Tempat Penimbunan Berikat Versi Lama Sekali

Tempat Penimbunan Berikat

1. Tempat Penimbunan Berikat

2. DASAR HUKUM UU No. 17 Tahun 2006 (Kepabeanan) 1 PP No. 32 Tahun 2009 jo No. 85 tahun 2015 (Tempat Penimbunan Berikat) 2

3. Tempat Penimbunan Berikat Bangunan, tempat,atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan* Bea Masuk (Pasal 1 UUK) peniadaan sementara kewajiban pembayaran bea masuk sampai timbul kewajiban untuk membayar TPB merupakan kawasan yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

4. Tempat Lelang Berikat Toko Bebas Bea Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat Kawasan Berikat (KB) Gudang Berikat (GB) TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT Kawasan Daur Ulang Berikat T P B Pusat Logistik Berikat (PLB)

5. Gudang Berikat

6. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› DASAR HUKUM GB UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Nomor 17 Tahun 2006 PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo nomor 85 tahun 2015 PMK Nomor 143/PMK.04/2011 tentang Gudang Berikat Perdirjen BC Nomor PER-50/BC/2011 tentang Gudang Berikat DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

7. LOGISTIC CENTRE SUPPORTING INDUSTRY MOU DENGAN PERUSAHAAN INDUSTRI CALON PEMBELI, DENGAN MENCANTUMKAN JENIS BARANGNYA TIDAK ADA PROSES PRODUKSI, HANYA BOLEH PEKERJAAN SEDERHANA BERLAKU KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN BERLAKU SKEMA FTA/PTA TIDAK MENIMBUN FINISHED PRODUCT 🡪 YANG LANGSUNG DITUJUKAN KEPADA END USER FILOSOFI GUDANG BERIKAT

8. Tempat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan /pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan ( kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali . Gudang Berikat

9. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PENIMBUNAN BARANG DI GB Barang impor dapat ditimbun dalam GB untuk jangka waktu paling lama 1 tahun , terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean impor DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Jika melewati 1 tahun : Harus diekspor kembali, atau Dilunasi BM, Cukai, PDRI setelah memenuhi ketentuan dibidang impor Apabila 30 hari sejak tanggal jatuh tempo hal tersebut diatas tidak dilakukan, izin GB dibekukan sampai barang diselesaikan DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Catatan : Barang yang ditimbun > 1 tahun tetap harus dilunasi BM, Cukai, dan PDRI meskipun akan dikeluarkan ke KB (baik KB yang tertera dalam izin maupun tidak)

10. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› BENTUK GB GB PUSAT DISTRIBUSI TBB GB TRANSIT GB PENDUKUNG KEGIATAN INDUSTRI berfungsi untuk menimbun dan menyediakan barang impor untuk di distribusi kan kepada perusahaan industri di TLDDP dan/atau KB ( hanya sebatas : bahan baku, bahan penolong, mesin produksi, pengemas/alat bantu pengemas) berfungsi untuk menimbun dan men distribusi kan barang impor ke TBB berfungsi untuk menimbun dan men distribusi kan barang impor ke LDP DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

11. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PERSYARATAN PENDIRIAN GB Diajukan oleh Perusahaan yang berkedudukan di Indonesia dan berbadan hukum Indonesia Tidak diajukan oleh perusahaan / orang yang bertanggung jawab thd perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau dinyatakan pailit Syarat lokasi Dapat dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui kendaraan pengangkut peti kemas *) Mempunyai batas yg jelas berupa pagar pemisah *) Tidak berhubungan dengan bangunan lain Mempunyai satu pintu utama Digunakan untuk menimbun barang untuk tujuan supporting industri, TBB, atau ekspor DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI *) Kecuali GB supporting industri pertambangan dan jasa perminyakan

12. Perizinan TPB pada OSS OSS Pengusaha/ Investor Kantor Pabean Undangan Pemaparan Perusahaan Kanwil DJBC Pemeriksaan Lokasi Input Hasil Pemeriksaan Input Hasil Penelitian (Putusan) Permohonan izin TPB/KITE Persetujuan/ Penolakan Izin 3 Hari Kerja setelah kesiapan pemeriksaan lokasi 1-3 HK setelah hasil pemeriksaan 1 Jam setelah pemaparan

