SJSN PPT mengenai sistem jaminan sosial.pptx

SJSN

1. SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN) dr. PUTU ASTRI DEWI MIRANTI, MPH

2. SEJARAH Selama kurang lebih 4 ( empat ) dekade , Indonesia telah menjalankan beberapa program jaminan sosial  sebagian kecil masyarakat  s ebagian besar rakyat belum memperoleh perlindungan yang memadai . Pelaksanaan berbagai program jaminan sosial tersebut belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta . Diperlukan penyusunan SJSN yang mampu mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara  kepesertaan yang lebih luas & memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta .

3. SJSN Tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial Program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak saat mengalami hal-hal yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan , karena sakit , mengalami kecelakaan , kehilangan pekerjaan , memasuki usia lanjut , atau pensiun UU SJSN bermakna bahwa jaminan sosial adalah instrumen negara yang dilaksanakan untuk mengalihkan risiko individu secara nasional dengan dikelola sesuai asas dan prinsip-prinsip dalam UU SJSN.

4. 9 PRINSIP SJSN 1. PRINSIP KEGOTONG-ROYONGAN Kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial , yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji , upah , atau penghasilan . 2. PRINSIP NIRLABA Pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta . PRINSIP KETERBUKAAN Mempermudah akses informasi yang lengkap , benar , dan jelas bagi setiap peserta . 3. PRINSIP KETERBUKAAN Mempermudah akses informasi yang lengkap , benar , dan jelas bagi setiap peserta . 4. PRINSIP KEHATI-HATIAN Pengelolaan dana secara cermat , teliti , aman , dan tertib .

5. 5. PRINSIP AKUNTABILITAS Pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan . 6. PRINSIP PORTABILITAS Memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia. 7. PRINSIP KEPESERTAAN WAJIB Mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap . 8. PRINSIP DANA AMANAT Iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial . 9. PRINSIP HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL NASONAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM DAN UNTUK SEBESAR-BESAR KEPENTINGAN PESERTA. Hasil pengembangan aset jaminan sosial dimanfaatkan untuk kepentingan peserta jaminan sosial .

6. UU SJSN menetapkan 5 (lima) program jaminan sosial 1. JAMINAN KESEHATAN program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta dan anggota keluarganya memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan . 2. JAMINAN KECELAKAAN KERJA program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila ia mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja 3. JAMINAN HARI TUA program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun , mengalami cacat total tetap , atau meninggal dunia

7. Lanjutan 4. JAMINAN PENSIUN program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta mengalami kehilangan atau berkurang penghasilannya karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat tetap total. 5.JAMINAN KEMATIAN program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

8. ORGAN SJSN Untuk penyelenggaraan SJSN dibentuk dua organ SJSN, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

9. DJSN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL (DJSN) Adalah dewan yang dibentuk dengan UU SJSN untuk perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan SJSN. DJSN bertanggung jawab kepada Presiden . Keanggotaan DJSN sebanyak 15 (lima belas ) orang terdiri dari empat unsur , yaitu : (1) pemerintah (5 orang), (2) organisasi pemberi kerja (2 orang), (3) organisasi pekerja (2 orang), dan (4) tokoh / ahli yang memahami bidang jaminan sosial (6 orang).

10. BPJS Badan hukum yang dibentuk dengan UU BPJS untuk menyelenggarakan program jaminan sosial . UU No. 24 Tahun 2011 membentuk dua BPJS, yaitu : BPJS Kesehatan , berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan . BPJS Ketenagakerjaan , berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja , jaminan kematian , jaminan hari tua , dan jaminan pensiun .

11. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM SJSN

12. LATAR BELAKANG KOMITMEN GLOBAL : KONSTITUSI PBB DAN WHO: bahwa semua negara anggota WHO harus menyelenggarakan jaminan sosial bagi seluruh penduduk. UUD 1945 pasal 28 H dan pasal 34 ayat 1, 2, 3 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang K esehatan : mengamanatkan bahwa kesehatan hak fundamental setiap penduduk. MENGAPA PERLU JKN? Tanggung jawab negara (pemerintah) Balance pasien vs provider Inflasi bidang kesehatan selalu berada di atas inflasi umum disebabkan : Hukum pasar tidak sepenuhnya berlaku pada pelkes Kemampuan fas kes di tiap daerah tidak sama dan memiliki keterbatasan Sering kebutuhan medis berada di atas kemampuan dan faskes

13. Lanjutan Reformasi penataan subsistem pembiayaan dan subsistem yankes Solidartitas sosial Mendorong komitmen para pengambil keputusan dan stakeholder Sistem perencanaan, ketersediaan, penyaluran dan pengendalian harga obat dan amhp serta investasi alat kesehatan. Pengembangan dan pemanfaatan produk dalam negeri. Efisiensi dan efektifitas, transparan dan akuntabel

14. PERAN PEMERINTAH DALAM JKN 15

15. DESAIN JAMINAN KES NASIONAL 16 Regulator BPJS Kesehatan Peserta Jaminan Kes Fasilitas Kesehatan Bayar iuran Penanganan keluhan Perjanjian Kerjasama Ajukan klaim Pembayaran Klaim Mencari Pelayanan Memberi Pelayanan Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan , Kendali Biaya & kualitas Yankes Pemerintah Sistem Rujukan Pembayar tunggal, regulasi, kesetaraan

16. Pelaksanaan SJSN 03/07/2025 17 Peran & Fungsi Kementerian Kesehatan antara lain BPJS Kesehatan: mengelola Jamkes (iuran, klaim, keluhan dll) Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll) Penanganan Program Public Health & Goods Regulasi (stdrisasi) Kualitas Yankes, Obat, Alkes Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan, dan Co-sharing Penanganan Kes DTPK, dll Mekanisme Kontrol - Monitor Fasilitas Kesehatan RS, Pusk, Dokter Praktek, dll Kontrak Kerjasama Peserta Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan Kendali kualitas Yankes Bayar Premi & beri jaminan pelayanan Non Peserta Jaminan Kesehatan; pd akhirnya menjadi Peserta Jamkes Cari Pelayanan Sistem Rujukan, Infrastruktur

17. LANDASAN HUKUM Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan (3) , Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3); U ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;   Undang-Undang Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah menjadi UU nomor 17 Tahun 2023 ; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan

18. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah .

19. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Jaminan kesehatan Nasional (JKN) dalam SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan mekanisme asuransi kesehatan sosial dan prinsip ekuitas

20. PRINSIP-PRINSIP JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Gotong royong Nirlaba Keterbukaan Kehati-hatian Akuntabilitas Portabilitas Kepesertaan bersifat wajib Dana amanat Hasil pengelolaan dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta .

21. ASPEK PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Kepesertaan Pelayanan Pembiayaan Kelembagaan

22. TERIMA KASIH