Takyif Fiqih Reksadana.pdf dalam perspektif ekonomi syariah

Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang saat ini cukup diminati banyak orang
khususnya investor pemula. Selain minim resiko, juga terdapat beberapa benefit dari
Reksadana seperti efektifitas, efisiensi dan murahnya biaya awal yang dibutuhkan untuk
melakukan investasi. Namun sebagaimana transaksi kontemporer pada umumnya, akan
selalu bermunculan pertanyaan perihal hukum transaksi ini dari segi syariat islam. Maka
dalam tulisan singkat ini kami berusaha untuk melakukan analisa terkait akad yang terjadi
dalam instrumen investasi Reksadana.
Reksadana menurut UU No. 8 Tahun 1995 adalah
“Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”
Secara umum Reksadana bisa diibaratkan merupakan instrumen yang digunakan oleh
seseorang sebagai sarana menitipkan dananya lalu diatur oleh manajer investasi untuk
selanjutnya diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen investasi lain di pasar modal baik
secara konvensional maupun syariah.

2. ASWAAQUNA - TFR

1


﷽
















Judul : Takyif Fiqih Reksadana
Penulis : Devin Halim Wijaya, BBA., CSAA, WPPE
Editor dan Layouter : Ahmad Hasan, BBA.
Media Partner : ASWAAQUNA
Tanggal Terbit : Ahad, 28 Rabiul Awal 1444 / 23 Oktober 2022

3. ASWAAQUNA - TFR

2

Takyif Fiqih Reksadana

Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang saat ini cukup diminati banyak orang
khususnya investor pemula. Selain minim resiko, juga terdapat beberapa benefit dari
Reksadana seperti efektifitas, efisiensi dan murahnya biaya awal yang dibutuhkan untuk
melakukan investasi. Namun sebagaimana transaksi kontemporer pada umumnya, akan
selalu bermunculan pertanyaan perihal hukum transaksi ini dari segi syariat islam. Maka
dalam tulisan singkat ini kami berusaha untuk melakukan analisa terkait akad yang terjadi
dalam instrumen investasi Reksadana.
I. Definisi Reksadana Menurut Undang-Undang
Reksadana menurut UU No. 8 Tahun 1995 adalah

“Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Secara umum Reksadana bisa diibaratkan merupakan instrumen yang digunakan oleh
seseorang sebagai sarana menitipkan dananya lalu diatur oleh manajer investasi untuk
selanjutnya diinvestasikan ke dalam berbagai instrumen investasi lain di pasar modal baik
secara konvensional maupun syariah.
II. Skema Penerbitan Reksadana – Tashawwur
Reksadana bisa diterbitkan dengan 2 jenis badan usaha berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995,
yaitu:
a. Perseroan
b. Kontrak Investasi Kolektif

Reksadana Berbentuk Perseroan menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 39
Tahun 2016 adalah “Emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual
saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai
jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan pasar uang.”

Sehingga bisa disimpulkan bahwa Reksadana Berbentuk Perseroan adalah perusahaan
berbentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha Reksadana yang telah
mendapatkan izin dari OJK. Skema Reksadana berbentuk Perseroan sendiri adalah sebagai
berikut,

4. ASWAAQUNA - TFR

3


Urutan pelaksanaan kegiatan usaha Reksadana berbentuk Perseroan sebagaimana di atas
adalah sebagai berikut,
1. Pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjalankan kegiatan usaha Reksadana;
2. Pelaksanaan Kontrak Pengelolaan Reksadana dengan Manajer Investasi dan Kontrak
Penyimpanan dengan Bank Kustodian;
3. Pengajuan izin usaha Reksadana kepada OJK sesuai peraturan;
4. Penawaran umum saham Reksadana berbentuk Perseroan sesuai peraturan;
5. Investor membeli saham Reksadana berbentuk Perseroan melalui mekanisme
penawaran umum;
6. Manajer Investasi mengelola dana yang terhimpun dalam portofolio investasi sesuai
yang tercantum dalam prospektus;
7. Investor sendiri bisa melakukan penjualan kembali Reksadana sesuai ketentuan yang
berlaku;
8. Dalam keadaan Reksadana berbentuk Perseroan dibubarkan, maka akan dilakukan
pemutihan sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK) menurut peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) No. 23 Tahun 2016 adalah

“Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit
Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi
kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.”

