Sosialisasi PPT SKP PNS Prop Jatim 2021.pptx

Penilaian kinerja PNS

1. PENILAIAN K I NE R J A PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021 HANNI DWI REVITA SARI, S.STP. ANALIS KINERJA PNS

2. UU 5 T AHUN 20 1 4 A P AR A TUR SI P I L NEGARA PP 11 T AHUN 2017 MANAJEMEN PNS P A SAL 78 P A SAL 230 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pe n il a ia n kin e r j a PNS dan dis i pli n PNS di a tur de n g an P e r atu r an Pemerintah tersendiri DASAR HUKUM PEN I LAI A N KIN E RJ A PNS (PERATU R AN PEMER I NTAH 3 TAH U N 2 1 9 ) menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier. TUJUAN PENILAIAN KINERJA Penilaian Kinerja adalah salah satu proses rangkaian dalam Sistem M a najemen Kine r ja P N S . PP 30 TAHUN 2019 PENILAIAN KINERJA PNS

3. PENILAIAN KINERJA AKHIR TAHUN 2021 Periode I Jan – Jun (PP 46/2011, Perka BKN 1/2013) Periode II Jul – Des (PP 30/2019, PermenPAN 8/2021)

4. N - 1 J AN MAR JUN SEP D E S Maks FEB (N + 1) P E N Y U S U NAN PK OLEH UNIT PERE N CA NAA N PEN Y USUNAN SKP ( M AX AKH I R J AN) 1 . SKP JP T (Be r d as a r k an P K/ R en s t r a/R K T) K emudian d i la k u k an d i a l o g ki ner j a b e rje n j a n g g u na menyusun dan menentukan strategi (peran- hasil/rencana output) individu yang menjadi : KINERJA UTAMA KETUA TIM KERJA (Administrator/JF selaku Ketua Tim/Pengawas) Kemudian ketua tim kerja melakukan dialog kinerja untuk menentukan strategi (peran – hasil/rencana ouput) individu / anggota Tim yang menjadi : KINERJA UTAMA Anggota TIM KERJA Disertai penyusunan IKI dan Target Kinerja 5 . H a ru s d i r e view ole h P ejab a t P en g elo l a Kine r j a sebelum ditetapkan (dan Tim Penilai AK bagi JF ) PELAK S ANAAN, PENGUKURAN D AN PEMBINAAN KINER J A Dilakukan pengukuran kinerja periodik oleh PNS berdasarkan dokumentasi output periodik/renaksi dan pengukuran perilaku periodik menghasilkan suatu nilai Dilakukan bimbingan kinerja Dilakukan penilaian kompetensi Diajukan tindak lanjut (perubahan SKP) PENILA I AN KINERJA Penilaian SKP Penilaian Perilaku Kerja Penilaian Ide Baru Penialian Kinerja PELA P OR A N KINERJA Pelaporan Dokumen Penilaian Kinerja P em e r i n g k a t an Kinerja Pene n tuan Tindak Lanjut … … … … … S I K L U S M ANA J E M E N K I N E R JA P N S *Contoh Pengukuran Kinerja dilakukan secara triwulan

5. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS 4 Tahapan Utama 01 03 04 02 PERENCANAAN KINERJA Melakukan penyelarasan kinerja (lingkup peran dan kendali individu ) melalui Dialog Kinerja Menetapkan rencana, indikator, dan target K inerja harus menggunakan bahasa pencapaian (hasil) PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA Mengukur Kinerja Memberikan feedback (bimbingan/konseling) Melakukan tinjauan kemajuan kinerja Mengatasi kinerja yang buruk Mengapresiasi kinerja yang baik PENILAIAN KINERJA Menilai capaian kinerja Melakukan pemeringkatan kinerja TINDAK LANJUT Memberikan penghargaan terhadap kinerja baik Memberikan sanksi untuk kinerja buruk SISTEM IN F O R MA SI KINERJA PEGAWAI Mekanisme, Format dan Contoh diatur dalam PermenPANRB No 8/2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS

