Strategi penyusunan dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar 21062021.pptx

Strategi Penyusunan dan Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

1. Strategi Penyusunan dan Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Disampaikan Oleh: Nitta Rosalin, SE., MA Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Jakarta, Juni 2021

2. Regulasi Terkait SPM Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasa Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar UU Dasar 1945 Pasal 33: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat Pasal 28 H ayat 1: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda RPJMN 2020-2024 RKP Tahun 2021

3. Visi Misi dan Arahan Presiden Diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 Pembangunan SDM Pembangunan Infrastruktur Penyederhanaan Regulasi Transformasi Ekonomi Penyederhanaan Birokrasi 1 2 3 4 5 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Struktur Ekonomi yang Prouktif , Mandiri , dan Berdaya Saing Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi , Bermatabat , dan Terpercaya Perlindungan bagi segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga Pengelolaan Pemerintahan yang bersih , Efektif dan Terpercaya Sinergi Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Visi-Misi Presiden Arahan Presiden Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Membangun Lingkungan Hidup , Meningkatkan Ketahanan Bencana , dan Perubahan Iklim Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik 1 2 3 4 5 6 7 7 Agenda Pembangunan

4. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetititf di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur VISI 2045 Development Constraints : Kondisi Pembiayaan Kondisi Sumber Daya Alam RPJPN 2020-2024 Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan TEMA PENGARUSUTAMAAN Kaidah Pembangunan : Membangun Kemandirian Menjaga Keberlanjutan Menjamin Keadilan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim Tata Kelola ( Governance ) Kesetaraan Gender Modal Sosial Budaya Pariwisata , E konomi Kreatif dan Digital FOKUS PEMBANGUNAN MANUSIA FOKUS PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN FOKUS PEMBANGUNAN EKONOMI Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial Pangan Sentra-Sentra Pertumbuhan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing FOKUS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Transportasi Telekomunikasi Hukum dan Regulasi Pertahanan dan Keamanan Politik 1 2 1 Energi 2 3 Industri Manufaktur 4 Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 1 2 3 1 2 1 2 3 Kelautan dan Kemaritiman 5 Sumber Daya Air 3 Perumahan dan Pemukiman 4 FOKUS PEMBANGUNAN POLITIK, H UKUM, PERTAHANAN & K EAMANAN Pembangunan Karakter Bangsa 3 Transformasi Digital

5. Amanat SPM dalam UU 23 Tahun 2014 4 Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar (UU 23 2014) Pasal 1 Butir 17 : Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pasal 18: Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pasal 298: Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal UU 23/2014

6. 6 Tahapan Penerapan SPM PP No. 2/2018 tentang SPM Permendagri No. 100/2018 tentang Penerapan SPM 1 Pengumpulan Data 2 Perhitungan Kebutuhan 3 Penyusunan Rencana 4 Pelaksanaan Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima Jumlah barang dan/ atau jasa y an g sudah tersedia dan yg dibutuhkan Jumlah sarana , prasarana , dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan Menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya RPJMD dan RKPD Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU Monitoring dan Evaluasi Pelaporan

7. MUATAN SPM PEKERJAAN UMUM PP 2/2018 TENTANG SPM Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara. JENIS PELAYANAN DASAR PROVINSI KABUPATEN/KOTA MUTU LAYANAN DASAR AIR MINUM Kewenangan Pengelolaan dan pengembangan SPAM regional Layanan SPM Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Penerima Layanan Warga negara penerima layanan air minum curah lintas kabupaten/kota Kewenangan Pengelolaan dan pengembangan SPAM di daerah kabupaten / kota Layanan SPM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penerima Layanan Warga negara penerima layanan air minum sehari-hari Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan pelayanan dasar sesuai PermenPUPR 29/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum AIR LIMBAH Kewenangan Pengelolaan dan pengembangan SPALD regional Layanan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota Penerima Layanan Warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota Kewenangan Pengelolaan dan pengembangan SPALD di daerah kabupaten / kota Layanan SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Penerima Layanan Warga negara penerima layanan pengolahan air limbah domestik Sumber : UU 23/2014 dan PP 2/2018