Maka KIK bisa dikatakan sebagai kerjasama usaha antara manajer investasi dan bank
kustodian dimana kedua pihak ini melakukan usaha Reksadana dengan mengumpulkan
dana dari masyarakat. Perbedaan mendasar antara Reksadana perseroan dan KIK adalah
Reksadana perseroan memiliki badan hukum perseroan dengan direksi dan komisaris
terpisah dari manajer investasi dan bank kustodian, sementara Reksadana KIK adalah
kontrak usaha yang dilakukan langsung oleh manajer investasi dan bank kustodian tanpa
memiliki direksi dan komisaris terpisah. Skema Reksadana berbentuk KIK sendiri adalah
sebagai berikut,

5. ASWAAQUNA - TFR

4




Urutan pelaksanaan kegiatan usaha Reksadana berbentuk KIK sebagaimana di atas adalah
sebagai berikut,
1. Pembuatan kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian di
notaris yang terdaftar di OJK;
2. Pengajuan pendaftaran penawaran umum Reksadana kepada OJK;
3. Penawaran umum Reksadana berbentuk KIK sesuai peraturan secara terus menerus;
4. Investor membeli unit penyertaan Reksadana berbentuk KIK melalui mekanisme
penawaran umum;
5. Manajer Investasi mengelola dana yang terhimpun dalam portofolio investasi sesuai
yang tercantum dalam prospektus;
6. Investor sendiri bisa melakukan penjualan kembali Reksadana sesuai ketentuan yang
berlaku;
7. Dalam keadaan Reksadana berbentuk KIK dibubarkan, maka akan dilakukan pemutihan
sesuai peraturan yang berlaku.
III. Takyif Hukum Reksadana Berbentuk Perseroan
Takyif hukum Reksadana berbentuk perseroan mengikuti takyif atas perusahaan berbentuk
perseroan terbatas yaitu berbentuk akad musyarakah. Akad musyarakah sendiri memiliki
definisi yang disebutkan dalam standar syariah AAOIFI No. 12 Poin 2/1 sebagai berikut,

.حابرتسلاا دصقب ،ةمذلا يف امهيمازتلا وأ اــمهيلمع وأ امهيلام طلخ ىــلع رثكأ وأ نينثا قاــفتا

“Kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan hartanya atau
pekerjaannya atau tanggungannya dengan tujuan meraih keuntungan.”

6. ASWAAQUNA - TFR

5

Sementara dari segi bentuk akad musyarakah yang demikian, maka yang terjadi adalah
akad musyarakah kontemporer berbentuk syirkah musahamah yang memiliki definisi
sebagaimana disebutkan dalam standar syariah AAOIFI No. 12 Poin 4/1/1/1 sebagai berikut,

نوكي لاو ، ً ،لوادتلل ةلباق ةيواستم مهسأ ىلإ امسقم ً اهلام سأر نوكي يتلا ةكرشلا يه ةمهاسملا ةكرش
سأر يف هتصح رادقمب لاإ لاوؤــسم ً اهيف كيرش لك ماكحأ اهلو لاوملأا تاكرــش نم يهو ،لاملا
.كيرشلا دحأ نم خسفلا عانتماو و ءاكرشلا ةيلوؤسم ديدحتب قلعتي ام لاإ نانعلا ةكرش

“Syirkah musahamah (perseroan terbatas) adalah syirkah/kongsi yang modalnya terbagi
atas saham-saham yang sama (nilainya) yang dapat diperedarkan dan setiap pemegang
saham di dalamnya tidak bertanggung jawab kecuali senilai bagiannya dari modal. Ia
termasuk syirkah amwal (serikat yang berasaskan harta) dan syirkah ini memiliki hukum
syirkah al-inan kecuali yang berkaitan dengan pembatasan tanggung jawab pemegang
saham dan tidak bisanya pembubaran syirkah dari salah satu pihak (pemegang saham).”

Syirkah musahamah memiliki sifat utama sebagai berikut,
1. Terbagi menjadi saham-saham yang memiliki nilai yang sama dan bisa diperjualbelikan
sebagaimana definisi yang disebutkan dalam AAOIFI sebelumnya; dan
2. Memiliki juristic personality (kepribadian hukum) sendiri yang terpisah dari pemegang
saham, serta menjadi subjek hukum dan tanggungan tersendiri.