6. ALUR CASCADING KINERJA ORGANISASI KE KINERJA INDIVIDU PNS RPJMN/RPJMD RE N S T R A PK S K P JP T UU 17/2007; Perpres 18/2020; dan Permen PPN 9/2019 PP 30/2019 jo RPermenPANRB Sistem Manajemen Kinerja PNS S K P J A Dapat me ngcascade /mengintervensi S K P J F UU 5/2014, Perpres 29/2014, dan PermenPARB 53/2014

7. PERE N C A N AA N KINERJA INDIVIDU (PENYUSUNAN SKP) PERAN – HASIL INDIVIDU PERAN – HASIL INDIVIDU PERAN – HASIL INDIVIDU PERAN – HASIL INDIVIDU CASCADING DIRECT CASCADING NON - DIRECT S T R A T E GI (metode) 2. Menentukan peran – hasil individu (anggota tim) berdasarkan penyelarasan kinerja ketua Tim MATRIKS PERAN - HASIL 3 . P e r an – ha s i l in d i vidu di t ua ng k an dalam matriks peran – hasil. RENCANA KINERJA (KINERJA UTAMA PEGAWAI) IKI dan Target yang SMART 4 . Rencana Kinerja adalah peran – hasil dalam matriks peran – hasil. SKP Aspek/Tahapan Wilayah Beban Target Kuanti tati f L a y an a n Produk 1. Atasan (JPT) dan bawahan (Ketua Tim beserta anggota) melaksanakan dialog kinerja guna menentukan strategi pencapaian kinerja (melakukan penyelarasan dengan 2 metode)

8. DIALOG KINERJA KINERJA O R GANI S ASI KINERJA INDIVIDU DIALOG KINER J A Antara atasan dan bawahan dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja ( cascading ) / menentukan strategi pencapaian kinerja “Proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembah asan dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS dan/ ata u P en g e l o l a Kin e r ja . ” PP 30/2019, Pasal 11 ayat 2 US Office of Personnel Management KEBERHASILAN PENGELOLA KINERJA

9. M A TRIKS PEM B A GI A N PERAN - HASIL KINERJA INDIVIDU DIALOG KINER J A Antara atasan dan bawahan dalam rangka melakukan penyelarasan kinerja (cascading) / menentukan str a tegi pencapaina kinerja MATRIKS PERAN - HASIL Pegawai dapat mendefinisikan peran dan ouput yang akan dihasilkan sesuai dengan dialog kinerja Peran dan output individu harus dapat mensupport kinerja atasannya R OL E – RESU L TS M A TRIX Elements that address individual accomplishments can be identified using a role-results matrix . A role-results matrix is simply a table that identifies the results each work unit member must produce to support the unit’s accomplishments. US Office of Personnel Management

10. I II MENENTUKAN PERAN INDIVIDU BERDASARKAN PENYELARASAN Pertimbangkan jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan yang ada di masing-masing unit kerja DIRECT CASCADING Kinerja dicascading dengan pendekatan : pembagian a s pe k / ta ha p a n pembagian wilayah pembagian beban target kuantitatif NO N - D I R E C T CASCADING Kinerja dicascading dalam bentuk: l a y ana n produk METODE C A S C A D I N G melalui dialog kinerja METODE CASCADING Akan direvieu oleh Pejabat Pengelola Kinerja

11. INDEKS KEBERSIHAN KOTA A KEPALA DINAS KEBERSIHAN CONTOH CASCADING DIRECT DAN NON - DIRECT CASCADING KETUA TIM I INDEKS KEBERSIHAN KECAMATAN I DAN II INDEKS KEBERSIHAN KOTA A PENGADAAN ALAT KEBERSIHAN LAYANAN PENGANGKUTAN SAMPAH RUTIN KEPADA MASYARAKAT KETUA TIM I KETUA TIM II INDEKS KEBERSIHAN KECAMATAN III DAN IV KEPALA DINAS KEBERSIHAN DIRECT NON - DIRECT KETUA TIM II BENCHMARK LAYANAN KEBERSIHAN KE DAERAH LAIN RANPERDA KEBERSIHAN KOTA A SIAP DIHARMONISASI SOSIALISASI PERDA KEBERSIHAN KOTA A BIMTEK PETUGAS KEBERSIHAN

