Sinkronisasi Pembangunan Perbatasan Kulon Progo.pptx

fatih692167 4 views 18 slides Oct 21, 2025
Slide 1
Slide 1 of 18
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18

About This Presentation

memuat persoalan-persoalan wilayah perbatasan seperti soal tapal batas dan konflik di wilayah batas, ketimpangan wilayah antara DIY dengan jawa tengah, percepatan pembangunan, serta kerja sama antardaerah.


Slide Content

Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Menuju Gerbang Kesejahteraan DIY: Kulon Progo

Tentang Perda No. 3/2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan “Pengembangan, pemberdayaan dan peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum serta fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terpadu.” Tujuan: Meningkatkan Pelayanan Dasar di Wilayah Perbatasan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Perbatasan dg koordinasi, fasilitasi, pembinaan, & penyelarasan pembangunan. Meningkatkan keadilan penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat di Wilayah Perbatasan. Meningkatkan tertib administrasi perbatasan, mengembangkan sistem informasi manajemen perbatasan, serta pembuatan dan pemeliharaan penanda perbatasan. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan di Wilayah Perbatasan. S trategi: Prioritas anggaran untuk tingkatkan kualitas pelayanan dasar Prioritas pembangunan wilayah perbatasan berbasis potensi local Tim pengelola dan pembangunan wilayah perbatasan di tingkat Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Perencanaan pembangunan dengan pendekatan wilayah perbatasan.

Sektor Prioritas Pembangunan wilayah Perbatasan

Tantangan “Jewel of Java”: Perubahan Ruang Hidup Dalam 5 tahun terakhir, terjadi perubahan besar-besaran di Kulon Progo seiring dengan pembangunan YIA sebagai salah satu PSN sekaligus terkoneksi dengan KSPN Borobudur. Bandara YIA menjadikan Kulon Progo menjadi pintu masuk, bukan hanya DIY, namun juga kawasan Jawa bagian selatan. Paska beroperasinya YIA, telah menjadikan Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan baru bagi DIY seiring dengan penetepan kawasan Aerocity dan Aerotropolis Hal itu diikuti dengan pembangunan hospitality untuk kasawan pendukung serta diikuti dengan derasnya investasi yang masuk ke KP. Kondisi tersebut dapat bermakna sebagai “berkah” namun juga “tantangan” bagi Kulon Progo maupun DIY.

Dampak Ekonomi YIA Tumbuhnya industri pariwisata (hingga 2023 terdapat 6 hotel baru beroperasi) Meningkatnya perdagangan karena semakin tingginya konektivitas daerah Lapangan kerja baru (diperkirakan akan membuka untuk 18.000 pekerja) Meningkatnya investasi daerah: 2021 capai Rp. 13,2T, tahun 2017 hanya Rp 1,2 T. Diterbitkannya 5191 ijin usaha dari target 1850 ijin

Capaian Pembangunan Kulon Progo Tahun DIY Kulon Progo 2017 5,26 5,97 2018 6,2 10,83 2019 6,6 13,49 2020 -2,69 -4,06 2021 5,53 4,33 2022 5,15 6,57 Tahun DIY Kulon Progo 2017 13,02 20,03 2018 12,13 18,3 2019 11,7 17,39 2020 12,28 18,01 2021 12,8 18,38 2022 11,49 16,39 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo 2017 -2022 (%) Tingkat Persentase Penduduk Miskin Kulon Progo 2017 -2022 (%) Tahun DIY Kulon Progo 2017 78,89 73,23 2018 79,53 73,76 2019 79,99 74,44 2020 79,97 74,46 2021 80,22 74,71 2022 80,64 75,46 Indeks Pembangunan Manusia Kulon Progo 2017 -2022

Sejumlah Catatan: Capaian Pembangunan Kulon Progo Keberadaan YIA telah menjadi daya ungkit bagi pembangunan daerah, terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Kulon Progo melampaui DIY. YIA membuka peluang-peluang baru dalam kerangka mengawal pertumbuhan berkelanjutan Namun momentum pertumbuhan tersebut belum mampu mengurangi tingkat penduduk miskin secara signifikan. Hal itu juga diperkuat dengan capaian IPM Kulon Progo masih di bawah IPM DIY. Isu ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan serius pembangunan di DIY. Masuknya investasi besar-besaran di Kulon Progo belum sepenuhnya memberi manfaat bagi warga setempat. Hal ini terjadi karena sejumlah sektor ekonomi modern seperti: pariwisata, industri, konstruksi, jasa, belum terkoneksi/menyentuh sektor-sektor ekonomi yang digeluti sebagian besar warga seperti pertanian, industry mikro dan kecil.

