Rencana Rinci Tata Ruang Wilaydsadasdsadah.pptx

fdfdfds

1. KONSEP RENCANA RINCI TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN Di Susun Oleh : Kelompok 5 Armita Amelia (G2F125001) Nurslamet Budiarto (G2F124021) Asmin (G2F124015 Hasri (G2F125007) Muh. Ian Sugiart (G2F125009)

2. Rencana tata ruang adalah dokumen perencanaan yang memuat arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang suatu wilayah untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang teratur, serasi, dan berkelanjutan. Rencana ini berfungsi sebagai panduan untuk penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pemanfaatan ruang, hingga penentuan lokasi investasi dan penataan kawasan strategis PERENCANAAN TATA RUANG

3. Perencanaan tata ruang pulau kepulauan adalah proses penentuan struktur ruang dan pola ruang untuk wilayah kepulauan, yang bertujuan menyusun dan menetapkan Rencana Tata Ruang (RTR) dalam rangka pengelolaan wilayah yang berkelanjutan. Proses ini mencakup penyusunan rencana umum dan rinci tata ruang, peninjauan, serta penetapannya, yang berfungsi sebagai pedoman untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang pulau dan wilayah sekitarnya. Perencanaan Tata Ruang Pulau / Kepulauan

4. Mengapa Rencana Rinci Tata Ruang Pulau/ Kepulauan Penting ? Wilayah pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang unik yang membedakannya dari daratan utama. Ini termasuk keterbatasan lahan yang tersedia, kerentanan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan permukaan air laut, serta ekosistem yang rapuh dan kaya keanekaragaman hayati . Oleh karena itu , pengelolaan ruang di wilayah ini membutuhkan pendekatan yang sangat spesifik dan terintegrasi . Tata ruang yang disusun dengan cermat dan tepat akan menjamin keberlanjutan lingkungan , sosial , dan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut .

5. Pengelolaan Wilayah Berkelanjutan Memastikan pemanfaatan ruang yang seimbang antara kegiatan manusia, lingkungan, dan kebudayaan pulau tersebut.  2. Pedoman Pembangunan Memberikan arah dan panduan dalam penyusunan rencana pembangunan yang terintegrasi antarwilayah dan antar sektor.  3. Perwujudan Keterpaduan Menjaga keseimbangan perkembangan antara pulau-pulau dan wilayah administratif di sekitarnya.  4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Menentukan lokasi dan fungsi ruang yang sesuai untuk investasi dan kegiatan lain demi kemajuan daerah TUJUAN PERENCANAAN TATA RUANG PULAU KEPULAUAN

6. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Penyusunan Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan di Indonesia berlandaskan pada sejumlah regulasi utama yang menjadi pedoman. Pemahaman terhadap kerangka hukum ini sangat krusial untuk memastikan legalitas dan keberterimaan rencana yang disusun. Tentang Penataan Ruang, yang kemudian direvisi oleh UU No. 11 Tahun 2020 (Cipta Kerja ). Regulasi ini menjadi payung hukum utama yang mengatur seluruh aspek penataan ruang di Indonesia, termasuk wilayah pulau dan kepulauan . Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 Mengatur secara lebih rinci mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, memberikan panduan operasional dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 10 Tahun 2021 Merupakan pedoman spesifik untuk Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan. Regulasi ini memberikan petunjuk teknis yang sangat dibutuhkan dalam praktik penyusunan rencana.

7. Komponen Utama Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan Penetapan Kawasan Lindung Meliputi hutan lindung, kawasan konservasi pesisir dan laut, daerah sempadan pantai, serta wilayah dengan nilai ekologis tinggi yang harus dijaga dari aktivitas pembangunan. Kawasan Budidaya Area yang dialokasikan untuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri yang mendukung kesejahteraan masyarakat pulau. Kawasan Permkiman & Infrastruktur Perencanaan lokasi permukiman penduduk, serta jaringan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, listrik, dan air bersih. Zona Strategis Nasional Area yang memiliki nilai strategis tinggi bagi kepentingan nasional, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, maupun pertahanan keamanan, serta koridor pengembangan.