12. Cascading secara direct ( langsung ) Kepala Bidang Pelayanan KEPENDUDUKAN : Pelayanan KTP terlaksana sesuai SOP Pelayanan Prima yang dimaklumatkan Jumlah KTP yang di terbitkan : 900 KTP ke 3 Kecamatan Rencana Kinerja JPT yang di intervensi : Terwujudnya Pelayanan Prima pada pada Dispenduk Kasi 1 melayani kecamatan A (300 KTP) Kasi 2 melayani kecamatan B (300 KTP) Kasi 3 melayani kecamatan C (300 KTP) Berkas usulan terverifikasi Data terinput dengan benar KTP tercetak dengan baik dan jelas KTP siap di berikan dalam 5 jam sejak diusulkan Berkas usulan terverifikasi Data terinput dengan benar KTP tercetak dengan baik dan jelas KTP siap di berikan dalam 5 jam sejak diusulkan Berkas usulan terverifikasi Data terinput dengan benar KTP tercetak dengan baik dan jelas KTP siap di berikan dalam 5 jam sejak diusulkan Berkas usulan terverifikasi Data terinput dengan benar KTP tercetak dengan baik dan jelas

13. Cascading secara non-direct ( tidak langsung ) Kepala Bidang Pelayanan KTP : Pelayanan KTP terlaksanan sesuai SOP Pelayanan Prima yang dimaklumatkan Jumlah KTP yang di terbitkan : 900 KTP ke 3 Kecamatan Rencana Kinerja JPT : Terwujudnya Pelayanan Prima pada pada Dispenduk Kasi Administrasi (900 KTP) Kasi 2 Input Data (900 KTP) Kasi 3 pelayanan penerbitan (900 KTP) Berkas usulan terverifikasi 2. Data terinput dengan benar 3. KTP tercetak dengan baik dan jelas

14. PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN KINERJA INDIVIDU S etelah perencanaan kinerja, setiap pegawai melaksanakan rencana kinerja disertai pendokumentasian output rencana kinerja dan/atau renaksi, dilakukan pemantauan oleh pejabat penilai dibantu manajer kinerja dan terhadap hasil pemantauan dilakukan pengukuran kemajuan atau progress pencapaian skp. Pembinaan kinerja juga harus dilaksanakan untuk memastikan kinerja tidak mengalami penyimpangan atau hambatan. 3

15. Pendokumentasian secara periodik dapat berupa : Harian Mingguan Bulanan Triwulan Semesteran dan/atau Tahunan PEMANTAUAN KINERJA Pejabat Penilai Kinerja dapat dibantu Pengelola Kinerja Paling kurang 1 kali dalam 1 semester / tahun Mengamati Capaian Kinerja melalui dokumentasi dalam sistem informasi non- elektronik dan elektronik Mengetahui Kemajuan Kinerja PNS agar tidak terjadi k e t e rl a m a b ata n / p e n yimp a n g a n O L E H W A KT U C AR A TU J U A N DIBUKTIKAN DENGAN DATA DUKUNG HASIL DARI PE N D O KU ME N T A SI A N KINERJA PELAKSANAAN KINERJA