Gambaran Pembangunan Perbatasan: Sektor Kesehatan  No. Indikator Temon Kokap Girimulyo Samigaluh Kalibawang 1 Pelayanan Kesehatan ibu hamil 97,18 98,59 99,16 96,12 94,17 2 Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98,94 99,29 99,58 100 99,17 3 Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 95,10 99,28 100 100, 100 4 Pelayanan kesehatan balita 95,38 98,90 90,31 97,49 99,28 5 Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar 99,35 100 99,82 100 74,77 6 Pelayanan kesehatan usia produktif 83,21 99,63 100 100 88,47 7 Pelayanan kesehatan usia lanjut 95,32 98,19 90,21 94,32 84,56 8 Pelayanan kesehatan hipertensi 100 100 100 100,20 97,56 9 Pelayanan kesehatan DM 100 100 100 100 92,98 10 Pelayanan kesehatan ODGJ 95,24 90 84,81 96,33 93,59 11 Jumlah terduga TB dapat pelayanan standar 77,52 81,11 85,76 97,52 100 12 Jumlah orang risiko HIV dg layanan standar 100,00 85,29 100,00 83,69 91,22 Capaian SPM Kesehatan Kapanewon Perbatasan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2023 (%) Sumber : Biro tata Pemerintahan , Setda DIY, data diolah .

Gambaran Pembangunan Perbatasan: Sektor Kesehatan Kapanewon Fasilitas Kesehatan Jumlah Akses RS RSB Poli klinik Puskesmas Pustu Posyandu Apotek Temon 1 1 1 4 N/A 4 11 Mudah Kokap 2 5 69 2 78 Sulit Girimulyo 2 3 59 1 65 Sulit Samigaluh 1 2 10 108 1 122 Sulit Kalibawang 1 1 5 83 2 92 Mudah Akses masyarakat terhadap layanan dasar berupa fasilitas kesehatan juga termasuk ”Sulit” di 3 kapanewon perbatasan Lanskap geografis perbatasan Kab. Kulon Progo cenderung berbukit membentuk kawasan permukiman menyebar yang menyebabkan belum optimalnya pelayanan kesehatan. Sumber: Biro tata Pemerintahan, Setda DIY, data diolah. Fasilitas Kesehatan Menurut Kapanewon Perbatasan di Kabupaten Kulon Prog o

Gambaran Pembangunan Perbatasan: Sektor Pendidikan Kapanewon Fasilitas Pendidikan Jumlah Akses TK RA SD MI SMP MTS SMA SMK MA Temon 23 4 26 1 3 3 1 4 65 Mudah Kokap 22 2 36 4 5 1 1 71 Mudah Girimulyo 19 2 20 1 5 1 1 49 Mudah Samigaluh 20 5 26 5 6 1 1 2 66 Mudah Kalibawang 21 2 22 2 7 1 2 1 58 Mudah Ketersediaan fasilitas pendidikan di kapanewon perbatasan Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY-Jawa Tengah sudah cukup memadai (kategori “mudah”) yang jadi modal bagi penduduk di daerah perbatasan. Namun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo masih perlu mengoptimalkan penyelenggaraan layanan pendidikan yang berkualitas baik itu tenaga pendidik, fasilitas pendukung, hingga partisipasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik Sumber: Biro tata Pemerintahan, Setda DIY, data diolah. Fasilitas Pendidikan di Kapanewon Perbatasan Kabupaten Kulon Progo

