RAPAT Bahan SUMSEL 27 Mei Bpk Herbowo.pptx

MEKANISME TEKNIS FASILITASI RKPD PALI 2023

1. FASILITASI RANPERKADA RKPD TAHUN 2023 Bagus Agung Herbowo , ST., MT Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Wilayah I Direktorat Perencanaan , Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri PALEMBANG, 27 MEI 2022

2. VISI Indonesia Maju yang berdaulat , mandiri , dan berkepribadian , berlandaskan gotong-royong Ir. H. Joko Widodo Presiden RI KH. Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI Prof. H. M. Tito Karnavian , Ph.D Menteri Dalam Negeri MISI Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sinergi pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan

3. Kementerian Dalam Negeri berperan mendorong pemerintah daerah m endukung fokus kerja pemerintah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. K/L  melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional Pembangunan Daerah  perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah ( bagian integral dari pembangunan nasional ) Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Implementasi Urusan Pemerintahan Pembangunan Daerah Pasal 258 UU 23/2014 Tujuan Pembangunan Daerah: Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat kesempatan kerja lapangan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik daya saing Daerah. Komitmen Kepala Daerah dan DPRD Ketersediaan dan Kesesuaian Kebijakan Daerah Kelembagaan Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah Kerjasama Daerah Keuangan Daerah Pembinaan Lain ASPEK LAIN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Pasal 258 UU 23/2014 TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH

5. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH-DESA SPPN Prov Kab /Kota Prioritas Nasional Prioritas Pemb . Daerah Prov Prioritas Pemb . Daerah Kab /Kota Program Strategis Nasional Program Strategis Daerah Prov Program Strategis Daerah Kab /Kota RPJMN RKP RPJMD RKPD RPJMD RKPD RPJMDes RKPDes Perencanaan Desa Prioritas Pemb . desa Program Kegiatan Pembangunan Desa

6. RKPD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi S umatera Selatan RKPD SUMATERA SELATAN 2023 “ Sumsel Maju Untuk Semua ” Poin penting Pencapaian Prioritas Pembangunan RKP 2023* “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan” SINKRONISASI TEMA PEMBANGUNAN PUSAT-DAERAH

7. Rancangan RKP Tahun 2023 Peraturan Menteri PPN No. 4 Tahun 2022

8. Pembangunan Wilayah Sumatera RKPD 2023 Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP sebagai berikut: Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh ; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara ; KI Bintan Aerospace, KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB Batam-Bintan- Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Riau ; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ; KI Tenayan yang berlokasi di Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao, karet, kelapa, kopi, lada, pala, serta perikanan budidaya . Pengembangan sektor unggulan perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, serta benih ikan air tawar, udang, ikan air payau dan ikan air laut yang akan diberikan kepada masyarakat; Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan ( WM Medan dan WM Palembang ), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematangsiantar, Gunungsitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjungpinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih, Pangkalpinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);

9. Pembangunan Wilayah Sumatera RKPD 2023 (lanjutan) Pembangunan Daerah Tertinggal , Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN Ranai, penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur, KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri ; serta 7 kabupaten daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5 kabupaten di tahun 2023 seperti pada Tabel 4.6; dan Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum) peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antardaerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

10. PROSES PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2023 Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD Fasilitasi Rankhir oleh MDN Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ranc Kerangka Ekonomi & keuda Perumusan P ermasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) /program strategis nasional SE Penyusunan Renja-PD Penyusunan Rancangan Renja PD Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah E valuasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif P ENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PerGub ttg RKPD 1 2 3 6 Review R PJMD Rancangan Akhir RKPD 5 4

11. FASILITASI RANKHIR RKPD ( Pasal 102 PMDN 86/2017) Gubernur menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi ; Bupati / Wali kota menyampaikan rancangan Perkada tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi untuk difasilitasi ; Fasilitasi , dilakukan paling lama 15 (lima belas ) hari sejak dokumen diterima secara lengkap ; Fasilitasi berpedoman pada Peraturan Menteri mengenai pembentukan produk hukum Daerah; Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan perkada tentang RKPD provinsi ; Hasil fasilitasi disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala BAPPEDA provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten / kota .

