Prinsip-Prinsip Muamalah Hukum Ekonomi Islam

Materi Muamalah

1. PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH

2. 10/17/2025 Slide 2 DIENUL ISLAM Risalah : Ahkam Qudwah Tauhid : Rububiyah Uluhiyah Asma’ wa Sifat Ibadah Munakahah Jinayah Muamalah Transaksi AQAD Hablumminallah Hablumminannas Hablumminal’alam Amaliyah Aqidah Syariah QUR’AN & SUNNAH Akhlaq Fiqh

3. Pengertian Hukum Muamalah Ilmu tentang hukum-hukum syara ’ yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia dalam bidang kegiatan ekonomi islam

4. Objek Pembahasan Hukum Muamalah Hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau maal . Hakikat dari hubungan tersebut berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia satu dengan manusia lainnya .

5. 1. SELURUH AKTIFITAS MUAMALAH TIDAK LEPAS DARI ASPEK KETUHANAN, YAITU UNTUK IBADAH وماخلقت الجن والإ نس إلا ليعبدون dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang dituntun oleh nilai-nilai ketuhanan Sehingga akan terjadi muamalah yang jujur , amanah , dan sesuai tuntunan syariat

6. 2 . Asas Kebebasan Berkontrak Kebebasan yang diberikan oleh syariat untuk membuat perikatan berdasarkan kehendak para pihak selama tidak bertentangan dengan syariat. Dasar hukumnya: Q.S 5:1 “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” Hadits Rasulullah: “Kamu sekalian lebih mengetahui dengan urusan keduniaanmu ” (HR Muslim) Kaidah “Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya ”.

7. ألأ صل فى ألأ شيا ء أ با حة حتى يد ل الد ليل عل التحر يم pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

8. 3 . Asas Kerelaan Asas kerelaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam setiap transaksi harus dilakukan suka-sama suka, artinya tidak boleh ada unsur paksaan dalam transaksi. Dasar hukumnya: Q.S:4:29 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. menempatkan masing-masing pihak di dalam posisi dan kedudukan yang seimbang .

9. 3 . lanjutan... dapat diartikan dalam bentuk fisik. Oleh karena itu secara hukum selama dalam proses ijab dan qabul suatu transaksi tidak terdapat adanya paksaan yang bersifat fisik dapat dikatakan bahwa transaksi tersebuat adalah sah menurut hukum. Dalam bentuk psikis apabila dapat dibuktikan adanya paksaan dari pihak lawan, transaksi dianggap tidak pernah ada. Sedangkan bila paksaan psikis datang dari diri sendiri, selama transaksi sebagai pernyataan kehendak tanpa adanya paksaan dari pihak lain tetap dianggap sah.

10. 4 . Tidak Menimbulkan Mudharat mudarat adalah segala sesuatu yang tidak menguntungkan, tidak membawa kemanfaatan atau segala sesuatu yang dapat membawa kepada kerugian. Prinsip ini ditentukan di dalam Hadis لا ضرر ولا ضرا ر “Artinya tidak mudharat dan tidak menimbulkan mudarat”. Dalam dunia ekonomi bisnis keuangan modern prinsip ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi keuangan modern yang sangat pesat di satu sisi dan sedikitnya teks-teks hukum dalam al-Qur’an dan hadis pada sisi yang lain. Asas tidak boleh menimbulkan mudarat ini menjadi fungsional dalam mengukur boleh atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan .

11. 5 . Tidak Boleh Berbuat Batil kata batil antara lain diartikan dengan tidak benar . Dengan demikian setiap orang dilarang mencari rejeki dengan cara yang tidak benar . Larangan melakukan hal yang tidak benar yang ditentukan di dalam al Quran tersebut mempunyai pengertian sangat luas. Oleh karena itu setiap tindakan yang merugikan atau berakibat merugikan orang lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan batil.

12. 5 . Tidak Boleh Berbuat Batil “ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.(QS:2:188)

13. MAYSIR Semua bentuk perpindahan harta ataupun barang dari satu pihak kepada pihak lain tanpa melalui jalur akad yang telah digariskan Syariah, namun perpindahan itu terjadi melalui permainan, seperti taruhan uang pada permainan kartu, pertandingan sepak bola, pacuan kuda, pacuan greyhound dan seumpamanya Mengapa dilarang? Karena (1) permainan bukan cara untuk mendapatkan harta/keuntungan (2) menghilangkan keredhaan dan menimbulkan kebencian/dendam (3) tidak sesuai dengan fitrah insani yang berakal dan disuruh bekerja untuk dunia dan akhirat. 10/17/2025 Slide 13

14. Judi online di Indonesia

15. Judi online

16. Judi online

17. GHARAR Sesuatu yang tidak jelas dan tidak dapat dijamin atau dipastikan kewujudannya secara matematis dan rasional baik itu menyangkut barang (goods), harga (price) ataupun waktu pembayaran uang / penyerahan barang (time of delivery). Contohnya : jual beli mangga yang masih pentil dan berada di pohonnya , karena pihak pembeli tidak dapat memastikan berapa banyak buah mangga masak yang nanti berhasil di panennya dan kapan buah-buah tersebut dapat di panen . Juga : masuk ke kolam pancing dengan membayar sejumlah uang tertentu yang tidak jelas peruntukannya , apakah bayaran atas servis tempat atau juga untuk ikan yang berhasil ditangkap si pemancing . Kecuali bila hal itu semua dijelaskan secara rinci di muka . 10/17/2025 Slide 17