Hal ini dibuktikan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 14 tentang
perseroan terbatas sebagai berikut:


Dan sebagaimana dijelaskan dalam standar syariah AAOIFI No. 12 Poin 4/1/1/2

ريرغتلا يفتني ثيحب اهل ينوناقلا راهشلإا للاخ نم ةيرابتعلاا ةيصخــشلا اهل تبثت ةمهاسملا ةكرــش
باحصأ( نيمهاسملا ءاكرشلا ممذ نع ةيلاملا اهتمذ للاقتــسا كلذ ىلع بترتيو ،اهعم لماعتي نمب
ناق ً ةمظنملا ةجاحلا اهبلطتت يتلا دودحلاب اهل ةيلهلأا توبثو ،)ةيكلملا قوقح اــنو - نع رظنلا فرصب

7. ASWAAQUNA - TFR

6

ءاكرــشلا ةيلهأ- صاصتخلاا يف ةربعلا نوــكتو ،اهلثمي نم للاخ نم يــضاقتلا قح اهل نوكيو
.ةكرشلا ليجست نطومب يئاضقلا

“Perseroan terbatas memiliki perseorangan legal dari penetapan hukum atasnya dengan
cara yang membuatnya tidak dapat menghindari tanggung jawab kepada pihak yang
berhubungan dengannya dan hal ini menyebabkan terpisahnya tanggungan hartanya dari
tanggungan harta pemegang saham (pemilik ekuitas), serta adanya legal capacity
(kapasitas hukum) berdasarkan batas-batas yang ditetapkan oleh kebutuhan pengaturan
secara hukum tanpa melihat legal capacity pemegang saham, dan ia memiliki hak untuk
melakukan tuntutan hukum melalui wakilnya, serta wilayah hukumnya berada pada tempat
dimana perseroan tersebut terdaftar.”

III.1. Bab Penting Dalam Takyif Fiqih Reksadana Perseroan; Pembahasan
Mengenai Takyif Fiqih Saham

Setelah para ulama melihat realita yang disebutkan pada dua poin sebelumnya mengenai
syirkah musahamah, mereka berbeda pendapat dalam memandang takyif fiqih saham
menjadi 2 pendapat,

1. Saham merupakan representasi langsung dari bagian tidak tertentu (musya’) dari aset
perusahaan, sehingga pemegang saham memiliki aset perusahaan secara langsung
tanpa campur tangan entitas perusahaan. Pendapat ini didasarkan atas pemikiran
bahwa pemegang saham adalah para pemilik perusahaan sehingga mereka juga
memiliki aset perusahaan.
2. Saham merupakan surat berharga terpisah dari aset perusahaan yang menandakan
kepemilikan entitas perusahaan. Pendapat ini didasarkan atas 2 hal berikut,
a. Definisi legal tentang saham dalam perseroan terbatas, di mana kepemilikan
perusahaan atas aset adalah terpisah dari kepemilikan pemegang perusahaan;
b. Kenyataan bahwa nilai pasar saham bisa berbeda dari nilai bersih aset
perusahaan.

Dan yang rajih adalah pendapat yang menggabungkan kedua pendapat tersebut, yaitu:

يف ةعئاـش ةصح لثمت ةيلام ةقرو مهـسلاف ؛نيقباـسلا نيقباـسلا نيلوقلا نيب طـسوتلا ثحابلل حجرتي
نع ةلقتـسم ةيلام ةمذ اهل ةيصخشلا هذهو ، ةكرـشلل ةيرابتعلاا ةيصخـشلا نومهاسملا مهو اهكلام

“Peneliti menguatkan pendapat penengah antara 2 pendapat yang disebutkan sebelumnya,
maka saham adalah surat berharga yang merepresentasikan bagian tidak tertentu dari
perseorangan legal perusahaan, dan perseorangan ini memiliki tanggungan harta yang
terpisah dari para pemiliknya yaitu pemegang saham.”

