tax flash kib consulting january2025coba.pdf

tax flash kib

1. 1

The government has decided
that the increase in the Value
Added Tax (VAT) rate from 11
percent to 12 percent is
imposed specifically on luxury
goods and services. Apart from
these goods, the amount of VAT
for other goods and services is
still the same as the VAT burden
calculated using the 11 percent
rate.
This decision is an answer to the
rejection of various groups who
consider the VAT increase to
have an impact on purchasing
power, inflation, and economic
growth.




TAX FLASH






KIB E-newsletter January 2025
This Issue:

- Change of 11% VAT to
12% VAT on Luxury
Goods and Services

- Taxpayers Complaints
about Coretax


Pemerintah memutuskan bahwa
kenaikan tarif Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dari 11
persen menjadi 12 persen
dikenakan khusus terhadap
barang dan jasa mewah. Selain
barang tersebut, besaran PPN
untuk barang dan jasa lainnya
masih sama dengan beban PPN
yang dihitung menggunakan tarif
11 persen.
Keputusan ini menjadi jawaban
atas sikap penolakan berbagai
kalangan yang menganggap
kenaikan PPN memberi dampak
kepada daya beli, inflasi, dan
pertumbuhan ekonomi .





Change of 11% VAT
to 12% VAT on
Luxury Goods and
Services
Perubahan PPN 11%
menjadi PPN 12 %
khusus Barang dan
Jasa Mewah

Isu Ini:
- Perubahan PPn 11%
menjadi 12 % Khusus
Barang dan Jasa Mewah

- Keluhan Wajib Pajak
terhadap Coretax

2. 2


The government then followed up by issuing
Minister of Finance Regulation (PMK) Number
131 of 2024. This regulation contains
provisions on the treatment of VAT on imports
of Taxable Goods (BKP), delivery of BKP,
delivery of Taxable Services (JKP), utilization of
intangible BKP from outside the customs area
within the customs area, and utilization of JKP
from outside the customs area within the
customs area.
The important point in the PMK is that the VAT
rate remains at 12% but the VAT that is levied
and borne by consumers only changes for
goods that are luxurious or very luxurious.
Important Points of the PMK as follows:

Pemerintah kemudian menindaklanjuti
dengan menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 131 tahun 2024.
Beleid ini berisi ketentuan perlakuan PPN
atas impor Barang Kena Pajak (BKP),
penyerahan BKP, penyerahan Jasa Kena
Pajak (JKP), pemanfaatan BKP tidak
berwujud dari luar daerah pabean di dalam
daerah pabean, dan pemanfaatan JKP dari
luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.
Poin penting dalam PMK tersebut adalah
tarif PPN tetap 12% tetapi PPN yang
dipungut dan menjadi beban konsumen
hanya pengalami perubahan untuk barang-
barang yang sifatnya mewah atau sangat
mewah.
Poin Penting PMK sebagai berikut:

3. 3































.

.

4. 4

























Taxpayers complain about
Coretax
Keluhan Wajib Pajak terhadap
Coretax
The implementation of Coretax is expected to
modernize the existing tax administration
system, by integrating all key business
processes, such as taxpayer registration, tax
return reporting, tax payment, to audit and
collection.

The government has high hopes for Coretax as
the backbone of tax reform in Indonesia. The
system is designed to improve efficiency,
transparency, and accuracy in the
management of tax administration.

After Coretax was launched, it received many
complaints from the public due to problematic
features. As a result, the goal of simplifying the
administrative process and increasing tax
compliance has the potential to run backwards.

The main obstacle in the implementation of
Coretax is the high volume of simultaneous
user access, both from taxpayers and other
stakeholders. The newly introduced system
faced a surge of activity that exceeded the
initial capacity.




Implementasi Coretax diharapkan dapat
memodernisasi sistem administrasi
perpajakan yang sudah ada, dengan
mengintegrasikan seluruh proses bisnis
utama, seperti pendaftaran wajib pajak,
pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga
pemeriksaan dan penagihan.

Pemerintah memiliki harapan besar
terhadap Coretax sebagai tulang punggung
reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem
ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, dan akurasi dalam
pengelolaan administrasi perpajakan.

Setelah Coretax diluncurkan , Coretax malah
menuai banyak keluhan dari masyarakat
akibat fitur-fitur yang bermasalah.
Akibatnya, tujuan untuk mempermudah
proses administrasi dan meningkatkan
kepatuhan pajak justru berpotensi berlari
mundur.

