Profesional dalam layanan publik Berintegritas.pdf

Profesional yang melakukan pelayanan publik, hrs menjadi insan berintegritas, untuk menghidari adanya godaan untuk korupsi terutama terkait gratifikasi

1. PROFESIONAL
BERINTEGRITAS
Webinar Series IntegritasBBPK Makassar
24 Juni2025
DIAN NOVIANTHI
DirekturJejaringPendidikanKPK

2. RIWAYAT PEKERJAAN :
KPK (KomisiPemberantasanKorupsi RI)
•
2024-sekarang: DirekturJejaringPendidikan
2020-2024 DirekturPendidikandanPelatihan
AntikorupsiKPK/KetuaLSPKPK
•
2018-2020: KoordinatorPusatEdukasi
Antikorupsi
•
2016-2018:KepalaBiroSDMKPK
•
2008-2016: FungsionalPJKAKI(Kerjasama
NasionaldanInternasional),FungsionalSDM
2000-2008 : HRD di beberapaperusahaan( Astra
Microtonic, Indofood Group, Thames, dll)
SERTIFIKASI
•SertifikasiCoachProfessional
•SertifikasiHumanResourcesProfesional
(CHRP)
•PenyuluhAntiKorupsiUtama(SKKNI303
tahun2016)
•AssesorKompetensitersertifikasiBNSP
•MasterOfTrainer(MOT)dariLANRI
•PKNIIangkatan3tahun2021LANRI
Dian Novianthi S.Psi, M.M
DirekturJejaringPendidikan KPK

3. MENGAPA
INTEGRITAS ITU
PENTING

4. INTEGRITAS
Keselarasanpikiran,
perkataan, dan perbuatan
denganstandarnorma /
hukum/ nilaiyang berlaku
Prof RhenaldKhasali
Integrityadalahapayang yang
diucapkanMalaikattentangkitadi
hadapanTuhan .
Bukanapayang diucapkanpara pelayat
di sebuahpemakaman. Juga Bukanapa
yang diucapkanmedia massatentang
kita, apalagisaatpelantikandan sumpah
jabatankitaambil

5. AGENDA
01
MengenalKorupsi
02
Profesional
Berintegritas
03
Membangun
Integritas

6. MENGENAL
KORUPSI

7. INDEKS PERSEPSI
KORUPSI (IPK)
Menunjukkanpenilaianresponden
terhadaprisikokorupsidan
efektivitaspemberantasan
korupsiyang dilakukan
Transparency International
Indonesia
SkorIPK tinggimenunjukkan
bahwanegaratersebut
memilikirisikokejadian
korupsiyang rendah,
sebaliknyaskorIPK rendah
menunjukkanbahwa
negaratersebutmemiliki
risikokejadiankorupsiyang
tinggi.
Sumber: Transparency International Indonesia, 2024

9. STATISTIK TIPIKOR
yang ditangani oleh KPK (per 10 Jan 2024)
Gratifikasi/
Penyuapan
65%
Pungutan/
Pemerasan
2%
TPPU
4%
Merintangi
Proses KPK
1%
Pengadaan
Barang/Jasa
22%
Perizinan
2%
Penyalahgunaa
n Anggaran
4%
222
8
430
18
5
13
31
371
163
25
8
4
39
344
Lainnya
Korporasi
Swasta
Pengacara
Polisi
Jaksa
Hakim
Eselon I / II / III
Walkot/Bup & Wakil
Gubernur
Komisioner
Duta Besar
Kepala K/L
Anggota DPR & DPRD
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
Berdasarkan
Jenis Perkara
Berdasarkan
Profesi/Jabatan

10. PENTAGON FRAUD
faktor-faktor penyebab korupsi
Capability
Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas sistem)
Arrogance
Sikap superioritas,
angkuh, serakah, dan
self-interest
(prosedur tidak
berlaku untuk
dirinya)
Pressure
Tekanan dari
internal (personal
& perusahaan)
maupun eksternal
Opportunity
Kesempatan
(sistem yang lemah)
Rationalization
Rasionalisasi,
pembenaran atas
perbuatan yang
dilakukan

11. Jack Bologne

12. DAMPAK SOSIAL KORUPSI
Seperti halnya kejahatan lain, fenomena korupsi seperti gunung es
BIAYA EKSPLISIT
Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri
maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)BIAYA ANTISIPASI
•
Biaya sosialisasi korupsi
sebagai bahaya laten
BIAYA REAKSI
•
Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)
•
Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)
BIAYA IMPLISIT
•
Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di
masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu
•
Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi
dengan kondisi jika terdapat korupsi
•
Policing costs (biaya
operasional KPK, PPATK dll)
•
Biaya proses perampasan aset
di luar dan di dalam negeri
•
Reformasi birokrasi untuk menurunkan
hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi
karena terpaksa atau karena keserakahan)
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

