evaluasi angka rujukan setiap FKTP.

7. Tanggung Jawab Hukum FKTP • FKTP hanya memberi rujukan berdasarkan indikasi medis. • Rujukan berlebih berdampak pada pembayaran kapitasi BPJS. • FKTP wajib memenuhi sarana prasarana dan menjalankan SOP pelayanan pasien.

8. Kesimpulan 1. Tenaga medis wajib mematuhi standar profesi dan indikasi medis dalam merujuk pasien. 2. FKTP hanya dapat merujuk pasien bila tidak mampu menangani kasusnya.

9. Saran 1. Tenaga medis melakukan komunikasi efektif terhadap komplain pasien. 2. BPJS dan FKTP memberikan informasi kepada peserta terkait alur rujukan. 3. FKTP membuat pedoman pelayanan (Clinical Pathway). 4. FKTP melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar.

10. Daftar Pustaka 1. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 2. PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan. 3. PMK No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan JKN.