12. Ranpermendagri ttg pedum rkpd tahun 2023 Rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi , RKP , program strategis nasional , dan pedoman penyusunan RKPD . ( Pasal 75 PMDN 86/2017) surat permohonan fasilitasi dari gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati / wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui kepala Bappeda provinsi ; rancangan akhir RKPD ; berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD ; hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan ; gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD ; hasil reviu aparat pengawasan internal Pemerintah Daerah; dan daftar isian fasilitasi RKPD Tahun 2023. Syarat Fasilitasi a. rancangan kerangka ekonomi daerah ; b. prioritas pembangunan daerah ; c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun ; dan d. kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah . Muatan Pokok RKPD provinsi berpedoman pada RKP Tahun 2023 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; Dalam hal RKP sebagaimana dimaksud belum ditetapkan , penyusunan RKPD tahun 2023 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2023; Ketentuan mengenai arah kebijakan pembangunan nasional merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Menteri. Sinkronisasi thd RKP Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2022, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2022 ; Gubernur menyampaikan peraturan gubernur mengenai RKPD provinsi Tahun 2023 kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lama 7 ( tujuh ) hari kerja terhitung sejak peraturan gubernur ditetapkan Penetapan RKPD

13. Penyesuaian nomenklatur program/keg/sub keg dalam ranpermendagri ttg pedum rkpd tahun 2023 Penjabaran dari RPJMD meliputi tujuan , sasaran , strategi, arah kebijakan , kinerja , dan program yang dituangkan dalam RKPD. Selain penjabaran tersebut , RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan nomenklatur program, kegiatan , dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hasil verifikasi , validasi , dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi , kodefikasi , dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah . Dalam hal nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan , dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi , kodefikasi , dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah , Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan , dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Hasil penyesuaian nomenklatur program pada RPJMD dan program, kegiatan , dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah dituangkan dalam kertas kerja Perangkat Daerah . Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan , dan subkegiatan harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dasar penyesuaian : Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Lanjutan …

14. POIN PENTING dalam ranpermendagri ttg pedum rkpd tahun 2023 Dalam hal RKP belum ditetapkan sampai dengan Bulan Juni tahun 2022, gubernur dapat menetapkan rancangan Perkada tentang RKPD provinsi paling lambat 30 Juni tahun 2022 . Penetapan rancangan Perkada tentang RKPD kabupaten/kota dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD provinsi ditetapkan dan/atau paling lama minggu pertama bulan Juli tahun 2022. Bagi provinsi yang masa jabatan gubernur berakhir pada tahun 2022 , penyusunan RKPD Provinsi Tahun 2023 mengacu kepada RPD provinsi tahun 2023-2026 . Bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada tahun 2022 , penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2023 mengacu kepada RPD kabupaten/kota tahun 2023-2026 , serta berpedoman RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2023-2026. Pemerintah Daerah pada tahun 2023 memulai penyusunan rancangan awal RPJPD tahun 2025-2045, karena pada tahun 2024 Pemerintah Daerah melaksanakan Musrenbang RPJPD sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 Pasal 11 ayat (4), Musrenbang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode yang sedang berjalan. RPJPD yang sudah disusun pada tahun 2023, dapat menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah yang akan mengikuti pilkada serentak pada tahun 2024 serta penyusunan RPJMD Teknokratik 2025-2030.

15. PENGGUNAAN SIPD DALAM FASILITASI RANPERKADA RKPD (Prov) TAHUN 2023 Pelaksanaan Fasilitasi Ranperkada RKPD Tahun 2023 menggunakan data inputan Rancangan Akhir/ termutakhir dalam SIPD, yang sudah disajikan secara otomatis dalam berbagai form isian fasilitasi .

16. FORM ISIAN FASILITASI

17. Form isian fasilitasi

18. FORM ISIAN FASILITASI

19. FORM ISIAN FASILITASI

20. CATATAN PENTING Permendagri ttg Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023, saat ini sedang dalam proses pembahasan tingkat akhir untuk mendapatkan persetujuan Presiden (Setkab) ; Perlu dipastikan penginputan data dan informasi oleh Pemerintah Daerah sudah sampai dengan pada tahapan Perumusan Rancangan Akhir; Pemerintah perlu melengkapi persyaratan yang digambarkan melalui tabel berikut , dibawah ini : No Persyaratan Fasilitasi Status 1. Surat Permohonan Fasilitasi kepada MDN melalui Dirjen Bina Bangda 2. Rancangan akhir RKPD 3. Berita Acara Musrenbang RKPD 4. Hasil Dalev Perumusan Kebijakan 5. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD 6. Hasil reviu APIP 7. Daftar isian fasilitasi (Form isian Fasilitasi )

21. Terimakasih