SOSIALISASI ZI WBK-WBBM BRMP 8 OKT 2025.pptx

Zi

1. SOSIALISASI PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZI MENUJU WBK/WBBM (PERMENPAN RB NO 90 TAHUN 2021) LINGKUP BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN INSPEKTORAT INVESTIGASI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTAN

2. PREDIKAT Yang diberikan kepada suatu unit kerja / satuan kerja Yang telah berhasil melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dengan …………… , dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang BERSIH dan AKUNTABEL serta PELAYANAN PUBLIK yang prima k BAIK SANGAT BAIK Pimpinan & Jajarannya untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui Refromasi Birokrasi ( pemerintahan yang BERSIH , AKUNTABEL & PELAYANAN PRIMA ) KOMITMEN Apa itu ZI-WBK/WBBM..? ( P ermenpan dan RB No. 90 Tahun 20 2 1)

3. Menciptakan kemudahan , kecepatan , dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan ; Menciptakan program-program yang menyentuh , yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan mendekatkan unit kerja kepada masyarakat / pengguna layanan ; Menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan , telah diketahui dan delivered kepada masyarakat . Membangun komitmen nyata dan semangat perubahan yang besar dari level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajaran ; Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan ZI; STRATEGI PEMBANGUNAN ZI

4. 01 MEKANISME PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM 02 KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM

5. PERMENPAN 10 TAHUN 2019 PERMENPAN 90 TAHUN 2021 HIGHLIGHT PERUBAHAN PENGUSULAN ZI

6. PENTINGNYA REKAN JEJAK (EVIDENCE) PEMBANGUNAN ZI-WBK/WBBM 6

7. PERMENPAN 10/2019 HIGHLIGHT PERUBAHAN PENETAPAN WBK/WBBM PERMENPAN 90 TAHUN 2021

8. Penilaian Bobot A. PENGUNGKIT 60.00   I. PEMENUHAN 30.00     1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4.00       i. Penyusunan Tim Kerja 0.50       ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1.00       iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1.00       iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.50     2. PENATAAN TATALAKSANA 3.50       i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1.00       ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00       iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50     3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5.00       i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.25       ii. Pola Mutasi Internal 0.50       iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.25       iv. Penetapan Kinerja Individu 2.00       v. Penegakan Aturan Disiplin /Kode Etik /Kode Perilaku Pegawai 0.75       vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25     4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5.00       i. Keterlibatan Pimpinan 2.50       ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.50     5. PENGUATAN PENGAWASAN 7.50       i. Pengendalian Gratifikasi 1.50       ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.50       iii. Pengaduan Masyarakat 1.50       iv. Whistle-Blowing System 1.50       v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50     6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00       i. Standar Pelayanan 1.00       ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00       iii. Pengelolaan Pengaduan 1.00       iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1.00       v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00 Unsur Penilaian Penilaian Bobot   II. REFORM 30.00     1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4.00       i. Komitmen dalam perubahan 2.00       ii. Komitmen Pimpinan 1.00       iii. Membangun Budaya Kerja 1.00     2. PENATAAN TATALAKSANA 3.50       i . Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50       ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.00       iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.00     3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5.00       i. Kinerja Individu 1.50       ii. Assessment Pegawai 1.50       iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 2.00     4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5.00       i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja 2.00       ii. Pemberian Reward and Punishment 1.50       iii. Kerangka Logis Kinerja 1.50     5. PENGUATAN PENGAWASAN 7.50       i. Mekanisme Pengendalian 2.50       ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.00       iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 2.00       i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 1.00         Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) 1.00     6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00       i. Upaya dan/ atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50       ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 2.50 B. HASIL 40.00   I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL 22.50   II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 17.50 Penilaian Bobot A. PENGUNGKIT 60.00   I. PEMENUHAN 30.00     1. MANAJEMEN PERUBAHAN 4.00       i. Penyusunan Tim Kerja 0.50       ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas 1.00       iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 1.00       iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja 1.50     2. PENATAAN TATALAKSANA 3.50       i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1.00       ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00       iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50     3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 5.00       i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi 0.25       ii. Pola Mutasi Internal 0.50       iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.25       iv. Penetapan Kinerja Individu 2.00       v. Penegakan Aturan Disiplin /Kode Etik /Kode Perilaku Pegawai 0.75       vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.25     4. PENGUATAN AKUNTABILITAS 5.00       i. Keterlibatan Pimpinan 2.50       ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.50     5. PENGUATAN PENGAWASAN 7.50       i. Pengendalian Gratifikasi 1.50       ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 1.50       iii. Pengaduan Masyarakat 1.50       iv. Whistle-Blowing System 1.50       v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50     6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 5.00       i. Standar Pelayanan 1.00       ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00       iii. Pengelolaan Pengaduan 1.00       iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan 1.00       v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00

9. MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN REFORM Tim Kerja ZI Komitmen Dalam Perubahan Rencana Pembangunan ZI Komitmen Pimpinan Pemantauan dan Evaluasi ZI Membangun Budaya Kerja Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset ( pola pikir ) dan cultureset ( cara kerja ) individu ASN Perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja Menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan . Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak MANAJEMEN PERUBAHAN

10. MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN REFORM SOP Kegiatan Utama Pengaruh penyederhanaan birokrasi terhadap peta proses bisnis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi Keterbukaan Informasi Publik . Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat . TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem , proses, dan prosedur kerja yang jelas , efektif , efisien , dan terukur Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan ; Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan Meningkatnya kinerja unit kerja / satuan kerja . PENATAAN TATA LAKSANA

11. MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN REFORM Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi Kinerja Individu Pola Mutasi Internal Assesment Pegawai Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi Pelanggaran Disiplin Pegawai Penetapan Kinerja Individu TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur ; Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur ; Meningkatnya disiplin SDM aparatur ; Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur ; dan Meningkatnya profesionalisme SDM. PENATAAN MANAJEMEN SDM

12. MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN REFORM Keterlibatan Pimpinan Meningkatnya Capaian Kinerja Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Pemberian Reward & Punishment atas dasar kinerja Kerangka Logis ( penjabaran kinerja ) TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Meningkatnya kinerja instansi pemerintah ; dan Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah . PENGUATAN AKUNTABILITAS

13. MANAJEMEN PERUBAHAN PEMENUHAN REFORM Gratifikasi ; Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama ; Penerapan SPIP ; Penanganan Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat ; Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai . Whistle Blowing System ; Penangan Benturan Kepentingan TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang Meningkatkan sistem integritas. PENGUATAN PENGAWASAN

14. MANAJEMEN PERUBAHAN TUJUAN KONDISI YANG INGIN DIWUJUDKAN Membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) Standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik PELAYANAN PUBLIK PEMENUHAN REFORM Standar pelayanan Upaya dan/ inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik ; Budaya pelayanan Prima; Upaya dan/ atau inovasi pada perizinan / pelayanan telah dipermudah Pengelolaan Pengaduan ; Penanganan pengaduan pelayanan Penilaian Kepuasan Terhadap pelayanan ; Peningkatan TI

15. LALU APA YANG HARUS KITA LAKUKAN…??? MELIBATKAN PIMPINAN & SELURUH PEGAWAI BERPERAN AKTIF UNTUK MEWUJUDKAN ZI-WBK/WBBM

16. Pada unit kerja / satuan kerja atau kawasan yang telah mendapat predikat menuju WBK / WBBM apabila berdasarkan laporan dari TPI bahwa unit kerja / satuan kerja atau kawasan sudah tidak memenuhi kriteria menuju WBK / WBBM . Berdasarkan hasil evaluasi lapangan berkala atau verifikasi lapangan oleh TPN dan setelah melakukan klarifikasi dengan TPI ditemukan bukti bahwa terdapat maladministrasi , maka secara tertulis TPN akan merekomendasikan kepada Menteri PANRB untuk mencabut predikat menuju WBK / WBBM pada unit kerja / satuan kerja atau kawasan tersebut . Selanjutnya , unit kerja / satuan kerja atau kawasan yang telah dicabut predikat menuju WBK / WBBM , tidak dapat diajukan lagi untuk untuk mendapatkan predikat Menuju WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterbitkan PENCABUTAN PREDIKAT MENUJU WBK / WBBM

17. TERIMA KASIH