TEKNIS PP PEMILIHAN Perbawaslu 8-2020.pptx

BAWASLU 2025

1. “ TEKNIS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN BERDASARKAN PERATURAN BAWASLU NOMOR 8 TAHUN 2020 ” DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU

2. PENYAMPAIAN LAPORAN PELAPOR KANTOR PENGAWAS PEMILIHAN TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN (FORM MODEL A.3) MENGISI SISTEM PELAPORAN WNI yang punya hak pilih pada pemilihan setempat Pemantau Pemilihan yang terakreditasi di KPU Prov / Kab /Kota Peserta Pemilihan Pelapor menyampaikan laporan dengan datang langsung ke kantor Pengawas Pemilihan Pelapor dapat juga menyampaikan laporan dengan mengisi sistem pelaporan terlebih dahulu yang output nya adalah lembar From Model A.1. Waktu pengisian sistem laporan dinyatakan sebagai waktu penyampaian laporan . Setelah mengisi sistem pelaporan , Pelapor tetap diharuskan datang ke kantor pengawas pemilihan untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan laporan . Petugas penerima laporan menginput laporan yang disampaikan Pelapor ke dalam Form Model A.1; Dalam hal Pelapor telah mengisi sistem pelaporan , petugas melakukan verifikasi terhadap isian ( lembar Form Model A.1) pada sistem pelaporan ; Petugas memastikan semua kolom Form Model A.1 telah diisi ( kecuali kolom nomor laporan yang dikosongkan dan kolom saksi yang tidak wajib diisi ); Petugas memastikan Pelapor menyerahkan fotokopi KTP dan bukti-bukti ; Pelapor tidak dapat diwakili oleh pihak lain, tapi hanya bisa didampingi ; Pengawas pemilihan dapat didampingi oleh polisi dan jaksa Gakkumdu Petugas penerima laporan merinci dokumen yang diserahkan oleh Pelapor ke dalam formulir model A.3. Petugas menerbitkan tanda bukti penyampaian laporan sebanyak 2 rangkap dengan memberikan nomor penyampaian laporan pada formulir model A.3; Format penomoran tanda bukti Penyampaian laporan dapat dilihat dalam Form Model A.18; Petugas dan Pelapor menandatangani Form Model A.3;

3. KAJIAN AWAL Kajian Awal dilakukan hanya untuk laporan , sementara temuan tidak pelu dilakukan kajian awal ; Kajian Awal dilakukan oleh pengawas pemilihan paling lama 2 Hari sejak diterbitkan tanda bukti penyampaian laporan ; Kajian Awal disusun dengan menggunakan Formulir Model A.4; Hasil Kajian Awal diplenokan oleh pengawas pemilihan . Nomor Kajian Awal sama dengan Penomoran Tanda Bukti Penyampaian Laporan SYARAT FORMAL DAN MATERIEL JENIS DUGAAN PELANGGARAN PELIMPAHAN PENANGANAN PENANGANAN DIHENTIKAN APABILA LAPORAN TELAH SELESAI DITANGANI OLEH JAJARAN PENGAWAS PEMILIHAN Penilaian terhadap persyaratan ini menentukan apakah laporan dapat diterima ( diregister ) atau tidak Penilaian terhadap jenis dugaan pelanggaran menentukan apakah menjadi wewenang pengawas pemilihan atau tidak , serta prosedur penyelesaian apa yang sesuai Pelimpahan berpedoman pada prinsip penanganan dilakukan di tempat terjadinya dugaan pelanggaran Dihentikan apabila peristiwa , terlapor , dan bukti yang dilaporkan sama dengan yang telah selesai ditangani oleh jajaran pengawas pemilihan KAJIAN AWAL

4. SYARAT FORMAL DAN MATERIEL LAPORAN FORMAL MATERIEL Identitas Pelapor -> Tertuang dalam Form Model A.1 Identitas Terlapor -> Nama dan Alamat / Domisili tertuang dalam Form Model A.1 Penyampaian Laporan tidak melebihi batas waktu -> Mengisi hari dan tanggal diketahui dalam Form Model A.1 Kesesuaian tandatangan Pelapor -> tandatangan Pelapor dalam Form Model A.1 dengan fotokopi KTP/ Identitas dari Dinas Kependudukan Uraian Kejadian -> Tertuang dalam Form Model A.1. Uraian peristiwa yang mengandung dugaan pelanggaran pemilihan Waktu dan Tempat Kejadian -> Tertuang dalam Form Model A.1 waktu dan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan Bukti -> dapat berupa surat , rekaman suara , video dll yang menunjukkan atau membuktikan adanya dugaan pelanggaran pemilihan