8. 7 1. Pengumpulan Data Pemenuhan Pelayanan Dasar Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten / kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai kewenangannya , melakukan pengumpulan dan pendataan secara berkala Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima kebutuhan dasar sesuai J enis dan M utu P elayanan Dasar Jumlah barang dan/ atau jasa Yang masih dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar Yang tersedia di daerah untuk pemenuhan kebutuhan dasar Jumlah barang dan/ atau jasa Yang sudah tersedia untuk pemenuhan kebutuhan dasar Yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar

9. 8 2. Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar (SPM Pekerjaan Umum ) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari ; Rumah Tangga Penerima Layanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik CAPAIAN SPM DAERAH SAAT INI GAP CAPAIAN SPM DAERAH Identifikasi Kebutuhan Peningkatan SPM Daerah Identifikasi Kebutuhan Peningkatan SPM Daerah Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; Penyelenggara SPAM oleh BUMD dan UPTD P enyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota Provinsi Kab/Kota Provinsi Kab /Kota Mutu Pelayanan Dasar Kuantitas 60 L/orang/ hari Kualitas Kekeruhan , Warna , Rasa, Busa , Bau Rumah Tangga Rumah Tangga Kuantitas 1 akses pengolahan air limbah Kualitas < 25jiwa/Ha Akses Dasar >25 jiwa /Ha Akses Aman OPD menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan sarana dan prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis SPM 2021 Jenis Pelayanan Dasar Penerima Layanan Dasar Mutu Pelayanan Dasar Jenis Pelayanan Dasar Pemenuhan Pelayanan Dasar Air Minum Air Limbah 2018 2019 2020 2021

10. 9 3. Penyusunan Rencana Tim penerapan Menyusun R encana A ksi Penerapan SPM SPM 4 3 2 1 5 RPJMD Renstra-PD RKPD Renja-PD APBD Jenis dan Mutu SPM J enis, Mutu, dan Pen e rima Pelayanan Dasar Identifikasi penerima ; Identifikasi ketersediaan barang / jasa kebutuhan dasar ; Identifikasi pemenuhan ke b utuhan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah ; Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. - PP 2/2018 - Permendagri 100/2018 - PermenPUPR 29/2019 Integrasi ke dalam dokumen perencanaan (Program Pemenuhan SPM) . - Permendagri 86/2017 - Permendagri 70/2019 - Permendagri 90/2019 - Permemdagri 17 /2021 Proses Perencanaan Integrasi ke dalam dokumen anggaran ( Anggaran Pemenuhan SPM) . - Permendagri 70/2019 - Permendagri 90/2019 - Regulasi Penganggaran Daerah Proses Penganggaran Integrasi SPM dalam Dokrenda

11. Penyusunan program, kegiatan , indikator , target dan anggaran harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat Program dan kegiatan beserta indikator dan target harus mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan Program, kegiatan , indikator dan target harus sinkron atau tegak lurus dengan target nasional Mengacu pada RPJMD dan Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020 Mengacu pada Renstra dan Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020 Mengacu pada Renstra dan Permendagri 90/2019 jo. Kepmendagri 50/2020 Mengacu pada capaian tahun sebelumnya , hasil penghitungan kebutuhan , dan memperhatikan target nasional Mengacu pada kemampuan keuangan daerah dan hasil penghitungan kebutuhan PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN TARGET ANGGARAN INDIKATOR Mengacu pada Permendagri 100/2018, PermenPUPR 29/2018 dan RPJMN ( indikator target nasional ) KISI-KISI PENYUSUNAN CATATAN STRATEGI PERUMUSAN PROGRAM/KEGIATAN, TARGET, DAN ANGGARAN

12. NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN AIR MINUM KEPMENDAGRI 50/2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH 1 3       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 3     PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 3 3 1.01   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten /Kota 1 3 3 1.01 1 Penyusunan Rencana , Kebijakan , Strategi dan Teknis SPAM 1 3 3 1.01 2 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM 1 3 3 1.01 3 Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan 1 3 3 1.01 4 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan 1 3 3 1.01 5 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan 1 3 3 1.01 6 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan 1 3 3 1.01 7 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota 1 3 3 1.01 8 Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi 1 3 3 1.01 9 Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten /Kota 1 3 3 1.01 10 Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten /Kota 1 3 3 1.01 11 Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten /Kota 1 3 3 1.01 12 Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota 1 3       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 3     PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1 3 3 2.01   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten /Kota 1 3 3 2.01 1 Penyusunan Rencana , Kebijakan , Strategi dan Teknis SPAM 1 3 3 2.01 2 Supervisi Pembangunan/ Peningkatan / Perluasan / Perbaikan SPAM 1 3 3 2.01 3 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 3 3 2.01 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 5 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 3 3 2.01 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 3 3 2.01 8 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 9 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum 1 3 3 2.01 10 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri 1 3 3 2.01 11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat 1 3 3 2.01 12 Fasilitasi Penyiapan Kerjasama SPAM 1 3 3 2.01 13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM 1 3 3 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM 1 3 3 2.01 15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan 1 3 3 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Perdesaan 1 3 3 2.01 19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 1 3 3 2.01 20 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1 3 3 2.01 21 Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan PROVINSI KABUPATEN/KOTA Sumber : Kepmendagri 50/2020 – Permendagri 90/2019

13. Grafik Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Provinsi dalam RKPD 2021 Grafik Jumlah Subkegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Provinsi dalam RKPD 2021 Provinsi dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM yang memiliki subkegiatan terbanyak adalah Sulawesi Selatan dengan 30 s ubkegiatan , sedangkan yang paling sedikit adalah Gorontalo , Kalimantan Barat, Maluku, Lampung, Papua dan Sulawesi Barat dengan jumlah 1 s ubkegiatan . Pengelolaan SPM Air Minum dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM. Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Provinsi sebagai bentuk implementasi SPM Air Minum memiliki 167 subkegiatan . Tidak semua subkegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari Standar Mutu Pelayanan Minimal Air Minum . Setiap provinsi telah merencanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM dalam RKPD tahun 2021 dengan jumlah sub kegiatan yang bervariasi antar Provinsi . PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM Jumlah Anggaran SPAM di Indonesia 653.791.762.272 Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI

14. 98,27% 1,73% Belanja program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM sebesar 0,17% dari total belanja daerah . Total belanja daerah provinsi dalam APBD 2021 sebesar 388 Triliun Rupiah sedangkan total belanja untuk program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM provinsi sebesar 653,8 Milyar Rupiah . Total belanja modal provinsi sebesar 55 Triliun Rupiah atau 14,2 % dari total belanja daerah . Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM sebesar 653,8 Rupiah atau 1,18 % dari total belanja modal Total belanja modal provinsi didominasi belanja modal untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi . Total belanja program SPAM sebesar 1,73 % dari total belanja urusan Pekerjaan Umum Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI Grafik Persentase Belanja SPAM terhadap Belanja Urusan Pekerjaan Umum PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SPAM

15. Rata-rata belanja program SPAM provinsi sebesar 1,33 % dari total belanja modal provinsi . Dari rata-rata nasional tersebut , 17 provinsi berada dibawah rata-rata nasional dan 13 provinsi berada diatas rata-rata nasional . Provinsi dengan persentase belanja SPAM dibanding belanja modal terbesar adalah Sumatera Utara dan yang terkecil Kalimantan Utara. ( peta ) ( grafik persentase belanja SPAM terhadap belanja modal per provinsi ) Peta Persentase Belanja SPAM terhadap Belanja Modal per Provinsi SPAM dalam Belanja Modal per Provinsi di Indonesia Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI Grafik Persentase Belanja SPAM terhadap Belanja Modal per Provinsi

