Profil-Satpol-PP-Terbaru1-1.pptx3edededed

33333

1. PROFIL SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN

2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNIGAN

3. PEMBENTUKAN SATPOL PP KETENTUAN PASAL 65 AYAT 1 HURUP b UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH AN DAERAH, MENYEBUTKAN BAHWA KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS : “ MEMELIHARA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT “ PADA PASAL 255 AYAT (1) UU NOMOR 23 TAHUN 20 1 4 TERSEBUT, DISEBUTKAN PULA BAHWA ; SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DIBENTUK UNTUK MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

4. Tugas pokok dan fungsi Pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 T ahun 20 13 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan : Bahwa Satpol PP yang merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Bupati dalam perumusan , perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda , penanganan dan memelihara K etertiban U mum dan K etenteraman M asyarakat , serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat . Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah; pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat; pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Bupati; dan pelaksanaan tugas lainnya .

5. DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 1 4 tentang Pemerintah an Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20 10 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Polisi Pamong Praja . Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Satpol . PP Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 38 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pol. PP Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 54 tahun 2011 tentang Standar Oprasional Prosedur Satpol . PP Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja Peraturan Ment e ri Dalam Negeri RI No. 19 th 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas , Perlengkapan dan Peralatan Oprasional Satpol . PP Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan No. 3 tahun 20 15 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah No. 12 tahun 2013 tentang pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Bupati Kuningan No. 42 tahun 2013 tentang Tugas Pokok , Fungsi dan Urusan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

6. REKRUTMEN SATPOL PP PROFESIONAL RESPONSIP INOVATIV MODEREN AAKUNTABEL ANGGARAN SAPRAS DIKLAT

7. KORELASI VISI, MISI 2 TUJUAN 1 & SASARAN 1 & TUGAS POKOK SATPOL PP KAB. KUNINGAN BERDASARKAN PERBUP KUNINGAN 50 TAHUN 2019 VISI KUNINGAN MAJU ( MA’MUR, AGAMIS, PINUNJUL ) BERBASIS DESA TAHUN 2023   MISI 2 Mewujudkan Masyarakat Kuningan Nu Sajati Dalam Kehidupan Beragama Dan Bernegara Dalam Bingkai Kebangsaan Dan Kebhinekaan

8. TUJUAN 1 DALAM RANWAL RPJMD KAB. KUNINGAN (2018-2023) Menegakkan perundang-undangan daerah dan menciptakan kondusifitas kehidupan berbangsa dan beragama SASARAN 1 DALAM RANWAL RPJMD KAB. KUNINGAN ( 2018-2023 ) Terwujudnya ketentraman , ketertiban umum dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan beragama

9. PASAL 4 PERBUP KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2019 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran ; ayat (1)

10. STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUNINGAN

11. SUMBER DAYA SATPOL PP KABUPATEN KUNINGAN Sumber daya yang dimiliki Satpol PP Kabupaten Kuningan sampai saat ini berdasarkan data akhir Januari sampai Desember 2022 dalam memberikan pelayanan optimal pada masyarakat antara lain : sumber daya manusia (SDM) terdiri dari unsur pegawai ( PNS/ non PNS/PPNS ); sarana dan prasarana / asset dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak ; sumber pembiayaan / anggaran

12. SUMBER DAYA MANUSIA (PNS / NON PNS / PPNS) Berdasarkan jumlah pegawai , kualifikasi pendidikan , pangkat dan golongan , jumlah pejabat struktural dan fungsional . a. Pegawai Negeri Sipil : 134 orang b. Non Pegawai Negeri Sipil : 140 orang c. PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 6 orang d. PPNS Unit Kerja lainnya : 16 orang Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s/d bulan Desember 2022 : 296 Orang )

13. NO GOLONGAN JUMLAH 1. Diklat STRUKTURAL 22orang 2. Diklat FUNGSIONAL 73 orang 3. Diklat PEMERINTAHAN - 4. Diklat TEKNIS 2 orang 5. Diklat Dasar POL. PP -   Jumlah 97 orang Jenis Diklat yang telah diikuti aparatur Satpol PP Kab . Kuningan 1. Eselon II : 1 orang 2. Eselon III : 5 orang 3. Eselon IV : 12 orang Jumlah Eselon B erdasarkan J abatan Struktural L ingkup Satpol PP Kab . Kuningan

14. SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA Sampai bulan Desember 2022 kondisi Aset milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan dalam keadaan kondisi baik sarana dan prasarana milik Satpol PP terdiri dari :

15. NO NAMA BARANG JUMLAH 1 Tiangpul up 2 2 Alat drum band 43 3 Buku perundang-undangan 8 4 Portable Generating Set 1 5 Truck + Attachhment 1 6 Pick Up 3 7 Mini Bus 2 8 Semi Trailer 1 9 Mobil Pemadam Kebakaran 4 10 Sepeda Motor 9 11 Sepeda 5 12 Mesin Gergaji Logam 1 13 Mesin Gergaji 2

16. 14 Mesin Absen (Time Recorder) 2 15 Lemari Besi /Metal 12 16 Rak Besi /Metal 3 17 Filling Besi /Metal 11 18 Peti Uang 1 19 Alat Penghancur Kertas 9 20 Overhead Projektor 4 21 Zice 9 22 Tempat Tidur Kayu ( lengkap ) 3 23 Kursi Putar 19 24 Bangku Tunggu 6 25 Kursi Lipat 70 26 Meja Komputer 5

17. 27 Kasur 9 28 Meja 1/2 Biro 47 29 Lemari Es 4 30 AC Unit 4 31 Kipas Angin 13 32 Televisi 9 33 Sound System 3 34 Megaphone 3 35 Dispencer 13 36 Handy Cam 5 37 Pakaian Panas / Lengkap 13 38 Alat Pembantu Pemadam Kebakaran 88

18. 39 P.C. Unit 18 40 Lap Top 16 41 Printer 32 42 Scanner 2 43 Meja Kerja Pejabat Eselon V 18 44 Camera Electonic 2 45 Photo Tustel Polaroid 2 46 Handy Talky (HT) 71 47 Unit Transceiver VHF Portable 12 48 Unit Pemancar VHF/FM Stationary 2 49 Bangunan Gedung kantor 2 50 Posjaga 1

19. Kinerja pelayanan Satpol PP Kab . Kuningan tidak lepas dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) karena berkaitan dengan perangkat daerah yang berkewajiban yang menangani urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Satpol PP merupakan salah satu 6 dari perangkat daerah yang menangani pelayanan dasar selain urusan pendidikan , kesehatan , pekerjaan umum dan penataan ruang , perumahan rakyat dan sosial ; Berkaitan dengan pelayanan dasar , selama periode ( 2019-2023) Satpol PP Kabupaten Kuningan merupakan salah-satu perangkat daerah dari 6 ( enam ) perangkat daerah yang harus memenuhi indikator pelayanan minimal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten /Kota.

20. A. Pelayanan Dasar yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) dan harus dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Kuningan berdasarkan regulasi tersebut antara lain : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / kota ; Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran .

21. Sedangkan menurut regulasi saat ini yang mengatur tentang Indikator Standar Pelayanan Minimal bidang urusan ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam lampiran Permendagri Nomor 59 tahun 2021, Satpol PP Kab.Kuningan berkewajiban memenuhi pelayanan dasar untuk kebutuhan masyarakat Kab.Kuningan , antara lain : Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten / kota ; Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran . Namun dalam kewajiban memberikan pelayanan dasar Satpol PP Kab.Kuningan belum sepenuhnya memperoleh dukungan penganggaran yang memadai /optimal, hal ini disebabkan berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah . Tuntutan kinerja PD yang optimal pada masyarakat Kabupaten Kuningan seyogyanya memerlukan dukungan finansial yang memadai .

