Profesional dalam layanan publik Berintegritas.pdf

GusmanArsyad1 0 views 40 slides Oct 14, 2025
Slide 1
Slide 1 of 40
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40

About This Presentation

Profesional yang melakukan pelayanan publik, hrs menjadi insan berintegritas, untuk menghidari adanya godaan untuk korupsi terutama terkait gratifikasi


Slide Content

PROFESIONAL
BERINTEGRITAS
Webinar Series IntegritasBBPK Makassar
24 Juni2025
DIAN NOVIANTHI
DirekturJejaringPendidikanKPK

RIWAYAT PEKERJAAN :
KPK (KomisiPemberantasanKorupsi RI)

2024-sekarang: DirekturJejaringPendidikan
2020-2024 DirekturPendidikandanPelatihan
AntikorupsiKPK/KetuaLSPKPK

2018-2020: KoordinatorPusatEdukasi
Antikorupsi

2016-2018:KepalaBiroSDMKPK

2008-2016: FungsionalPJKAKI(Kerjasama
NasionaldanInternasional),FungsionalSDM
2000-2008 : HRD di beberapaperusahaan( Astra
Microtonic, Indofood Group, Thames, dll)
SERTIFIKASI
•SertifikasiCoachProfessional
•SertifikasiHumanResourcesProfesional
(CHRP)
•PenyuluhAntiKorupsiUtama(SKKNI303
tahun2016)
•AssesorKompetensitersertifikasiBNSP
•MasterOfTrainer(MOT)dariLANRI
•PKNIIangkatan3tahun2021LANRI
Dian Novianthi S.Psi, M.M
DirekturJejaringPendidikan KPK

MENGAPA
INTEGRITAS ITU
PENTING

INTEGRITAS
Keselarasanpikiran,
perkataan, dan perbuatan
denganstandarnorma /
hukum/ nilaiyang berlaku
Prof RhenaldKhasali
Integrityadalahapayang yang
diucapkanMalaikattentangkitadi
hadapanTuhan .
Bukanapayang diucapkanpara pelayat
di sebuahpemakaman. Juga Bukanapa
yang diucapkanmedia massatentang
kita, apalagisaatpelantikandan sumpah
jabatankitaambil

AGENDA
01
MengenalKorupsi
02
Profesional
Berintegritas
03
Membangun
Integritas

MENGENAL
KORUPSI

INDEKS PERSEPSI
KORUPSI (IPK)
Menunjukkanpenilaianresponden
terhadaprisikokorupsidan
efektivitaspemberantasan
korupsiyang dilakukan
Transparency International
Indonesia
SkorIPK tinggimenunjukkan
bahwanegaratersebut
memilikirisikokejadian
korupsiyang rendah,
sebaliknyaskorIPK rendah
menunjukkanbahwa
negaratersebutmemiliki
risikokejadiankorupsiyang
tinggi.
Sumber: Transparency International Indonesia, 2024

STATISTIK TIPIKOR
yang ditangani oleh KPK (per 10 Jan 2024)
Gratifikasi/
Penyuapan
65%
Pungutan/
Pemerasan
2%
TPPU
4%
Merintangi
Proses KPK
1%
Pengadaan
Barang/Jasa
22%
Perizinan
2%
Penyalahgunaa
n Anggaran
4%
222
8
430
18
5
13
31
371
163
25
8
4
39
344
Lainnya
Korporasi
Swasta
Pengacara
Polisi
Jaksa
Hakim
Eselon I / II / III
Walkot/Bup & Wakil
Gubernur
Komisioner
Duta Besar
Kepala K/L
Anggota DPR & DPRD
https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara
Berdasarkan
Jenis Perkara
Berdasarkan
Profesi/Jabatan