18. BAY’ AL MUDTARR Adalah jual beli dan pertukaran dimana salah satu pihak dalam keadaan sangat memerlukan (in the state of emergency) sehingga sangat mungkin terjadi eksploitasi oleh pihak yang kuat sehingga terjadi transaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak dan merugikan pihak lainnya. Jual butuh: adalah merupakan contoh klasik yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat sehingga pihak penjual – karena sangat memerlukan uang cash – terpaksa harus menjual asetnya dengan harga yang jauh dari harga pasar. Sangat dikuatirkan bahwa unsur kerelaan dalam transaksi seperti ini tidak wujud pada pihak penjual sehingga tidak mencerminkan transaksi ‘An Taradin Minkum ’ yang sesuai dengan prinsip Syariah. 10/17/2025 Slide 19

19. IKRAH Segala bentuk tekanan dan pemaksaan dari salah satu pihak untuk melakukan suatu akad tertentu sehingga menghapus komponen mutual free consent. Jenis pemaksaan dapat berupa acaman fisik atau memanfaatkan keadaan seseorang yang sedang butuh atau the state of emergency. Imam Ibnu Taimiyah ra mengatakan bahwa dalam keadaan emergency seseorang yang memilik stock barang yang dibutuhkan orang banyak harus diperintahkan untuk menjualnya dengan harga pasar, jika dia enggan melakukannya pihak berkuasa dapat memaksanya untuk melakukan hal tersebut demi menyelamatkan nyawa orang banyak. (Majmu al Fatawa, vol. 29 hal.300). 10/17/2025 Slide 20

20. GHABN Ghabn: adalah dimana si penjual memberikan tawaran harga diatas rata-rata harga pasar (market price) tanpa disadari oleh pihak pembeli. Ghabn ada dua jenis yakni: Ghabn Qalil (Negligible) dan Ghabn Fahish (Excessive). Ghabn Qalil: adalah jenis perbedaan harga barang yang tidak terlalu jauh antara harga pasar dan harga penawaran dan masih dalam kategori yang dapat dimaklumi oleh pihak pembeli. Ghabn Fahish adalah perbedaan harga penawaran dan harga pasar yang cukup jauh bedanya. Dr.Anas az Zarqa mengatakan: 5% untuk barang keperluan harian, 10% untuk harga hewan ternak dan 20% untuk harga property (rumah dan bangunan). 10/17/2025 Slide 21

21. NAJASH Dimana sekelompok orang bersepakat dan bertindak secara berpura-pura menawar barang dipasar dengan tujuan untuk menjebak orang lain agar ikut dalam proses tawar menawar tersebut sehingga orang ketiga ini akhirnya membeli barang dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebenarnya. Larangan Rasul saw: “..Janganlah kamu meminang seorang gadis yang telah dipinang saudaramu, dan jangan menawar barang yang sedang dalam penawaran saudaramu; dan janganlah kamu bertindak berpura-pura menawar untuk menaikkan harga..” 10/17/2025

22. IHTIKAR Adalah menumpuk-numpuk barang ataupun jasa yang diperlukan masyarakat dan kemudian si pelaku mengeluarkannya sedikit-sedikit dengan harga jual yang lebih mahal dari harga biasanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat dan banyak. Para ulama tidak membatasi jenis barang dan jasa yang ditumpuk tersebut asalkan itu termasuk dalam kebutuhan essential, maka Ihtikar adalah dilarang. Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang menimbun (barang & jasa kebutuhan pokok) maka telah melakukan suatu kesalahan.” 10/17/2025 Slide 23

23. GHISH Withholding Relevant Information . Menyembunyikan fakta-fakta yang seharusnya diketahui oleh pihak yang terkait dalam akad sehingga mereka dapat melakukan kehati-hatian (prudent) dalam melindungi kepentingannya sebelum terjadi transaksi yang mengikat. Dalam Common Law akad seperti ini dikenal dengan sebutan Akad Uberrime Fidae Contract dimana semua jenis informasi yang seharusnya diketahui oleh pelanggan sama sekali tidak boleh disembunyikan. Jika ada salah satu informasi berkenaan dengan subject matter akad tidak disampaikan, maka pihak pembeli dapat memilih opsi membatalkan transaksi tersebut. 10/17/2025 Slide 24

24. Prinsip Larangan Riba

25. Sejarah Pelarangan Riba Masyarakat Romawi dan Yunani melarang pengambilan riba diwilayahnya . Bunga pada saat itu benar-benar dilarang dengan hukuman yang ketat . Baik Plato maupun Aristoteles mengecam praktik bunga dalam setiap pinjaman karena mengandung riba . Menurut Plato bunga merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat golongan kaya untuk memeras masyarakat golongan miskin, sehingga masyarakat golongan miskin akan tetap menderita dengan adanya pembayaran yang melebihi pokok pinjamannya . Selain itu bunga dapat menyebabkan perpecahan dan adanya perasaan tidak puas dari masyarakat glongan miskin yang selalu menjadi objek kedzaliman .

