Program Sertifikasi BMN Dan Informasi Geospasial Tematik

Program Sertifikasi BMN Dan Informasi Geospasial Tematik

1. PROGRAM SERTIFIKASI BMN DAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) BERUPA TANAH TA 2025 PADA KPKNL JAYAPURA

2. SEBARAN STATUS SERTIPIKASI BMN BERUPA TANAH LINGKUP KPKNL JAYAPURA Data per Januari 2025 (target awal TA 2025) BERDASARKAN NUP (1867) BERDASARKAN LUAS TANAH

3. TARGET 2025 778 NUP/753 Bidang 12 Kantah 22 K/L 125 Satker

4. PEMBAGIAN KATEGORI TARGET PENYELESAIAN SERTIPIKASI BMN 2025 K1 K1 adalah kondisi BMN berupa tanah Clean and Clear (data yuridis dan fisik lengkap , dan tidak sengketa / berperkara ), sehingga output yang dapat dihasilkan adalah terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) yaitu Sertipikat Hak Pakai (SHP) elektronik an. Pemerintah RI cq . K/L serta update data tanah di master aset SIMAN dan validasi pada valserah . K2 K2 adalah kondisi BMN berupa tanah Not Clean But Clear (data yuridis dan/ atau fisik tidak lengkap , namun tidak sengketa / berperkara ), sehingga output yang dapat dihasilkan adalah terbitnya dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan . K3 K3 adalah kondisi BMN berupa tanah Clean But Not Clear (data yuridis dan fisik lengkap namun terdapat sengketa / berperkara ), atau Not Clean and Not Clear (data yuridis dan fisik tidak lengkap serta terdapat sengketa / berperkara ). Untuk kondisi tersebut maka output nya berupa upaya pengosongan / penguasaan secara fisik oleh KL/ satker ( mediasi , gugatan , atau laporan ke APH) K4 dan IGT K4 adalah kondisi BMN berupa tanah yang sudah bersertifikat an. Pemerintah RI cq . K/L sampai dengan periode akhir tahun 2024, namun belum dilakukan update data oleh satker dan validasi oleh KPKNL/ Kanwil DJKN

5. SEBARAN TARGET K1 BIDANG TANAH 39

6. USULAN PERUBAHAN RINCIAN TARGET K1 Kantah Satker Target ( Bidang ) 1 Kantah Kota Jayapura PJN I Jayapura 5 2 Kantah Kota Jayapura KPPBC Jayapura 2 3 Kantah Kab Jayapura Ex Bandar Udara Sentani 4 Kantah Kab Jayapura Mts Negeri Nimboran Jayapura 2 5 Kantah Kab . Jayapura Kemenag Kab Jayapura 1 6 Kantah Kab . Mimika Lembaga Permasyarakatan Timika 1 Kantah Satker Target ( Bidang ) 7 Kantah Kab . Mimika Kantor UPBU Mozes Kilangain 1 8 Kantah Kab Mimika PJN VI Timika 11 9 Kantah Kab Jayawijaya PJN IV Jayawijaya 15 10 Kantah Kab Merauke UPBU Mopah Merauke 1 TOTAL 39

7. TINDAK LANJUT SATUAN KERJA Target sertipikasi kategori 1 memiliki output berupa sertipikat hak pakai (SHP), sehingga hal-hal yang perlu dilakukan / ditindaklanjuti oleh satuan kerja adalah : Melakukan koordinasi dengan kantor pertanahan terkait penyelesaian pensertipikatan BMN; Menyampaikan seluruh data dukung dan alas hak ( dokumen pensertipikatan ) kepada kantor pertanahan dalam kesempatan pertama dengan meminta bukti pemberian berkas pensertipikatan ; Melakukan penandaan ( patok ) batas-batas tanah dan menunjukkan kepada kantor pertanahan ; Melakukan monitoring secara berkala terkait progress penyelesaian sertipikasi BMN tahun 2025

8. SEBARAN TARGET K2 BIDANG TANAH (56 NUP) 56 Target K2 didominasi untuk tanah-tanah yang status clear ( tidak ada sengketa / perkara ) namun alas hak kurang lengkap / kekurangan dokumen hibah dari pemerintah daerah

9. 1 BALAI BESAR KSDA PAPUA 2 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN JAYAPURA 3 Kantor UPBU Kelas II NOP Goliat Dekai 4 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL 5 KPU KAB. LANY JAYA 6 KPU PUNCAK JAYA 7 LANUD JOHANNES ABRAHAM DIMARA 8 MTS. NEGERI NIMBORAN KAB. JAYAPURA 9 PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA 10 POLRES MERAUKE 11 SATKER BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE 12 SNVT PJPA PAPUA 13 UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN SARMI 14 UNIVERSITAS MUSAMUS 15 ZIDAM XVII/CENDERAWASIH SATKER TARGET K2

10. TINDAK LANJUT SATUAN KERJA Target sertipikasi kategori 2 memiliki output berupa dokumen yuridis untuk kelengkapan pensertipikatan terhadap bidang tanah yang not clean but clear (data yuridis dan fisik tidak lengkap namun tidak sengketa / berperkara ). Kelengkapan dokumen pensertipikatan dimaksud , dibuktikan dengan : tanda terima penyerahan berkas ke kantah ; surat kesepakatan satker /KPKNL dengan kantah bahwa dokumen sudah lengkap dan dapat disertipatkan ; atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa dokumen yuridis telah lengkap sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1) Adapun tindak lanjut yang perlu dilakukan satuan kerja adalah : Berkoordinasi dengan kantor pertanahan terkait data BMN yang berstatus clear ( tidak bersengketa ) kepada kantor pertanahan bahwa asset tersebut dapat disertipikatkan . Menyampaikan berkas sertipikasi dan menyerahkan kepada kantor pertanahan di sertai bukti serah terima dokumen Apabila dokumen belum dapat diserahkan , agar menyampaikan kepada KPKNL Jayapura untuk tindak lanjut berikutnya .