16. Pelaksanaan, Pemantauan dan Pengukuran Kinerja Individu PELAKSANAAN KINERJA PEMANTAUAN KINERJA PENGUKURAN KINERJA 1. Dilaksanakan setelah penetapan SKP 2. Dilaksanakan pendokumentasian terhadap output/ end-produc t dari rencana kinerja SKP Adanya penyusunan rencana aks/inisiatif strategis untuk kinerja yang tidak bisa diukur sesuai periode pengukuran (bulanan/ triwulan/ semesteran) Renaksi adalah inisatif pegawai dalam mencapai rencana kinerja Renaksi harus berupa output dan memiliki target penyelesaian dalam kurun waktu tertentu. Penyusunan rencana aksi dilakukan oleh Pegawai melalui dialog kinerja Adanya reviu kemajuan kinerja paling kurang 1x dalam setiap semester Pemantauan kinerja juga diharapkan dilakukan secara insidentil terhadap capaian kinerja pegawai. 3. Dilakukan dengan mengamati capaian kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam SI non-elektronik dan/atau sistem informasi elektronik dan dapat juga dilakukan dengan dialog kinerja. Dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dibantu oleh manajer kinerja Tindak lanjut dari hasil pemantauan kinerja adalah : Rekomendasi Perubahan SKP Bimbingan Kinerja Konseling Kinerja 1. Pengukuran kinerja dilakukan dalam suatu sistem pengukuran kinerja 2. Sistem pengukuran kinerja dapat dilakukan bulanan, triwulanan atau semesteran atau tahunan sesuai dengan kebijakan IP 3. Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap capaian SKP dan perilaku kerja Pengukuran SKP berdasarkan capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan terget kinerja Pengukuran Perilaku Kerja dilakukan dengan penilaian perilaku kerja (bisa 360 ) Instansi pemerintah menetapkan periode pengukuran kinerja yang berlaku di lingkungan instansinya. P eng u k u r an be r da s ar k an bukti/dokumentasi - Confidential -

17. PEMBINAA N KI N ERJ A – BIMBI N GAN K I NE R JA P N S Tujuan : Menjamin Pencapaian Kinerja dalam SKP Diberikan pejabat penilai atau pihak lain yang diberikan penugasan khusus oleh unit kerja kepada pegawai yang dinilai (bawahan) dilakukan secara individu/kelompok untuk mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS serta mencegah kegagalan kinerja. Pejabat penilai wajib membuat pengisian format persiapan bimbingan kinerja oleh pegawai yang dinilai PR A BI M BINGAN KINERJA pejabat penilai sedapat mungkin menggali permasalahan dan hambatan yang dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan) berkaitan dengan metode kerja, proses kerja, dan kualitas kerja berempati dengan permasalahan yang mungkin dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan) mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan yang dihadapi pegawai yang dinilai (bawahan) menyampaikan apresiasi atas progress kinerja yang telah dicapai oleh pegawai yang dinilai (bawahan). PELA K S ANAAN BIMBINGAN KINERJA PASCA B I M B I N GAN KINERJA pegawai yang dinilai (bawahan) mengisi dan menandatangani format umpan balik TAHAPAN BIMBINGAN KINERJA Paling kurang dilaksanakan 1 x setiap semester TINDAK LANJUT bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi dan/ atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan pejabat penilai kinerja rekaman proses bimbingan dan penilaian kompetensi PNS Dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan Kinerja Tahapan II : Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja PNS - Confidential -

18. PEMB I N A AN K I NE R JA – KON S ELIN G K I NE R JA Tujuan : Menjamin Pencapaian Kinerja dalam SKP Dilaksanakan berdasarkan hasil Pemantauan Kinerja Diberikan terhadap PNS yang memiliki permasalahan pada perilaku kerja yg dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja dan dilaksanakan secara individual. Pejabat penilai yang memiliki pelatihan konseling Pejabat dengan fungsi konseling Konselor Indepen yang ditetapkan Unit Kepegawaian DILAKUKAN OLEH Tahapan II : Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja PNS PyB atau pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian kemudian melakukan langkah-langkah sebagai berikut: membuat daftar pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja menetapkan pegawai yang mempunyai permasalahan perilaku kerja untuk dilakukan konseling kinerja menetapkan konselor independen yang ditunjuk Instansi Pemerintah untuk melakukan konseling kinerja; dan 4 . me n e t ap k an ja d w al da n t em p a t k on sel i n g k i n erja s e c a r a in d i v id ual d e n g an memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggungjawab. Setelah konseling kinerja selesai dilaksanakan, Konselor atau pihak yang memberikan konseling kinerja harus mengisi dan menandatangani Format Pelaksanaan Konseling Kinerja yang memuat rekaman informasi hasil konseling dan digunakan sebagai bahan pertimbangan bimbingan, pelatihan, penugasan khusus, diusulkan mutasi, dan/atau direkomendasikan untuk diproses penjatuhan hukuman disiplin II. TINDAK LANJUT IDENTIFIKASI Identifikasi pegawai yang memiliki permasalahan perilaku berdasarkan penilaian perilaku berdasarkan hasil pemantauan Hasil pemantauan maupun pengukuran perilaku kerja pegawai dibandingkan dengan progress pencapaian kinerja terkini Apabila perilaku kerja telah dinilai atau berpotensi menghambat pencapaian kinerja individu dan/atau tim kerjanya, maka pejabat penilai kinerja wajib mengkomunikasikannya kepada pegawai pada kesempatan bimbingan kinerja pegawai. Apabila tidak ada perubahan pejabat penilai kinerja wajib melaporkan permasalahan perilaku kerja pegawai tersebut kepada pimpinan unit kerja yang membidangi pengelolaan kepegawaian TAHAPAN KONSELING KINERJA I. IDENTIFIKASI PEGAWAI - Confidential -