13. KERUSAKAN
ALAM
BIAYA
EKONOMI
TINGGI
KEMISKINAN
DAMPAK KORUPSI

14. ANDAI E-KTP TIDAK DIKORUPSI…
Membangun
250-500
puskesmas
Membiayai
25.000
mahasiswa
Mendirikan
250–350
sekolah baru
Membangun
250 km Jalan
Baru

15. Petty Corruption
Penyalahgunaan kekuatan tingkat
tinggi yang menguntungkan
segelintir orang dengan
mengorbankan banyak orang
Manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan
prosedur oleh para pengambil keputusan
politik, yang menyalahgunakan posisinya
untuk mempertahankan kekuasaan,
status, dan kekayaannya.
Penyalahgunaan oleh pejabat
publik dalam interaksi mereka
dengan warga biasa di kehidupan
sehari-hari
JENIS KORUPSI
Grand Corruption
Political Corruption / State
Capture Corruption
Penyalahgunaan
kekuasaan yang
dipercayakan
untuk keuntungan
pribadi
KORUPSI
Transparency
International:

16. JENIS TIPIKOR
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor,
dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)
PENGGELAPAN
DALAM
JABATAN
Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c
PERBUATAN
CURANG
Ps.7(1) a,b,c,d;
Ps.7(2); Ps.12 h
PEMERASAN
Ps.12 e,f,g
GRATIFIKASI
Ps. 12 B jo Ps.12 C
SUAP-MENYUAP
Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d
BENTURAN
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN
Ps. 12i
Pemahaman
pasal 2
UU 31/ 1999 jo.
UU 20/2001
Korupsi adalah
perbuatan
melawan hukum
dengan maksud
memperkaya diri
sendiri/orang lain
(perseorangan atau
korporasi) yang
dapat merugikan
keuangan/
perekonomian
negara.
TINDAK PIDANA LAIN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
4.Keterangan palsu
5.Identitas pelapor
1.Merintangi pemeriksaan
2.Keterangan kekayaan
3.Keterangan rekening
1
2
3
4
5
6
7
Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001

17. PAHAMIBEDANYA
GRATIFIKASI
•
Berhubungan dengan jabatan
•
Bersifat tanam budi
•
Tidak ada kesepakatan
SUAP
•
Ada kesepakatan
•
Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
PEMERASAN
•
Ada permintaan sepihak dari
penerima (pejabat)
•
Bersifat memaksa
•
Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah voucher
belanja kepada PNS karena merasa
terbantu dalam pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang dengan ancaman
akan menggugurkan calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
proyek

18. KENALI, HINDARI
WASPADAI!
GRATIFIKASI
Pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20
Tahun 2001 meliputi:
•
Uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya
•
Diterima di dalam maupun di luar negeri
•
Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik
BARANG
KOMISI
DISKON
BELANJA
PINJAMAN
TANPA
BUNGA
TIKET
PERJALANAN
PERJALANAN
WISATA
PENGOBATAN
CUMA-CUMA
UANG
FASILITAS
PENGINAPAN
Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan
dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara
Negara/ Pegawai Negeri
Yang diberikan:
•
Pidana penjara 4 –20 tahun
•
Denda Rp200 juta –Rp1 milyar
Ancaman Hukuman diberikan:

19. SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
TERIMA???
TOLAK
❖Terindikasi gratifikasi dianggap Suap
❖BerhubungandenganJABATAN
❖BerlawanandenganKEWAJIBAN&TUGAS
❖GratifikasiDITERIMALANGSUNG
❖TerdapatKONFLIKKEPENTINGAN
TERIMA DAN LAPORKAN
❑Diterima secara tidak langsung
❑Dalam keadaan sulit menolak
❑Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

20. AplikasiGratifikasi
OnLine(GOL)

21. PROFESIONAL
BERINTEGRITAS

22. TantanganTenaga Kesehatan
-Profesionalitas
Korupsi
(Gratifikasi dan COI)
INTEGRITAS
kepercayaanmasyarakat

23. PEMBERI
LAYANAN
(MemilikiKewenangan)
PENGGUNA
LAYANAN
(MemilikiKepentingan)
INTERAKSI DAN TITIK RAWAN KORUPSI
DI LAYANAN PUBLIK

24. ETHICAL
DILLEMAS
Friendlin
ess
Flattery, Small
Gifts
Lunches, Dinners, Sports Events
Mixing Business
& Pleasure
(Clubs)
Family
“Favours”
Larger
Gifts
Cash, Bank
Account
Ethical if under right
circumstances
Unethical