8. A C B D Keterpaduan Ruang : Integrasi Darat, Laut, dan Udara : Rencana tata ruang harus mengintegrasikan pemanfaatan ruang di daratan, lautan, serta ruang di dalam bumi secara terpadu.  Keterpaduan Antarwilayah : Penting untuk menganalisis dan merencanakan keterkaitan antarwilayah pulau/kepulauan serta antarwilayah provinsi.  PRINSI P RENCANA TATA RUANG PULAU / KEPULAUAN 2. Pemanfaatan dan Kelestarian Lingkungan : Pemanfaatan Lahan yang Efisien : Menggunakan lahan sesuai dengan karakteristik dan potensinya untuk menghindari pemborosan dan kerusakan.  Pengembangan Berkelanjutan : Menjamin kelestarian dan daya dukung serta daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang.  Keseimbangan Alam : Prinsip utama adalah keseimbangan alam dan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam secara proporsional. 

9. A C B D PRINSI P RENCANA TATA RUANG PULAU / KEPULAUAN 3. Karakteristik Wilayah Kepulauan: Memperhatikan Karakteristik Geografis : Model pengaturan tata ruang wilayah laut pada wilayah kepulauan harus didasarkan pada aspek geografis uniknya.  Pertahanan dan Keamanan Pulau-Pulau Kecil : Mempertahankan eksistensi pulau-pulau kecil terluar sebagai titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.   4. Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat : Partisipasi Masyarakat : Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang.  Kesejahteraan Masyarakat : Memastikan bahwa rencana tata ruang mendukung kesejahteraan masyarakat lokal dan mempercepat pengembangan di wilayah perbatasan dan pusat-pusat ekonomi.  5. Pendekatan Terpadu ( Integrated Coastal Management - ICM) : Pengelolaan Terpadu : Menerapkan prinsip Integrated Coastal Management untuk mengelola wilayah laut dan pesisir secara terpadu dari berbagai aspek (sosial budaya, ekonomi, lingkungan, dan lainnya).  Integrasi Dokumen Tata Ruang : Mengintegrasikan dokumen tata ruang seperti Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).   

10. 4 Tahapan Penyusunan Tata ruang Pulau 1. Pengumpulan Data 2. Analisis Kondisi 3. Penyusunan Konsep 4. Konsultasi Publik & Revisi TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PULAU / KEPULAUAN

11. Pengumpulan Data Meliputi data geospasial (peta dasar, citra satelit) dan tematik (data kependudukan, ekonomi, lingkungan) untuk mendapatkan gambaran komprehensif kondisi eksisting. Analisis Kondisi Analisis mendalam terhadap kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan pulau. Ini mencakup identifikasi potensi, masalah, serta kendala yang ada. Penyusunan Konsep Pengembangan konsep struktur ruang dan pola ruang yang sesuai dengan karakteristik unik pulau, mempertimbangkan keberlanjutan dan kebutuhan pembangunan. Konsultasi Publik & Revisi Melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan, kritik, dan saran. Dokumen kemudian direvisi berdasarkan hasil konsultasi.

12. Perencanaan : Mengatur wilayah perencanaan dan ruang lingkup zonasi. Tujuan, Kebijakan, & Strategi : Menetapkan tujuan, kebijakan, dan strategi rencana zonasi. Alokasi & Pemanfaatan Ruang : Mengatur rencana alokasi dan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Peraturan : Memuat peraturan pemanfaatan ruang, termasuk izin, insentif, dan disinsentif. Pengawasan : Menjelaskan ketentuan pengawasan dan pengendalian. Mitigasi Bencana : Mengatur penanganan mitigasi bencana. Masyarakat : Mencakup hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Ketentuan Lain : Memuat ketentuan penyidikan dan pidana. PERDA Prov . SULTRA No. 9 Tahun 2018 (RZWP3K) Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang RZWP3K. Perda ini mengatur segala hal terkait pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sulawesi Tenggara secara berkelanjutan, mulai dari tujuan, kebijakan, alokasi ruang, hingga ketentuan pidana dan peran serta masyarakat. Pokok-Pokok Pengaturan dalam Perda RZWP3K : 

