presentasi Pengertian-Masa-Demokrasi-Parlementer5[1].pptx

Masa demokrasi parlementer di Indonesia

1. Masa Demokrasi Parlementer Dydan ~ Martin ~ Faiq ~ Hanif

2. Pengertian Masa Demokrasi Parlementer Masa demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara dipilih oleh parlemen, bukan oleh pemilihan langsung rakyat. Sistem ini melibatkan keharmonisan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta menempatkan parlemen sebagai pusat kekuasaan politik .

3. Sejarah dan Perkembangan Masa Demokrasi Parlementer 1 Abad ke-18 hingga 19 Masa awal demokrasi parlementer dimulai di Inggris pada abad ke-18. Sistem ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa dan dunia lainnya. 2 Abad ke-20 Demokrasi parlementer mengalami perkembangan signifikan pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II dengan semakin banyak negara yang mengadopsi sistem ini. 3 Masa Kini Saat ini, demokrasi parlementer menjadi sistem pemerintahan yang dominan di sebagian besar negara demokratis di dunia .

4. Prinsip-Prinsip Dasar Masa Demokrasi Parlementer 1 Keseimbangan Kekuasaan Demokrasi parlementer menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif dan legislatif. 2 Pertanggungjawaban Kabinet Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen, yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan . 3 Konstitusi dan Hukum Sistem ini didasarkan pada konstitusi dan hukum, yang menjadi landasan utama bagi pelaksanaan kekuasaan .

5. Peran dan Fungsi Parlemen dalam Masa Demokrasi Parlementer Pembuat Undang-Undang Parlemen memiliki peran utama dalam pembuatan undang-undang sebagai ekspresi kehendak rakyat. Pengawasan Eksekutif Parlemen bertugas mengawasi kegiatan pemerintah dan menilai kinerja kabinet . Perwakilan Rakyat Parlemen merupakan wadah representasi rakyat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka.

6. Kelebihan dan Kekurangan Masa Demokrasi Parlementer Kelebihan Memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik rakyat dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan . Kekurangan Seringkali memunculkan politik yang tidak stabil dan cenderung terlalu terfokus pada kepentingan partai politik.

7. Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Masa Demokrasi Parlementer Ketidakstabilan Pemerintahan Tantangan untuk menciptakan stabilitas politik yang berkelanjutan . Korupsi Politik Hambatan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas . Polarisasi Politik Tantangan untuk mengatasi perpecahan dan polarisasi dalam pandangan politik masyarakat .

8. TERIMAKASIH