PENTAGON FRAUD
faktor-faktor penyebab korupsi
Capability
Kemampuan
(jabatan, wewenang,
otoritas, kedudukan,
pengetahuan atas sistem)
Arrogance
Sikap superioritas,
angkuh, serakah, dan
self-interest
(prosedur tidak
berlaku untuk
dirinya)
Pressure
Tekanan dari
internal (personal
& perusahaan)
maupun eksternal
Opportunity
Kesempatan
(sistem yang lemah)
Rationalization
Rasionalisasi,
pembenaran atas
perbuatan yang
dilakukan

Jack Bologne

DAMPAK SOSIAL KORUPSI
Seperti halnya kejahatan lain, fenomena korupsi seperti gunung es
BIAYA EKSPLISIT
Nilai uang yang dikorupsi, baik itu dinikmati sendiri
maupun bukan (kerugian negara secara eksplisit)BIAYA ANTISIPASI

Biaya sosialisasi korupsi
sebagai bahaya laten
BIAYA REAKSI

Biaya peradilan (jaksa, hakim, dll)

Biaya penyidikan (KPK, PPATK, dll)
BIAYA IMPLISIT

Opportunity costs akibat korupsi, termasuk beban cicilan bunga di
masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu

Perbedaan multiplier ekonomi antara kondisi tanpa adanya korupsi
dengan kondisi jika terdapat korupsi

Policing costs (biaya
operasional KPK, PPATK dll)

Biaya proses perampasan aset
di luar dan di dalam negeri

Reformasi birokrasi untuk menurunkan
hasrat korupsi (memisahkan orang korupsi
karena terpaksa atau karena keserakahan)
Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2013

KERUSAKAN
ALAM
BIAYA
EKONOMI
TINGGI
KEMISKINAN
DAMPAK KORUPSI

ANDAI E-KTP TIDAK DIKORUPSI…
Membangun
250-500
puskesmas
Membiayai
25.000
mahasiswa
Mendirikan
250–350
sekolah baru
Membangun
250 km Jalan
Baru

Petty Corruption
Penyalahgunaan kekuatan tingkat
tinggi yang menguntungkan
segelintir orang dengan
mengorbankan banyak orang
Manipulasi kebijakan, institusi, dan aturan
prosedur oleh para pengambil keputusan
politik, yang menyalahgunakan posisinya
untuk mempertahankan kekuasaan,
status, dan kekayaannya.
Penyalahgunaan oleh pejabat
publik dalam interaksi mereka
dengan warga biasa di kehidupan
sehari-hari
JENIS KORUPSI
Grand Corruption
Political Corruption / State
Capture Corruption
Penyalahgunaan
kekuasaan yang
dipercayakan
untuk keuntungan
pribadi
KORUPSI
Transparency
International:

JENIS TIPIKOR
Korupsi dirumuskan dalam 30 jenis tipikor,
dikelompokkan menjadi 7 jenis besar.
KERUGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps. 2, Ps. 3
(penyalahgunaan wewenang)
PENGGELAPAN
DALAM
JABATAN
Ps.8; Ps.9; Ps.10 a,b,c
PERBUATAN
CURANG
Ps.7(1) a,b,c,d;
Ps.7(2); Ps.12 h
PEMERASAN
Ps.12 e,f,g
GRATIFIKASI
Ps. 12 B jo Ps.12 C
SUAP-MENYUAP
Ps.5(1) a,b; Ps.13; Ps.5(2);
Ps.12 a,b; Ps.11; Ps.6(1)
a,b; Ps.6(2); Ps.12 c,d
BENTURAN
KEPENTINGAN
DALAM
PENGADAAN
Ps. 12i
Pemahaman
pasal 2
UU 31/ 1999 jo.
UU 20/2001
Korupsi adalah
perbuatan
melawan hukum
dengan maksud
memperkaya diri
sendiri/orang lain
(perseorangan atau
korporasi) yang
dapat merugikan
keuangan/
perekonomian
negara.
TINDAK PIDANA LAIN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KORUPSI
4.Keterangan palsu
5.Identitas pelapor
1.Merintangi pemeriksaan
2.Keterangan kekayaan
3.Keterangan rekening
1
2
3
4
5
6
7
Sumber: UU No.31/1999 jo UU No.20/2001

