PROYEK PERUBAHAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.pptx

PROYEK PERUBAHAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.pptx

1. PROYEK PERUBAHAN Supardi, SH., MH. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kehutanan Strategi Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Menuju Tata Pemerintahan yang Baik “ QRis G2 ( Keris Jitu) ” Lingkup Kementerian Kehutanan

2. PENDAHULUAN Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, mencegah disharmoni, sekaligus mendukung Pemerintah dalam Pembangunan hukum sebagaimana mandat RPJMN tahun 2025-2029, maka diperlukan kualitas perundang-undangan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan arah Reformasi Birokrasi yang salah satu komponennya adalah penataan peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang tidak memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan terhambat atau tidak dapat dilaksanakannya peraturan tersebut. Selain itu, penyusunan peraturan perundang-uandangan yang tidak memenuhi kaidah pembentukan dapat menimbulkan ketidakharmonisan antar Kementerian/Lembaga, penolakan dari masyarakat, bahkan kemungkinan akan diajukan uji materi ke MK atau MA . Dalam terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan atau setidak-tidaknya terdapat hambatan dan gangguan dalam pelaksanaannya.

3. Produk Proyek Perubahan : Strategi Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Menuju Tata Pemerintahan yang Baik “ QRis G2 ( Keris Jitu) ” “ QRis G2 ” “ Quality Regulations toward be A Good Governance ” Pedoman Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Perundang-undangan . Pedoman Penyusunan Naskah Urgensi Peraturan Perundang-undangan Output dari Proper:

4. Kondisi saat ini IRH Kementerian Kehutanan Tingkat Kepuasan Pelayanan Hukum Kementerian Kehutanan Jumlah perkara di Biro Hukum Kementerian Kehutanan Nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kementerian Kehutanan d / h Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan me nunjukkan trend kenaikan Seharusnya semakin tinggi nilai IRH nya maka perkara semakin menurun . Data pada tabel 2 dan Tabel 3, menunjukan fakta bahwa IRH belum dapat menggambarkan kualitas perundang-undangan . Oleh karenanya diperlukan strategi untuk meningkat kualitas perundang-undangan melalui penyusunan Proyek Perubahan ini . Diharapkan Biro Hukum Kemenhut mempunyai strategi yang terukur , sistematis , dan berkelaanjutan dalam rangka peningkatan kualitas perundang-undangan pada Kementerian Kehutanan yang pada akhirnya memberikan kontribusi kepada Pemerintah untuk mewujudkan tatanan pemeritahan / birokrasi yang baik ( good governance) . Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3

5. Tujuan proyek perubahan Intern Biro Hukum Intern Kementerian Kehutanan Pelaku Usaha/ asosiasi Kementerian/ Lembaga lain terkiat Masyarakat Terwujudnya peraturan perUU yang memberikan kepastian hukum & rasa keadilan . Pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan perUU Terjalinnya kerjasama yang baik dan sinergitas antar kementerian / lembaga dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan Tersedianya peraturan perUU yang mampu memberikan kemudahan yang mampu memberikan kepastian hukum & kepastian berusaha . Pelibatan Pelaku usaha dlm proses penyusunan peraturan perUU . Memberikan masukan terhadap rancangan atau peraturan yang sedang berjalan . Terwuujudnya guidance bagi Eselon I Teknis untuk membuat perencanaan penataan hukum yang sistematis , akomodatif , adaptif & berkelanjutan . Mengintegrasikan Proyek Perubahan dengan Rencana Kegiatan pada Eselon I Teknis dlm penataan hukum shingga tercipta sinergi yang baik . Memberikan guidance bagi Biro Hukum untuk membuat perencanaan penataan hukum yang sistematis , akomodatif , adaptif & berkelanjutan . Membuat skala prioritas kegiatan sistem penganggaran menyesuaikan output yang akan dihasilkan sesuai perencanaan . Pelibatan seluruh staf Biro Hukum baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek perubahan . Memberikan pembelajaran kepada staf untuk selalu berpikir inovatif dan adaptif terhadap perubahan untuk mencapai tujuan organisasi .