Statement tersebut merupakan pendapat Dr. Yusuf al-Syubaili dalam penelitiannya dengan
judul,
اهيلع ةبترتملا راثلآاو مهسلأل يعرشلا فيصوتلا

“Pensifatan saham secara syariah dan konsekuensi atasnya”

8. ASWAAQUNA - TFR

7


III.2. Penjabaran Atas Takyif Fiqih Reksadana Berbentuk Perseroan

1. Ketika manajer investasi dan bank kustodian sepakat melakukan pembuatan perseroan
dalam rangka menghadirkan usaha Reksadana, akad yang terjalin adalah akad syirkah
musahamah antara kedua belah pihak yang kemudian menghadirkan produk hukum
berbentuk perseroan.
2. Saat Reksadana berbentuk perseroan tersebut menerbitkan saham untuk
diperjualbelikan di pasar modal untuk pertama kali, maka yang terjadi adalah penjualan
bagian entitas serikat tersebut kepada publik dari pemegang saham sebelumnya yaitu
manajer investasi, bank kustodian, direksi, komisaris, maupun pemegang saham
lainnya.
3. Saat Reksadana berbentuk perseroan menerbitkan saham baru untuk diperjualbelikan
di pasar modal, maka yang terjadi adalah musyarakah baru dari peserta dan ini
diperbolehkan dalam syariat
4. Setelah Reksadana berbentuk perseroan mendapatkan dananya untuk melakukan
kegiatan usaha Reksadana, maka Reksadana berbentuk perseroan sebagai suatu
badan usaha, melakukan akad berbentuk wakalah maupun ijarah kepada manajer
investasi ataupun kepada bank kustodian untuk melakukan bagian mereka dalam
kegiatan usaha Reksadana. Manajer investasi boleh melakukan akad wakalah maupun
ijarah kepada perantara pedagang efek untuk melakukan pembelian efek tertentu
sesuai portofolio Reksadana atas perintah manajer investasi.
5. Berdasarkan hal tersebut, maka manajer investasi maupun bank kustodian berhak
mendapatkan upah berupa persentase dari NAB (Nilai Aktiva Bersih) sebagaimana
disebutkan dalam standar AAOIFI No. 46 poin 5/1 sebagai berikut,

وأ ،عوطقم غلبمب امإ ؛ةمولعم نوكت ثــيحب اهديدحت بجيف ،ةرجأب ةلاكولا تــناك اذإ
لاملا نم ةبــسنب هيلإ عجري نيفرطلل مولعم طــبضنم رــشؤمب اهطبر زوجيو .رمثتــسملا
.ىندأ دحو ىلعأ دح هل عضويو ،ىلولأا ةرتفلا ةرجأ ديدحت دعب ،رامثتــسا ةرتف لك لبق

“Jika wakalah dilakukan dengan upah, maka upahnya harus ditentukan agar dapat
diketahui. Baik dengan nilai tetap atau dengan persentase dari harta yang
diinvestasikan dan boleh pula dikaitkan dengan standar yang dibatasi serta diketahui
kedua pihak yang ditinjau kembali sebelum setiap periode investasi (baru), setelah
ditetapkan upah periode pertama, dan ditetapkan baginya batas atas dan batas bawah.”
6. Para pemegang unit penyertaan Reksadana berhak mendapatkan return investasi
berupa kenaikan nilai maupun dividen, hal ini merupakan tujuan utama dari
diadakannya Reksadana. Sementara untuk pelaksanaannya dilakukan oleh bank
kustodian sebagai lembaga yang melakukan fungsi penitipan kolektif di dalam
Reksadana. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) No. 27 Tahun 2017 Pasal 2 huruf “d.” sebagai berikut,
“d. Kewajiban mengadministrasikan Efek dan dana dari Reksadana Berbentuk
Perseroan, memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek
serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, hak lain, dan menyelesaikan
transaksi Efek”.
Sehingga para pemegang Reksadana juga menanggung kerugian Reksadana yang
ditandai dengan menurunnya NAB Reksadana.