PAHAMIBEDANYA
GRATIFIKASI

Berhubungan dengan jabatan

Bersifat tanam budi

Tidak ada kesepakatan
SUAP

Ada kesepakatan

Biasanya dilakukan secara
rahasia dan tertutup
PEMERASAN

Ada permintaan sepihak dari
penerima (pejabat)

Bersifat memaksa

Penyalahgunaan kuasa
Contoh:
Pengusaha memberi hadiah voucher
belanja kepada PNS karena merasa
terbantu dalam pengurusan perizinan
Contoh:
Pejabat memaksa calon peserta tender untuk
memberikan sejumlah uang dengan ancaman
akan menggugurkan calon peserta tersebut
Contoh:
Pengusaha menyuap pejabat
pemerintah untuk mendapatkan
proyek

KENALI, HINDARI
WASPADAI!
GRATIFIKASI
Pasal 12B dan 12C UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20
Tahun 2001 meliputi:

Uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan
fasilitas lainnya

Diterima di dalam maupun di luar negeri

Dilakukan dengan sarana elektronik atau tanpa
sarana elektronik
BARANG
KOMISI
DISKON
BELANJA
PINJAMAN
TANPA
BUNGA
TIKET
PERJALANAN
PERJALANAN
WISATA
PENGOBATAN
CUMA-CUMA
UANG
FASILITAS
PENGINAPAN
Berkaitan dengan jabatan dan bertentangan
dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara
Negara/ Pegawai Negeri
Yang diberikan:

Pidana penjara 4 –20 tahun

Denda Rp200 juta –Rp1 milyar
Ancaman Hukuman diberikan:

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI
GRATIFIKASI
TERIMA???
TOLAK
❖Terindikasi gratifikasi dianggap Suap
❖BerhubungandenganJABATAN
❖BerlawanandenganKEWAJIBAN&TUGAS
❖GratifikasiDITERIMALANGSUNG
❖TerdapatKONFLIKKEPENTINGAN
TERIMA DAN LAPORKAN
❑Diterima secara tidak langsung
❑Dalam keadaan sulit menolak
❑Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut

AplikasiGratifikasi
OnLine(GOL)

PROFESIONAL
BERINTEGRITAS

TantanganTenaga Kesehatan
-Profesionalitas
Korupsi
(Gratifikasi dan COI)
INTEGRITAS
kepercayaanmasyarakat

PEMBERI
LAYANAN
(MemilikiKewenangan)
PENGGUNA
LAYANAN
(MemilikiKepentingan)
INTERAKSI DAN TITIK RAWAN KORUPSI
DI LAYANAN PUBLIK

ETHICAL
DILLEMAS
Friendlin
ess
Flattery, Small
Gifts
Lunches, Dinners, Sports Events
Mixing Business
& Pleasure
(Clubs)
Family
“Favours”
Larger
Gifts
Cash, Bank
Account
Ethical if under right
circumstances
Unethical

Menerima gratifikasi
Penggunaan aset
jabatan/instansi
Informasi rahasia
Perangkapan
jabatan
Akses khusus
Pengawasan tidak
mengikuti prosedur
Penilaian suatu
obyek kualifikasi
Menentukan sendiri
besarnya gaji
BENTUKKONFLIK KEPENTINGAN

MEMBANGUN
INTEGRITAS

KUNCI DIRI PENCEGAHAN KORUPSI
JANGAN MAU JADI
KORBAN
JANGAN MAU JADI
PELAKU

9 NILAI ANTIKORUPSI
JUMAT BERSEPEDA KK
JUJUR
MANDIRI
TANGGUNG
JAWAB
BERANI
SEDERHANA
PEDULI
ADIL
DISIPLIN
KERJA
KERAS

“Kurang cerdas dapat
diperbaiki dengan belajar,
kurang cakap dapat
dihilangkan dengan
pengalaman.
Namun tidak jujur sulit
diperbaiki.”
Mohammad Hatta

SEDERHANA ??


