Teknis Fasilitasi Usulan Skema Hutan Adat.pptx

Teknis Fasilitasi Usulan Skema Hutan Adat

1. TEKNIS FASILITASI USULAN SKEMA HUTAN ADAT UPT KPH WILAYAH MELAWI DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Disampaikan Oleh : I R W A N T O

2. KPH MELAWI POTENSI PS DI KPH MELAWI Berdasarkan Peta PIAPS Revisi V Tahun 2020, bahwa Target areal kelola masyarakat untuk program perhutanan sosial melalui skema HD, HKm, HTR, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat mencapai ± 1.107.587 Ha merupakan alokasi terluas ke-4 di Indonesia setelah Provinsi Papua, Kalteng dan Riau Dan Target Program Perhutanan Sosial di UPT KPH Wilayah Melawi mencapai ± 87.497 Ha (7,9%) Sebaran target Program Perhutanan Sosial yang masuk PIAPS sekitar 86 Desa . 80 Desa masuk Kabupaten Melawi dan 6 Desa masuk Kecamatan Tempunak dan Sepauk , Kabupaten Sintang )

3. KPH MELAWI PENETAPAN HUTAN ADAT DASAR HUKUM P utusan MK NO. 35/PUU-X/2012 pada uji materi Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Bagian keenam tentang Penetapan Status Hutan Adat Pasal 62 - 75)

4. KPH MELAWI PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT BATASAN PENGERTIAN Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat . Pasal 1 P utusan MK NO. 35/PUU-X/2012 pada uji materi Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan , Pasal 1 Point 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 20 21 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Masyarakat Hukum Adat adalah Masyarakat tradisional yang masih terkait dalam bentuk paguyuban , memiliki kelembagaan dalam bentuk pranata dan perangkat hukum adat yang masih ditaati , dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya yang keberadaanya dikukuhkan dengan peraturan daerah . Pasal 1 Point 22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 20 21 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

5. BAGAN ALIR PENETAPAN HUTAN ADAT KPH MELAWI Masyarakat Hukum Adat Syarat : Perda tentang MHA jika wilayah adat dalam Kawasan Hutan , atau produk hukum daerah lainnya jika wilayah adat berada di luar Kawasan Hutan . Data spasial area Hutan Adat yang dimohonkan : letak , luas , batas , bukti hak dan peta lokasi skala 1:50.000 Untuk permohonan Hutan Adat dalam satu kabupaten , peta ditandatangani oleh Bupati / Walikota . Untuk lintas kabupaten / kota , peta ditandatangi oleh Gubernur dan untuk lintas propinsi , peta wilayah adat difasilitasi oleh Dirjen . Surat Pernyataan dari MHA untuk menetapkan wilayah adatnya sebagai Hutan Adat . Nama MHA, nama Ketua MHA dan alamat MHA. Profil MHA : sejarah , silsilah , adat , hukum adat , social, ekonomi dan budaya . 1 Menteri LHK Pemohon mengajukan permohonan Hutan Adat Permohonan dapat difasilitasi oleh UPT, KPH, Perum Perhutani , Pokja PPS, Perguruan Tinggi Setempat atau LSM 2 Validasi dokumen permohonan Hutan Adat oleh Dirjen PSKL dan Direktorat PKTHA Direktur atas nama Dirjen melakukan validasi dokumen permohonan Belum Lengkap 3 Dokumen permohonan tidak lolos validasi 3 Hari 3 Hari 4 Dokumen permohonan dikembalikan untuk dilengkapi

6. BAGAN ALIR PENETAPAN HUTAN ADAT KPH MELAWI Masyarakat Hukum Adat 1 Menteri LHK Pemohon mengajukan permohonan Hutan Adat 2 Validasi dokumen permohonan Hutan Adat oleh Dirjen PSKL dan Direktorat PKTHA 3 Sudah Lengkap Verifikasi lapangan atas permohonan hutan adat untuk periksa : Keberadaan dan keabsahan pemohon , dokumen pemohon dan hutan adat yang dimohon . Kondisi tutupan lahan . Letak Hutan Adat dalam dokumen tata ruang propinsi , kabupaten / kota . 3 Hari 7 Hari 4 Berita Acara Hasil Verifikasi yang ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon , dilaporkan kepada Dirjen PSKL 5 Dirjen PSKL melaporkan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Menteri LHK 5 Hari 6 Dirjen PSKL atas nama Menteri LHK menetapkan Hutan Adat sesuai fungsinya

7. PERAN KPH PENETAPAN HUTAN ADAT KPH MELAWI Sosialisasi program Perhutanan Sosial kepada Masyarakat Setempat dan para pihak terkait ; Bersama mitra (NGO, LSM, Akademisi ) membantu fasilitasi permohonan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Membantu melakukan verifikasi teknis permohonan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Membantu fasilitasi penyelesaian konflik sosial dan tenurial Pengelolaan Perhutanan Sosial; Membantu fasilitasi pemenuhan hak , pelaksanaan kewajiban dan ketaatan terhadap ketentuan dan larangan bagi pemegang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status Hutan Adat ; Membantu fasilitasi penyusunan perencanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial; Membantu fasilitasi pengembangan usaha Perhutanan Sosial dan fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

8. PENYERAHAN DOKUMEN USULAN HUTAN ADAT KPH MELAWI Foto Bersama Menteri LHK dalam Proses Penyerahan 6 Dokumen Usulan Hutan Adat Kab . Melawi di Manggala Wanabhakti , Jakarta (5 November 2018)

9. DOKUMENTASI KPH MELAWI TERKAIT PS KPH MELAWI

10. DOKUMENTASI KPH MELAWI TERKAIT PS KPH MELAWI

11. TERIMA KASIH Lestari alamku , lestari desaku .. Dimana Tuhan ku menitipkan aku .. Gombloh (1948-1988)