Teknik Penyusunan Permohonan Mahkamah Konstitusi.pdf

Teknik Penyusunan Permohonan

1. Teknik Penyusunan
Permohonan Pemohon
BimbinganTeknisHukumAcara
PenyelesaianPHPU Tahun2019
Pusat Pendidikan Pancasila dan KonstitusiMKRI,
Cisarua, 11 Desember2018

2. Para Pihak dalam PHPU
PHPU
anggota
DPR/DPRD
Pemohon adalah
parpol atau
parpollokal
pesertaPemilu
sebagaimana
dimaksuddalam
Pasal3 ayat(1)
PMK2/2018;
Termohonadalah
KPU sebagai
penyelenggara
Pemilu
Pihak Terkait
adalahparpol
atau parpollokal
pesertaPemilu
yang
berkepentingan
terhadap
pengajuan
permohonan.

3. Isi & Sistematika
Permohonan Pemohon
A.Identitas Pemohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
B.Identitas Termohon
C.Uraian mengenai:
1.Kewenangan Mahkamah;
2.Kedudukan hukum Pemohon;
3.Tenggang waktu pengajuan permohonan;
4.Pokok permohonan Pemohon;
5.Petitum Pemohon.

4. A. Identitas Pemohon
Identitas Pemohon
nama dan alamat
Pemohon;
NIK sesuai KTP (fotokopi KTP dilampirkan, dan untuk
kuasa hukum diganti dengan kartu identitas advokat);
nomor
telepon;
alamat e-
mail.
*) jika Pemohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas
Kuasa Hukum harus dicantumkan.

5. B. Identitas Termohon
Data mengenai identitas Termohon meliputi:
1.Nama Termohon; dan
2.Alamat Termohon.

6. C. Uraian
Hal yang harus diuraikan/disebutkan dalam Permohonan adl:
1. Kewenangan Mahkamah
2. Kedudukan Hukum Pemohon
3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan
4. Pokok permohonan (posita)
5. Petitum Pemohon

7. C.1. Uraian
Kewenangan Mahkamah
Hal yang harus diuraikan/disebutkan dalam bagian ini adl:
a. dasarhukumkewenanganMahkamahuntukmengadili
perkaraPHPU anggotaDPR danDPRD, yaitu:
▪Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
▪Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK;
▪Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu;
b. objekpermohonanPHPU anggotaDPR danDPRD, yaitu
surat keputusan KPU mengenai hasil rekapitulasi
perolehan suara secara nasional.
c. pernyataanPemohonbahwa Mahkamahberwenang
memeriksa, mengadili, danmemutusperkaraPHPU
anggotaDPR danDPRD.

8. C.2. Uraian
Kedudukan Hukum Pemohon
Hal yang harus diuraikan/disebutkan dalam bagian ini adl:
a. peraturanperundang-undanganyang mengatur kedudukan
hukumPemohon, yaitu:
▪Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK;
▪Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018.
b. penjelasansebagaiparpol dan/ataucalonanggotaDPR/DPRD
pesertaPemiluyang didasarkankeputusanTermohon, serta
nomorurutparpol dan/ataucalonanggotaDPR danDPRD.
c. pernyataanbahwaPemohonmemilikikedudukanhukumuntuk
mengajukanpermohonanPHPU anggotaDPR danDPRD.

9. C.3. Uraian Tenggang Waktu
Pengajuan Permohonan
Halyangharusdiuraikan/disebutkandalambagianiniadl:
a.peraturanperundang-undanganyangmengaturtenggang
waktu,yaitu:
▪Pasal74ayat(3)UUMK;
▪Pasal474ayat(2)UUPemilu;
▪Pasal6ayat(1)PMK2/2018;
▪Pasal9ayat(1)PMK2/2018(permohonanonline).
b.hari,tanggal,danjampengumumanTermohontentang
penetapanperolehansuarahasilPemilusecaranasional;
c.hari,tanggal,danjampengajuanpermohonan;
d.pernyataanbahwapengajuanpermohonanPemohonmasih
dalamtenggangwaktupengajuanpermohonan.

10. C.4. Uraian
Pokok Permohonan
Isi Pokok
Permohonan a. kesalahan hasil penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Termohon yang
berpengaruh terhadap perolehan kursi
Pemohon di suatu daerah pemilihan;
b.hasil penghitungan suara yang benar
menurut Pemohon.

11. C.5. Uraian Petitum
Halyangharusdiuraikan/disebutkandalambagianiniadl:
a.permintaanuntukmembatalkanpenetapanhasil
penghitunganperolehansuaraolehTermohon;
b.permintaanuntukmenetapkanhasilpenghitungan
perolehansuarayangbenarmenurutPemohon.

12. Catatan:
Beberapahalberikutinipentinguntukdiperhatikan,yaitu:
a.Saatmenyusun/menjiliddokumenpermohonanagar
dipisahkanperprovinsi;
b.Penomoranalatbuktijangansampaiadaperulangan
(nomoryangsamauntukalatbuktiyangberbeda);
c.Legesalatbukticukuppadaalatbuktiyangasli,setelah
itubarudigandakan.

13. -SELESAI-