Gambaran Pembangunan Perbatasan: Sektor Infrastruktur Infrastruktur dasar di wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo masih membutuhkan penanganan serius yakni akses terhadap air bersih terutama pada saat musim kemarau yang berpotensi menjadi kering. Masih banyak jalan dan jembatan yang rusakserta penerangan jalan masih sangat terbatas Konektivitas dalam bidang telekomunikasi juga perlu mendapatkan perhatian karena masih terdapat blankspot atau wilayah yang belum terjangkau layanan jaringan internet. Kurangnya ketersediaan penanda batas DIY - Purworejo

Gambaran Pembangunan Perbatasan: Pemberdayaan Ekonomi No. Kapanewon Desil Kesejahteraan Keluarga 1 2 3 4 Jumlah 1. Temon 1.171 962 1.066 1.460 4.659 2. Kokap 3.213 1.606 1.468 1.420 7.707 3. Girimulyo 2.557 1.293 1.075 972 5.897 4. Samigaluh 1.377 1.018 1.008 1.453 4.856 5. Kalibawang 2.165 1.291 1.180 1.365 6.001 ( Kapanewon Perbatasan ) 10.483 6.170 5.797 6.670 29.120 ( Kabupaten Kulon Progo ) 24.983 16.629 16.906 20.371 78.889 40% rumah tangga perbatasan Kabupaten Kulon Progo dengan status kesejahteraan terendah sebanyak 29.120. (desil 1-desil 4) Kokap menjadi kapanewon dengan sebaran rumah tangga miskin paling tinggi di wilayah perbatasan Kabupaten Kulon Progo. Secara kumulatif di Kabupaten Kulon Progo yang terdiri atas 12 kapanewon, persentase kemiskinan ekstrim di wilayah perbatasan sebesar 41,96% (10.483 dari 24.983 rumah tangga). Sumber: Biro tata Pemerintahan, Setda DIY, data diolah.

Banjarharjo Daftar Isu & Masalah : Sektor Pendidikan Daerah perbatasan rawan kejahatan dan gangguan kamtibmas . Petugas kepolisian juga jarang patrol. Ini penting untuk menjaga budaya setempat . Hanya sampai SLTA, kalu ada kampus di kalibawang . Kalu ada perguruan tinggi , diharapkan pengangguran turun .

Daftar Isu & Masalah : Sektor Kesehatan Air bersih yang dikelola komunitas ( terkendala sarana dan prasarana ). Air dari gunung yang kandung kapur , mengurangi kualitas air bersih yang berdampak pada kesehatan warga .

Daftar Isu & Masalah : Sektor Infrastruktur Jembatan gantung , untuk konektivitas dengan magelang ( untuk ekonomi warga dan layanan dasar (Pendidikan/ keshatan ) rusak . Jembatan gantung juga bagian dari heritage, alasan blm dapat diperbaiki.Usulan : dapat di bangun jembatan yang baru Penanda batas juga kurang . Termasuk batas desa ( ada yang geser ). Di KP sepertinya belum ada perda tentang batas wilayah desa . Ada proyek PLTA di kaliprogo , namun beresiko ambrol dan berbahaya bagi warga setempat .

Daftar Isu & Masalah : Sektor Pemberdayaan Ekonomi Penghasilan petani masih rendah , belum ada perubahan mind set Bertani.  kurang pendampingan . Bahan baku malah dari luarslondok , wisata ziarah ( Nyi Ageng Serang ) belum dikelola dengan baik . Pengelolaan belum jelas , makam tidak terawat . Yayassan yang mengelola juga belum jelas status hukum .Problem kewenangan . Dinas kebudayaan ? Atau dinas sosial ? Lapangan kerja , singgah cari pekerjaan . ( perkebunan tanaman keras ) kebanyakan bekerja di kota jadi buruh bagunan , pabrik , toko . Banyak pengangguran . Salah satunya faktor pendidikan . Kuliner :yang khas Durian, tapi belum diolah . Sudah difasilitasi dengan berbagai program ( produksi , pemasaran digital dan sebagainya ), namun belum berhasil karena belum siap .

Ada beberapa produk yang sudah dibuat warga , tapi lebih banyak karena hanya jalankan program pemerintah . Bukan sebagai bentuk sumber penghidupan warga . RT & RW perlu dikaji lebih jauh . Cukup RT saja di bawah padukuhan . RT dan RW tidak ada insentif .( kalurahan tdk bisa beri insentif ).

MARI BERDISKUSI