SIMPAN PINJAM PASCA PERMENKOP 8 TAHUN 2023.pptx

Keuangan

1. MANAJEMEN USAHA SIMPAN PINJAM PASCA PERMENKOP 8 TAHUN 2023 OLEH MUHAMMAD AFDI MAKALI

2. Nama : Muhammad Afdi Makali Alamat : Bloro Rt. 15/04 Juwiran , Juwiring , Klaten No. Reg : KJK.026.000 66 .20 21 ITM . 045.00956.2019 HP/WA : 085725084848 E-mail : go.freedom1981 @gmail.com Pekerjaan : DPS KSPPS Manunggal Makmur DPS KSPPS Sarana Aneka Jasa DPS KSPPS BMT Buana Fasilitator Asesor Koperasi Komisaris PT, Bina Eduka Cendekia BIODATA SINGKAT

3. PERIJINAN SIMPAN PINJAM IJIN USAHA SIMPAN PINJAM L egalitas usaha Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam IJIN OPERASIONAL (KC, KCP, KKs) Kantor Cabang adalah kantor yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman Kantor Cabang Pembantu adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman Kantor Kas adalah kantor yang berfungsi mewakili Kantor Cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dana

4. PERSYARATAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM bukti setoran Modal Usaha Awal pada Koperasi berupa bukti penempatan modal pada rekening tabungan atas nama Koperasi pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS disertai dengan bukti setoran modal masing-masing anggota bukti setoran Modal Tetap USP/USPPS Koperasi berupa penempatan modal pada rekening tabungan pada bank umum untuk Koperasi yang memiliki USP Koperasi dan bank syariah untuk Koperasi yang memiliki USPPS Koperasi memiliki Rencana Kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia administrasi dan pembukuan pada KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi 1 2 3 4 surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 5 mempunyai peraturan tentang prinsip mengenali pengguna jasa 6 surat pernyataan mengenai informasi Penerima Manfaat ( Beneficial Owner ) di Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus 7

5. PERSYARATAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM Pengurus dan Pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup : tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan , tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir LANJUTAN 1 8 surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh Pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk: giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank; Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya; pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa: investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian Pinjaman kepada Koperasi lain melalui kerja sama antar-Koperasi; dan pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan Risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat, 9

6. PERSYARATAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM LANJUTAN 2 sertifikasi kompetensi di bidang keuangan Koperasi bagi Pengelola bukti kepemilikan dan/atau sewa kantor, papan nama Koperasi, dan sarana kerja surat bukti konfirmasi dan permohonan registrasi user pelaporan go anti money laundering (goAML) dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 10 11 12 KBLI 64141 = Koperasi primer yang hanya melaksanakan usaha simpan pinjam. KBLI 64142 = unit usaha Koperasi primer yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam KBLI 64145 = usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf ( maal ). KBLI 64146 = unit usaha Koperasi primer yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah, termasuk mengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf ( maal ). Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ( untuk usaha simpan pinjam oleh koperasi )

7. PROSEDUR UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (POIN 5) PENGURUS DAN PENGAWAS MENYAMPAIKAN PERMOHONAN PENGAJUAN DITERIMA TIDAK YA PENGUMPULAN PERSYARATAN VERIFIKASI PERSYARATAN PROSES UKK PENERBITAN SK LULUS UKK SYARAT LENGKAP TIDAK PESERTA UKK LULUS UJI YA

8. JUKLAK UKK NO 1 TH 2024 Daftar Riwayat hidup Fotokopi dokumen identitas diri , berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Surat pernyataan memenuhi aspek integritas , reputasi keuangan , kompetensi , kreativitas dan inovasi , dan tidak sedang menjalani proses Uji Kelayakan dan Kepatutan pada Koperasi primer lain, atau sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pengawas pada koperasi pimer lain ( khusus Koperasi yang memiliki kegiatan Usaha Simpan Pinjam ); Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat keterangan tidak pernah terlibat kasus keuangan yang memiliki hukum tetap dari pengadilan negri kelas 1B Surat keterangn tidak pernah menimpin dan menyebabkan perusahaan pailit dari pengadilan Negri kelas 1A 2 ( dua ) lembar pasfoto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm dengan latar belakang warna merah ; Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Republik Indonesia; PERSYARATAN PERSEORANGAN UKK PENGURUS DAN PENGAWAS

