SosxSxxsaxZXsaxZxSxZxSxZxSxzxSxSxzeharto.pptx

sfvdsf

1. PENDAHULUAN

2. SOEHARTO SEJARAH KEPEMIMPINAN “ THE SMILING GENERAL ”

3. Biografi Singkat Soeharto 1941 Menjadi prajurit teladan di Sekolah Bintara, Gombong , Jawa Tengah 5 Oktober 1945 Resmi menjadi anggota TNI 1949 Berhasil memimpin pasukannya merebut kembali kota Yogyakarta dari tangan penjajah Belanda 1 Oktober 1965 Meletus G-30-S/PKI. Soeharto mengambil alih pimpinan Angkatan Darat. Selain dikukuhkan sebagai Pangad , Jenderal Soeharto ditunjuk sebagai Pangkopkamtib oleh Presiden Soekarno. Maret 1966 Menerima Surat Perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Tugasnya, mengembalikan keamanan dan ketertiban serta mengamankan ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno. Maret 19 68 Menjabat sebagai presiden RI 21 Mei 1998 Mengundurkan diri sebagai presiden RI 27 Januari 2006 M eninggal dunia lahir di Kemusuk , Yogyakarta, tanggal 8 Juni 1921 . Bapaknya bernama Kertosudiro sedangkan ibunya bernama Sukirah .

4. ORDE BARU (1966- 1998 ) Sistem dan Struktur Politik Ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto

5. Masa Transisi 1966-1967 A) Aksi-Aksi Tritura Tuntutan yang dirumuskan (12 Januari 1966) Pembubaran PKI Pembersihan kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI Penurunan harga/perbaikan ekonomi pada 8 Maret 1966 : para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak – abrik gedung Departemen Luar Negeri dan kantor berita Republik Rakyat Cina (RRC), Hsin Hua

6. B ) Surat Perintah Sebelas Maret 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian terkenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar . 12 Maret 1966 , PKI dibubarkan 18 Maret 1966 , penangkapan 15 orang mentri yang diduga terkait dengan peristiwa G 30 S/PKI. C) Dualisme Kepemimpinan Juni 1966 , Supersemar dijadikan Tap MPRS 22 Februari 1967 , Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya .

7. 26 Maret 1966 Jendral Soeharto dilantik sebagai Presiden RI

8. KEBIJAKAN DALAM PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO Awal kekuasaannya, Presiden Soeharto mewarisi komerostan ekonomi yang di tinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Kemerosotan ekonomi ditandai oleh rendahnya pendekatan perkawinan penduduk Indonesia yang hanya mencapai 70 dollar AS, tingginya inflasi mencapai 65% serta hancurnya sarana sarana Ekonomi serta konflik yang terjadi. Untuk mengatasi kemerosotan ini pemerintah orde Baru membuat program jangka pendek. Program jangka pendek ini di ambil dgn pertimbangan apabila inflasi dapat dikendalikan dan stabilitas tercapai , kegiatan ekonomi akan pulih dan produksi akan meningkat. Mulai tanggal 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). A. KEBIJAKAN EKONOMI 1. Repelita

9. Pada awal pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto berfokus pada pengembangan sektor pertanian karena menganggap ket a hanan pangan adalah prasyarat utama kestabilan ekonomi dan politik. Dan sektor ini berkembang pesat setelah pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian seperti irigasi dan perhubungan, teknologi pertanian, hingga penyusu n an bisnis. Pemerintah juga memberikan kepastian pemasaran hasil produksi melalui Lembaga yang di beri nama Bulog (Badan Urusan Logistik). 2. Swasembada Beras 3. Pemerataan Kesejahteraan Penduduk Pemerataan kesejahteraan penduduk ini di lakukan melalui program-program penyediaan kebutuhan pangan seperti, peningkatan gizi, pemerataan pelayanan Kesehatan, keluarga berencana, Pendidikan dasar, penyediaan air bersih, dan pembangunan perumahan sederhana. Dan pendapatan per kapita masyarakat juga naik dari yang hanya 70 dolar per tahun pada tahun 1969,meningkat menjadi 600 dolar per tahun pada tahun 1993. Pemerataan ekonomi juga diiringi dengan adanya p e ningkatan usia harapan hidup, dari yang tadinya 50 tahun pada tahun 1970-an menjadi 61 pada tahun 1992.Dan pada waktu itu juga angka kematian bayi juga menurun dari 142 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup menjadi 63 untuk setiap 1.000 kelahiran hidup. Dan jumlah penduduk juga berhasil dikendalikan melalui program keluarga berencana (KB).

10. B. PENATAAN KEHIDUPAN POLITIK 1. Pembubaran   Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya Dalam rangka menjamin keamanan , ketenangan , serta stabilitas pemerintahan , Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan : Membubarkan   Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966. Menyatakan   Partai Komunis Indonesia  sebagai partai terlarang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat  Gerakan 30 September 1965.