13. Proses Perizinan KB Portal INSW KPPBC Penerbitan BAP Pemeriksaan Lokasi Pemeriksaan Dokumen Undangan 3 HK Presentasi 1 Jam Pengusaha/ Investor Persetujuan/ Penolakan Validasi sistem Tidak Valid Valid Dalam hal permohonan tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: Ka.Kanwil melalui Ka.Kantor Pabean; atau Ka. KPUBC Pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi disampaikan dalam permohonan Presentasi 1-3 HK setelah BAP (setelah presentasi) (Respon SKP) Kanwil/KPUBC

14. Critical Point saat Pemaparan Proses Bisnis Kesesuaian Proses Bisnis calon TPB dengan jenis fasilitas perusahaan Penanggung jawab perusahaan hadir langsung dalam Pemaparan Untuk tujuan distribusi GB atau PLB, sesuai aturan dan dapat dilakukan cek eksistensi Struktur organisasi mencerminkan SPI yang baik IT Inventory live ditayangkan saat presentasi CCTV diletakkan pada tempat pemasukan dan pengeluaran barang dan live ditayangkan

15. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› JANGKA WAKTU IZIN Penyelenggara GB JANGKA WAKTU IZIN 5 TAHUN Penyelenggara sekaligus Pengusaha GB JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN PDGB JANGKA WAKTU IZIN 3 TAHUN Yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan sebelum izin berakhir Apabila pada saat izin berakhir ybs tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka izin otomatis dicabut tanpa diterbitkan Skep Pencabutan Apabila permohonan sudah diajukan sebelum izin berakhir namun pada saat jatuh tempo izin perpanjangan belum terbit, maka ybs tidak mendapat fasilitas atas pemasukan barang ke GB sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya izin DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Harus sudah mempunyai Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)/Nomor Induk Berusaha (NIB)

16. PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN BARANG YANG DIMASUKKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE GUDANG BERIKAT: a. DIBERIKAN PENANGGUHAN BEA MASUK; b. DIBERIKAN PEMBEBASAN CUKAI; DAN/ATAU c. TIDAK DIPUNGUT PDRI. BARANG MODAL YANG DIGUNAKAN UNTUK GB, BARANG MODAL DAN/ATAU PERALATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN GUDANG, PERALATAN KANTOR, DAN BARANG UNTUK DIKONSUMSI DI GB : TIDAK MENDAPAT FASILITAS PEMASUKAN BARANG :

17. PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN BARANG DARI KAWASAN BERIKAT DAN TOKO BEBAS BEA YANG DIMASUKAN KEMBALI KE GB ( APKIR/REJECT ): a. DIBERIKAN PENANGGUHAN BEA MASUK; b. DIBERIKAN PEMBEBASAN CUKAI; DAN/ATAU c. TIDAK DIPUNGUT PDRI. PEMASUKAN BARANG :

18. PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN PENGELUARAN KE TLDDP ATAS BARANG YANG MENDAPAT : a. PENANGGUHAN BEA MASUK; b. PEMBEBASAN CUKAI; DAN/ATAU c. TIDAK DIPUNGUT PDRI. WAJIB MELUNASI BM, CUKAI DAN PDRI YANG TERUTANG PENGELUARAN BARANG : ATAS PENGELUARAN BARANG KE TLDDP, GB WAJIB MEMUNGUT PPN, PPN DAN PPnBM & MEMBUAT FAKTUR PAJAK SESUAI KETENTUAN PERPAJAKAN

19. PERLAKUAN KEPABEANAN & PERPAJAKAN PENGELUARAN BARANG : ATAS PENYERAHAN BARANG KE KAWASAN BERIKAT, TOKO BEBAS BEA DAN GB LAINYYA, GB YANG MENYERAHKAN BARANG WAJIB MENERBITKAN FAKTUR PAJAK DENGAN CAP PPN, PPN DAN PPnBM TIDAK DIPUNGUT SESUAI KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PENGELUARAN BARANG KE ORANG YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENANGGUHAN / PEMBEBASAN BM/CUKAI DIBERIKAN PENANGGUHAN ATAU PEMBEBASAN DAN WAJIB MEMUNGUT PPN, PPN DAN PPnBM DAN MEMBUAT FAKTUR PAJAK SESUAI KETENTUAN PERPAJAKAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBEBASAN BM DIATAS TIDAK BERLAKU UNTUK BARANG IMPOR YANG DITUJUKAN KEPDA ORANG YANG MEMPEROLEH FASILITAS PEMBEBASAN /PENGEMBALIAN BM UNTUK TUJUAN EKSPOR

20. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› KEWAJIBAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI PENYELENGGARA Memasang nama perusahaan dan izin GB Menyediakan ruangan, sarana/prasarana u pengawasan/pelayanan Menyediakan sarana u pelayanan (komputer) Melaporkan apabila ada PDGB yang belum memperpanjang sewa (30 hari sebelum berakhir sewa) Melaporkan PDGB yg tidak beroperasi Mengajukan permohonan perubahan izin (apabila ada perubahan) Menyimpan dokumen dan catatan selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar Akuntansi Menyerahkan dokumen/catatan apabila diaudit PENGUSAHA/PDGB Memasang nama perusahaan dan izin GB Membuat laporan bulanan Menyediakan sarana untuk PDE Menyediakan sarana u pelayanan (komputer) Memiliki NPPBKC (apabila BKC) Mengajukan permohonan perubahan izin (apabila ada perubahan) Melakukan pencacahan min sekali setahun Menimpan dan menatausahakan brg yg ditimbun dengan tertib Menyimpan dok & cat selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan sesuai standar Akuntansi Menyerahkan dok/cat apabila diaudit

21. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› SISTEM IT INVENTORY Pengusaha GB/PDGB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer ( IT Inventory ) Kriteria minimal : Dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan/pengeluaran barang secara kontinu dan real time di GB ybs Dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai format yang ditentukan Mencatat riwayat perekaman Memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada pejabat BC Pencatatan hanya oleh orang yang memiliki akses khusus Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

22. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› RUANGAN UNTUK PENGAWASAN BC Pengusaha GB/PDGB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan Kriteria layak : Ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas pengeluaran dan pemasukan barang Adanya CCTV dan monitor untuk pengawasan DJBC Adanya ruangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

23. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PELAPORAN Pengusaha GB/PDGB harus menyampaikan rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran barang kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pabean paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya berupa : laporan posisi barang per dokumen pabean; dan laporan pertanggungjawaban mutasi barang DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

24. Pengusaha GB atau PDGB dilarang: memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin GB; memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor; menimbun barang asal TLDDP; mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin GB. KETENTUAN LARANGAN

25. BEA MASUK, berdasarkan : Nilai pabean dan klasifikasi yang berlaku pada saat barang impor dimasukan ke GB Pembebanan pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan, PDRI, berdasarkan : Tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan Nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dimasukan ke GB (nilai impor = nilai pabean saat pemasukan ke GB + BM) PERHITUNGAN BM DAN PDRI

26. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PENCACAHAN Pengusaha GB/PDGB wajib melakukan pencacahan minimal 1 kali dalam 1 tahun Sebelum melakukan pencacahan, ybs wajib melaporkan ke KPPBC Pengusaha GB/PDGB harus membandingkan hasil pencacahan dengan saldo buku dalam laporan bulanan periode yang sama Hasil pencacahan disampaikan kepada Kepala KPPBC bersamaan dengan laporan bulanan periode bulan berikutnya Pejabat BC menyaksikan pencacahan dan membuat Berita Acara ( memastikan pelaksanaan pencacahan namun tidak bertanggung jawab atas hasil pencacahan ) Apabila hasil pencacahan yang disampaikan oleh ybs kedapatan selisih 🡪 dilakukan penelitian mendalam Dalam hal terdapat tindak pidana diproses sesuai ketentuan yg berlaku Dalam hal selisih kurang 🡪 dilakukan penagihan dan denda DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN – DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

27. PEMUSNAHAN hanya dilakukan untuk barang-barang yang busuk Pemusnahan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan Pejabat BC dan dibuatkan BA Pemusnahan PEMUSNAHAN

