SOSIALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN pptx

BERISI TENTANG MATERI SIMPEG

1. IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) ONLINE DI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

2. DASAR HUKUM UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. BAB XII PASAL 127 MENGENAI SISTEM INFORMASI (SI) ASN, DISEBUTKAN BAHWA : SI ASN DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN EFISIENSI, EFEKTIFITAS, DAN AKURASI PENGAMBILAN KEPUTUSAN. SI ASN DISELENGGARAKAN TERINTEGRASI ANTAR-INSTANSI PEMERINTAH. UNTUK MENJAMIN AKURASI DATA, SETIAP INSTANSI PEMERINTAH WAJIB MEMUTAKHIRKAN DATA SECARA BERKALA. SI ASN BERBASISKAN TEKNOLOGI INFORMASI.

3. DASAR HUKUM PASAL 128, SISTEM INFORMASI ASN MEMUAT SELURUH INFORMASI PEGAWAI ASN YANG MEMUAT PALING KURANG : DAFTAR RIWAYAT HIDUP RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL RIWAYAT JABATAN DAN KEPANGKATAN RIWAYAT PENGHARGAAN, TANDA JASA, ATAU TANDA KEHORMATAN RIWAYAT PENGALAMAN ORGANISASI RIWAYAT GAJI RIWAYAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAFTAR PENILAIAN PRESTASI KERJA SURAT KEPUTUSAN KOMPETENSI

4. DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL. PADA BAB V. PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KARIER. PADA PASAL 165 AYAT (4) DISEBUTKAN BAHWA DALAM MENYELENGGARAKAN MANAJEMEN KARIER PNS, INSTANSI PEMERINTAH HARUS MENYUSUAN : STANDAR KOMPETENSI JABATAN; DAN PROFIL PNS.

5. DASAR HUKUM PADA PASAL 167 DISEBUTKAN BAHWA PROFIL PNS MERUPAKAN KUMPULAN INFORMASI KEPEGAWAIAN DARI SETIAP PNS YANG TERDIRI ATAS : DATA PERSONAL; KUALIFIKASI; REKAM JEJAK JABATAN; KOMPETENSI; RIWAYAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI; RIWAYAT HASIL PENILAIAN KINERJA; DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN LAINNYA.

6. DASAR HUKUM PADA PASAL 168 DISEBUTKAN BAHWA DATA PERSONAL BERISI INFORMASI MENGENAI DATA DIRI PNS, PALING SEDIKIT MELIPUTI : NAMA; NOMOR INDUK PEGAWAI; TEMPAT TANGGAL LAHIR; STATUS KEPEGAWAIAN; AGAMA; DAN ALAMAT

7. DASAR HUKUM INTRUKSI PRESIDEN NO. 3 TAHUN 2003 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT. PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INSTANSI PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI DAN KOMPREHENSI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

8. PENDAHULUAN SEJAK PERTAMA KALI DIKEMBANGKAN TAHUN 2008, SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) YANG DIPERGUNAKAN DI PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DIKEMBANGKAN SECARA TERPUSAT ( CENTRALIZED ) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KAB. GARUT. PEMUTAKHIRAN (UPDATING) DATA PEGAWAI DILAKUKAN OLEH OPERATOR SIMPEG YANG ADA DI BKD KAB. GARUT. BAHAN PEMUTAKHIRAN (UPDATING) BERUPA DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) DAN FORMULIR ISIAN PEGAWAI (FIP) DITERIMA BERDASARKAN DATA YANG DISERAHKAN OLEH MASING-MASING UNIT KERJA/SKPD SECARA BERKALA.

9. PENDAHULUAN DENGAN PENGELOLAAN DATA PEGAWAI SECARA TERPUSAT (CENTRALIZED), MAKA HAL INI MENIMBULKAN BEBERAPA KELEMAHAN YANG DIANTARANYA ADALAH : PROSES PEMUTAKHIRAN DATA TIDAK AKAN SECARA REAL TIME TER-UPDATE DIKARENAKAN KETERBATASAN JUMLAH OPERATOR SIMPEG DAN JUMLAH DATA PEGAWAI YANG HARUS DI UPDATE BANYAK. OLEH SEBAB ITU, KONDISI JUMLAH PEGAWAI BESERTA SEBARANNYA TIDAK AKURAT SEHINGGA AKAN MENIMBULKAN KESALAHAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DALAM BIDANG KEPEGAWAIAN. TIDAK MENGADAPTASI TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DIMANA SETIAP SISTEM INFORMASI BISA DIIMPLEMENTASIKAN SECARA TERSEBAR KE SEMUA UNIT KERJA/SKPD MELALUI JARINGAN KOMUNIKASI INTERNET.