22. No BIDANG CAKUPAN KINERJA 1. Bidang Penegakan Per undang - undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Kuningan sepanjang tahun 2019-2023 telah melaksanakan tindakan non yustisi dan yustisi terhadap para pelanggar / masyarakat yang terindikasi melanggar perundang-undangan daerah , pembinaan , pengawasan dan penyuluhan pada masyarakat , aparatur dan badan hukum untuk meminimalisir pelanggaran atas perundang-undangan daerah dan pengawasan dan pengendalian terhadap ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan berkaitan dengan penegakan disiplin ASN berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 2. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pembinaan dan penertiban PKL, pengamanan dan pengawalan Pejabat Daerah maupun pusat dan PAM Unjuk Rasa, Pengamanan Pemilihan Umum Anggota Legislatif dan Pemilu Presiden, Pengamanan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, Patroli Pengamanan Wilayah Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat , Penertiban Reklame dan Banner tak berijin atau kadaluarsa, Fasilitasi PAM Car Free Day, Fasilitasi Tertib Usaha Peternakan , Kesiapsiagaan anggota Satpol PP jelang dan setelah Pemilukada KINERJA PELAYANAN

23. 3. Bidang Sumber Daya Aparatur Telah melaksanakan pembekalan dan peningkatan pengetahuan anggota Satpol PP dan Damkar , pelatihan kepamongprajaan anggota Satpol PP untuk membina dan melatih fisik , mental dan pembentukan karakter anggota Satpol PP sebagai upaya membentuk jiwa korsa aparatur Satpol PP dan Damkar dalam meningkatkan pengabdian kepada masyarakat 4. Bidang Perlindungan Masyarakat Pembinaan Siskamling , keikutsertaan dalam mengamankan TPS ( tempat pemungutan suara ) saat persiapan , jelang , pelaksanaan dan setelah penyelenggaraan Pemilu / Pilkades serentak , pembinaan dan pemberdayaan anggota Satlinmas pengamanan kegiatan-kegiatan yang bersifat kedaerahan / lokal dan kegiatan yang digelar Instansi Vertikal , optimalisasi potensi masyarakat dalam menghadapai bencana longsor dan kebakaran

24. 5. UPT DAMKAR UPT Damkar pada Satpol PP Kabupaten Kuningan kurun waktu tahun (2017-2019) telah berperan membantu dan menanggulangi bencana kebakaran dan kedaruratan lainnya yang terjadi pada rumah penduduk , kandang ternak , bangunan yayasan , tempat usaha di Desa / Kel se- Kabupeten Kuningan sosialisasi dan monitoring pada badan usaha , aparatur kecamatan maupun masyarakat Desa / Kel di Kabupaten Kuningan mengenai pentingnya mencegah bahaya kebakaran dengan menyediakan APAR ( alat pemadam api ringan ) pada lokasi mereka bertempat tinggal dan atau beraktivitas , membantu melenyapkan sarang tawon di rumah penduduk atau tempat lainnya agar tidak membahayakan masyarakat

25. ISU STARTEGIS DAN PERMASALAHAN STARTEGIS No Isu – Isu Strategis Permasalahan Strategis 1. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP Kabupaten Kuningan baik secara kuantitas personel maupun kualitas teknis Belum adanya regulasi daerah yang khusus mengatur tata cara dan mekanisme perekrutan anggota Satpol PP dan Damkar ; Perlu ditingkatan kegiatan-kegiatan yang bersifat memicu kemampuan , keahlian dan pengembangan karier . 2. Peningkatan eksistensi Satlinmas   Belum memiliki regulasi daerah mengenai Satlinmas ; Kurangnya kemampuan anggota Satlinmas dalam menjalankan tugas ; Kurangnya keterlibatan / peran serta anggota Satlinmas dalam kegiatan kemasyarakatan ; Kurangnya pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Linmas dalam masyarakat ; Terbatasnya sarana dan prasarana Satlinmas ; Kesejahteraan anggota Satlinmas belum memadai . 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Linmas Belum ada data base mengenai potensi masyarakat membantu penyelenggaraan linmas ; Adanya potensi gangguan kantramtibmas pada daerah-daerah perbatasan ; Kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam menanggulangi bencana ; Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung keamanan lingkungan 4. Peningkatan Bela Negara Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membela Negara 5. Optimalisasi Penegakan Perundang-undangan daerah di Kabupaten Kuningan Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap regulasi daerah ; Kebijakan Pemerintah Daerah diperlukan dalam penyelesaian pelanggaran perundang-perundangan daerah yang bersifat insidentil ; Adanya substansi beberapa regulasi daerah yang kontradiktif 6. Stabilitas keamanan wilayah Sinergitas lintas sektoral belum optimal; Intensitas aksi massa yang rawan gangguan tibumtranmas ; Masih banyak pelanggaran K3 ( ketertiban , ketentraman dan keindahan ) 7. Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi daerah Peran serta masyarakat masih kurang dalam keturutsertaan penyelenggaraan tibumtranmas 8. Optimalisasi cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Kuningan Harus dibentuk lagi WMK baru di Kabupaten Kuningan ( saat ini baru ditetapkan 1 ( satu ) WMK), idealnya bila melihat luas wilayah seharusnya dibentuk 7 ( tujuh ) WMK 9. Optimalisasi tingkat waktu tanggap kebakaran pada WMK Personel Damkar masih kurang memadai ; Sarana mobilitas Damkar perlu penambahan unit kendaraannya