16. Air Minum dalam Prioritas Provinsi (RPJMD) Berdasarkan RPJMD provinsi yang masih berlaku , 29 provinsi menjadikan SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah , sebagai bagian dari upaya pencapaian visi misi kepala daerah . Sedangkan 3 provinsi tidak menjadikan SPM dan pelayanan dasar air minum sebagai prioritas daerah . Peta Prioritas Air Minum dalam RPJMD Tingkat Provinsi (Data per Juni 2021) Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI

17. Kelembagaan SKPD Pengampu Air Minum Pemenuhan SPM Air Minum juga dilaksanakan melalui program PSU pada urusan perumahan dan Kawasan Permukiman Perbandingan jumlah kegiatan air minum pada urusan Pekerjaan Umum dan urusan Perkim yakni sebesar 76,6% berbanding 23,4%. Sementara perbandingan pagu air minum pada kedua urusan tersebut adalah 80,8 % pada urusan PU dan 19,2% pada urusan Perkim . Nomenlaktur penamaan SKPD pengampu air minum di tingkat provinsi bervariasi . Hal ini berkaitan dengan peleburan serta pemecahan berbagai urusan ke dalam satu unit satuan kerja . Penamaan SKPD pengampu air minum terbanyak di tingkat provinsi adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang ada di 8 provinsi . Kegiatan Air Minum menurut Urusan Pagu Air Minum menurut Urusan Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI

18. NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN AIR LIMBAH KEPMENDAGRI 50/2020 TENTANG HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI KABUPATEN/KOTA 3       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 5     PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 3 5 1.01   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional 3 5 1.01 1 Penyusunan Rencana , Kebijakan , Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 5 1.01 2 Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk 3 5 1.01 3 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 3 5 1.01 4 Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional 3 5 1.01 5 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat 3 5 1.01 6 Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 5 1.01 7 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 3 5 1.01 8 Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten /Kota 3 5 1.01 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 3       URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 3 5     PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1 3 5 2.01   Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten /Kota 1 3 5 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 3 5 2.01 2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 1 3 5 2.01 3 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1 3 5 2.01 4 Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota 1 3 5 2.01 5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 1 3 5 2.01 6 Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 1 3 5 2.01 7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 3 5 2.01 8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 3 5 2.01 9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 3 5 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 1 3 5 2.01 11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman 1 3 5 2.01 12 Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 1 3 5 2.01 13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja 1 3 5 2.01 14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 1 3 5 2.01 15 Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 1 3 5 2.01 16 Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT 1 3 5 2.01 17 Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan / Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT Sumber : Kepmendagri 50/2020 – Permendagri 90/2019

19. Pengelolaan SPM Air Limbah dilakukan melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Provinsi sebagai bentuk implementasi SPM Air Limbah memiliki 81 subkegiatan . Tidak semua subkegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari standar mutu pelayanan minimal air limbah . PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Jumlah Anggaran Air Limbah di Indonesia 80.849.018.853 Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI Grafik Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Provinsi dalam RKPD 2021 Grafik Jumlah Subkegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Provinsi dalam RKPD 2021 Setiap provinsi telah merencanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dalam RKPD tahun 2021 dengan jumlah subkegiatan yang bervariasi antar provinsi . Provinsi dengan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah yang memiliki subkegiatan terbanyak adalah Sulawesi Selatan dengan 23 subkegiatan .

20. Total belanja modal provinsi didominasi belanja modal untuk Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi . Total belanja program Air Limbah sebesar 0,22 % dari total belanja urusan Pekerjaan Umum . Belanja program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 0,02% dari total belanja daerah . Total belanja daerah provinsi dalam APBD 2021 sebesar 388 Triliun Rupiah sedangkan total belanja untuk program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah provinsi sebesar 80,85 Milyar Rupiah . Total belanja modal provinsi sebesar 55 Triliun Rupiah atau 14,2 % dari total belanja daerah . Untuk Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah sebesar 80,85 Milyar Rupiah atau 0,15% dari total belanja modal. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Sumber Grafik : SIPD KEMENDAGRI