Proteksi.Kitaadalahsiapa
yangmengelilingikita-Batasi
hiburanyangsensitifdan
berpotensimerugikannegara

BangunNama–BukanUang
Receh

Edukasitimdankeluarga
mengenaisosialmedia
BagaimanaMenjaga
Integritas? (1)
SUMBER: IMPLEMENTASI INTEGRITAS SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA -Prof. RhenaldKasali, Ph.D

BagaimanaMenjagaIntegritas(2)

Sederhanakankompleksitas

Tegakkandanbangunteamyang
kuatdalampelayanan online(non
tatapmuka)

Internalisasi.Kata-katabelum
menjadiperbuatan,bangunlah
budayaintegritasdanjadilah
teladandalamkatadanperbuatan

Konsumsidaninvestasi .Semua
orangbisamelakukaninvestasi,
yaitubangunkepercayaandan
kualitasdiri

Leadership360

If you can’t find a good
role model, be one
-GALE ANNE HURD

MODUS KORUPSI YANG MELIBATKAN
KELUARGA
MELAKUKAN
KORUPSI
BERSAMA-SAMA
MELIBATKAN
ANGGOTA
KELUARGA SEBAGAI
SARANA TINDAK
PENCUCIAN UANG
•Suamidenganistri
•Ayah/Ibudengananak
•Kolaborasidengankerabat
dekatlain (Adik/Kakak, Ipar,
Mertua/menantu, dst)
•Rekeningbank/sekuritas
•Polis asuransi
•Investasi/Asetuntukistri, anakdst

KorupsiBersamaKeluarga
Dendy & Zulkarnaen Djabar
(AnakdanAyah; KorupsiPengadaanAlqur’an)
BupatiKarawangAde Swara& Nurlatifah
(SuamidanIstri); KasusPemerasandalam
pengurusanizinSurat Permohonan
PengurusanPemanfaatanRuang)
Nazaruddin & Neneng(SuamidanIstri) Kasus
WismaAtletdanPembangkitListrikTenaga
Surya
Ratu Atut&Wawan(AdikKakak); Kasus
PengadaanAlkesBanten, SuapPilkadaLebak.
WalikotaPalembang RomiHerton&
Masyitoh(SuamidanIstri) ; KasusSuap
SengketaPilkada
DjokoSusilo danKetigaistrinya(Kasussimulator
SIM, pencucianuangatasnamaketigaistrinya)

PERAN SERTA MASYARAKAT
dalam membangun gerakan antikorupsi
6
5
4
3
2
1
Sadar dan
Taat Hukum
Mengingatkan
orang sekitar
Riset & Aplikasi
Keilmuan
Monitoring
Pemerintah
Komunitas &
Gerakan Antikorupsi
Whistleblowing
(melaporkan)
Pasal 1 UU no 19 Tahun 2019 tentang KPK:
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
adalah serangkaian kegiatan untuk
mencegah dan memberantas terjadinya
tindak pidana korupsi melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan,
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di
sidang pengadilan, dengan
peran serta
masyarakat
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan”

1

Kunci keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor diantaranya
merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat
dalam melaporkan kasus korupsi.
Hampir semua kesuksesan KPK menangkap koruptor bermula dari
laporan masyarakat.
SALURAN
PENGADUAN KORUPSI
Call
Center :
198
[email protected]
http://kws.kpk.go.id
0811 9595 75
0855 8575 575

KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI
GEDUNG MERAH PUTIH KPK
Jl. KuninganPersadaKav.4
Jakarta Selatan, 12950
[email protected]
198
Jardik.kpk KPK RI
IKUTI KAMI
kpk.go.id
official.kpk ACLC KPK

TERIMA KASIH