Presentation2 pemeriksaaan investigasi yang ada di indonesia.pptx

Presentation2 pemeriksaaan investigasi yang ada di indonesia.pptx

1. PEMERIKSAAN INVESTIGATIF 2

2. Syarat Pemeriksaan Investigatif Pemeriksaan investigatif bersifat reaktif, hanya dapat dilakukan sesudah ditemukannya indikasi awal adanya penyimpangan . 3

3. Unsur pidana based on pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tipikor UU No. 31 thn 1999 jo UU No. 20 thn 2001 Unsur Tipikor pada Pasal 2: Setiap orang Melawan hukum Memperkaya diri sendiri dan / atau orang lain dan / atau korporasi Dapat merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara Unsur Tipikor pada Pasal 3: Setiap orang Memperkaya diri sendiri dan / atau orang lain dan / atau korporasi Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan , dan sarana karena jabatan atau kedudukan Dapat merugikan keuangan negara dan / atau perekonomian negara 4

4. Tahapan Pemeriksaan Investigatif

5. PRA PEMERIKSAAN INVESTIGATIF 6

6. Tahapan Pra Pemeriksaan Investigatif Perolehan dan Administrasi Informasi Awal Pemahaman Informasi Awal Analisis dan Evaluasi Informasi Awal Kesimpulan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif 7

7. Sumber Informasi Awal (Predikasi): TP/LHP Auditama Keuangan Negara (Kantor Pusat)‏ TP/LHP BPK Perwakilan Inisiatif Badan Permintaan Instansi yang berwenang kepada Ketua BPK-RI Permintaan Instansi yang berwenang kepada BPK Perwakilan Permintaan Pihak Ke III kepada Ketua BPK Permintaan Pihak Ke III kepada BPK Perwakilan Jalur Komunikasi Pengaduan Masyarakat 8 mekanisme

8. Pemahaman Informasi Awal: 9 Informasi awal biasanya memuat hal–hal yang bersifat umum, tidak menjelaskan secara rinci masalah yang terjadi, dan berpotensi memuat informasi yang tendensius, berpihak, memiliki motif yang tidak sehat dan subyektif sehingga harus ditangani secara obyektif. Setiap informasi awal yang diterima BPK ditelaah dengan menggunakan pendekatan 5W ( what, who, where, when dan why ) dan 1H ( how ) untuk menetapkan cukup tidaknya alasan dilakukan pemeriksaan, yang mengarah kepada terpenuhinya unsur – unsur TPPKN terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

9. Analisis dan Evaluasi Informasi Awal : Dugaan Unsur-Unsur Pasal TPK Modus Operandi ( How ) ‏ Pihak yang Diduga Terlibat ( Who ) ‏ Tempat dan Waktu Terjadinya ( Where & When ) ‏ Indikasi Kerugian Negara/ Daerah Jenis Dugaan Unsur TPKKN ( What ) ‏ No. Hasil telaahan: a) Cukup alasan, karena ….. b) Perlu melengkapi informasi, karena ….. c) Tidak cukup alasan, karena ….. Analisis Laporan Dugaan:

10. Kesimpulan Pelaksanaan PI 11 Informasi dan berkas penelaahan diarsipkan oleh TPPI, dan dapat digunakan sebagai bahan informasi pada waktu AKN/Kalan melakukan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu Apabila berdasarkan simpulan penelaahan informasi awal telah diperoleh cukup alasan, maka Ketua BPK dapat: menugaskan tim khusus; mendisposisikan kepada Tortama melalui Angbintama terkait; untuk melakukan pemeriksaan investigatif.

11. PERENCANAAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF 12

12. Pengembangan Hipotesa Hipotesa adalah kesimpulan sementara dari hasil telaahan atas informasi awal yang berindikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur TPKKN. 13 Hipotesa berisi kemungkinan: TPKKN yang terjadi (What); Pihak terkait (Who); Modus operandi (How); Dimana TPKKN terjadi (Where); Kurun waktu terjadinya (When); Terpenuhinya unsur-unsur TPKKN. Kenapa terjadi TPPKN (Why).

13. Penyusunan Program Pemeriksaan Tujuan penyusunan program pemeriksaan adalah untuk menentukan langkah-langkah pemeriksaan dalam rangka membuktikan hipotesa. 14 Lima elemen dasar penyusunan program pemeriksaan : Situasi ; Tujuan ; Rencana langkah ; Administrasi dan Logistik ; dan Komunikasi

14. Penetapan Sumber Daya Pemeriksaan Penentuan sumber daya pendukung pemeriksaan baik jumlah maupun kualifikasinya ditentukan oleh Penanggung Jawab pemeriksaan atau Pejabat BPK yang ditunjuk, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dan rumitnya masalah yang akan diperiksa. 15

15. Penugasan Pemeriksaan Surat tugas diterbitkan oleh Ketua atau Angbintama atau Kalan yang memuat sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan (berdasarkan rumusan hipotesa yang telah disusun oleh TPPI), dan rencana jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan. 16

16. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN INVESTIGATIF 17

17. Pembicaraan Pendahuluan Tujuan Pembicaraan Pendahuluan: Menjelaskan tujuan pemeriksaan Memperoleh informasi tambahan Memperoleh dukungan dari entitas yang diperiksa 18 Pembicaraan pendahuluan dengan pihak entitas yang diperiksa harus direncanakan agar tidak mengungkap informasi yang diperlukan secara rinci untuk mengurangi kemungkinan pelaku menghilangkan, menyembunyikan, memanipulasi, dan atau merekayasa bukti–bukti asli.

18. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan Metode Pengumpulan Bukti : Meminta dokumen Meminta keterangan Melakukan pemeriksaan fisik dan pengamatan Memperoleh bukti elektronik /digital Melakukan penyegelan Memotret dan merekam 19

19. Pengumpulan Bukti Pemeriksaan …(lanjutan)‏ 20 Teknik Pemeriksaan: Konfirmasi Pengujian Reviu analitikal Pemeriksaan keabsahan Rekonsiliasi Penelusuran Penghitungan kembali Penelaahan pintas

20. Analisis kesesuaian bukti dengan hipotesa Opsi yang dihasilkan: Indikasi unsur TPKKN terbukti, hipotesa dipertahankan Indikasi unsur TPKKN terbukti, tetapi hipotesa diubah Hipotesa tidak terbukti 21

21. Ekspose Intern Ketua/Angbintama/Tortama/ Kalan dapat menyimpulkan: Kasus yang dipaparkan memenuhi indikasi unsur–unsur TPKKN; Kasus yang dipaparkan memenuhi indikasi kerugian negara, tetapi tidak memenuhi indikasi unsur-unsur TPKKN; Kasus yang dipaparkan tidak memenuhi indikasi unsur-unsur TPKKN . 22

22. Ekspose Ekstern Tujuan pemaparan ini agar BPK memperoleh masukan dari aparat penegek hukum terkait terpenuhinya indikasi unsur-unsur TPKKN. 23 Simpulan hasil pemaparan: Kasus telah memenuhi indikasi unsur Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana lainnya; Kasus belum memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana lainnya, karena masih memerlukan data tambahan.

23. Pembicaraan Akhir M enyampaikan kepada pejabat instansi berwenang yang diperiksa mengenai perkembangan akhir kasus tanpa memberikan simpulan dari kasus tersebut dengan tetap menjaga kerahasiaan substansi atau materi dari proses dan atau pelaksanaan pemeriksaan yang sedang berjalan. 24