19. KRITERIA Pejabat penilai kinerja dan/atau manajer kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu: perubahan pemangku jabatan perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran) perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan, perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu bulan) meliputi: pengembangan kompetensi dan/atau penugasan untuk mewakili institusi dan/atau negarakondisi tertentu lainnya dengan persetujuan Menteri . KETENTUAN Perubahan SKP hanya dapat dilakukan untuk: pengurangan/ penambahan rencana kinerja; penyesuaian indikator kinerja individu; dan/atau penyesuaian target MANAJER KINERJA Manajer kinerja melakukan reviu sebagaimana yang dilakukan untuk penetapan SKP. P E R U B A H A N S K P m e l a l u i p e n g a j u a n d a n / a t a u h a s i l r e k o m e n d a s i p e m a n t a u a n d a n p e m b i n a a n k i n e r j a k i n e r j a Tahapan II : Pelaksanaan, Pemantauan dan Pembinaan Kinerja PNS 01 02 03

20. PENILAIAN KINERJA PNS P ada periode penilaian kinerja PNS dilakukan penilaian kinerja terhadap SKP dan perilaku kerja. Selain itu diatur juga mengenai ide baru dan penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalankan tugas belajar. 3

21. PENILAIAN KINERJA PNS Nilai SKP PENI LA I A N KI N ERJA PEJABAT PENILAI KI N E R JA PN S PERI L AKU KERJA Nilai Pe r ilaku Kerja Nilai SUDAH MENERAP K AN ME TODE 360 ˚ BELUM ME NERA P K AN ME TODE 360 ˚ PENILAIAN 70% S KP 30% P e r i l a ku Kerja PENILAIAN 60% S KP 40 % Pe r il aku Ke r ja PR E D I KA T KINE R J A PN S Sa ngat Baik ( n i lai 110 ≤ x < 120) dan menc i pta k an ide baru dan/ atau ca r a baru dalam p e n i ng k atan kine r ja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara. Bai k , n i l a i 90 ≤ x < 120 Cuku p , n i l a i 70 ≤ x < 90 Ku rang , n i l a i 50 ≤ x < 70 Sa ngat Ku ran g , n i l a i < 50 DO K UMEN PENI LA I A N KINERJA SKP Hasil P enguku ran Kinerja 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 Dilakukan setiap akhir Bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. Dilakukan pejabat penilai kinerja atau atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. Dalam hal penugasan atau tanggung jawab diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pada unit kerja lain, pejabat yang bersangkutan dapat memberikan rekomendasi penilaian atas rencana kinerja pegawai yang berkaitan dengan penugasan kepada pejabat penilai kinerja. Penilaian kinerja bagi pegawai yang diperbantukan/ dipekerjakan pada negara sahabat, Lembaga Internasional, organisasi profesi, dan badan badan swasta yang ditentukan oleh Pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri dilakukan berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja. Penilaian kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja beserta tindak lanjutnya menyesuaikan dengan waktu dikeluarkannya hasil penilaian SKP (apabila diukur oleh instansi lain dan tidak sesuai periode penilaian) Penilaian kinerja bagi pegawai yang mengalami rotasi, mutasi dan/atau penugasan lain terkait dengan tugas dan fungsi jabatan selama tahun berjalan dilakukan dengan menggunakan metode proporsional berdasarkan periode SKP. Penilaian kinerja bagi pegawai yang menjalani tugas belajar hanya berdasarka ipk dan ketepatan waktu lulus