9. ASWAAQUNA - TFR

8

III.3. Konsekuensi dari Takyif Fiqih Reksadana Berbentuk Perseroan

1. Diperbolehkan membeli saham Reksadana perseroan yang memenuhi prinsip syariah.
2. Diperbolehkan menjual kembali Reksadana perseroan yang memenuhi prinsip syariah
kepada manajer investasi.
3. Pemegang saham Reksadana perseroan yang memenuhi prinsip syariah wajib
melakukan pembersihan pendapatan non halal dari Reksadana yang dimilikinya, hal
ini bisa dilakukan oleh pihak Reksadana maupun dilakukan oleh pribadi pemegang
unit penyertaan. Jika Reksadana melakukan pembersihan pendapatan non halal maka
hal tersebut harus disebutkan dalam prospektus bersama mekanismenya sesuai
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33 Tahun 2019 Pasal 14 ayat 2 huruf “i.”
sebagai berikut:“Mekanisme pembersihan kekayaan Reksadana Syariah berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dari bagian non halal pendapatan dividen yang diterima oleh
Reksadana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut; dan”
4. Pemegang saham Reksadana perseroan yang memenuhi prinsip syariah wajib
mengeluarkan zakat atas Reksadana yang dimilikinya. Hal ini bisa dilakukan oleh
pihak Reksadana maupun dilakukan oleh pribadi pemegang saham. Jika pihak
Reksadana melakukan pengeluaran zakat, maka hal tersebut harus disebutkan dalam
prospektus bersama mekanismenya sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
No. 33 Tahun 2019 Pasal 65 ayat 1 sebagai berikut: “Manajer Investasi wajib memuat
pada Kontrak Investasi Kolektif dan mengungkapkan dalam prospektus informasi
terkait ada atau tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan Reksadana Syariah yang
dikelolanya.
5. Kerugian yang terjadi pada Reksadana syariah menjadi tanggungan pemegang
saham/unit penyertaan Reksadana dan bukan merupakan tanggungan dari manajer
investasi maupun bank kustodian, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat
kesalahan atau kelalaian manajer investasi maupun bank kustodian. Hal ini disebutkan
dalam 2 peraturan berikut,
a. POJK No. 32 Tahun 2017 Pasal 2 huruf “n.”,
“Pedoman kontrak penyimpanan kekayaan Reksadana Berbentuk Perseroan
dengan Bank Kustodian paling sedikit memuat:
n. Tanggung jawab Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena
tindakannya”.
b. POJK No. 27 Tahun 2017 Pasal 2 huruf “h.”, “Pedoman kontrak penyimpanan
kekayaan Reksadana Berbentuk Perseroan dengan Bank Kustodian paling sedikit
memuat:
h. kewajiban memberikan ganti rugi kepada Reksadana Berbentuk Perseroan
setiap kerugian atau kesalahan yang berkaitan dengan Efek dan dana dalam
rekening Reksadana Berbentuk Perseroan”. Ini dibuktikan dengan adanya
peluang Reksadana mengalami penurunan atau “merah”.

10. ASWAAQUNA - TFR

9

IV. Takyif Fiqih Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
(KIK)

Terlepas dari polemik terkait legal standing KIK menurut hukum positif Indonesia, kami
menilai bahwa dari segi syariat, KIK memiliki kemiripan dengan syirkah musahamah karena
hal-hal berikut,
1. KIK memiliki entitas sendiri, hal ini dibuktikan dengan peraturan bahwa manajer investasi
atau bank kustodian dalam Reksadana KIK bisa diganti, sehingga posisi manajer
investasi dan bank kustodian adalah sebagai wakil dari entitas Reksadana KIK yang bisa
diganti atau mengundurkan diri tanpa menghilangkan entitas Reksadana KIK. Hal ini
dibuktikan oleh beberapa peraturan berikut
a. POJK 23 Tahun 2016 Pasal 59 huruf “i.”: “Kontrak Investasi Kolektif Reksadana
paling sedikit memuat ketentuan mengenai: ... i. penggantian Manajer Investasi atau
Bank Kustodian dalam Kontrak Investasi Kolektif.”
b. Fatwa DSN-MUI No. 125 Tahun 2019 Bab Ketentuan Umum No. 5: “Kontrak
Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS) adalah kontrak antara
Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset
Syariah dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio
investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan
Penitipan Kolektif yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah
di Pasar Modal; dan menurut peraturan perundang-undangan, KIK dalam KIK
EBAS berstatus sebagai subjek hukum (al-Syakhshiyyah al-I'tibariyyah).”
2. Reksadana KIK memiliki tanggungan keuangan sendiri yang membuatnya menjadi subjek
hukum keuangan dalam syariah islam, hal ini dibuktikan oleh hal-hal berikut,
a. Reksadana KIK memiliki biaya yang harus ditanggungnya sebagai entitas
sebagaimana disebutkan dalam POJK 23 Tahun 2016 Pasal 31 No. (1), “(1) Dalam
pengelolaan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, biaya yang menjadi
beban Reksadana meliputi:
i. Biaya pengelolaan Manajer Investasi;
ii. biaya Bank Kustodian;
iii. biaya asuransi Portofolio Efek Reksadana, jika ada;
iv. biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek Reksadana;
v. biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya;
vi. biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan
Reksadana; dan
vii. biaya lain yang ditetapkan dalam kontrak.”
b. KIK menjadi subjek hukum pajak, sebagaimana disebutkan dalam keputusan Dirjen
Pajak nomor 147/PJ/2003 Pasal 2,
i. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) termasuk sebagai Subjek
Pajak Badan.
ii. Untuk kepentingan perpajakan, maka,
• KIK-EBA diperlakukan sama dengan perkumpulan modal yang tidak terbagi
atas saham;
• Pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tidak Tetap diperlakukan sama
dengan anggota perkumpulan modal;
• Pemegang unit penyertaan KIK-EBA Arus Kas Tetap diperlakukan sama
dengan kreditur obligasi perkumpulan modal.