Kendala utama dalam implementasi Coretax
adalah tingginya volume akses pengguna
secara bersamaan, baik dari wajib pajak
maupun pemangku kepentingan lainnya.
Sistem yang baru diperkenalkan ini
menghadapi lonjakan aktivitas yang
melampaui kapasitas awal.

5. 5

























Ketidaksiapan sistem Coretax justru
menerpa persoalan yang paling penting
dalam urusan perpajakan yakni fitur
sertifikat digital dan e-faktur. Gangguan
pada fitur-fitur utama seperti sertifikat
digital dan e-faktur menyebabkan
keterlambatan pembuatan faktur pajak,
pelaporan SPT, serta sinkronisasi data.

Banyak perusahaan mengalami kesulitan
operasional yang dapat memengaruhi
kepatuhan pajak mereka. Ketidakstabilan
sistem juga meningkatkan beban kerja
dan biaya administratif, memperburuk
pengalaman wajib pajak.

Akibatnya, kepercayaan publik terhadap
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai
penyelenggara layanan perpajakan dapat
menurun. Masyarakat yang sudah tidak
antusias dalam membayar pajak berisiko
bertambah enggan untuk membayar.

Kesulitan ini menghambat pembuatan
faktur pajak, penagihan pelanggan, dan
administrasi penting lainnya.



The unpreparedness of the Coretax system
hit the most important issues in tax affairs,
namely the digital certificate and e-invoice
features. Disruptions to key features such as
digital certificates and e-invoices cause
delays in tax invoice generation, SPT
reporting, and data synchronization.

Many companies experience operational
difficulties that can affect their tax
compliance. System instability also increases
workload and administrative costs,
worsening the taxpayer experience.

As a result, public trust in the Directorate
General of Taxes (DGT) as a tax service
provider may decline. People who are
already unenthusiastic about paying taxes
risk becoming even more reluctant to pay.

This difficulty hinders tax invoicing, customer
billing, and other important administration.

6. 6


























The following are examples of errors that are
often encountered by taxpayers when using
the Coretax application:
Berikut ini adalah contoh-contoh kesalahan
yang sering ditemui oleh wajib pajak ketika
menggunakan aplikasi Coretax:

7. 7






























The Directorate General of Taxes (DGT) has
provided an explanation of the improvement
efforts being made to the Coretax system.

Improvement efforts include increasing network
capacity and bandwidth, appointing a company
responsible for tax invoicing, and increasing the
system's capacity to receive invoices in *.xml
format up to 100 invoices per submission

For payment, the DGT improved the application
for billing code generation, overbooking, and
payment of tax arrears. The service for applying
for a Certificate of Exemption (SKB) and taxpayer
status is also improved.

DGT emphasized that during the transition period,
taxpayers will not be subject to administrative
sanctions if there are delays in issuing tax invoices
or tax reporting. They also continue to be
committed to making improvements and
enhancements so that Coretax can provide better
and more efficient services.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah
memberikan penjelasan mengenai upaya
perbaikan yang sedang dilakukan terhadap
sistem Coretax.

Upaya perbaikan meliputi peningkatan
kapasitas jaringan dan bandwidth, penunjukan
penanggung jawab perusahaan untuk
pembuatan faktur pajak, serta peningkatan
kapasitas sistem untuk menerima faktur dalam
format *.xml hingga 100 faktur per
pengiriman.

Untuk pembayaran, DJP meningkatkan aplikasi
pembuatan kode billing, pemindahbukuan,
dan pembayaran tunggakan pajak. Layanan
pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) dan
status Wajib Pajak juga diperbaiki.

DJP menegaskan bahwa selama masa transisi,
wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi
administrasi jika ada keterlambatan dalam
penerbitan faktur pajak atau pelaporan pajak.
Mereka juga terus berkomitmen untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan
agar Coretax dapat memberikan layanan yang
lebih baik dan efisien.

8. 8

We build trust and drive equity through
transparency process.
Scan for more information
KIB Consulting is a boutique company serving Business, Finance, Accounting and Tax Advisory since 2008. KIB
Consulting has been immensely successful in creating a local – global business network of small-medium-and-big
businesses.
ADDRESS:

KIB Building
Jalan Pluit Barat 1 no. 55
North Jakarta - 14450

Gold Coast Tower
Tower Eiffel Unit N
Pantai Indah Kapuk
North Jakarta - 14470
















CONTACT US:

Phone:

([phone]


Rachmat Kurniawan

[email protected]


Torry Wijaya

[email protected]


Ocy Erna Monalisa

[email protected]