SLIDE PPT DIREKTUR PPU tentang disiplin asn.pptx

disiplin pegawai asn

1. Julia Leli Kurniatri , S.H., M.H . Direktur Peraturan Perundang-undangan Badan Kepegawaian Negara DISIPLIN PEGAWAI ASN PASCA BERLAKUNYA UU NO.20 TAHUN 2023 TTG ASN

2. SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG ASN 4 14 77 BAB PASAL @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid

3. POKOK-POKOK PENGATURAN DALAM UNDANG-UNDANG ASN 1 2 3 4 5 Penguatan Pengawasan Sistem Merit. Penetapan Kebutuhan PNS dan PPPK. Kesejahteraan PNS dan PPPK. Penataan Tenaga Honorer. Digitalisasi Manajemen ASN, ternasuk Transformasi Komponen Manajemen ASN. 5 @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid

4. Background KETENTUAN UMUM MANAJEMEN ASN I ASAS, NILAI DASAR, SERTA KODE ETIK DAN KODE PERILAKU II JENIS DAN KEDUDUKAN III FUNGSI, TUGAS, DAN PERAN IV JABATAN ASN V HAK DAN KEWAJIBAN VI KELEMBAGAAN VII VIII PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA IX ORGANISASI X DIGITALISASI MANAJEMEN ASN XI PENYELESAIAN SENGKETA XII LARANGAN XIII KETENTUAN PENUTUP XIV 6 BAB DALAM UNDANG-UNDANG ASN @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid

5. 7 @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid Amanat diatur dalam Peraturan Pemerintah Perencanaan kebutuhan Pegawai ASN. Kriteria pengisian jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial. Pengadaan Pegawai ASN. Pengelolaan kinerja. Pengembangan talenta dan karier. Pengembangan kompetensi. Penghargaan dan pengakuan. Pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali Pegawai ASN. Pengangkatan dan pemberhentian pegawai ASN serta pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali PNS sebagai pejabat negara. Organisasi profesi ASN. Digitalisasi Manajemen ASN. Upaya administratif. Kode Etik dan Kode Perilaku ASN. Ruang lingkup tugas/jabatan dan mekanisme bekerja PPPK. Nomor Induk Pegawai ASN. Jabatan Manajerial. Jabatan Nonmanajerial. Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota POLRI dan tata cara pengisian jabatan ASN tertentu. Pengisian jabatan dan lingkungan TNI dan Polri oleh Pegawai ASN. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai ASN. Jaminan social. Hak dan kewajiban Pegawai ASN. Manajemen ASN. Pejabat yang Berwenang.

6. NILAI DASAR 01 Ber orientasi pelayanan , yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat, meliputi : Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ; Ramah, cekatan , solutif , dan dapat diandalkan ; dan Melakukan perbaikan tiada henti . Kode Etik & Kode Perilaku 02 04 05 03 06 07 A kuntabel , yaitu bertanggung jawab atas kepercyaan yang diberikan , meliputi : Melaksanakan tugas dengan jujur , bertanggung jawab , cermat , disiplin , dan berintegritas tinggi ; Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab , efektif dan efisien ; dan Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan K ompeten , yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas , meliputi : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ; Membantu orang lain belajar ; dan Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik . H armonis , yaitu saling peduli dan menghargai , meliputi : Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang ; Suka menolong ; dan Membangun lingkungan kerja yang kondusif L oyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi : Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada NKRI, dan pemerintahan yang sah ; Menjaga nama baik ASN, instansi , dan negara; dan Menjaga rahasia jabatan dan negara. A daptif , yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan , meliputi : Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ; Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ; dan Bertindak proaktif . K olaboratif , yaitu membangun kerja sama yang sinergis , meliputi : Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ; Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ; dan Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama . BerAKHLAK

7. @BKNgoidofficial www.bkn.go.id @BKNgoid Pegawai ASN tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin Pasal 24 UU N0.20 THN 2023 Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah . Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan . Melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN. Menjaga netralitas . Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan NKRI yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. KEWAJIBAN PEG. ASN

8. PEMBERHENTIAN Atas permintaan sendiri Tidak atas permintaan sendiri Apabila mengundurkan diri Meninggal dunia Mencapai BUP jabatan dan/ atau berakhirnya masa perjanjian kerja Terdampak perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah Tidak cakap jasmani dan/ atau rohani Tidak berkinerja Dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan ; dan/ atau Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik . Pemberhentian dengan hormat Pemberhentian tidak dengan hormat

9. . DISIPLIN BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 2014 Disiplin bagi PNS dan PPPK diatur terpisah : Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun tentang Manajemen PPPK SE Menpan RB No.11 Tahun 2023 Pemisahan antara Kode Etik dan Disiplin : Penegakan Kode Etik PNS diatur dalam PP 42 Tahun 2004 Penegakan Disiplin PNS diatur dalam PP 94 tahun 2021 Penegakan Disiplin PPPK ditetapkan oleh PPK dlm regulasi masing2 instansi dan/ atau diatur dlm Perjanjian Kerja DISIPLIN PASCA UU 20 TAHUN 2023 Disiplin ASN berlaku bagi PNS dan PPPK akan diatur dalam PP Manajemen ASN Kode Etik dan Kode Perilaku merupakan penjabaran dalam Nilai Dasar BerAKHLAK Pelanggaran kewajiban melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin . Pengatura n Kewajiban Disiplin Peg ASN untuk menjaga netralitas dlm UU.

10. Peraturan pelaksanaan ditetapkan paling lambat 6 ( enam ) bulan sejak UU diundangkan . Ketentuan Manajemen ASN dilaksanakan paling lambat 1 ( satu ) tahun terhitung sejak UU diundangkan . Semua peraturan pelaksanaan UU 5 Tahun 2014 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini . Pada saat UU ini berlaku , UU 5 tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

11. PNS PENGATURAN DAN MEKANISME DISIPLIN PNS Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 19 90 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipi l; Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 202 2 tentang Ketentuan Pelaksanaan Disiplin PNS; SE Kepala BAKN Nomor 8 Tahun 1983 jo. SE Kepala BAKN Nomor 48 Tahun 1990. SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tgl . 22/09/2022.

12. PENGATURAN DAN MEKANISME DISIPLIN PPPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PAREKRAF/BADAN PAREKRAF Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK; Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PPPK (Lampiran III). SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tgl . 22/09/2022. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 11 Tahun 2023; Surat Edaran Sekretaris Kementerian Parekraf / Sestama Badan Parekraf Nomor SE/1/KP.06.01/S/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PPPK; Surat Edaran Menteri Parekraf / Kepala Badan Parekraf Nomor SE/5/KP.06.01/MK/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Disiplin PPPK di lingkungan Kementerian Parekraf /Badan Parekraf .