26. Sejarah Pelarangan Riba Aristoteles berpandangan bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar , bukan sebagai alat untuk menghasilkan tambahan berupa bunga . Pengambilan Bunga secara tetap tanpa memperhatikan hasil usaha pihak yang mendapatkan pinjaman merupakan sesuatu yang dianggap tidak adil . Peminjam dalam hal ini belum tentu mendapatkan keuntungan atas hasil usahanya , akan tetapi telah dipastikan harus membayar bunga .

27. Sejarah Pelarangan Riba Ajaran Yahudi melarang praktik pengambilan bunga sebagaimana terdapat dalam kitab suci mereka , baik dalam Old Testament ( Perjanjian Lama) mapun undang-undang Talmud. Kitab Exodus ( Keluaran ) pasal 22 ayat 25 menyatakan : ʺJika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari ummat -Ku, orang yang miskin diantaramu , maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih utang terhadap dia : janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya . ʺ Akan tetapi orang Yahudi berpandangan bahwa riba terlarang hanya jika dilakukan terhadap sesama kalangan Yahudi , sedangkan terhadap kaum bukan Yahudi tidak dilarang . Mereka melarang pengambilan riba terhadap sesama mereka , tetapi memperbolehkannya terhadap kaum lain.

28. Sejarah Pelarangan Riba Nasrani memandang riba haram dilakukan terhadap semua orang, tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun , baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani . Riba dalam pandangan kaum Nasrani merupakan sesuatu yang secara tegas dilarang didalam Injil . Larangan bunga dari pelopor gereja terus berlaku hingga akhir abad pertengahan . Pandangan para pendeta terhadap riba diantaranya bunga merupakan suatu tambahan yang diperjanjikan diawal atas pinjaman yang diberikan . Pengambilan bunga merupakan suatu dosa yang dilarang . Niat seseorang untuk mendapatkan tambahan atas pemberian pinjaman adalah dosa.

29. Sejarah Pelarangan Riba Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13M . Pada akhir abad ke-13 timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru , maka piminjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat . Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja

30. Sejarah Pelarangan Riba Menurut keputusan Muktamar Islam II Lembaga Riset Islam Al-Azhar Kairo, keputusan lembaga fiqh Islam Organisasi Konfernsi Islam (OKI), keputusan lembaga fiqih Islam Rabithah Alam Islami , keputusan Muktamar Bank Islam II 1403 H/1983 M di Kuwait, Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir , Fatwa Mufti Mesir tanggal 20 Februari 1989, dan fatwa MUI, bunga bank (interest) adalah haram karena termasuk dalam kategori riba .

31. Sejarah Pelarangan Riba Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2004 menyebutkan “Bunga (Interest/ fa’idah ) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al- qardh ) yang di per- hitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan / hasil pokok tersebut , berdasarkan tempo waktu , diperhitungkan secara pasti di muka , dan pada umumnya berdasarkan persentase ”. Jadi setiap pinjaman yang dimintai tambahan adalah bunga , bunga adalah riba , riba hukumnya haram.

32. Sejarah Pelarangan Riba Adapun Muhammadiyah berpendapat bahwa segala tambahan baik sedikit atau banyak tetap dinyatakan riba apabila adanya unsur zhulm . Dengan kata lain riba yang dilarang Al Qur’an adalah riba yang mengarah kepada eksploitasi manusia yang menimbulkan ketidakadilan . Bagi Muhammadiyah illat diharamkan riba adalah adanya penghisapan atau penganiayan terhadap pihak peminjam bukan adanya tambahan . Konsekwensinya , kalau illat itu ada pada bunga bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya , kalau illat itu tidak ada pada bunga bank walaupun adanya tambahan , maka bunga bank bukanlah riba , karena itu tidak haram.

33. Sejarah Pelarangan Riba Pada Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada 18 Juni 2006 Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat Muhammadiyah menetapkan fatwa terbaru berkaitan dengan bunga bank. Fatwa yang baru saja dikeluarkan ini mengatakan bahwa bunga (interest) bank adalah riba .

34. Sejarah Pelarangan Riba Sedangkan Nahdhatul Ulama menfatwakan kedudukan bunga bank pada Muktamar ke-2 di Surabaya 1927: yaitu bunga bank haram, bunga bank halal dan bunga bank hukumnya “ syubhat ”. Fatwa tentang kedudukan bunga bank yang lebih lengkap dan terperinci disampaikan pada Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung 1992. Para peserta musyawarah berbeda pendapat antara yang mengharamkan bunga bank dan yang menghalalkan bunga bank.

35. Sejarah Pelarangan Riba Perbedaan ini memunculkan keraguan-raguan dikalangan para musyawirin sehingga melahirkan pendapat yang ketiga yaitu syubhat (ragu-ragu antara haram dengan halal). Untuk keluar dari keragu-raguan ini maka para musyawirin memberikan rekomendasi kepada PB NU untuk mendirikan perbankan yang sesuai dengan hukum Islam tanpa menggunakan bunga .

