rev6_Evaluasi dan Persiapan Mutarlih Pilkada.pptx

Pemutahiran data pemilih

1. Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Tahun 2024

2. Dasar Hukum UU No.23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan UU No.8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas UU No.27 Tahun 2022 Pelindungan Data Pribadi Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 UU No.6 Th.2020 jo UU No.1 Th.2015 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota PKPU No.5 Tahun 2021 Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum PKPU No.2 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 2

3. Tahapan Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Tahun 2024 Penyusunan Bahan Pemutakhiran Daftar Pemilih Penyediaan data kependudukan Sinkronisasi data Pemutakhiran Data Pemilih Coklit oleh Pantarlih Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Penyusunan bahan DPS Rekapitulasi dan Penetapan DPS Pengumuman DPS Masukan dan Tanggapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Penyusunan bahan DPSHP Rekapitulasi DPSHP Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyusunan bahan DPT Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pengumuman DPT Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) 1 2 3 4 5 6 3

4. Jadwal Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1 Penerimaan DP4 Rabu, 24 April 2024 Jumat, 31 Mei 2024 2 Penyusunan Daftar Pemilih Jumat, 31 Mei 2024 Rabu, 24 Juli 2024 3 Penyusunan DPS Kamis, 25 Juli 2024 Minggu, 11 Agustus 2024 4 Penyusunan DPSHP Minggu, 18 Agustus 2024 Minggu, 13 September 2024 5 Rekapitulasi dan Penetapan DPT Sabtu, 14 September 2024 Sabtu, 21 September 2024 6 Pengumuman DPT Minggu, 22 September 2024 Rabu, 27 November 2024 4

5. NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL AWAL AKHIR 1 Penerimaan DP4 Rabu, 24 April 2024 Jum'at, 31 Mei 2024 2 Sinkronisasi oleh KPU Rabu, 24 April 2024 Kamis, 23 Mei 2024 3 Pemetaan oleh KPU Kab/kota Kamis, 23 Mei 2024 Kamis, 13 Juni 2024 4 Penggandaan Daftar Pemilih dan Pendistribusian alat kelengkapan kerja coklit Kamis, 13 Juni 2024 Jum'at, 14 Juni 2024 5 Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Senin, 24 Juni 2024 Rabu, 24 Juli 2024 6 Rekapitulasi hasil coklit Kamis, 25 Juli 2024 Rabu, 31 Juli 2024 7 Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS Kamis, 1 Agustus 2024 Sabtu, 3 Agustus 2024 8 Pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPK Senin, 5 Agustus 2024 Rabu, 7 Agustus 2024 9 Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan DPS oleh KPU Kab/Kota Jumat, 9 Agustus 2024 Minggu, 11 Agustus 2024 10 Pleno Rekapitulasi DPS oleh KPU Provinsi Kamis, 15 Agustus 2024 Sabtu, 17 Agustus 2024 11 Pengumuman DPS dan masukan/tanggapan masyarakat Minggu, 18 Agustus 2024 Selasa, 27 Agustus 2024 12 Analisa data ganda/invalid dan sinkronisasi hasil ke PPK/PPS Minggu, 18 Agustus 2024 Rabu, 4 September 2024 13 Perbaikan dan olah data oleh PPS Rabu, 28 Agustus 2024 Minggu, 1 September 2024 14 Persiapan rekapitulasi DPSHP PPS dan PPK Minggu, 1 September 2024 Rabu, 4 September 2024 15 Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPS Kamis, 5 September 2024 Sabtu, 7 September 2024 16 Pleno Rekapitulasi DPSHP oleh PPK Senin, 9 September 2024 Rabu, 11 September 2024 17 Pleno Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota Sabtu, 14 September 2024 Sabtu, 21 September 2024 18 Pleno Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi Minggu, 22 September 2024 Senin, 23 September 2024 19 Pengumuman DPT Minggu, 22 September 2024 Jum'at, 27 September 2024 20 Pelayanan Pindah memilih Selasa, 17 September 2024 Rabu, 20 November 2024 5

6. DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan ) DP4 Nasional 207.110.768 DP4 Kab . Brebes 1.524.967 DP4 Jawa Tengah 28.905.130