25. Menerima gratifikasi
Penggunaan aset
jabatan/instansi
Informasi rahasia
Perangkapan
jabatan
Akses khusus
Pengawasan tidak
mengikuti prosedur
Penilaian suatu
obyek kualifikasi
Menentukan sendiri
besarnya gaji
BENTUKKONFLIK KEPENTINGAN

26. MEMBANGUN
INTEGRITAS

27. KUNCI DIRI PENCEGAHAN KORUPSI
JANGAN MAU JADI
KORBAN
JANGAN MAU JADI
PELAKU

28. 9 NILAI ANTIKORUPSI
JUMAT BERSEPEDA KK
JUJUR
MANDIRI
TANGGUNG
JAWAB
BERANI
SEDERHANA
PEDULI
ADIL
DISIPLIN
KERJA
KERAS

29. “Kurang cerdas dapat
diperbaiki dengan belajar,
kurang cakap dapat
dihilangkan dengan
pengalaman.
Namun tidak jujur sulit
diperbaiki.”
Mohammad Hatta

30. SEDERHANA ??

31. •
Proteksi.Kitaadalahsiapa
yangmengelilingikita-Batasi
hiburanyangsensitifdan
berpotensimerugikannegara
•
BangunNama–BukanUang
Receh
•
Edukasitimdankeluarga
mengenaisosialmedia
BagaimanaMenjaga
Integritas? (1)
SUMBER: IMPLEMENTASI INTEGRITAS SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA -Prof. RhenaldKasali, Ph.D

32. BagaimanaMenjagaIntegritas(2)
•
Sederhanakankompleksitas
•
Tegakkandanbangunteamyang
kuatdalampelayanan online(non
tatapmuka)
•
Internalisasi.Kata-katabelum
menjadiperbuatan,bangunlah
budayaintegritasdanjadilah
teladandalamkatadanperbuatan
•
Konsumsidaninvestasi .Semua
orangbisamelakukaninvestasi,
yaitubangunkepercayaandan
kualitasdiri
•
Leadership360

33. If you can’t find a good
role model, be one
-GALE ANNE HURD

34. MODUS KORUPSI YANG MELIBATKAN
KELUARGA
MELAKUKAN
KORUPSI
BERSAMA-SAMA
MELIBATKAN
ANGGOTA
KELUARGA SEBAGAI
SARANA TINDAK
PENCUCIAN UANG
•Suamidenganistri
•Ayah/Ibudengananak
•Kolaborasidengankerabat
dekatlain (Adik/Kakak, Ipar,
Mertua/menantu, dst)
•Rekeningbank/sekuritas
•Polis asuransi
•Investasi/Asetuntukistri, anakdst

35. KorupsiBersamaKeluarga
Dendy & Zulkarnaen Djabar
(AnakdanAyah; KorupsiPengadaanAlqur’an)
BupatiKarawangAde Swara& Nurlatifah
(SuamidanIstri); KasusPemerasandalam
pengurusanizinSurat Permohonan
PengurusanPemanfaatanRuang)
Nazaruddin & Neneng(SuamidanIstri) Kasus
WismaAtletdanPembangkitListrikTenaga
Surya
Ratu Atut&Wawan(AdikKakak); Kasus
PengadaanAlkesBanten, SuapPilkadaLebak.
WalikotaPalembang RomiHerton&
Masyitoh(SuamidanIstri) ; KasusSuap
SengketaPilkada
DjokoSusilo danKetigaistrinya(Kasussimulator
SIM, pencucianuangatasnamaketigaistrinya)

36. PERAN SERTA MASYARAKAT
dalam membangun gerakan antikorupsi
6
5
4
3
2
1
Sadar dan
Taat Hukum
Mengingatkan
orang sekitar
Riset & Aplikasi
Keilmuan
Monitoring
Pemerintah
Komunitas &
Gerakan Antikorupsi
Whistleblowing
(melaporkan)
Pasal 1 UU no 19 Tahun 2019 tentang KPK:
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
adalah serangkaian kegiatan untuk
mencegah dan memberantas terjadinya
tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan
peran serta
masyarakat
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”

37. 1

38. Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor diantaranya
merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat
dalam melaporkan kasus korupsi.
Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari
laporan masyarakat.
SALURAN
PENGADUAN KORUPSI
Call
Center :
198
[email protected]
http://kws.kpk.go.id
0811 9595 75
0855 8575 575

39. KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
GEDUNG MERAH PUTIH KPK
Jl. KuninganPersadaKav.4
Jakarta Selatan, 12950
[email protected]
198
Jardik.kpk KPK RI
IKUTI KAMI
kpk.go.id
official.kpk ACLC KPK

40. TERIMA KASIH