36. DEFINISI RIBA Secara etimologis, الربا artinya زيا دة = increase = tambahan. Secara terminologis Al-Quran menggunakan istilah riba sebanyak dua puluh kali dan digunakan dalam delapan arti; (1) growing (pertumbuhan); (2) increasing (peningkatan); (3) rising (naik); (4) swelling (pertambahan); (5) raising (meningkat); (6) being big (menjadi besar); (7) big (besar); (8) hillock (bukit kecil);

37. Definisi “ Riba ” dari segi istilah bahasa sama dengan “ Ziyadah ” artinya tambahan . Sedangkan menurut istilah teknis , riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara bathil . Terdapat perbedaan pendapat dalam menjelaskan riba . Secara umum Riba adalah penambahan terhadap hutang . Maknanya : Setiap penambahan pada hutang baik kwalitas ataupun kwantitas , baik banyak ataupun sedikit , adalah riba yang diharamkan . Landasannya Al Quran Surat An- Nisa ( 4 ) ayat 29 yang berarti : “ Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil ”. Adapun yang dimaksud dengan jalan yang bathil dalam hal ini yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti ( kompensasi ) yang dapat dibenarkan oleh Syar’ie . Riba

38. DEFINISI RIBA Ibnu Arabi al-maliki menyebutkan bahwa: pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat (al-Qur’an) adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya transaksi pengganti (yang dibenarkan secara syariah)

39. Badr ad-Din al-Ayni menyatakan bahwa Pada prinsipnya (riba) adalah tambahan. Menurut syariat, berarti tambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Sarakhsi menyataka n Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya pengganti yang dibenarkan syari’ah .

40. Wahhab Azzuhaili Kelebihan harta tanpa adanya padanan dalam transaksi pertukaran harta (Wahbah az Zuhaili, Fiqhul Islam Wa adillatuhu) Ibnu Taimiyah menyatakan antara lain Penambahan atas harta pokok karena unsur waktu .

41. Gambaran Terjadinya Riba Jenis Transaksi Jual Beli Pinjaman Beli Jual Kelebihan Ket. Pinjam Kembali Kelebihan Ket. 100.000 120.000 20.000 Laba 100.000 120.000 20.000 Riba Al kharaju bi Al-dhoman, Al-dzahabu bi al-dzahabi, ….

42. Jenis-jenis Secara garis besar Riba terbagi kepada dua bagian , yaitu : Riba Hutang Piutang dan Riba Jual Beli . Riba Hutang Piutang Riba Qord Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang ( Muqtaridh ) Riba Jahiliyyah Hutang dibayar lebih dari pokoknya , karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan Riba

43. Riba Jual Beli Riba Fadhl Pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar / takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termsauk dalam jenis “ barang ribawi ”. Riba Nasi’ah Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya . Jenis-jenis Riba

44. Barang Ribawi Barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual belinya).

45. Hadits tentang Barang Ribawi Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus sama dengan sama (sama beratnya/takarannya), dan dari tangan ke tangan (kontan). Maka barangsiapa menambah atau minta tambah, maka dia telah berbuat riba, yang mengambil dan yang memberi dalam jual beli ini sama saja (dosanya).”  (HR Muslim, no 1584).

46. Jenis Barang Ribawi

47. 4 Larangan yang terdapat dalam Al Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap Tahapan Pelarangan Riba Dalam Al Quran

48. Tahap Pertama , menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah SWT. Firman Allah SWT : “ Dan sesuatu riba ( tambahan ) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia . Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian ) itulah orang-orang yang melipatgandakan ( pahalanya )” (QS. Ar Rum : 39).

49. Tahap kedua , riba digambarkan sebagai suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba . Firman Allah SWT. : “ Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi , Kami haramkan atas mereka ( memakan makanan ) yang baik-baik (yang dahulunya ) dihalalkan bagi mereka , dan karena mereka banyak menghalangi ( manusia ) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba , padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya , dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil . Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih ” (QS. An- Nisa : 160-161).

50. Tahap ketiga , riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda . Allah SWT. Berfirman : “ Hai orang-orang yang beriman , janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ” (QS. Ali Imran:130). Ahli- ahli tafsir Islam berpendapat bahwa berkaitan demikian disebabkan riba jenis tersebut adalah suatu yang banyak berlaku pada masa itu .