13. STUDI KASUS Studi kasus perencanaan tata ruang kepulauan di Sulawesi Tenggara sering kali berfokus pada tantangan konektivitas pulau dan pengelolaan kawasan metropolitan kepulauan, seperti yang terjadi pada Kota baubau yang memiliki banyak pulau dan populasi besar, sehingga memerlukan model tata kelola khusus untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Studi juga menyoroti kebutuhan untuk menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan sosial melalui implementasi kebijakan yang tepat, termasuk sosialisasi rutin terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Tantangan Umum dalam Perencanaan Tata Ruang Kepulauan di Sulawesi Tenggara : 1. Konektivitas Pulau : wilayah kepulauan menghadapi tantangan besar dalam membangun dan mempertahankan konektivitas antar pulau, yang krusial untuk distribusi penduduk, ekonomi, dan layan 2. Pembangunan Metropolitan Kepulauan : Seperti di Kota Baubau, perencanaan harus mempertimbangkan karakteristik kawasan metropolitan yang terdiri dari banyak pulau dan populasi yang signifikan, membutuhkan model tata kelola yang spesifik 3. Pertimbangan Pembangunan : Diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, aspek sosial (termasuk pelestarian budaya), dan perlindungan lingkungan, di mana aspek lingkungan sering kali memerlukan perhatian khusus agar tujuan pembangunan berkelanjutan tercapa

14. TANTANGAN DAN PELUANG DALAM TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN Tantangan yang Harus Dihadapi Keterbatasan Lahan: Ruang yang terbatas menuntut perencanaan yang sangat efisien dan penggunaan lahan yang multifungsi . Perubahan Iklim: Ancaman kenaikan permukaan air laut, abrasi, dan kejadian ekstrem memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang kuat. Kebutuhan Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seringkali terkendala oleh kondisi geografis dan biaya tinggi. Aksesibilitas dan Konektivitas: Memastikan akses yang merata ke layanan dan konektivitas antar pulau menjadi isu penting. Peluang untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Potensi keindahan alam yang unik dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata ramah lingkungan yang memberikan manfaat ekonomi. Konservasi Sumber Daya Alam: Wilayah pulau seringkali kaya akan keanekaragaman hayati, menawarkan peluang besar untuk program konservasi. Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Melibatkan komunitas dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dapat meningkatkan kesejahteraan dan rasa memiliki. Ekonomi Biru: Pemanfaatan sumber daya laut secara bijak dan berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi. Pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor dan partisipasi masyarakat adalah kunci untuk mengubah tantangan menjadi peluang.

15. REFERENSI UTAMA UNTUK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PULAU/KEPULAUAN Dalam menyusun rencana tata ruang yang komprehensif dan akuntabel, dibutuhkan sumber referensi yang kuat dan terpercaya. Peraturan Menteri ATR/BPN No. 10 Tahun 2021: Pedoman teknis yang sangat penting untuk Penyusunan, Peninjauan Kembali, dan Revisi RTR Pulau/Kepulauan. Dokumen ini merinci langkah-langkah, metodologi, dan aspek-aspek yang harus diperhatikan. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021: Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang lebih luas mengenai Penyelenggaraan Penataan Ruang, termasuk prinsip-prinsip dasar, hak, dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Dokumen Teknis dan Studi Kasus: Mengkaji dokumen teknis perencanaan tata ruang dari pulau/kepulauan lain, baik di Indonesia maupun internasional, dapat memberikan wawasan berharga. Contohnya adalah master plan pengembangan pulau-pulau kecil atau rencana pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Literatur Ilmiah dan Jurnal: Publikasi ilmiah tentang ekologi pulau, dampak perubahan iklim pada wilayah pesisir, dan model pembangunan berkelanjutan juga merupakan referensi penting untuk mendukung analisis dan formulasi kebijakan.

16. Terima Kasih