Queering Tata Kelola Internet Indonesia.pdf

Di Indonesia, seksualitas menjadi wacana yang semakin terbuka di ranah publik. Pertarungan wacana seksualitas diperluas jangkauannya oleh Internet. Di satu sisi, internet telah memberi ruang bagi kemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks dan Queer (LGBTIQ). Di sisi lain, internet juga menjadi ruang yang digunakan untuk memperburuk dan melanggengkan diskriminasi dan kekerasan terhadap warga LGBTIQ, yang sebelumnya sudah terjadi di ruang fisik. Hal itu, akibat belum adanya perlindungan HAM LGBTIQ pada tata kelola internet, sebagaimana masih lemahnya perlindungan serupa di ruang fisik.
Pelecehan, perundungan yang bersifat homofobik (homophobic bullying) dan hasutan kebencian terhadap LGBTIQ di dunia daring (online) atau yang disebut sebagai cyber-homophobia seperti menjadi kebiasaan yang dibiasakan di jejaring sosial dan media daring lainnya. Belum lagi kasus pemblokiran situs LGBTIQ oleh beberapa Internet Service Provider (ISP) atau penyedia jasa layanan internet terjadi sejak 2011. Pemblokiran terjadi secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik situs web, dan tanpa alasan yang jelas dan akuntabel. Pemblokiran dan pemutusan akses terhadap informasi – pengetahuan situs LGBTIQ ini tanpa didahului melalui proses komunikasi yang transparan dari pihak ISP ataupun Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI). Hal ini jelas merugikan setiap individu maupun kelompok dalam upaya mengakses informasi mengenai hak asasi manusia, hak kesehatan reproduksi maupun hak seksualitas.

4. iiQueering Tata Kelola Internet di Indonesia
Queering Tata Kelola Internet Indonesia
sebuah studi eksploratoris di Indonesia
Penulis:
Kamilia Manaf
Dewi Nova Wahyuni
Ikram Baadila
Kontributor:
Ni Loh Gusti Madewanti
Nyx Mclean
Manjima Bhattacharjya
Reviewer atau Mitra Bestari:
Jac SM Kee
Nadine Moawad
Caroline Tagny
Charrisse Jordan
Sheherezade Kara
Bishakha Datta
Produksi Publikasi:
Hanny Ika Yuniati
Diterbitkan oleh Institut Pelangi Perempuan dengan dukungan
Association for Progressive Communication dan Ford Foundation
2014
ISBN: ..........................

5. iii
Daftar Isi
Ringkasan Eksekutif...........................................................................iv
Bagian I Pendahuluan.........................................................................1
Bagian II Metode Penelitian...............................................................4
Bagian III Istilah dan Batasan Konsep ..............................................7
LBT, Lesbian, Biseksual dan Transgender .................................... 12
Surel, surat elektronik (E-mail) .....................................................15
Bagian IV Temuan Situasi LGBTIQ di Indonesia dan Tata Kelola
Internet ...............................................................................................16
A. Internet Media Strategis bagi Promosi dan Penegakan HAM
LGBTIQ......................................................................................19
B Pengabaian Hak LGBTIQ Melalui Internet ..............................27
C. Keterlibatan Gerakan LGBTIQ Indonesia pada Queering Tata
Kelola Internet di Tingkat Nasional dan Dunia........................40
Bagian V Analisa Kesimpulan dan Rekomendasi ............................. 47
Kesimpulan....................................................................................47
Rekomendasi.................................................................................55
Referensi..............................................................................................60
Tentang Penulis...................................................................................67

6. ivQueering Tata Kelola Internet di Indonesia
RINGKASAN EKSEKUTIF
Queering Tata Kelola Internet di
Indonesia
A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, seksualitas menjadi wacana yang semakin terbuka di
ranah publik. Pertarungan wacana seksualitas diperluas jangkauannya
oleh Internet. Di satu sisi, internet telah memberi ruang bagi kemajuan
Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk HAM Lesbian, Gay, Biseksual,
Transgender, Interseks dan Queer (LGBTIQ). Di sisi lain, internet juga
menjadi ruang yang digunakan untuk memperburuk dan melanggengkan
diskriminasi dan kekerasan terhadap warga LGBTIQ, yang sebelumnya
sudah terjadi di ruang fisik. Hal itu, akibat belum adanya perlindungan
HAM LGBTIQ pada tata kelola internet, sebagaimana masih lemahnya
perlindungan serupa di ruang fisik.
Pelecehan, perundungan yang bersifat homofobik (homophobic
bullying) dan hasutan kebencian terhadap LGBTIQ di dunia daring (online)
atau yang disebut sebagai cyber-homophobia seperti menjadi kebiasaan
yang dibiasakan di jejaring sosial dan media daring lainnya. Belum lagi
kasus pemblokiran situs LGBTIQ oleh beberapa Internet Service Provider
(ISP) atau penyedia jasa layanan internet terjadi sejak 2011. Pemblokiran
terjadi secara sepihak, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada
pemilik situs web, dan tanpa alasan yang jelas dan akuntabel. Pemblokiran