51. Tahap akhir sekali , ayat riba diturunkan oleh Allah SWT. Yang dengan jelas sekali mengharamkan sebarang jenis tambahan yang diambil daripada pinjaman . Firman Allah SWT. : “ Hai orang-orang yang beriman,bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya ” (QS. Al Baqarah: 278-279)

52. Larangan Riba Dalam Hadits Hadits juga merupakan sumber rujukan, selain Al Qur’an, bagi umat Islam untuk mengesahkan atau mendapatkan keterangan lebih lanjut dari nash / teks peraturan yang telah digariskan Al Qur’an

53. Diriwayatkan oleh Samura bin Jundab bahwa Rasulullah SAW bersabda , “Malam tadi aku bermimpi , telah datang dua orang dan membawaku ke tanah suci . Dalam perjalanan , sampailah kami ke suatu sungai darah , di mana di dalamnya berdiri seorang laki-laki . Di pinggir sungai tersebut berdiri seorang laki-laki lain dengan batu di tangannya . Laki-laki yang di tengah sungai itu berusaha untuk keluar , tetapi laki-laki yang di pinggir sungai tadi melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal . Aku bertanya , “ Siapakah itu ?”, Aku diberitahu , bahwa laki-laki yang ditengah sungai itu ialah orang yang memakan riba ”. ( HR.Bukhari ) Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba , orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya , dan dua orang saksinya , kemudian Beliau bersabda , “ Mereka itu semuanya sama ”. ( HR.Muslim ).

54. Sekiranya mereka menerima, hal itu baik dan bagus. Penolakan berarti (tantangan untuk) perang. Hadits ini merupakan isi dari surat Rasulullah SAW kepada Itab bin Usaid, gubernur Mekkah, agar kaum Thaif tidak menuntut hutangnya (riba yang telah terjadi sebelum kedatangan Islam) dari Bani Mughirah. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu, hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan. Hadits ini merupakan amanat terakhir Rasulullah SAW pada 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah.

55. Mengapa Riba Dilarang (Yusuf Qardhawi) Memungut riba artinya mengambil harta orang lain tanpa memberikan orang tersebut pengganti. Ketergantungan pada riba membuat seseorang menjadi malas bekerja. Membolehkan memungut riba menghambat orang untuk berbuat baik. Riba akan menjadikan orang kaya akan mengeksploitasi orang miskin.

56. Diskusi Bagaimana pandangan ahli hukum Islam terkait dengan bunga /interest? Apakah mengandung unsur riba ?

57. Nahdhatul Ulama Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba , sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan syubhat . Rekomendasi : Agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga ( Bahtsul Masail , Munas Bandar Lampung, 1992) Muhammadiyah Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik nagara kepada nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku , termasuk perkara “ mustasyabihat .” Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah Islam ( Lajnah Tarjih Sidoarjo , 1968) Majelis Ulama Indonesia 1) Bunga bank sama dengan riba 2) tidak sama dengan riba 3) Syubhat . MUI harus mendirikan bank alternatif . ( Lokakarya Alim Ulama , Cisarua 1991)

58. Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya Hanya bunga yang berlipatganda saja yang dilarang , adapun suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan Bunga diberikan sebagai ganti rugi (opportunity cost) atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengolahan dana tersebut Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang adapun yang produktif tidak demikian Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya oleh karena itu dapat disewakan dan diambil upah atasnya 9 Alasan Yang Mengatakan Interest Bukan Riba

59. Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang Bunga diberikan atas dasar abstinence Sejumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti . Oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai ini Bank, demikian juga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai lembaga hukum tidak termasuk teritorial hukum taklif 9 Alasan Yang Mengatakan Interest Bukan Riba

60. Diskusi ( 1 ) Darurat Pembahasan yang jelas akan pengertian darurat yang dinyatakan oleh syara dan bukan pengertian sehari-hari akan istilah ini Pembatasan yang pasti akan pengambilan dispensasi darurat ini , sesuai dengan metodologi usul fiqh . Terutama penerapan Al Qawaid Al Fiqhiah seputar kadar darurat . 9 Alasan Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya

61. Diskusi 9 Alasan ( 2 ) Berlipat Ganda Pemahaman kembali surat Ali Imran 130 secara cermat , mengkaitkannya dengan spirit ayat-ayat riba lainnya secara komprehensif , demikian juga fase-fase pelarangan riba secara menyeluruh Memahami secara mendalam makna mafhum mukhalafah dalam pemahaman teks-teks Qur’an & Sunnah , jenis-jenisnya , serta syarat-syarat pengambilan hukum daripadanya . Hanya bunga yang berlipatganda saja yang dilarang, adapun suku bunga yang wajar dan tidak menzalimi diperkenankan

62. Diskusi 9 Alasan ( 3 ) Opportunity Cost Teori ini melihat bahwa peminjam memanfaatkan uang pinjamannya untuk melakukan aktivitas usaha , sehingga akan memperoleh keuntungan . Kreditor memberikan waktu kepada debitur untuk menjalankan usahanya agar memperoleh keuntungan . Sehingga bunga boleh diberikan sebagai hasil usaha debitur . Terbantahkan karena uang yang digunakan debitur belum pasti mendatangkan keuntungan . Kalaupun mendatangkan keuntungan tidak selalu sama sehingga pembebanan bunga fixed tidak tepat Bunga diberikan sebagai ganti rugi (opportunity cost) atas hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari pengolahan dana tersebut

63. ( 4 ) Konsumtif - Produktif Dapat dipastikan bahwa imbalan produksi marginal dari dana senantiasa lebih besar dari suku bunga Dapatkah dipertahankan bahwa bentuk-bentuk kredit di jaman pra Islam adalah seluruhnya konsumtif mengingat luasnya jaringan perdagangan Arab dengan India dan Cina , yang memerlukan suplai produksi yang memadai dimana kredit untuk tujuan tersebut adalah suatu persyaratan utama Diskusi 9 Alasan Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang adapun yang produktif tidak demikian