21. SUB URUSAN INDIKATOR (PERMENPUPR 29/2018) INDIKATOR (PERMENDAGRI 18/2020) Air Minum Provinsi Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten / kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten / kota Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten / kota terhadap demand pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten / kota Air Minum Kab /Kota Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota Air Limbah Provinsi Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional Presentase pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional Air Limbah Kab /Kota Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik INDIKATOR PELAKSANAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH (SPM) Sumber Data: Lampiran Permendagri 18/2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan PermenPUPR 29/2018 Tentang Standar Teknis SPM Indikator SPM Pekerjaan Umum pada lampiran PermenPUPR 29/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan Indikator pelaksanaan urusan pekerjaan umum sub urusan Air Minum dan Air Limbah pada lampiran Permendagri 18/2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator ini diintegrasikan daerah ke dalam dokumen perencanaan sebagai indikator outcome dari program air minum dan program air limbah , dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan SPM yang dilaporkan melalui LPPD.

22. DESEMBER OKTOBER AGUSTUS JUNI JULI NOVEMBER SEPTEMBER MEI APRIL MARET FEBRUARI JANUARI Konsultasi dengan K/L terkait prioritas pelaksanaan NSPK di daerah Pertemuan dengan Daerah terkait penerapan PN dan NSPK dalam rancangan Renja dan RKPD Pertemuan dengan K/L sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Pembinaan untuk mendorong internalisasi PN dan NSPK dalam Dokren Daerah Analisis data hasil pembinaan untuk persiapan konsultasi RKPD. Hasil analisis dimuat dalam SIPD. Fasilitasi Musrenbang daerah Konsultasi rancangan akhir RKPD ( dengan system desk dan melibatkan K/L terkait ) Updating analisis dan pemetaan daerah terkait program dan kegiatan . Pembinaan penyusunan KUA PPAS Monitoring terpadu bersama-sama dengan K/L terkait . Pembinaan penyusunan APBD dan RKA SKPD Monitoring terpadu bersama-sama dengan K/L terkait Monitoring terpadu bersama-sama dengan K/L terkait . Persiapan evaluasi Ranperda APBD Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan urusan daerah ( Koordinasi dengan K/L). Evaluasi Ranperda APBD Pelaporan dalam bentuk profil dan analisis TIMELINE PEMBINAAN DAERAH

23. Pemenuhan Pelayanan Dasar OPD melaksanakan program/ kegiatan SPM PERUMAHAN RAKYAT dalam satu tahun anggaran KEGIATAN SPM SUB KEGIATAN SPM PROGRAM SPM INDIKATOR TARGET CAPAIAN Dok . Rencana OBJEK BELANJA SPM RINCIAN OBJEK BELANJA SPM JENIS BELANJA SPM SUB RINCIAN OBJEK BELANJA SPM Dok . Anggaran Laporan Penerapan SPM termasuk dalam materi muatan LPPD (laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah) Sekurangnya memuat: Hasil Kendala Ketersediaan anggaran Untuk provinsi, laporan ditambah dengan akumulasi laporan kabupaten/kota Hasil pelaporan penerapan SPM dipergunakan sebagai: Penilaian kinerja perangkat Daerah Pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah Dilaporkan : Pelaksanaan

24. 01 02 03 04 05 Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri teknis yang membidangi urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap penerapan SPM Daerah provinsi . Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap penerapan SPM daerah provinsi . Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Daerah kabupaten / kota . Bupati / wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM d aerah kabupaten / kota . Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah . Pembinaan dan Pengawasan SPM

25. Closing Statement Pemerintah Daerah m engintegrasikan SPM d alam Perencanaan Baik Perencanaan Lima Tahunan Maupun Tahunan Menyusun Pembiayaan Melalui Perencanaan Anggaran d alam APBD Mengalokasikan Anggaran dalam Rangka SPM Melaksanakan SPM s esuai Petunjuk Teknis y ang Telah Ditetapkan Pemerintah Pusat Melakukan Koordinasi d engan Pemerintah Pusat Melaporkan Capaian S PM d alam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

26. Terima Kasih