7. v
dan pemutusan akses terhadap informasi – pengetahuan situs LGBTIQ ini
tanpa didahului melalui proses komunikasi yang transparan dari pihak
ISP ataupun Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
(Kemenkominfo RI). Hal ini jelas merugikan setiap individu maupun
kelompok dalam upaya mengakses informasi mengenai hak asasi
manusia, hak kesehatan reproduksi maupun hak seksualitas.
B. MENANTANG BALIK DISKRIMINASI: Sebuah Kekuatan Queering yang
dilakukan melalui Riset Eksploratoris EROTICS Indonesia
Menolak menjadi bagian mayoritas yang diam, Institut Pelangi
Perempuan (IPP) melakukan riset eksploratoris (exploratory research)
terkait HAM LGBTIQ dalam tata kelola internet di Indonesia. Riset ini
adalah sebuah upaya menantang dan membangun gerakan sosial melalui
proses advokasi dalam melawan cyber-homophobia serta keputusan
pemblokiran situs-situs LGBTIQ sepihak di Indonesia. Gerakan yang
diinisiasi oleh IPP ini menjadi bagian dari sebuah gerakan sosial yang ingin
diperkenalkan dengan istilah queering tata kelola internet.
Dalam upaya ‘queering’, riset eksploratoris perlu dan penting dilakukan
untuk meneliti masalah yang belum jelas situasi dan keberadaannya.
Hal ini dilakukan ketika untuk mengetahui lebih lanjut saat membuat
perbedaan-perbedaan konseptual atau mengungkapkan fakta-fakta
sebuah hubungan eksploratoris.
1
IPP menjalankan penelitian ini bekerja
sama dengan EROTICS (Exploratory Research on Internet and Sexuality )
atau (Riset Eksploratoris Internet dan Seksualitas) global.
2
EROTICS telah
dilakukan di beberapa negara seperti Brazil, Lebanon, India, Amerika
Serikat dan Afrika Selatan. Jaringan EROTICS global ini dikoordinasi oleh
Association for Progressive Communication (APC)
3
sebuah organisasi
1 Shields, Patricia and Rangarjan, Nandhini. 2013. A Playbook for Research Methods:
Integrating Conceptual Frameworks and Project Management. Stillwater, OK: New
Forums Press.
2 EROTICS: Sex, rights and the internet. http://www.genderit.org/resources/erotics-sex-
rights-and-internet-research-study
3 Association for Progressive Communication. https://www.apc.org/en/about

8. viQueering Tata Kelola Internet di Indonesia
internasional yang bergerak di bidang penelitian, advokasi kebijakan
serta kampanye hak internet sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Mempertimbangkan referensi data yang telah dipelajari sebelumnya,
sejauh ini belum ada data penelitian yang dapat menjadi salah satu bahan
untuk pengembangan wacana HAM LGBTIQ pada tata kelola internet
di Indonesia. Untuk itulah, riset eksploratoris yang dilakukan kolaborasi
antara IPP dengan EROTICS menjadi penting dilakukan.
C. SUARA DARI INFORMAN: Bagian Gerakan Melawan Diskriminasi dan
Kekerasan.
Riset eksploratoris ini mempunyai tiga tujuan utama dalam rangka
memenuhi dan melindungi Hak Asasi Individu maupun kelompok LGBTIQ
di medium internet. Dalam upaya queering, hasil riset ini bertujuan untuk (1)
menjelaskan peran internet dalam memajukan HAM LGBTIQ dan aktivisme
di ruang daring gerakan LGBTIQ di Indonesia. (2) Mengungkapkan
advokasi organisasi-organisasi LGBTIQ dalam mengintegrasikan HAM
LGBTIQ pada tata kelola internet. (3) Mengungkapkan tantangan gerakan
HAM LGBTIQ di Indonesia baik pada ruang luring (offline) maupun daring ,
sehingga hubungan antara kedua ruang tersebut terpetakan.
Dengan menggunakan analisa feminisme, perlu digarisbawahi bahwa
dalam riset eksploratoris ini tidak ditujukan untuk menemukan jawaban
atau keputusan final. Subjek penelitian adalah bagian dari kolaborasi
upaya advokasi dalam rangka membangun hipotesa tentang apa yang
sedang terjadi terhadap suatu situasi, secara khusus kasus diskriminasi,
kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh individu maupun kelompok
LGBTIQ di ruang internet.
Hipotesa yang ditarik dari data riset eksploratoris ini menjadi
pernyataan yang menggambarkan dua atau lebih variabel-variabel saling
terhubung satu sama lainnya. Agar hasil riset ini memihak terhadap upaya
perlindungan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya
untuk kelompok yang dipinggirkan, riset kualitatif eksploratoris
mensyaratkan bagi peneliti membangun hubungan baik (rapport ) dengan
informan. Membangun kepercayaan dimulai melalui komunikasi dalam