64. Diskusi 9 Alasan ( 5 ) Uang sebagai komoditi Memahami sifat-sifat khusus yang dimiliki uang dan kemungkinan penyamaannya dengan komoditi lain terutama kepercayaan masyarakat kepadanya dan daya tukar yang dimilikinya serta sanksi hukum atas penolakannya Mendefinisikan kembali pengertian sewa terutama perbedaannya dari pinjam-meminjam Kalau dalam keadaan normal ( tidak ada inflasi ), apakah uang seperti komoditi lainnya katakanlah rumah mengalami penyusutan nilai karena dipergunakan sehingga berhak atas sewa untuk mengimbangi penyusutan nilai tersebut Uang dapat dianggap sebagai komoditi sebagaimana barang-barang lainnya oleh karena itu dapat disewakan dan diambil upah atasnya

65. ( 6 ) Inflasi Penganut paham ini menganggap logis pengambilan bunga atas uang yang dipinjamkan , karena uang dipinjamkan tidak dapat digunakan untuk membeli barang yang sama pada periode mendatang karena ada kenaikan harga barang secara keseluruhan Terbantahkan karena apabila menggunakan barang sebagai alasan pembebanan bunga , transaksi dapat dilakukan menggunakan konsep jual beli , sehingga bukan bunga yang diberikan kepada kreditor , akan tetapi selisih antara harga jual dan harga beli . Diskusi 9 Alasan Bunga diberikan untuk mengimbangi laju inflasi yang mengakibatkan menyusutnya nilai uang

66. ( 7 ) Abstinence Dalam teori ini disebutkan bahwa bunga sebagai suatu imbalan atas upaya menahan diri dari kapitalis . Pihak kreditur telah menahan diri untuk tidak memanfaatkan dananya dalam aktivitas usaha dan tidak menikmati kesenangan dalam beberapa waktu . Terbantahkan karena pada kenyataannya investor menempatkan dananya atau memberikan pinjaman kepada peminjam bukan karena menahan diri , akan tetapi memang dana yang menganggur . Diskusi 9 Alasan Bunga diberikan atas dasar abstinence

67. ( 8 ) Time Preference Theory Menganalisa Filsafat Time Preference Theory yang menyatakan bahwa “ saat ini lebih berharga dari masa yang akan datang ”, bukankah setiap orang menabung dan belajar beranggapan bahwa hari depan harus lebih baik dari hari ini ? Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari misalnya praktek asuransi dimana pemegang polis mengorbankan masa kini untuk kenyamanan masa depan . Diskusi 9 Alasan Sejumlah uang pada masa kini mempunyai nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang sama pada suatu masa nanti. Oleh karena itu bunga diberikan untuk mengimbangi penurunan nilai ini

68. ( 9 ) Badan Hukum dan Hukum Taklif Apakah yang dimaksud dengan “Dela Personnalite Juridique ? Dari catatan sejarah apakah tidak pernah terjadi adanya suatu perkumpulan individu yang mendapatkan perizinan dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa-jasa tertentu , sebelum masa Rasulullah. Sehingga ketika ayat-ayat Riba turun ia berada di luar jangkauannya ? Apakah konsekuensi dari tidak termasuknya Badan Hukum dalam khitab Taklif berarti bebas dari segala tuntutan hukum ? Diskusi 9 Alasan Bank, demikian juga Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagai lembaga hukum tidak termasuk teritorial hukum taklif

69. DOSA RIBA/BUNGA Pelaku Riba/Bunga kekal di Neraka (QS.2:275) Mudah dipengaruhi Syetan (QS. 7:96) Riba diperangi Allah dan Rasulnya (QS. 2:279) Sistem Riba Sumber Petaka (QS.2:275) Rezekinya tidak berkah (QS.2:276) Doanya tidak Maqbul (QS.2:186) Dosanya lebih berat dari menzinai ibu kandungnya sendiri (Hadits Riwayat Hakim dari Ibnu Mas’ud) Dilaknat Rasulullah Saw (H.R.Ahmad & At-Tarmizi) Termasuk 7 dosa besar yang dimurkai Allah ( H.R.Muttafaq Alaih) Tidak akan masuk syurga (Pemakan riba, peminum khamar, pemakan harta anak yatim, durhaka kpd ibu-Bapa, Hadits Riwayat Al-Hakim)

70. DAMPAK NEGATIF RIBA Dampak Ekonomi Inflasi  komponen bunga dimasukan kedalam biaya. Ketergantungan ekonomi ketergantungan peminjam kepada pemberi pinjaman.