11. ASWAAQUNA - TFR

10


Berdasarkan hal di atas, maka Reksadana KIK memiliki takyif fiqih yang sama dengan
Reksadana Perseroan. Sehingga penjabaran dan konsekuensi hukum syariahnya pun sama
dengan Reksadana Perseroan.

IV.1. Penjabaran Atas Takyif Fiqih Reksadana Berbentuk KIK

1. Ketika manajer investasi dan bank kustodian sepakat melakukan kontrak investasi
kolektif dalam rangka menghadirkan usaha Reksadana, akad yang terjadi adalah akad
syirkah musahamah antara kedua belah pihak yang kemudian menghadirkan produk
hukum berbentuk KIK.
2. Saat Reksadana berbentuk KIK tersebut menerbitkan unit penyertaan untuk
diperjualbelikan untuk pertama kalinya di pasar modal, maka yang terjadi adalah
penjualan bagian entitas serikat tersebut kepada publik dari pemegang saham
sebelumnya yaitu manajer investasi dan bank kustodian.
3. Saat terjadi penerbitan unit penyertaan Reksadana secara terus menerus maka yang
terjadi adalah masuknya musyarakah baru dari peserta secara terus menerus dan ini
diperbolehkan dalam Islam
4. Setelah Reksadana berbentuk KIK mendapatkan dananya untuk melakukan kegiatan
usaha Reksadana, maka Reksadana berbentuk perseroan sebagai badan usaha
melakukan akad berbentuk wakalah maupun ijarah kepada manajer investasi ataupun
kepada bank kustodian untuk melakukan bagian mereka dalam kegiatan usaha
Reksadana, manajer investasi boleh melakukan akad wakalah maupun ijarah kepada
perantara pedagang efek untuk melakukan pembelian efek tertentu sesuai portofolio
Reksadana atas perintah manajer investasi.
5. Berdasarkan hal tersebut maka manajer investasi maupun bank kustodian berhak
mendapatkan upah berupa persentase dari NAB (Nilai Aktiva Bersih) sebagaimana
disebutkan oleh standar AAOIFI No. 46 poin 5/1 sebagai berikut,

نم ةبــسنب وأ ،عوطقم غلبمب امإ ؛ةمولعم نوكت ثــيحب اهديدحت بجيف ،ةرجأب ةلاكولا تــناك اذإ
.رمثتــسملا لاملا
رتف لك لبق هيلإ عجري نيفرطلل مولعم طــبضنم رــشؤمب اهطبر زوجيو ديدحت دعب ،رامثتــسا ة
.ىندأ دحو ىلعأ دح هل عضويو ،ىلولأا ةرتفلا ةرجأ

“Jika wakalah dilakukan dengan upah, maka upahnya harus ditentukan agar dapat
diketahui. Baik dengan nilai tetap atau dengan persentase dari harta yang
diinvestasikan dan boleh pula dikaitkan dengan standar yang dibatasi serta diketahui
kedua pihak yang ditinjau kembali sebelum setiap periode investasi (baru), setelah
ditetapkan upah periode pertama, dan ditetapkan baginya batas atas dan batas bawah.”
6. Para pemegang unit penyertaan Reksadana berhak mendapatkan return investasi
berupa kenaikan nilai maupun dividen, hal ini merupakan tujuan utama dari
diadakannya Reksadana. Sementara untuk pelaksanaannya dilakukan oleh bank
kustodian sebagai lembaga yang melakukan fungsi penitipan kolektif di dalam
Reksadana sebagaimana disebutkan di dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
No. 23 Tahun 2016 Pasal 38 No. (2) sebagai berikut,
“(2) Bank Kustodian yang mengadministrasikan Reksadana wajib:

12. ASWAAQUNA - TFR

11

a. Memberikan jasa Penitipan Kolektif dan Kustodian sehubungan dengan kekayaan
Reksadana; dan
b. Mendaftarkan atau mencatatkan kekayaan Reksadana atas nama Bank Kustodian
tersebut untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-
undangan serta melakukan tindakan yang diperlukan terkait dengan pendaftaran
atau pencatatan kekayaan dimaksud.”

Sehingga para pemegang Reksadana juga turut menanggung kerugian Reksadana yang
ditandai dengan menurunnya NAB Reksadana.

IV.2. Konsekuensi Dari Takyif Fiqih Reksadana Berbentuk KIK

1. Diperbolehkan membeli unit penyertaan Reksadana KIK yang memenuhi prinsip
syariah.
2. Diperbolehkan menjual kembali unit penyertaan Reksadana KIK yang memenuhi prinsip
syariah kepada manajer investasi.
3. Pemegang unit penyertaan Reksadana KIK yang memenuhi prinsip syariah wajib
melakukan pembersihan pendapatan non halal dari bagian Reksadana yang dimilikinya,
hal ini bisa dilakukan oleh pihak Reksadana maupun dilakukan oleh pribadi pemegang
unit penyertaan. Jika pihak Reksadana melakukan pembersihan pendapatan non halal
maka hal tersebut harus disebutkan dalam prospektus bersama mekanismenya sesuai
peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33 Tahun 2019 Pasal 14 Ayat 2 huruf “i.”
sebagai berikut, “Mekanisme pembersihan kekayaan Reksadana Syariah berbentuk
Kontrak Investasi Kolektif dari bagian non halal pendapatan dividen yang diterima oleh
Reksadana Syariah bagi yang memberlakukan kebijakan tersebut; dan”
4. Pemegang penyertaan Reksadana KIK yang memenuhi prinsip syariah wajib
mengeluarkan zakat atas bagian Reksadana yang dimilikinya, hal ini bisa dilakukan oleh
pihak Reksadana maupun dilakukan oleh pribadi pemegang saham. Jika Reksadana
melakukan pengeluaran zakat maka hal tersebut harus disebutkan dalam prospektus
bersama mekanismenya sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 33 Tahun
2019 Pasal 65 Ayat 1 sebagai berikut, “Manajer Investasi wajib memuat pada Kontrak
Investasi Kolektif dan mengungkapkan dalam prospektus informasi terkait ada atau
tidaknya pemotongan zakat atas kekayaan Reksadana Syariah yang dikelolanya.
5. Kerugian yang terjadi pada Reksadana syariah menjadi tanggungan pemegang
saham/unit penyertaan Reksadana dan bukan merupakan tanggungan dari manajer
investasi maupun bank kustodian, kecuali jika kerugian tersebut terjadi akibat
kesalahan/kelalaian manajer investasi maupun bank kustodian. Ini disebutkan dalam 2
peraturan berikut:
a. POJK no 23 Tahun 2016 Pasal 61 huruf “b.”,
“Kewajiban dan tanggung jawab Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 huruf g, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:... b. tanggung jawab
Manajer Investasi atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.”
b. POJK no 23 Tahun 2016 Pasal 62 huruf “b.”, “Kewajiban dan tanggung jawab Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h, “Paling sedikit memuat
ketentuan mengenai: b. tanggung jawab Bank Kustodian atas segala kerugian yang
timbul karena kesalahannya;” Hal ini dibuktikan dengan adanya peluang
Reksadana mengalami penurunan atau “merah”.

13. ASWAAQUNA - TFR

12

Penutup

Demikianlah paparan singkat kami mengenai Takyif Fiqih Reksadana yang ditinjau
berdasarkan regulasi dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai aturan main atau tashawwur, serta ditinjau dari kaidah syariah sebagai
takyif (pendekatan) fiqih. Semoga tulisan singkat ini menjadi pemberat timbangan kebaikan
kami di akhirat kelak. نيمآ



















Bila memiliki masukan, kritik maupun saran, silahkan hubungi di nomor
0812-8987-5086 atau direct message instagram @aswaaquna