9. vii
portal daring, tanya jawab dan korespondensi menggunakan media
daring, kemudian dilanjutkan dengan wawancara secara langsung serta
membangun ruang-ruang diskusi yang cair dalam kelompok diskusi
terfokus. Kelompok diskusi terfokus yang terlibat dalam riset merupakan
penggiat atau aktivis dari berbagai organisasi masyarakat sipil seperti Satu
Dunia, ICT Watch, Institute for Criminal and Justice Reform (ICJR), Komisi
Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan),
HIVOS South East Asia region, Divisi Riset London School Public Relations
Jakarta dan individu-individu penggiat TIK. FGD ini bertujuan untuk
mengklarifikasi dan mengkonsultasikan rancangan hasil penelitian.
Metode-metode tersebut dipilih agar dalam proses riset eksploratoris
ini, dapat tergali data terkait makna, nilai, dan pengalaman dari informan .
Pendekatan kualitatif eksploratoris, dengan menggunakan analisa
feminisme dan kerangka instrumen Hak Aasasi Manusia, diperlukan guna
menghimpun berbagai informasi mengenai pemajuan dan pengabaian
HAM LGBTIQ di dunia daring yang terkait dengan praktik dan kebijakan
di dunia luring.
D. URGENSI EROTICS INDONESIA: Apa Pentingnya Riset Eksploratoris?
Metode yang dilakukan dalam upaya queering Hak Asasi Manusia
individu dan kelompok LGBTIQ terkait tata kelola internet, pertama kali
dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui survei EROTICS global
yang diluncurkan pada tanggal 8 Maret 2013 oleh APC. Hal ini bertujuan
untuk mengungkap tantangan yang dihadapi oleh aktivis hak-hak seksual
dalam menggunakan internet di tingkat global. Disebarkan ke beberapa
negara penelitian EROTICS yaitu India, Lebanon, Afrika Selatan, Brazil,
Amerika Serikat termasuk Indonesia.
Survei internasional yang dilakukan secara global ini sangat menarik,
untuk melihat variasi konteks baik bentuk – bentuk kekerasan sebagai
tantangan nyata bagi individu maupun kelompok LGBTIQ maupun
upaya advokasi yang telah dilakukan, sebagai bagian dari perjuangan
pemenuhan Hak Asasi Manusia.
Sebagai pemicu awal, ditentukan responden survei EROTICS Indonesia

10. viiiQueering Tata Kelola Internet di Indonesia
yaitu beberapa aktivis hak seksual seperti aktivis HAM LGBTIQ, aktivis
perempuan positif HIV/AIDS, aktivis feminis pesantren, aktivis anti
perdagangan manusia, aktivis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan (Komnas Perempuan), akademisi isu gender dan seksualitas
serta pegiat hak-hak seksual lainnya. Data primer dari survei EROTICS
Indonesia menjadi pedoman untuk mengelaborasi lebih jauh melalui
metode wawancara mendalam. Hal ini penting dilakukan untuk eksplorasi
secara mendalam data – data dari survei yang menjadi data primer.
Teknik pengumpulan data seperti ini tepat untuk penelitian, karena
dengan demikian peneliti lebih mengeksplorasi pengalaman dari
berbagai aktor. Sebelas orang aktivis yaitu 3 perempuan dan 8 laki-laki
berhasil diwawancara secara mendalam. Mereka adalah aktivis LGBTIQ,
pegiat hak internet dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), tata
kelola internet, aktivis hak asasi perempuan yang menggunakan TIK
untuk pergerakan dan menyuarakan perspektif gender dan teknologi,
akademisi gender dan seksualitas, serta representasi dari Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia. Kesenjangan gender dari
representatif responden yang kami wawancara memang memperlihatkan
masih sedikit sekali representatif aktivis perempuan atau transgender
yang aktif dalam pergerakan hak internet atau TIK. Mayoritas masih
didominasi representasi laki-laki. Tiga (2 laki-laki dan 1 perempuan) dari
11 informan wawancara mendalam juga merupakan responden survei
EROTICS Indonesia.
E. ‘QUEERING’: Bentuk Tuntutan Warga Negara dan Gerakan Sosial
Berbagai upaya afirmatif telah menyebutkan perlindungan dan
penghormatan menyeluruh terhadap setiap individu yang orientasi
seksual dan identitas gendernya beragam. Pada 17 Juni 2011 Dewan
HAM PBB mengadopsi resolusi berjudul “Hak asasi manusia, orientasi
seksual dan identitas gender”, yang menyatakan keprihatinan tentang
tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan terhadap individu
karena orientasi seksual dan jenis kelamin identitas mereka. Resolusi ini
menegaskan kembali Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia diratifikasi