22. PEGAWAI YANG DINILAI Dokumen Penilaian SKP M e n y ata k an Keberatan paling lama 14 hari Mengajukan keberatan disertai alasan-alasannya A T A S A N DARI PEJABAT PENILAI KINERJA PNS diperiksa Meminta p e n jel a s an P EJ A B A T PENILAI K I N ERJA P E G AW A I YANG DINILAI PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA YANG BERSIFAT FINAL. KEBERATAN Pasal 49

23. TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA PNS S etelah periode penilaian kinerja PNS dilakukan maka akan ada tindak lanjut terhadap hasi penilaian kinerja seperti pelaporan kinerja, penghargaan, dan sanksi. 5

24. LA P ORAN DOKU MEN P E NILAIAN KI N E R JA me m uat pal in g sedikit : Ni l ai Ki n e r ja PNS P r ed i k a t Ki n e r ja PNS P e r masalahan Ki n e r ja PNS Rekomendasi UN T UK DI J ADIK A N A C U AN D ALAM: Mengidentifikasi dan merencanakan kebutuhan pendidikan/pelatihan Mengembangkan kompetensi Me n g e mba n gkan karier P e mb e rian tu n jan g an Pertimbangan mutasi, dan promosi Memberikan penghargaan dan pengenaan sanksi Menindaklanjuti permasalahan dalam penilaian S KP dan perilaku k e r ja . PYB TIM PEN I LAI K I NERJA P N S PEJABAT PENILAI KINERJA PNS PELAPORAN KINERJA Menandatangani - Confidential -

25. PENGHARGAAN Predikat BAIK 2 Tahun Berturut – turut diprioritaskan untuk pengembangan kompetensi Pasal 53, Ayat 1 Pasal 53, Ayat 2 PPK dapat memberikan Penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. diprioritaskan untuk Talent Pool Pasal 55, Ayat 1 Predikat SANGAT BAIK 2 Tahun Berturut – Turut - Confidential -

26. SANKS I KINER J A JPT DENGAN KI N ER J A TI D AK TERCAPAI Predikat Kinerja : CUKU P , KURANG A T A U SANG A T KURANG 6 B ulan un t u k me m pe rbaiki ki n e r ja n y a YA Uji K o m pe ten s i K em b ali dipindahkan pada jabatan lain sesuai den g an k ompet ensi y an g dimi li k i ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. TI D AK J A D AN JF KI N ER J A TI D AK TERCAPAI 6 B ulan u ntuk me m pe rbaiki kin e r ja n ya Predikat Kinerja : KURANG A T A U SANG A T KURANG YA Uji K o m pe ten s i K em b ali dipindahkan pada jabatan lain sesuai den g an k ompetensi yang dimili k i ata u ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan TI D AK Di t empatka n sementa r a pa d a jab a t a n te r ten t u dalam w ak tu pa l in g lam a 1 ( sa t u ) ta h un . Setelah satu tahun tidak tersedia lowongan, pegawai dibe rhe n t ikan den g an ho r mat - Confidential -

27. MANAJE M EN T ALEN T A Kinerja pegawai harus menjad i salah satu dasar penempatan talent pool TUN J A N G A N KIN E R J A Tunjangan Kinerja dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja PENGHARGAAN pemb e rian peng h ar g aan berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan . 05 02 03 04 01 SANKSI penilaian kine r j a PNS yang tidak mencapai target kinerja dikenakan sanksi admi n ist r asi sampai den g an pemberhentian PEN G EM B A N G A N KA R IER PNS Mutasi , P r omosi dan P en g emban g an K ompetensi berdasarkan kinerja KINERJA P E G A W AI digunakan untuk PENTINGNYA MANAJEMEN KINERJA PNS

28. T er i m a Kasih