11. SEBARAN TARGET K3 NUP TANAH 549

12. RINCIAN PERMASALAHAN K3 2025 549 NUP TANAH

13. SATKER TARGET K3 1 BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SARMI 2 BALAI BESAR KSDA PAPUA 3 BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II PAPUA BARAT 4 BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ 5 BALAI TAMAN NASIONAL WASUR 6 BALITBANG BIOMEDIS PAPUA 7 BANDAR UDARA BOKONDINI 8 BANDAR UDARA MULIA 9 BANDAR UDARA WAMENA 10 BID TI POLRI POLDA PAPUA 11 BIRO SARPRAS POLDA PAPUA 12 BPS KAB.PEG.BINTANG 13 BPS KAB.TOLIKARA 14 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN PROVINSI PAPUA 15 DISTRIK NAVIGASI JAYAPURA 16 GEDUNG KEUANGAN NEGARA JAYAPURA 17 KANTOR DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III MERAUKE 18 KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA 19 KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE 20 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.JAYAPURA (01)

14. SATKER TARGET K3 21 KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS II JAYAPURA 22 KANTOR UPBU MOZES KILANGIN TIMIKA 23 KANWIL DJP PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU 24 KEJAKSAAN NEGERI JAYAPURA 25 KEJAKSAAN NEGERI TIMIKA 26 KEJAKSAAN TINGGI PAPUA 27 KEMENAG KAB. MIMIKA 01 28 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE 29 KOREM 172/PWY 30 KOREM 174/ ATW MERAUKE 31 KPP PRATAMA JAYAPURA 32 KPPBC TMP C JAYAPURA 33 KPU KAB. SARMI 34 KPU KABUPATEN MAPPI 35 LANAL TIMIKA 36 LANUD JAYAPURA 37 LANUD JOHANNES ABRAHAM DIMARA 38 LANUD YOHANIS KAPIYAU 39 MAKODAM XVII/CENDERAWASIH 40 MIN KUMBE

15. SATKER TARGET K3 41 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) 42 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA (JAYAWIJAYA) 43 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROV. PAPUA (TIMIKA) 44 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM) 45 PENGADILAN NEGERI TIMIKA 46 PENGADILAN TINGGI JAYAPURA 47 POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAYAPURA 48 POLRES BOVEN DIGOEL 49 POLRES JAYAPURA 50 POLRES JAYAWIJAYA 51 POLRES KEEROM 52 POLRES KOTA JAYAPURA KOTA 53 POLRES LANNY JAYA 54 POLRES MAMBERAMO RAYA 55 Polres Mamberamo Tengah 56 POLRES MAPPI 57 POLRES MERAUKE 58 POLRES MIMIKA 59 POLRES NDUGA 60 POLRES PUNCAK JAYA

16. SATKER TARGET K3 61 POLRES SARMI 62 POLRES TOLIKARA 63 POLRES YAHUKIMO 64 POLRES YALIMO 65 SAT BRIMOB POLDA PAPUA 66 SATKER BALAI WILAYAH SUNGAI PAPUA MERAUKE 67 SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL.II PROV.PAPUA (MERAUKE) 68 Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Papua 69 SATKER PJN WIL V PROV PAPUA (PUNCAK JAYA) 70 SATUAN KERJA PJN WIL III PROV PAPUA (TANAH MERAH) 71 SEKJEND KEMENAG KAB. SARMI 72 SNVT PJPA PAPUA 73 STAKPN SENTANI 74 STASIUN METEOROLOGI MOZEZ KILANGIN 75 STASIUN METEOROLOGI TANAH MERAH 76 UNIVERSITAS CENDERAWASIH 77 UNIVERSITAS MUSAMUS 78 ZIDAM XVII/CENDERAWASIH

17. TINDAK LANJUT SATUAN KERJA Untuk tanah-tanah dengan kategori permasalahan bersengketa , dikuasai pihak lain, beririsan dengan pihak lain, agar melakukan tindakan berupa : Melakukan mediasi antara satuan kerja /KL, pihak ketiga yang menguasai , KPKNL, dan/ atau melibatkan kantor desa dan/ atau aparat setempat . Untuk kegiatan mediasi wajib dilampirkan dokumen berupa undangan , notula , dokumentasi , dan laporan kepada KPKNL Jayapura. Bukti gugatan / penanganan perkara secara optimal atau laporan ke APH; atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa bidang tanah telah clean and clear sehingga dapat diajukan pensertipikatan (K1)

18. TARGET K4 DAN IGT NUP TANAH 910 Seluruh BMN yang berupa tanah yang telah bersertipikat sesuai ketentuan , atas nama Pemerintah RI c.q . Kementerian/Lembaga masuk ke dalam target K4 dan IGT. Langkah-Langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan verifikasi data sertipikat BMN pada menu master aset BMN menu dokumen dengan panduan yang dapat diakses melalui tautan https://bit.ly/Petunjuk_IGT https://bit.ly/Petunjuk_IGT

19. TERIMA KASIH