9. Surat Keterangan tidak memiliki kredit dan/ atau pembiayaan macet yang dibuktikan dengan keterangan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Fotokopi dokumen ijazah pendidikan formal terakhir yang dimiliki ; Surat Keterangan pengalaman bekerja ; Tulisan mengenai rencana calon Pengurus dan calon Pengawas Koperasi terhadap pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi ( materi paparan / presentasi ); Fotokopi dokumen pelatihan dan seminar yang pernah diikuti ; Fotokopi penghargaan yang relevan dengan Koperasi /Lembaga Keuangan yang pernah dicapai ( jika ada ). JUKLAK UKK NO 1 TH 2024 PERSYARATAN PERSEORANGAN UKK PENGURUS DAN PENGAWAS

10. Notulen Rapat Anggota Akta dan SK Pendirian dan/ atau Surat Keputusan Akta Perubahan Anggaran Dasar Laporan Keuangan Tahun Terakhir yang sudah dilakukan Audit Surat Keterangan pengalaman bekerja ; F otocopy NPWP Screen Shoot Web GoAml yang telah menggambarkan koperasi telah teregistrasi Hasil self asesmen pemeriksaan kesehatan JUKLAK UKK NO 1 TH 2024 PERSYARATAN PERSEORANGAN UKK PENGURUS DAN PENGAWAS

11. Persyaratan yang diserahkan Saat Pengambilan Cetak Surat Permohonan dari Aplikasi Eraterang Fotokopi KTP Legalisir Fotokopi SKCK Legalisir Fotokopi KK Fotocopy Ijazah Terakhir Surat Pernyataan Bermeterai Surat Kuasa jika mewakilkan bermaterai Pas Foto 4×6 Background Merah 2 Lembar ( SuKet A/B/C) atau Fotokopi NPWP ( SuKet D/E) Persyaratan Saat Pendaftaran e-Doc/Scan Berwarna KTP e-Doc/Scan Berwarna SKCK e-Doc/Scan Berwarna Foto 4×6 Background Merah ( SuKet A/B/C) BIAYA PEMBUATAN Rp. 10.000,- ( SuKet A) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana ( SuKet E) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit SYARAT PENERBITAN SUKET A DAN SUKET E https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/

12. LANGKAH AKSES SLIK SECARA ONLINE Kunjungi situs iDeb OJK:  Buka laman https://idebku.ojk.go.id/Public/HomePage.  Pendaftaran :   Lakukan pendaftaran dengan mengisi formulir yang tersedia di halaman pendaftaran , termasuk data diri , kewarganegaraan , dan NIK.  Verifikasi Identitas :   Unggah dokumen identitas yang diperlukan (KTP/ paspor ) dan dokumen pendukung lainnya .  Pembayaran :   Lakukan pembayaran biaya SLIK OJK jika ada .  Pencetakan Informasi :  Jika semua persyaratan sudah terpenuhi , OJK akan melakukan pencetakan informasi debitur .  Penerimaan Informasi :   Informasi debitur akan diberikan kepada pemohon , biasanya melalui email yang terdaftar .  PERSYARATAN YANG DIPERSIAPKAN : KTP DAN NPWP

13. LANGKAH PENDAFTARAN GoAml.PPATK.go.id Lakukan registrasi organisasi dan petugas pelapor melalui aplikasi GoAML PPATK. Jika pihak pelapor belum terdaftar di GRIPS, lakukan registrasi GoAML melalui menu " Registrasi Organisasi ". Isi data organisasi dengan lengkap , termasuk alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi . Isi data petugas administrator dengan lengkap , termasuk alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi . Unggah dokumen pendukung seperti surat penunjukan petugas administrator dan KTP. Setelah semua data terisi dan dokumen terunggah , submit data registrasi organisasi dan administrator. Pastikan semua indikator berwarna hijau setelah data berhasil disubmit . Petugas administrator wajib melakukan registrasi petugas pelapor dalam waktu 3 hari kerja sejak menerima ID organisasi dari PPATK. Pihak pelapor juga wajib melakukan registrasi petugas pelapor dalam kurun waktu 3 hari kerja setelah mendapatkan ID organisasi . Saat registrasi petugas pelapor , awali dengan memasukkan ID organisasi . Pastikan email yang didaftarkan berbeda dengan email petugas lainnya dan disarankan menggunakan mailing list untuk email organisasi . 