7. 1 Pemilih Syarat WNI terdaftar sebagai Pemilih: 1. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin dibuktikan dengan kepemilikan KTP- el; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; terhadap Pemilih yang belum mempunyai KTP-el dapat menggunakan Kartu Keluarga, Biodata Penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital; dan 4. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pendataan pemilih dilakukan dengan prinsip de jure berdasarkan KTP- el. Dalam hal pemilih yang telah memenuhi syarat namun belum memiliki KTP- el, pendataan dapat dilakukan berdasarkan dokumen kependudukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 7

8. 2 Penyediaan Data Kependudukan DP4 paling sedikit memuat informasi: nomor urut; NIK; nomor KK; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; RT; RW; ragam disabilitas; dan status perekaman KTP- el. KPU menerima DP4 dari Pemerintah paling lambat 6 bulan sebelum hari pemungutan suara . DP4 yang diserahkan dilengkapi dengan rekap per desa/kelurahan. 8

9. Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Pemilih 3 DP4 DPT Pemilu terakhir Sumber data lain dari instansi/lembaga Sinkronisasi Data Hasil Sinkronisasi Pemetaan TPS Bahan Pemutakhiran Data Pemilih (Model A- Daftar Pemilih) KPU melakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu terakhir dan/atau sumber data lain. KPU menyampaikan hasil sinkronisasi kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi melalui portal Sidalih. KPU Kabupaten/Kota menyusun formulir Model A- Daftar Pemilih berdasarkan data hasil sinkronisasi dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 orang , dengan memperhatikan: tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain. kemudahan Pemilih ke TPS. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda. aspek geografis setempat. 9

10. Daftar Pemilih di Lokasi Khusus memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara kondisi tertentu dan dengan akan menggunakan hak pilihnya di lokasi khusus dalam kriteria tertentu. Terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP- el. Pemilih terkonsentrasi di suatu tempat Jumlah Pemilih paling sedikit 1 (satu) TPS Rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan Relokasi bencana Daerah konflik Lokasi lain dengan kriteria: 1 2 3 4 Kriteria lokasi khusus: Terdapat Penanggung Jawab di Lokasi Khusus 10

11. DOB dan Wilayah Pemekaran UU No. 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Selatan UU No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Tengah UU No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Pegunungan UU No. 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Papua Barat Daya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 Pemilih yang masih memiliki dokumen kependudukan wilayah induk dan belum melakukan pemutakhiran secara administratif, didata sebagai pemilih pada wilayah sesuai dengan kedudukannya berdasarkan peraturan perundang- undangan administrasi wilayah. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemutakhiran dokumen kependudukan. Pendataan Pemilih 1 2 1 10

12. 4 Pemutakhiran Data Pemilih A- Daftar Pemilih PANTARLIH COKLIT 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang. paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang. mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A- Daftar Pemilih dengan KTP- el atau dokumen kependudukan lain. mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan. mencoret data Pemilih yang tidak memenuhi syarat. 1 13

13. 4 Pemutakhiran Data Pemilih PPS memeriksa kelengkapan dokumen. memeriksa kesesuaian pengisian. mencocokkan jumlah antara hasil Coklit Pantarlih dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A- Laporan Hasil Coklit. menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit. Pantarlih mencatat kegiatan coklit dalam Buku Kerja Pantarlih dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A- Laporan Hasil Coklit Hasil Coklit disampaikan ke PPS Buku Kerja Pantarlih A- Laporan Hasil Coklit A- Daftar Pemilih A- Daftar Pemilih Potensial 1 14

14. 1

15. Ukuran Stiker Panjang : 13 cm Lebar : 10 cm Formulir A- Tanda Bukti Coklit 2 rangkap (1 rangkap diberikan ke Pemilih, 1 rangkap disimpan oleh Pantarlih) 1

16. 5 Daftar Pemilih Sementara PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dalam bentuk salinan digital kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK. PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A- Rekap PPS. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dilakukan dalam rapat pleno terbuka. Peserta rapat pleno terbuka dapat terdiri dari: Pantarlih; Panwaslu Desa/Kelurahan; Tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain; dan/atau perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain 4. Peserta rapat pleno terbuka dapat memberikan masukan dan tanggapan disertai dengan bukti dokumen autentik. 5. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPS. Penyusunan DPS Rekapitulasi DPS 1 17