71. Dampak sosial Ketidakadilan Ketidakpastian

72. Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional Bank Syariah Bank Konvensional Landasan Hukum Landasan Syariah Landasan Hukum Positip Landasan Hukum Positip Struktur Kelembagaaan ( Pengurus Bank) Pengawasan : Dewan Pengawas Syariah Dewan Komisaris Pengawasan : Dewan Komisaris Insentif Pihak ke-III Bagi Hasil Bonus Bunga Laporan Keuangan (Pendapatan) Cash Basis Accrual Basis Besarnya “Return” yang diterima Terkait dengan Sektor Riil Terpisah dengan Sektor Riil Usaha yang dibiayai Halal Tidak melihat halal atau haram Lingkungan Kerja Etika kerja mencerminkan syariah Islam Etika kerja konvensional

73. Pengertian Akad Pertalian antara Ijab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

74. Unsur-unsur Akad Pertalian antara Ijab dan Kabul Ijab adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut.

75. Lanjutan... Dibenarkan oleh syara’ Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat (Alquran dan hadits). Mempunyai akibat hukum terhadap objeknya Akad merupakan tindakan hukum, adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan oleh para pihak dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak

76. Menurut Abdurrouf ada tiga tahap terjadinya suatu perikatan 1. Al-’ahdu (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. 2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. 3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah ‘akdu (perikatan)

77. 10/17/2025 RUKUN AKAD Ma’qud ‘ Alayh (Object Matters) Barang (Goods) dan Harga (Price) Aqil (Sound Mind) Baligh (Mature) Mengerti konsekuensi akad yang sedang dilaksanakannya Niat (Intention) menurut sebagian Ulama Jelas (Clarity) Ijab & Qabul bersesuaian (Corresponding) Ijab & Qabul bersambung (Connection)/ Ittihad al-Majlis Halal (Lawful) Jelas Jenisnya (Quality) Jumlah (Quantity) Waktu Penyerahannya (Time of Delivery) Berharga (Valuable) Dapat diserahterimakan SYARAT RUKUN ‘Aqidan (Two Contracting Parties) Sighat (Ijab & Qabul) (Offer and Acceptance)

78. Rukun dan Syarat Perikatan Islam Subjek Perikatan (‘aqidain) Manusia Aqil (Berakal) Baligh Tamyiz (dapat membedakan) Mukhtar (bebas dari paksaan) Badan Hukum Tidak ada pengaturan secara khusus, lebih dikenal dengan ‘syirkah’.

79. 2. Objek Perikatan (Mahallul ‘Aqd) Syaratnya: Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan Sebab hukum dan akibat akad tidak bisa bergantung pada sesuatu yang belum ada. Terdapat pengecualian pada bentuk akad tertentu seperti salam, istishna. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah harus memiliki nilai manfaat Azhar basyir menambahkan adanya kewenangan Objek akad harus jelas dan dikenali harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya Objek dapat diserahterimakan

80. 3 . Ijab dan Kabul (Sighat ‘Aq d ) Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul, syaratnya: Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat difahami jenis akad yang dikehendaki Adanya kesesuaian antara ijab dan kabul Antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, tidak terpaksa.

81. ijab qabul dapat dinyatakan batal jika; Salah satu pihak menarik ungkapannya sebelum terdapat qabul pihak lain. Ada penolakan dari pihak lain. Berpisahnya para pihak sebelum ada kesepakatan. Sebelum terjadi kesepakatan salah satu atau kedua belah pihak kehilangan kecakapan melakukan perbuatan hukum. Rusaknya obyek transaksi sebelum terjadinya qabul (rusaknya obyek transaksi sebelum ada kesepakatan

82. Empat cara melakukan Ijab dan Kabul Lisan, Melalui ungkapan perkataan secara jelas. Dasar pertimbangan kontrak di dalam hukum Islam adalah arti atau maksud dari pada kontrak itu sendiri, bukan kata-kata atau bentuk. 2. Tulisan, Biasanya untuk perikatan yang sifatnya lebih sulit /kompleks mis: badan hukum. Mayoritas ahli fikih kecuali Hambali menyatakan kontrak dapat dilakukan dengan tulisan. Beberapa dari kalangan Syafii berpendapat bahwa kontrak dalam bentuk tertulis hanya diijinkan jika tidak mampu berbicara

83. 3 . Isyarat, Menurut Hanafi dan Syafii transaksi dalam bentuk indikasi ini hanya diperbolehkan jika tidak dapat berbicara atau menulis. Karena berbicara dan menulis merupakan kekuatan sebagai bentuk ungkapan manusia. Sedang Imam M alik membolehkannya apakah dapat berbicara atau tidak.

84. 4. Tingkah laku (Perbuatan) Mayoritas ahli fikih memperbolehkan kontrak dengan tingkah laku ini dengan syarat; tingkah laku harus dari bentuk dua sisi. Tingkah laku ini dapat dalam bentuk pembeli membayar harga dan penjual menyerahkan yang diberi; harus ada maksud atau tujuan. Perilaku sebagai dasar persetujuan para pihak sebagai petunjuk adanya kontrak; kontrak ini hanya mempunyai nilai kecil, tidak mahal seperti tanah, rumah, berlian emas dsb.