14. Syarat SKCK Fotokopi KTP:   Bawa fotokopi KTP dan tunjukkan KTP asli kepada petugas .  Fotokopi Kartu Keluarga (KK):   Bawa fotokopi KK Anda.  Fotokopi Akta Kelahiran /Surat Kenal Lahir:   Bawa fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir .  Pas Foto :   Siapkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar dengan latar belakang merah .  Pastikan pakaian Anda sopan dan berkerah , serta tampak muka dan kedua telinga ( jika berjilbab , pastikan tampak muka utuh ).  Rumus Sidik Jari :  Anda perlu membawa rumus sidik jari yang sudah jadi atau surat keterangan sidik jari dari kantor polisi .  Surat Pengantar :   Beberapa Polres mungkin memerlukan surat pengantar dari kelurahan / desa tempat tinggal Anda. 

15. SOM KOPERASI Standar Operasional Manajemen kelembagaan; Standar Operasional Manajemen usaha; Standar Operasional Manajemen keuangan; dan Standar Operasional Manajemen pengelolaan Aset, utang, dan modal

16. Standar Operasional Manajemen kelembagaan Organisasi dan manajemen KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi; Pengelolaan Aset KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi; pembagian dan penggunaan SHU KSP/KSPPS atau USP/USPPS Koperasi; penggabungan, peleburan, pembagian, pemisahan, penyehatan usaha, atau pengintegrasian kepada KSP/KSPPS; prosedur penutupan USP/USPPS Koperasi; dan prosedur pembubaran KSP/KSPPS.

17. Standar Operasional Manajemen usaha penghimpunan dan penyaluran dana; produk Pinjaman dan pembiayaan; Persyaratan calon penerima Pinjaman dan pembiayaan; pelayanan Pinjaman dan pembiayaan kepada unit lain; batasan maksimum Pinjaman dan pembiayaan; biaya administrasi Pinjaman dan pembiayaan; agunan; Pengembalian dan jangka waktu Pinjaman dan pembiayaan; analisis Pinjaman dan pembiayaan; pembinaan anggota; dan penanganan Pinjaman dan pembiayaan bermasalah.

18. Standar Operasional Manajemen K euangan keseimbangan arus dana; penggunaan kelebihan dana; penghimpunan dana dari luar; Pembagian SHU; pelaporan keuangan; dan pengukuran kinerja.

19. Standar Operasional Aset , utang, dan modal Pengadaan dan Penghapusan Aset Atas Nama, Pemanfaatan dan Penyusutan Aset Pengelolaan Hutang Pengelolaan Modal Sendiri

20. KETENTUAN SIMPAN PINJAM KOPERASI Bunga Maksimum Penghimpunan Dana 9% Per Tahun Bunga Maksimal Penyaluran Dana 24% Per Tahun Menurun Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Terkait Maksiml 10% Per Kreditur Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Tidak Terkait Maksiml 15% Per Kreditur

21. PENEMPATAN KELEBIHAN DANA (Dana Dari SP) giro, tabungan, dan deposito pada bank; Simpanan pada KSP, USP Koperasi lain, dan/atau Koperasi sekundernya ( Maksimal 10% dari total dana) investasi pada instrumen pasar modal meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, dan/atau Surat Perbendaharaan Negara ( Maksimal 5% dari kelebihan dana) investasi pada instrumen lainnya dengan Risiko rendah ( Maksimal 5% dari kelebihan dana)

22. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA DAN ATENSINYA