17. 5 Daftar Pemilih Sementara Rekapitulasi DPS Tingkat Desa/Kelurahan PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih Rekapitulasi DPS Tingkat Kecamatan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan formulir Model A- Rekap PPK Perubahan Pemilih dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap KabKo Perubahan Pemilih. KPU Kabupaten/Kota menyusun DPS berdasarkan formulir Model A- Daftar Perubahan Pemilih dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap KabKo. Rekapitulasi dan Penetapan DPS Tingkat Kabupaten/Kota Rekapitulasi DPS Tingkat Provinsi Pengumuman DPS oleh PPS selama 10 Hari Masukan dan Tanggapan Masyarakat 1 18

18. 1

19. 1

20. 2

21. 6 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan PPS memperbaiki DPS paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan. Perbaikan terhadap DPS dilakukan berdasarkan: masukan dan tanggapan; analisa kegandaan dan data invalid. Setelah menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang diumumkan, PPS memperbaiki DPS paling lama 5 hari sejak berakhirnya penyampaian masukan dan tanggapan dan melakukan rekapitulasi DPSHP. Rekapitulasi DPSHP juga dilakukan pada tingkat kecamatan oleh PPK. Tahapan ini ditambahkan dalam tahapan penyusunan daftar Pemilih Pilkada agar terdapat kesinambungan dengan praktik Pemilu. PPS melakukan rekapitulasi DPSHP dan menuangkan ke dalam formulir Model A- Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A- Rekap PPS. Rekapitulasi DPSHP dilakukan dalam rapat pleno terbuka. 21

22. 7 Daftar Pemilih Tetap Rekapitulasi DPSHP tingkat Desa/Kelurahan Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan Rekapitulasi dan Penetapan DPT Tingkat Kabupaten/Kota Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Pengumuman DPT oleh PPS KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT 2 22

23. 8 Daftar Pemilih Pindahan DPT dapat dilengkapi dengan DPTb. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain. Pengaturan terkait pemilih pindahan pada penyelenggaraan Pilkada diselaraskan dengan pengaturan pada Pemilu. Daftar Pemilih Pindahan selanjutnya disebut DPTb . 2 24

24. 8 Daftar Pemilih Pindahan Keadaan tertentu pindah memilih meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara; menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi; penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi; menjalani rehabilitasi narkoba; e. lembaga menjalani menjadi tahanan di rumah tahanan atau pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang hukuman penjara atau kurungan; tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi; pindah domisili; tertimpa bencana alam; bekerja di luar domisilinya; dan/atau keadaan tertentu diluar dari ketentuan diatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 1. Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK atau tempat asal KPU Kabupaten/Kota atau tempat tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. 2. Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK atau KPU Kabupaten/Kota tempat paling sebelum asal atau tempat tujuan lambat 7 (tujuh) Hari hari pemungutan suara untuk kategori huruf a, huruf b, huruf e dan huruf h . 2 25

25. 9 Daftar Pemilih Tambahan DPT dan DPTb dapat dilengkapi dengan DPK. Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih. Pemilih DPK hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP- el atau Dokumen Kependudukan lain. Pemilih DPK pada hari pemungutan suara dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota. 5. Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia. Pengaturan terkait pemilih tambahan pada penyelenggaraan Pilkada diselaraskan dengan pengaturan pada Pemilu. Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya disebut DPK . 2 26

26. 10 Sistem Informasi Data Pemilih 1. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan aplikasi Sidalih dalam penyusunan Daftar Pemilih. 2. Sidalih digunakan untuk mendukung proses kerja Penyelenggara Pemilu dalam mengkoordinasi, memutakhirkan, menyusun, menetapkan, mendokumentasikan, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih. Dalam proses pemutakhiran data pemilih, KPU memanfaatkan Sistem Informasi Data Pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi lain di lingkungan KPU. 2 27

27. D I V I S I D A T A & I N F O R M A S I