Presentasi MAKALAH_CGCAE_PK. KRG. PARANG.pptx

presentasi diklat CGCAE

1. OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN RISIKO KECURANGAN Dibawakan pada Kegiatan Diklat Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE ) Tahun 2023 P.K. KRG. PARANG, S.T.

2. Latar Belakang

3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin dituntut untuk lebih optimal dan profesional dalam menjalankan perannya sebagai Early Warning System untuk memberikan peringatan dini ( tindakan preventif ), dengan memberikan rekomendasi yang menghasilkan perbaikan sistem maupun program yang akan dilaksanakan ataupun sedang dilaksanakan . Selain itu , APIP juga dituntut lebih maksimal melaksanakan perannya sebagai Quality Assurance untuk memberikan bimbingan pada manajemen terhadap pengendalian resiko dan menjamin program yang sedang dilaksanakan mencapai tujuan yang diharapkan .

4. PRINSIP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH APIP BERORIENTASI PADA PERBAIKAN DAN PERINGATAN DINI PROFESIONAL INDEPENDEN OBJEKTIF TIDAK TUMPANG TINDIH ANTAR APIP

5. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai  Quality Assurance  yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan preventif dan Korektif untuk mencegah terjadinya kesalahan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan evaluasi agar kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

6. TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH APIP Harus mampu mendeteksi terjadinya penyimpangan atau fraud dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah . Dituntut untuk mampu memberikan nilai manfaat dan menjadi mitra strategis bagi perangkat daerah. APIP dituntut agar dapat melaksanaan upaya-upaya pembinaan terhadap auditan . Terutama upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan penggunaan / pengelolaan keuangan Negara/Daerah/ Desa

7. OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH Dalam realisasi pelaksanaanya , fungsi pengawasan yang dilakukan APIP sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui peran pemeriksaan ( watchdog ), peran konsultan ( consultant ) dan peran katalisator dan pendampingan manajemen ( catalyst ). Ketiga peran tersebut telah dilaksankan oleh APIP dengan menggunakan segenap sumber daya yang telah disediakan yaitu sumber daya manusia auditor, sumber dana( anggaran ), serta sarana dan prasarana pengawasan yang diperlukan . Berbagai kelemahan,hambatan dan kendala yang dihadapi oleh APIP dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi . Kelemahan kewenangan , sumber daya manusia , metodologi , prosedur serta teknik pengawasan yang dilakukannya . Oleh karena itu , perlu upaya-upaya startegis bagi APIP untuk meningkatkan peran pengawasannya , sehingga keberadaan APIP di instansi mampu mendeteksi sedini mungkin terjadinya tindak penyimpangan yaitu tindak pidana korupsi atau tindakan penyimpangan lain yang merugikan keuangan negara

8. Mengutamakan penyelesaian administratif dan pidana merupakan alternatif terakhir ( ultimum remedium ) APIP harus memiliki kemampuan untuk menghitung kerugian negara / daerah sementara APIP harus responsif menindaklanjuti pengaduan . Apabila terdapat dugaan pidana agar disampaikan kepada Kepala Daerah, Mendagri & APH Melaporkan kendala pelaksanaan koordinasi APIP dan APH kepada Inspektur Jenderal Kemendagri , sehingga penegakan hukum berjalan

9. PENCEGAHAN RISIKO KECURANGAN Harapan publik bahwa APIP sebagai auditor internal semestinya mengetahui adanya indikasi atau terjadinya tindakan penyimpanagan (fraud) yang terjadi dalam organisasi Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban dan tanggungjawab APIP dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindakan penyimpangan dan tindak pidana korupsi tersebut , maka penugasan pengawasan APIP yang dilakukan melalui penugasan audit, reviu , evaluasi dan pemantauan harus dirancang untuk mampu mencegah terjadinya pencegahan penyimpangan ; Hakikat tindakan pencegahan penyimpangan ( fraud ) yang dilakukan APIP adalah upaya APIP untuk menghilangkan atau meminimalkan motivasi dan/ atau kesempatan untuk melakukan penyimpangan ( fraud )

10. SIMPULAN DAN SARAN APIP sebagai pengawas internal instansi pemerintah sangat berperan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi ( fraud ), dengan melakukan upaya meminimalkan atau menghilangkan motivasi dan/ atau kesempatan ( opportunity ) anggota organisasi untuk melakukan penyimpangan ( fraud ). Disarankan Kepada Instansi Pembina, baik Kementerian Dalam Negeri ( Inspektorat Jenderal ) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar lebih memperkuat peran APIP di Daerah terutama di Kabupaten dan Kota dengan kebijakan dan pembinaan kompetensi sumber daya manusia APIP daerah Pergeseran peran APIP dari memberikan keyakinan memadai ( assurance ) menjadi konsultasi ( consulting ) memberikan kepastian terhadap organisasi atas kegiatan yang dilaksanakan berdasar peraturan perundangan dimulai atas proses perencanaan , pelaksanaan sampai dengan evaluasi . Disarankan Kepada Pemerintah Daerah, baik Bupati atau Walikota agar membuat kebijakan yang mendukung peran APIP sesuai rekomendasi KPK maupun rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Independensi auditor internal juga mendukung penguatan Lembaga APIP guna mewujudkan good governance. Disarankan Kepada APIP agar menjalin kerja sama dengan auditor eksternal instansinya ( seperti BPKP), serta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil pengawasan APIP yang mengindikasikan tindak penyimpangan ( fraud ).

11. TERIMA KASIH