5. REGISTRASI & Mekanisme perbaikan LAPORAN KAJIAN AWAL Syarat Formal & Materiel Terpenuhi DIREGISTER Diberi Nomor Laporan pada Form Model A.1 dan Dicatatkan dalam buku Registrasi Syarat Formal & Materiel Belum Terpenuhi Pemberitahuan kepada Pelapor untuk melengkapi Paling lama 1 hari setelah Kajian Awal selesai Pelapor datang ke kantor dan melengkapi laporan Pelapor datang menyerahkan dokumen baru tapi tidak dapat melengkapi syarat Pelapor tidak datang ke kantor untuk melengkapi Diterbitkan Form Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Diterbitkan Form Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan TiIDAK DIREGISTER Diterbitkan Form Model A.17 Paling lama 2 hari setelah Pemberitahuan Format penomoran registrasi dapat dilihat dalam Form Model A.18

6. HASIL KAJIAN AWAL Terpenuhi Syarat Formal & Materiel dan Termasuk Jenis Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan , Etika Penyelenggaran Pemilihan , atau Tindak Pidana Pemilihan Diregistrasi dan ditangani oleh pengawas pemilihan yang menerima laporan Dilimpahkan dan diregistrasi serta ditangani oleh pengawas pemilihan yang menerima pelimpahan Termasuk Jenis Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya dan sama sekali tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan Tidak diregistrasi dan diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan surat keluar dilampiri dokumen laporan dan kajian awal . Diterbitkan Status Laporan (Form Model A.17) Terpenuhi Syarat Formal dan Materiel tetapi telah selesai ditangani oleh jajaran pengawas pemilihan Tidak diregistrasi dan diterbitkan status laporan (Form Model A.17) Termasuk Sengketa Pemilihan atau Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM Tidak diregistrasi dan diterbitkan status laporan (Form Model A.17), serta disampaikan kepada Pelapor untuk menggunakan mekanisme sebagaimana diatur dalam berdasarkan Perbawaslu 2/2020 atau Perbawaslu 9/2020

7. TEMUAN PENGAWASAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PLENO TEMUAN Pengawasan dilakukan sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing Hasil pengawasan dituangkan dalam Form Model A dan diberikan tanggal sesuai dengan waktu pengawasan dilakukan Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran pemilihan , maka paling lama 7 hari sejak LHP (Form Model A) dibuat , dilakukan pleno untuk menetapkan bisa atau tidaknya hasil pengawasan dijadikan temuan Apabila berdasarkan pleno hasil pengawasan ditetapkan menjadi Temuan , selanjutnya Temuan dituangkan dalam Form Model A.2

8. INFORMASI AWAL INFORMASI LISAN ATAU TULISAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DISAMPAIKAN KE KANTOR PENGAWAS PEMILIHAN INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK/SOSIAL RESMI PENGAWAS PEMILIHAN LAPORAN KEPADA PENGAWAS PEMILIHAN YANG BERDASARKAN KAJIAN AWAL TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMAL TETAPI MEMENUHI SYARAT MATERIEL INFORMASI YANG DIKETAHUI OLEH PENGAWAS PEMILIHAN SAAT MELAKUKAN PENANGANAN PELANGGARAN Dituangkan dalam Form Model A.6 dan diplenokan oleh Pengawas Pemilihan untuk diputuskan ditindaklanjuti atau tidak ditindaklanjuti DITINDAKLANJUTI PENELUSURAN Dilakukan paling lama 7 hari sejak pleno dilakukan Hasil penelusuran dituangkan dalam LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) Apabila terdapat kebenaran dugaan pelanggaran pemiihan , hasil pengawasan ditetapkan menjadi TEMUAN dalam pleno , paling lama 7 hari sejak LHP dibuat TIDAK DITINDAKLANJUTI

9. PENGKAJIAN/ penanganan pelanggaran REGISTRASI PENGKAJIAN PLENO PEMBAHASAN PERTAMA GAKKUMDU PEMBAHASAN KEDUA GAKKUMDU Dapat meminta keterangan dari pihak pelapor , saksi , ahli atau terlapor ( Klarifikasi /Form Model A.10); Menyusun Kajian (Form Model A.11) Apabila terdapat dugaan tindak pidana pemilihan , paling lama 1x24 jam sejak temuan / laporan diregister dilakukan pembahasan pertama untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan Dalam rentang waktu hari 3+2, dilakukan pembahasan kedua berdasarkan kajian yang telah disusun oleh pengawas pemilihan dan Laporan Hasil Penyelidikan polisi . Untuk menentukan ada-tidaknya dugaan pidana pemilihan berdasarkan dua alat bukti . Selain itu menentukan dapat atau tidaknya diteruskan ke tingkat penyidikan 3 + 2 Hari