26. TANTANGAN Kesigapan dan kesiapan setiap aparatur pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan baik PNS, non PNS maupun PPNS atas perubahan / dinamika masyarakat yang selalu berubah cepat dan bersifat kompleks baik dari segi informasi maupun teknologi Setiap aparatur Satpol pp kab . Kuningan dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan / keahliannya agar bisa bersikap profesional TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SATPOL PP PADA TAHUN-TAHUN MENDATANG

27. TANTANGAN Setiap aparatur Satpol PP Kab . Kuningan dituntut untuk dapat meningkatkan kompetensi / kemampuan / pengetahuan dan wawasan aparatur Satpol PP Kabupaten Kuningan yang telah menduduki jabatan fungsional Pol PP Mengoptimalkan keterbatasan anggaran yang ada untuk mengupayakan upaya capaian kinerja Satpol PP Kab . Kuningan lebih baik Meningkatkan performa anggota Satlinmas di Kabupaten Kuningan Meningkatkan hubungan koordinasi dan kolegial misal Instansi Vertikal maupun Kementerian , daerah lain, maupun PD lainnya GAMBARAN GARIS BESAR TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN SATPOL PP KAB. KUNINGAN TAHUN-TAHUN MENDATANG

28. PELUANG optimalisasi kinerja organisasi dalam hal penegakan perda dan perkada dengan menambah personel PPNS pada lingkup Satpol PP Kabupaten Kuningan dengan cara mengikut sertakan aparatur PNS pada Satpol PP Kabupaten Kuningan untuk ikut serta mengikuti diklat PPNS meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan tibumtranmas ; meningkatkan peran anggota Satlinmas dalam setiap kegiatan yang dapat memicu kemampuan , wawasan berfikir dan menambah pengetahuan yang dapat menunjang performanya ; meningkatkan kegiatan yang bersifat penyebaran informasi dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya mencegah dan menanggulangi kebakaran dan penyediaan APAR dirasakan masyarakat merupakan suatu kebutuhan dalam aktivitas mereka sehari-hari

29. PELUANG meningkatkan dan mengoptimalisasikan kemampuan aparatur pada Satpol PP Kabupaten Kuningan yang memiliki / menguasai teknologi dan informasi ( paham ITE ) dalam menyebarkan luaskan capaian kinerja organisasi melalui media teknologi ; meningkatkan kegiatan yang mengarah pada pembentukan fisik dan mentalyang kuat serta menanamkan jiwa korsa aparaturnya melalui pembekalan pengetahuan dan keterampilan juga kepelatihan secara berkelanjutan

30. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN DISIPLIN PEGAWAI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN Penghentian sementara pembangunan pasar induk Desa Ciawigebang karena belum memiliki Izin

31. PENINGKATAN KESIAGAAN ANGGOTA SATPOL PP MENJELANG DAN SETELAH PEMILUKADA RAKORNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TEKNIS TRANTIBUM KEWILAYAHAN

32. PEMBEKALAN PENGETAHUAN DAN PENINGKATAN KETERAMPILAN ANGGOTA SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. KUNINGAN PEMBINAAN ANGGOTA KORSIK / DRUMBAND

33. PEMUTAHIRAN DATA ANGGOTA LINMAS PELATIHAN BELA BANGSA TAHAP 2 KEC. KADUGEDE, NUSAHERANG, DARMA, SALAJAMBE, SUBANG DAN CILEBAK

34. SOSIALISASI, MONITORING PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KABUPATEN KUNINGAN

35. TERIMA KASIH