6. Outcome PROYEK PERUBAHAN Tersedianya peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan berkesinambungan yang mampu memberikan kemudahan dalam berusaha , memberikan kepastian hukum , kepastian dan kemudahan berusaha serta keadilan . Tersedianya Pedoman Penyusunan Naskah Urgensi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Kehutanan

7. PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN

8. 25 Juli 2025 Pembentukan Tim Efektif , Tim Substansi dan Mentoring 14 Agustus 2025 3 September 2025 Bimbingan Teknis 18 Juli 2025 29 Juli 2025 10 September 2025 16 September 2025 Penyusunan Pedoman Penyusunan Naskah Urgensi dan Evaluasi Peraturan Lingkup Kemenhut 15 Agustus 2025 Asistensi Penyusunan Pedoman Naskah Urgansi dan Evaluasi Peraturan 19 September 2025 23 September 2025 FGD & Sosialisasi Keputusan Menteri Kehutanan tentang Teknik Penyusunan Naskah Urgensi PP, Perpres & Permen , serta Evaluasi Peraturan di Bidang Kehutanan Pengajuan Anggaran Bentuk Tim Asistensi Nodin Sekjend kpd Es I Jaminan keberlanjutan Implementesi Proyek Perubahan CAPAIAN PROYEK PERUBAHAN Produk dari kegiatan ini : SK No 592/2025

9. SK No 592 Tahun 2025, Tanggal 22 Sept 2025 Tentang Teknik Penyusunan Naskah Urgensi , PP, Perpres , dan Permen , serta Evaluasi PU

10. Kepemimpinan Strategis 01 02 03 04 05 06 Perumusan v isi dan s trategi dan mampu m enerjemahkan visi misi organisasi ke dalam p eta s trategi Biro Hukum ( r oadmap h ukum ). P engelolaan SDM  pembinaan berjenjang , membentuk tim spesialis (e.g., tim litigasi , tim kontrak , tim regulasi ) , serta SDM yang mampu m engimplementasikan Sistem Jaringan dan Informasi Hukum . Pengelolaan anggaran  m engajukan usulan anggaran berbasis proyek strategis ( APBN atau sumber-sumber lain yang sah ) . Serta kolaborasi antara Biro Hukum dengan satuan kerja diluar Biro Hukum untuk mengatasi kendala anggaran . Penciptaan Nilai ( value creation )  merubah mindset dari " cost center " menjadi " value center “, misalnya melalui pelaksanaan advokasi hukum dilakukan melalui e-court, rapat melalui online . Digitalisasi proses hukum di Biro Hukum  permohonan harmonissi melalui e- harmonisasi , proses pengundangan melalui e- pengundangan , digitalalisasi peraturan per UU melalui JDIH Nasional Jejaring dan kolaborasi

11. Implementasi Strategi Marketing Ketepatan stakeholder utama Strategi komunikasinya pemanfaatan strategi organisasi Strategi marketing ( diseminasi dan publikasi proyek perubahan )

12. 01 02 03 Menerbitkan SE Sekretaris jenderal kepada seluruh Pejabat Eselon I lingkup Kemhut agar setiap penyusunan PP, Perpres atau Permen membuat Naskah Urgensi dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan No 592 Th 2025 04 Keberlanjutan proyek perubahan outcome/ produk proyek perubahan dengan Keputusan Menteri, bukan dengan Surat Edaran , agar daya ikat & tingkat kepatuhan lebih besar . Memberikan bentuk hukum ( kentvorm ) Tim Substansi tetap diaktifkan untuk terus menerus mendukung aksi perubahan terutama terkait pelaksanan Keputusan Menteri, yang merupakan produk dari Proyek Perubahan . Melakukan sosialisasi terus menerus Ditjen Gakum Kemenhut berkomimen mengalokasikan PNBP dari Denda Administrasi kepada Biro Hukum sebesar Rp . 3 M di TA 2026. Tim FoLU Netsink 2030 pada prinsipnya mendukung untuk alokasi anggaran kepada Biro Hukum Menjalin konsultasi & koordinasi untuk penambahan anggaran Biro Hukum

13. Dalam proyek perubahan ini , telah dilakukan 3 kali kegiatan yang melibatkan pegawai Kementerian Kehutanan yang tugas dan fungsinya terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan : Pemberdayaan organisasi pembelajar : pelaksanaan strategi pengembangan kompetensi dalam proyek perubahan Arahan dan Diskusi Tanggal 16 Juli 2025 dilaksanakan seminar rancangan Proyek Perubahan , Project Leader mengumpulkan seluruh staf calon anggota Tim Efektif untuk diberikan arahan terkait rencana pelaksanaan proyek perubahan . Bimtek dan Asistensi Dilakukan 2 kali Bimtek Penyusunan Naskah Urgensi dan Evaluasi Peraturan . Bimtek menghadirkan narasumber dari perguruan Tinggi dan dari Praktisi dari Kementerian dan Lembaga, masing-masing dilaksanakan 2 hari , hari I teori & hari II praktek /uji coba : Bimtek I di Cibubur 15 & 16 Agustus 2025, kerjasama kolaboratif dengan Direktorat BUPH dan Biro Hukum . Bimtek II di Yogyakarta 3 & 4 Sept 2025, kerjasama kolaboratif dengan Sesditjen Gakum dan Biro Hukum . Sosialisasi dan Focus Grup Discussion (FGD) Dilaksanakan pada tanggal 25 Setember 2025 di Bintaro atas kerjama kolaboratif antara Biro Hukum dengan Direktorat BUPH . Kegiatan FGD dan Sosialisasi tersebut sekaligus menutup rangakaian kegiatan milestone jangka pendek pelaksanan proyek perubahan .