11. 2. Penyederhanaan Partai Politik Pada tahun   1973   setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan ( fusi ) partai - partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik . Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi , PSII, dan PERTI Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik , Partai Murba , IPKI, dan Parkindo Golongan karya 3. Pemilihan Umum Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun  1971 ,  1977 ,  1982 ,  1987 ,  1992 , dan  1997 . Pada Pemilu 1997 yang merupakan pemilu terakhir masa pemerintahan Orde Baru, Golkar memperoleh 74,51% dengan perolehan 325 kursi di DPR . Kemenangan Golkar yang selalu mencolok sejak Pemilu 1971 sampai dengan Pemilu 1997 menguntungkan pemerintah yang perimbangan suara di MPR dan DPR didominasi oleh Golkar. Keadaan ini telah memungkinkan Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode, karena pada masa Orde Baru presiden dipilih oleh anggota MPR.

12. 4. Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Menurut Connie Rahakundini Bakrie, di pemerintaha n Soeaharto , orde baru menempatkan militer sebagai pemain sentral dalam perpolitikan melalui doktrin Dwi Fungsi ABRI . Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran dinamisator sebenarnya telah diperankan ABRI sejak zaman Perang Kemerdekaan. Waktu itu Jenderal Soedirman telah melakukannya dengan meneruskan perjuangan, walaupun pemimpin pemerintahan telah ditahan Belanda. Demikian juga halnya yang dilakukan Soeharto ketika menyelamatkan bangsa dari perpecahan setelah  Gerakan 30 September , yang melahirkankan Orde Baru. 5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) Pada tanggal   12 April   1976 , Presiden  Soeharto   mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama  Ekaprasatya Pancakarsa   atau Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). sejak tahun  1978  pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai  demokrasi  Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara .

13. C. PENATAAN POLITIK LUAR NEGERI Pada pemerintahan Presiden Soeharto politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan . MPR mengeluarkan sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia harus didasarkan pada kepentingan nasional, seperti pembangunan nasional, kemakmuran rakyat, kebenaran, serta keadilan. Kembali Menjadi Anggota PBB Normalisasi Hubungan dengan Negara Lain Pemulihan Hubungan dengan Singapura Pemulihan Hubungan dengan Malaysia (pada 29 Mei - 1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok ) Pembekuan Hubungan dengan RRT (Pada tanggal 1 Oktober 1967 Pemerintah Republik Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)

14. D. PENATAAN KEHIDUPAN EKONOMI Kebijakan yang Soeharto ambil : ●Memperbaharui kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. ●MPRS mengeluarkan garis program pembangunan. Program pemerintahan Soeharto diarahkan pada upaya penyelamatan ekonomi nasional , terutama stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Langkah-Langkah yang diambil : Mendobrak kemacetan ekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan. Debirokrasi untuk memperlancar kegiatan perekonomian Berorientasi pada kepentingan produsen kecil A. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi Untuk melaksanakan langkah-langkah penyelamatan tersebut, maka Presiden Soeharto menempuh cara: Mengadakan operasi pajak, melaksanakan sistem pemungutan pajak baru, menghemat pengeluaran pemerintah serta menghapuskan subsidi bagi perusahaan Negara, membatasi kredit bank dan menghapuskan kredit impor.

15. B. Kerjasama Luar Negeri Pertemuan Tokyo Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo, dan perundingan dilanjutkan di Paris, Prancis. Tujuan dari perundingan ini adala h penundaan pembayaran hutang yang diwariskan orde lama. Pertemuan Amsterdam Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda. Perundingan ini dikenal dengan IGGI ( Intergovernmental Group for Indonesia). Melalui pertemuan tersebut pemerintah Indonesia berhasil mengusahakan bantuan luar negeri.

16. C. Pembangunan Nasional Trilogi Pembangunan Pelaksanaan pembangunan Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto bertumpu kepada program yang dikenal dengan sebutan Trilogi Pembangunan . Isi trilogi pembangunan : Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan so s ial bagi seluruh rakyat. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kabinet Pembangunan III 8 Jalur pemerataan yang dirancang pemerintah orde baru : Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang, dan perumahan. Pemerataan memperoleh kesempatan Pendidikan dan pelayanan Kesehatan. Pemerataan pembagian pendapatan . Pemerataan kesempatan kerja. Pemerataan kesempatan berusaha. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Pemerataan penyebaran pembangunan di wilayah tanah air. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

17. Pembangunan nasional direalisasikan melalui Pembangunan Jangka Pendek dan Pembangunan Jangka Panjang. Dan Pembangunan Jangka Pendek dirancang melalui program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama masa Orde Baru, pemerintah telah melaksanakan enam Pelita yaitu: Pelita I Pelita I dilaksanakan mulai 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974, Pelita II Pelita II mulai berjalan sejak tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pelita III Pelita III dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita IV Pelita IV dilaksanakan tanggal 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Pelita V Pelita V dimulai 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Pelita VI Periode Pelita VI dimulai 1 April 1994 sampai 31 Maret 1999. Pembangunan Lima Tahun (Pelita)

18. E. SOEHARTO MUNDUR SEBAGAI PRESIDEN 1997 : Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia ( Krisis Finansial Asia) , disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh . Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. 13-15 Mei 1998 : Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto yang menyebabkan kerusuhan hingga mengakibatkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak . Mahasiswa menduduki Gedung MPR Mahasiswa Trisakti sebelum penembakan

19. 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden RI

20. TERIMA KASIH