28. Tidak melaksanakan kewajiban Gudang Berikat Melakukan kegiatan menyimpang dari izin yang diberikan : Memasukan barang impor yang tidak sesuai dnegan izin Memasukan barang yang dilarang Menimbun barang asal TLDDP Mengeluarkan barang tujuan yang berbeda dengan yang tercantum dalam izin GB ) PEMBEKUAN

29. Menunjukan ketidakmampuan dalam mengusahakan GB: Tidak menyelenggarakan pembukuan Tidak melakukan kegaitan dalam jangka waktu 6 bulan Tidak melunasi hutang dalam jangka waktu yang ditentukan Selama Pembekuan GB tidak dipekenankan memasukan barang ke GB PEMBEKUAN

30. Izin yang dibekukan dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal : Terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan Tidak mampu lagi melakukan penyelenggarakan / pengusahaan GB berdasarkan rekomendasi audit Bea Cukai Tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 12 bulan secara berturut-turut PENCABUTAN

31. Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku Bertindak tidak jujur (menyalahgunakan fasilitas GB dan melakukan tindak pidana) Dinyatakan pailit Mengajukan permohonan pencabutan Setelah Pencabutan, barang impor yang masih ada di GB harus diselesaikan (30 hari) PENCABUTAN

32. GB PEMASUKAN BARANG KE GB KB /TBB (retur) LDP GB (izin dicabut) GB LAIN (SATU MANAJEMEN) FTZ BC 2.3 BC 2.7 PP FTZ 02 BC 2.3 BC 2.7 BC 2.7

33. GB PENGELUARAN BARANG DARI GB KB LDP TBB GB LAIN (SATU MANAJEMEN) FTZ TLDDP BC 2.7 PP FTZ 02 BC 2.3 BC 3.0 BC 2.7 BC 2.7 BC 2.5

34. Kawasan Berikat

35. Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI UU No.10 th 1995 jo. UU No.17 th 2006, ttg Kepabeanan PP No.32 th 2009 jo. PP No.85 th 2015, ttg Tempat Penimbunan Berikat PMK No.147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat. PMK No.255/PMK.04/2011 (Perubahan Pertama) PMK No.44/PMK.04/2012 (Perubahan Kedua) PMK No.120/PMK.04/2013 (Perubahan Ketiga) PMK No. 131/PMK.04/2018 (Perubahan Keempat) DASAR HUKUM

36. “ Kawasan Berikat adalah TPB untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai” Ketentuan Umum Kegiatan Pengolahan Kegiatan Penggabungan KB merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC Dalam rangka pengawasan KB dilakukan pemeriksaan pabean dg tetap menjamin kelancaran arus barang yg dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko Mengolah barang/bahan dengan atau tanpa bahan penolong menjadi barang hasil poduksi dengan nilai tambah yg lebih tinggi, termasuk perubahan sifat dan fungsinya Budidaya flora dan fauna Kegiatan menggabungkan dan/atau menggenapi barang Hasil Produksi KB ybs sebagai produk utama dengan barang jadi

37. Lokasi Kawasan Berikat Kawasan Industri Kawasan Budidaya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan ( memenuhi syarat penerbitan IUI ) Luas ≥ 1 Ha A B Persyaratan Lokasi KB

38. Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI LOKASI KB KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI, ATAU KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA (LUAR KAWASAN INDUSTRI) YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI: INDUSTRI YG MEMERLUKAN LOKASI KHUSUS; INDUSTRI MIKRO & KECIL; INDUSTRI DI DAERAH YG BLM ADA KAWASAN INDUSTRI ATAU KAVLING INDUSTRINYA SUDAH PENUH. SYARAT LUAS LOKASI KB DI KAWASAN BUDIDAYA : MINIMAL 10.000 M2 DALAM SATU HAMPARAN (dapat terdiri dari 1 atau lebih PDKB)

39. Penyelenggaraan dan Pengusahaan Penyelenggaraan oleh Penyelenggara KB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan KB Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha KB atau PDKB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Kegiatan : menimbun barang impor dan/atau barang asal TLDDP guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai PT A PT A PT B Penyelenggara KB Pengusaha KB Pengusaha di KB merangkap Penyelenggara di KB ( PDKB ) Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan Penyelenggara Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan Penyelenggara Dalam 1 penyelenggaraan KB dapat dilakukan 1 atau lebih pengusahaan KB Diberikan pelayanan dan pengawasan proporsional berdasarkan profil risiko layanan

