Tata Cara Pendirian dan Pembinaan Perkoperasian-2.pptx

Mendirikan koperasi desa merah putih

1. Tata cara Pendirian dan Pembinaan Perkoperasian KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Jakarta, 18 Maret 2021 Resty Hadiyanti, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Deputi Bidang Perkoperasian

2. LANDASAN HUKUM 01 7 02 6 8 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lampiran Huruf Q) PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Permen Koperasi dan UKM No. 15 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi sebagaimana diubah dengan Permen 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permen 15 PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 5 PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 4 PP No. 04 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 9 Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian 10 Permen Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Simpan Pinjam Koperasi Permen Hukum dan HAM No 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi 11 3 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3. KOPERASI ADALAH Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. DEFINISI KOPERASI

4. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demorasi ekonomi Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

5. Prinsip-Prinsip Koperasi

6. 6 PERBEDAAN KOPERASI DENGAN PT KOPERASI PERSEROAN TERBATAS 1. Tujuan: kesejahteraan anggota 1. Tujuan: memperoleh keuntungan (maksimalisasi profit ) 2. Keanggotaan: terbuka untuk semua pengguna 2. Keanggotan: untuk pemegang saham 3. Kewenangan tertinggi: mengambil keputusan umum oleh anggota koperasi ( share of interest ) 3. Kewenangan tertinggi: keputusan pada pemegang saham (investor) sesuai jumlah ( share of capital ) 4. Hak politik: satu anggota satu suara ( one member one vote ) 4. Hak politik : mayoritas pemegang saham. 5. Pengawasan: dilaksanakan oleh anggota koperasi berdasarkan hak yang sama 5. Pengawasan: dilakukan oleh komisaris 6. Pemilik: anggota 6. Pemilik: pemilik saham   7. Pengguna : anggota. 7. Pengguna : Masyarakat Umum

7. KOPERASI PRIMER Terdiri min.9 orang anggota KOPERASI SEKUNDER Terdiri min.3 Badan Hukum Koperasi Bentuk Koperasi

8. KOPERASI SIMPAN PINJAM KOPERASI KONSUMEN KOPERASI PRODUSEN KOPERASI JASA KOPERASI PEMASARAN Jenis-Jenis Koperasi

9. 02 03 05 04 01 Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan Keanggotaan Koperasi

10. Rapat Anggota Pengurus Pengawas Perangkat Organisasi Koperasi

11. Anggaran Dasar Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya Pembagian sisa hasil usaha Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi Rapat Anggota menetapkan : Rapat Anggota

12. Dipilih dari dan oleh anggota Pengurus Bertugas : mengelola koperasi dan usahanya; memajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi; menyelenggarakan rapat anggota; mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan invertaris secara tertib; memelihara buku daftar anggota dan pengurus PENGURUS

13. Dipilih dari dan oleh anggota Pengawas Bertugas: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan dan di pertanggung jawabkan pada saat Rapat Anggota PENGAWAS

14. ANGGARAN DASAR KOPERASI Daftar Nama Pendiri Nama dan Tempat Kedudukan Maksud dan Tujuan serta Bidang Usaha Ketentuan Mengenai Keanggotaan Ketentuan Mengenai Rapat Anggota Ketentuan Mengenai Pengelolaan Ketentuan Mengenai Permodalan Ketentuan Mengenai Jangka Waktu Berdirinya Ketentuan Mengenai Pembagian Sisa Hasil Usaha Ketentuan Mengenai Saksi

15. Anggota Koperasi lainnya dan/atau anggotanya Bank dan Lembaga Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya Sumber lain yang sah MODAL SENDIRI MODAL PINJAMAN PERMODALAN KOPERASI Simpanan pokok Simpanan wajib Dana cadangan Hibah MODAL PENYERTAAN Pemerintah Masyarakat Badan Usaha Badan-badan lainnya

16. Pola Pengelolaan Koperasi Prinsip Syariah Konvensional Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rekomendasi MUI setempat ; atau Sertifikat DSN

17. WILAYAH KEANGGOTAAN

18. PENDIRIAN KOPERASI

19. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab V Kemudahan , Perlindungan , dan Pemberdayaan Koperasi , Usaha Mikro , Kecil dan Menengah Bagian Kedua Pasal 6 (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 ( sembilan ) orang.

20. REGULASI PERMENKUMHAM NO. 14 TAHUN 2019 PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ON-LINE 4. SABH KEMENKUMHAM Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan / atau Dinas yang membidangi Koperasi 1. Rapat Pembentukan oleh para pendiri Koperasi (Min.9 org) dapat Dihadiri Dinas / Notaris 7. Pemerintah mengumumkan dalam Berita Negara RI 2. NPAK Pembuatan Akta Pendirian 5. SK Pengesahan Akta Pendirian Dicetak oleh : Notaris 6. Diserahkan 3.Notaris Mengunggah : Berita Acara Pendirian Akta Pendirian

21. Notaris Rapat Penyuluhan Materi Rapat 1. Nama dan Tempat Kedudukan 2. Maksud dan tujuan serta bidang usaha 3. Ketentuan mengenai keanggotaan 5. Ketentuan Mengenai Rapat Anggota 6. Ketentuan mengenai Pengelolaan 7. Ketentuan mengenai Permodalan 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha 10. Ketentuan mengenai Sanksi 8. Ketentuan mengenai Jangka Waktu Berdirinya KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 4. Ketentuan mengenai kepengurusan Ket : Rapat Pendirian dapat dilakukan Penyuluhan serta dapat dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi

22. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Notulen Rapat Pendirian + Daftar Hadir Rapat Fotocopy KTP Pendiri Bukti Setor Modal NPAK Ket : Notulen Rapat Pendirian beserta kelengkapannya seperti daftar hadir rapat , foto copy KTP Pendirian serta bukti setor modal dibawa kepada Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk dibuatkan akta pendirian

23. NPAK KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Akta Pendirian Notulen Rapat Pendirian + SABH Kemenkumham Ket : Notaris mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian ke aplikasi SABH Kemenkumham dengan mengunggah akta pendirian dan notulen rapat / berita acara rapat pendirian pada aplikasi SABH

24. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA SABH Kemenkumham SK Pendirian Koperasi Ket : Setelah permohonan pengesahan akta pendirian koperasi disetujui pada aplikasi SABH Kemenkumham , maka Notaris dapat langsung mencetak SK Pengesahan Akta Pendirian Koperasi

25. Terima Kasih 25 Alamat Jalan H.R Rasuna Said No. Kav. 3-4 Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan 12940 Telepon (021) 5299 27777 Kementerian Koperasi dan UKM RI