10. KLARIFIKASI PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI KLARIFIKASI TATAP MUKA JARAK JAUH (DARING) Undangan Klarifikasi menggunakan Form Model A.7; Pihak yang diperiksa menandatangani atau tidak menandatangani BA Sumpah (Form Model A.8 atau A.9); Klarifikasi dituangkan dalam BA (Form Model A.10) dibuat hanya dalam satu rangkap ; Salinan BA Klarifikasi dapat diberikan setelah seluruh proses penanganan selesai ; Undangan Klarifikasi (Form Model A.7) mencantumkan metode jarak jauh (daring) dan direkam secara audio visual; Pihak yang diperiksa bersedia proses klarifikasi direkam . Jika tidak bersedia , maka klarifikasi jarak jauh (daring) tidak bisa dilakukan ; Pihak yang diperiksa menyatakan bersedia atau tidak bersedia disumpah . Apabila bersedia pemeriksa membacakan lafal sumpah dan diikuti oleh pihak yang diperiksa . Jika tidak bersedia , klarifikasi dilakukan tanpa sumpah ; Keterangan pihak yang diperiksa selain direkam juga dituangkan dalam BA Klarifikasi ; BA Klarifikasi hanya ditandatangani oleh Klarifkator / Pemeriksa ; Salinan BA Klarifikasi dapat diberikan setelah seluruh penanganan selesai ; Rekaman tidak diberikan kepada pihak yang diperiksa .

11. Hasil pengkajian PELANGGARAN KODE ETIK PELANGGARAN ADMINISTRASI TINDAK PIDANA PEMILIHAN DUGAAN PELANGGARAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA BUKAN PELANGGARAN PEMILIHAN Menggunakan Form Model A.13; Direkomendasikan ke DKPP ( Jika Pelakunya Penyelenggara Permanen ); Direkomendasikan ke KPU Kab /Kota ( Jika pelaku PPK, PPS, dan KPPS); dan Ditindaklanjuti Bawaslu Kab /Kota ( Jika pelaku Panwascam , PKD, PTPS). Rekomendasi disertai formulir , kajian , dan bukti Direkomendasikan ke Jajaran KPU Sesuai tingkatan dengan menggunakan Form Model A.14 disertai formulir , kajian , dan bukti . Direkomendasikan ke penyidik dengan menggunakan Form Model A.15 Dihentikan Diteruskan ke Instansi yang berwenang dengan menggunakan Form Model A.16 disertai formulir , kajian , dan bukti

12. STATUS PENANGANAN PELANGGARAN STATUS PENANGANAN PELANGGARAN DITUANGKAN DALAM FORMULIR MODEL A.17 Diumumkan Pada Papan Pengumuman Di Sekretariat Pengawas Pemilihan Disampaikan kepada Pelapor melalui surat secara langsung maupun sarana teknologi informasi

13. PENGHITUNGAN HARI Terdapat beberapa norma yang menggunakan kata “ sejak ” atau “ setelah ”. Dalam konteks hari kalender (1x24 jam) cara penghitungan waktunya tidak berbeda . Misalnya norma kajian awal yang harus dilakukan paling lama 2 hari “ sejak ” laporan disampaikan . Seandainya laporan disampaikan pada tanggal 7 Juli 2024 jam 14.00 WIB ( waktu tercatat dalam Form Model A.1 dan A.3), maka simulasinya demikian : 7 Jul, Jam 14.00 WIB 9 Jul, Jam 14.00 WIB 8 Jul, Jam 14.00 WIB Hari 1 Hari 2 Dari simulasi di atas , maka Kajian awal dilakukan paling lambat sampai tanggal 9 Juli 2024, jam 14.00 WIB. Cara penghitungan demikian akan sama meskipun norma “ sejak ” diganti dengan “ setelah ”. Hal ini dikarenakan penghitungan menggunakan hari kalender (1x24 jam) sebagaimana diatur dalam ketentuan umum Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Penggunaan kata yang berbeda sudah terjadi pada Pasal 134 ayat (4) dan ayat (5) UU Pemilihan , sehingga dalam Perbawaslu tidak dapat mengunakan pilihan satu kata saja , meskipun dalam aplikasinya kata “ sejak ” dan “ setelah ” tidak memiliki perbedaan .

14. NORMA PERUBAHAN DALAM RANCANGAN PERBAWASLU PERUBAHAN Penyampaian laporan dapat diwakili oleh kuasa berdasarkan surat kuasa khusus. Waktu penyampaian laporan di hari Senin-Kamis jam 08.00 s.d. 16.00 dan hari Jumat jam 08.00 s.d. 16.30 , dikecualikan pada tahapan masa tenang, tungsura, dan rekapitulasi. Penghapusan syarat formal kesesuaian tandatangan pelapor. Pengaturan kajian awal diharmonisasikan dengan kajian awal di Pemilu. Penyelesaian pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS oleh Bawaslu Kab/Kota. Informasi Awal diharmonisasikan dengan Pemilu.

15. Sekian , Terima Kasih