10. PENDAHULUAN OPERASIONAL SIMPEG BKPSDM OPD B DATABASE BKPSDM OPD A OPD Z PNS A PNS Z

11. PENDAHULUAN DUK FIP SKPD BIDANG PENGADAAN & DATA BKD OPERATOR SIMPEG BIDANG PENGADAAN & DATA BKD DATABASE SIMPEG KENAIKAN PANGKAT PENSIUN MUTASI ANTAR SKPD MUTASI KELUAR/MASUK DAERAH PROMOSI/MUTASI JABATAN STRUKTURAL & FUNGSIONAL DIKLAT STRUKTURAL/FUNGSIONAL PENGHARGAAN HUKUMAN DISIPLIN BIDANG-BIDANG DI BKPSDM : ALUR PROSES

12. PENGEMBANGAN SIMPEG SEJAK TAHUN 2016 INI, BKD KAB. GARUT SUDAH MENGIMPLEMENTASIKAN PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN MELALUI SIMPEG TERINTEGRASI KE SEMUA UNIT KERJA/SKPD YANG ADA DI PEMERINTAH KAB. GARUT SECARA ONLINE MELALUI JARINGAN INTERNET. ALAMAT SIMPEG ONLINE DAPAT DIAKSES MELALUI ALAMAT INTERNET DI BAWAH INI : http://simpeg.garutkab.go.id atau http://simpeg.bkdgarutkab.com

13. PENGEMBANGAN SIMPEG SISTEM INFORMASI ASN PROFIL PNS UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJMENEN PNS SIMPEG PUPNS SAPK-BKN

14. PENGEMBANGAN SIMPEG DATA PEGAWAI YANG HARUS TERCAKUP DALAM APLIKASI SIMPEG SESUAI DENGAN UU ASN DAN PP MANAJEMEN PNS ADALAH : IDENTITAS PEGAWAI; PENGANGKATAN CPNS; PENGANGKATAN PNS; PANGKAT TERAKHIR; TEMPAT BEKERJA; JABATAN SAAT INI; RIWAYAT KEPANGKATAN; RIWAYAT JABATAN; ORGANISASI; TANDA JASA; RIWAYAT HUKUMAN; RIWAYAT CUTI; RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM; RIWAYAT DIKLAT STRUKTURAL; RIWAYAT DIKLAT FUNGSIONAL; RIWAYAT DIKLAT TEKNIS; RIWAYAT PENATARAN; RIWAYAT KURSUS; DATA ORANG TUA; DATA ISTRI/SUAMI; DATA ANAK.

15. PENGEMBANGAN SIMPEG SIMPEG TERINTEGRASI KE SKPD SKPD B DATABASE BKD SKPD A SKPD Z BIDANG A SEKRETARIAT BIDANG Z BKD PIMPINAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN

16. PENGEMBANGAN SIMPEG BERIKUT INI DITAMPILKAN ANTAR MUKA (INTERFACE) SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) TERINTEGRASI KE SKPD

17. PENGEMBANGAN SIMPEG

18. PENGEMBANGAN SIMPEG

19. PENGEMBANGAN SIMPEG

20. PENGEMBANGAN SIMPEG BERIKUT INI DITAMPILKAN CONTOH BENTUK PROFIL PEGAWAI HASIL PRINT-OUT APLIKASI SIMPEG

21. PENGEMBANGAN SIMPEG BERIKUT INI DITAMPILKAN RUANGAN TEMPAT PENYIMPANAN DATABASE APLIKASI SIMPEG DAN PERANGKAT-PERANGKAT SERVER SIMPEG YANG DIGUNAKAN

22. PENGEMBANGAN SIMPEG

23. BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT KABUPETAN GARUT SEKIAN & TERIMA KASIH