85. KLASIFIKASI AKAD

86. 10/17/2025 Slide 87 JENIS-JENIS AKAD PERTUKARAN TITIPAN PERCAMPURAN MEMBERI KEPERCAYAAN MEMBERI IZIN YAD AMANAH JUAL BELI YAD DHAMANAH Perbandingan Harga Jual & Harga Beli Musawamah Tauliyah Murabahah Muwadhaah Berdasarkan Barang Pengganti Muqayadhah Mutlaq Sharf Ijarah (Usufruct) Waktu Penyerahan Barang/Dana Bai’ Bi Thaman Ajil Bai’ Salam Bai’ Isthisna Bai’ Istijrar Syarikah Amlak Amlak Jabr Amlak Ikhtiar Syarikah Uqud Inan Mufawadah Wujuh Abdan MUSYARAKAH MUDHARABAH MUZARA’AH (Hasil Panen) KAFALAH (GUARANTEE) HIWALAH (Anjak Piutang) JU’ALAH (Imbalan) Mutlaqah Muqayyadah WADIAH WAKALAH MUSAQAAT (Hasil Panen)

87. 10/17/2025 Slide 88 AQAD-AQAD MUAMALAH MALIYAH TIJARI (Komersil) TABARRU’ (Tolong menolong) Syirkah (Bagi Hasil) Bai’ (Jual Beli) Ijarah (Sewa) Ju’alah (Imbalan) Ijarah Jasa Ijarah wa Iqtina Benda Salam Murabahah/BBA Isthisna Sharf Bai’ Mutlaq Dhamanah Amanah Wakalah Kafalah Hawalah Rahn Qard Wadiah Mudharabah Muqayyadah Musyarakah Mutlaqah Muzara’ah Musaqot

88. 10/17/2025 Slide 89 AKAD menurut TUJUAN Tijari Dimasudkan untuk Mencari dan Mendapatkan Keuntungan dimana Rukun dan Syarat telah terpenuhi AKAD menurut KEABSAHANNYA Sahih (Valid) Memenuhi semua RUKUN & SYARAT Bathal (Void) Salah satu RUKUN tidak Terpenuhi, otomatis SYARAT-nya juga Tidak terpenuhi Fasid (Voidable) Semua RUKUN terpenuhi, namun ada SYARAT yang Tidak dipenuhi Tabarru’ Dimasudkan untuk menolong dan murni semata-mata mengharap Ridha dan Pahala dari Allah Ta’ala

89. Berdasarkan tujuannya akad terbagi dua jenis: Akad Tabarru’ yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari untung. Termasuk dalam kategori ini adalah: hibah, wakaf, wasiat, dll Akad Tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Termasuk dalam akad ini: murabahah, salam, istishna’, dll.

90. Akad menurut keabsahannya Akad Shahih (Valid Contract) Akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akibat hukumnya adalah mis ; perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan uang (harga) dari pembeli kepada penjual. 2. Akad Fasid (Voidable Contract) Akad yang semua rukun nya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi. Belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum ada upaya melengkapi syarat tersebut. Akad Batal (void contract) Akad dimana salah satu rukunnya tidak terpenuhi dan otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum perpindahan harta (harga/uang) dan benda kepada pihak lain.

91. Akad menurut namanya Akad bernama Yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Menurut fuqaha klasik ada 25 jenis Akad tidak bernama Akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab fikih dibawah satu nama tertentu. Berlaku ketentuan umum akad. Dibuat dan ditentukan sendiri oleh para pihak.

92. Akad menurut kedudukannya Akad pokok Yaitu akad yang berdiri sendiri yang keberadaanya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Akad asesoir Akad yang keberadaanya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar ada dan tidaknya atau sah dan tidak sahnya akad tersebut. Termasuk kedalam akad ini adalah akad penanggungan dan akad gadai (rahn)

93. Akad dari segi unsur tempo didalam akad Akad bertempo Yaitu akad yang didalamnya unsur waktu merupakan unsur asasi, dalam arti unsur waktu merupakan bagian dari unsur perjanjian. Termasuk dalam kategori ini misalnya; akad sewamenyewa, penitipan, pinjam-meminjam,dsb. Akad tidak bertempo Akad dimana unsur waktu tidak merupakan bagian dari isi perjanjian. Misalnya akad jual beli yang dilakukan secara seketika.

94. Akad dari segi formalitasnya Akad konsensual Yaitu akad yang dimaksudkan untuk terciptanya berdasarkan pada kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Tulisan hanya sebagai syarat untuk pembuktian. Kebanyakan akad dalam hukum Islam akad konsensual Akad Formalistis Akad yang tunduk pada syarat-syarat formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad, dimana apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi akd tidak sah. Contohnya; akad nikah Akad riil Akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, dimana akad tersebut belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Ada lima macam akad jenis ini yaitu: hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang), dan akad gadai.

95. Akad dari segi dilarang atau tidak oleh syara ’ Akad Masyru’ Yaitu akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang Akad yang dilarang oleh syara’ untuk dibuat seperti akad jual beli janin, dan akad yang bertentangan dengan akhlak islam

96. Akad dari segi dilarang atau tidak oleh syara ’ Akad Masyru’ Yaitu akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang Akad yang dilarang oleh syara’ untuk dibuat seperti akad jual beli janin, dan akad yang bertentangan dengan akhlak islam