11. ix
oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Resolusi itu meminta Komisaris
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk mempersiapkan studi
mendokumentasikan hukum dan praktek diskriminatif dan tindakan
kekerasan terhadap orang berdasarkan orientasi seksual dan jenis
kelamin identitas mereka. Studi
4
ini dipublikasikan pada Desember 2011
dan diajukan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2012
dan berisi daftar rekomendasi yang kuat untuk negara-negara anggota.
Laporan ini menegaskan bahwa Negara memiliki kewajiban di bawah
hukum internasional untuk melindungi hak asasi manusia semua orang,
termasuk mereka yang lesbian, gay, biseksual, transgender dan interseks.
Pada 5 Juli 2012, adalah tonggak sejarah penting bahwa Dewan Hak
Asasi Manusia PBB telah mengadopsi secara konsensus sebuah resolusi
yaitu Resolution: Promotion, Protection and Enjoyment of Human Rights
on Internet atau Resolusi: Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak
Asasi Manusia di Internet.
5
Hal ini mendapatkan dukungan penuh dari
lebih 70 negara anggota dan bukan anggota Dewan Hak Asasi Manusia
PBB termasuk Cina, Brazil, Nigeria, Ukraina, Tunisia, Amerika Serikat,
Inggris termasuk Indonesia. Pada dasarnya resolusi ini mengafirmasi
pengoperasiannya dalam paragraf 1 yaitu “hak asasi manusia yang dimiliki
individu di dunia luring harus juga dilindungi di ruang daring.” Unsur
dasar hak asasi manusia yang berhubungan dengan internet termasuk
privasi, kebebasan berekspresi, hak untuk menerima informasi, berbagai
hak melindungi budaya, bahasa dan keragaman minoritas dan hak atas
pendidikan (Kurbalija, 2012).
Queering tata kelola internet berangkat dari pengalaman dan
kesadaran bahwa internet adalah subjek/aktor yang memainkan peran
4 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.
pdf
5 UN Human Rights Council, Resolution: The promotion, protection and enjoyment
of human rights on the Internet, A/HRC/20/L.13, adopted on 5 July 2012. http://dac-
cess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G12/147/10/PDF/G1214710.pdf?OpenElement

12. xQueering Tata Kelola Internet di Indonesia
sebagai ruang politik dan publik dalam perubahan sosial. Kemudian
internet sebagai ruang politik dan publik dipengaruhi para pihak
multi pemangku kepentingan yang memiliki keragaman dan kecairan
keragaman identitas gender dan orientasi seksual sehingga mewarnai
konten dan kebijakan internet yang membutuhkan proses advokasi terus
menerus. Konsep ini dikembangkan oleh IPP sebagai upaya teorisasi
pengalaman dan hasil riset, serta bersifat terbuka untuk dilakukan
falsifikasi dan verifikasi. Pemajuan teori ini bermanfaat untuk strategi dan
advokasi melawan cyber-homophobia, antara lain pemblokiran situs-situs
LGBTIQ. Keberadaan internet telah dinikmati oleh gerakan LGBTIQ untuk
sedikitnya tiga kepentingan. Pertama, untuk media komunikasi yang
aman dan melakukan pengorganisasian diri. Kedua , media untuk edukasi
dan advokasi. Ketiga untuk memperluas ruang advokasi yang tidak
hanya memberikan perhatian pada isu HAM LGBTIQ tetapi juga pada
isu HAM yang lain, seperti lingkungan, perempuan dan warga lain yang
didiskriminasikan. Dari tiga kepentingan keberadaan internet, upaya
Queering tata kelola internet, sangat mendesak dilakukan.