14. HUBUNGAN MATA PELATIHAN PILIHAN TERHADAP PROYEK PERUBAHAN Manajemen Pemerintahan Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pengawasan Berbasis Resiko Berkaitan dengan tugas pemerintah , diantaranya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat . Seorang project leader harus memiliki 4 kompetensi dasar dalam mewujudkan proyek perubahan : harus berfikir kritis ( critical thinking ) komunikatif ( communication ) kolaboratif ( collaboration ) berfikir kreatif dan inovatif ( creative and inovatif )  Untuk itu , mata pelatihan pilihan ini sangat relevan dengan implementasi proyek perubahan . Prinsip konservasi ada 3: perlindungan , pengawetan dan pemanfaatan yang berkelanjutan ( lestari ). Saat ini , Kemenhut sedang memberi masukan thd perubahan Perpres No 98 Th 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional . Di sektor kehutanan sedang disiapkan Rapermenhut tentang Perubahan Permen LHK No 7 Th 2021 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan . Kaitan dengan Proyek Perubahan ini adalah asistensi penyusunan Naskah Urgensi untuk Rancangan Peraturan Menteri tsb . Rangkaian kegiatan Proper telah dilaksanakan penyusunan Naskah Urgensi pada 16 Agustus 2025 yang hasilnya sudah diserahkan dari Karo Hukum kepada Diraktur BUPH.  mata Pelajaran tsb sangat berkaitan dengan Proper yang sedang dilaksanakn ini . Kemenhut mempunyai 4 jenis Perizinan Berusaha : pemanfaatan hutan ; pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan suaka alam , kawasan pelestarian alam dan taman buru ; pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar; dan perbenihan tanaman hutan . Jenis Perizinan Berusaha tsb perlu dilakukan pengawasan yeng terintegrasi dengan BKPM. Sampai saat ini peraturan mengenai pengawasan tersebut belum ada . Dalam Proper ini dan atas usulan dari Ditjen Gakkum , maka disusun naskah urgensi Rapermen Kehutanan tentang Sanksi dan Pengawasan .  maka mata Pelajaran pilihan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko sangat erat dengan Proper ini , Proper ini mendukung pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko pada Sektor Kehutanan

15. Beberapa sertifikat yang diperoleh Beberapa sertifikat yang diperoleh

16. 01 Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri Upaya pengembangan potensi diri dengan melihat hasil assessment Talent DNA dilakukan melalui antara lain: 01 02 03 04 Melakukan pengisian PKN2 Action Plan Individual- LAN RI dengan menjawab pertanyaan yang diajukan melalui daftar pertanyaan serta kebutuhan kegiatan untuk pengembangan diri Mengikuti sesi coaching One on One Coaching DNA Talent untuk menkolaborasi potensi dan strategi kepemimpinan Menambah bacaan buku-buku terkiat pengembangan diri , termasuk didalamnya membaca buku ESQ, karangan Ari Ginanjar Melakukan mentoring dengan atasan dan berdiskusi dengan teman sejawat

17. Pelaksanaan Pengembangan Potensi Diri Upaya pengembangan potensi diri dengan melihat hasil assessment Talent DNA dilakukan melalui antara lain: 01 02 03 04 Melakukan pengisian PKN2 Action Plan Individual- LAN RI dengan menjawab pertanyaan yang diajukan melalui daftar pertanyaan serta kebutuhan kegiatan untuk pengembangan diri Mengikuti sesi coaching One on One Coaching DNA Talent untuk menkolaborasi potensi dan strategi kepemimpinan Menambah bacaan buku-buku terkiat pengembangan diri , termasuk didalamnya membaca buku ESQ, karangan Ari Ginanjar Melakukan mentoring dengan atasan dan berdiskusi dengan teman sejawat

18. THANK YOU Supardi, SH., MH. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kehutanan