40. Persyaratan Izin Penyelenggara KB Lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarkut peti kemas lainnya di air Batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi Syarat Fisik Nomor Induk Berusaha (NIB) Izin usaha perdagangan, izin usaha pengelolaan kawasan, izin usaha industri, atau izin lain yg berkaitan dg penyelenggaraan kawasan Hasil KSWP sesuai aplikasi yang menunjukkan valid Bukti kepemilikan atau penguasaan kawasan, tempat, atau bangunan yg mempunyai batas-batas yg jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yg akan dijadikan KB Telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir Syarat Administrasi Permohonan dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri, termasuk ruangan dan sarana kerja bagi petugas BC Jika belum dipenuhi, Izin penyelenggara KB dapat diberikan dengan ketentuan : Perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yg ditetapkan Kepala Kanwil/KPUBC

41. Persyaratan Izin Pengusaha KB atau PDKB Lokasi dapat dimasuki dari jalan umum dan dilalui kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarkut peti kemas lainnya di air Batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan Digunakan untuk melakukan kegiatan industri pengolahan Bahan Baku menjadi Hasil Produksi Syarat Fisik NIB Izin Usaha Industri ( IUI ) Hasil KSWP sesuai aplikasi yang menunjukkan valid Bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yg mempunyai batas-batas yg jelas berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah Memenuhi kriteria sebagai Pengusaha KB atau PDKB, yaitu: Syarat Administrasi Telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir; dan Mendapat rekomendasi dari Penyelenggara KB (untuk PDKB) Jika belum dipenuhi, Izin penyelenggara KB dapat diberikan dengan ketentuan : Perusahaan wajib memenuhi persyaratan dalam batas waktu tertentu yg ditetapkan Kepala Kanwil/KPUBC Permohonan dapat diajukan setelah atau sebelum fisik bangunan berdiri, termasuk ruangan dan sarana kerja bagi petugas BC

42. Pelayanan Perizinan KB Pemberian Izin KB Kanwil/KPUBC Janji Layanan 3 Hari Kerja di KPPBC 1 Jam di Kanwil/KPUBC Masa Berlaku s.d. Izin KB Dicabut Izin pengeluaran sementara dari KB ke TLDDP Izin menerima pekerjaan lain dari Badan Usaha di TLDDP Izin pengeluaran Bahan Baku dan Bahan Penolong ke TLDDP 3 Perizinan Transaksional KB KPPBC

43. Perizinan TPB pada OSS OSS Pengusaha/ Investor Kantor Pabean Undangan Pemaparan Perusahaan Kanwil DJBC Pemeriksaan Lokasi Input Hasil Pemeriksaan Input Hasil Penelitian (Putusan) Permohonan izin TPB/KITE Persetujuan/ Penolakan Izin 3 Hari Kerja setelah kesiapan pemeriksaan lokasi 1-3 HK setelah hasil pemeriksaan 1 Jam setelah pemaparan

44. Proses Perizinan KB Portal INSW KPPBC Penerbitan BAP Pemeriksaan Lokasi Pemeriksaan Dokumen Undangan 3 HK Presentasi 1 Jam Pengusaha/ Investor Persetujuan/ Penolakan Validasi sistem Tidak Valid Valid Dalam hal permohonan tidak dapat dilakukan secara elektronik, permohonan disampaikan secara tertulis kepada: Ka.Kanwil melalui Ka.Kantor Pabean; atau Ka. KPUBC Pernyataan kesiapan pemeriksaan lokasi disampaikan dalam permohonan Presentasi 1-3 HK setelah BAP (setelah presentasi) (Respon SKP) Kanwil/KPUBC

45. Critical Point saat Pemaparan Proses Bisnis Kesesuaian Proses Bisnis calon TPB dengan jenis fasilitas perusahaan Penanggung jawab perusahaan hadir langsung dalam Pemaparan Untuk tujuan distribusi GB atau PLB, sesuai aturan dan dapat dilakukan cek eksistensi Struktur organisasi mencerminkan SPI yang baik IT Inventory live ditayangkan saat presentasi CCTV diletakkan pada tempat pemasukan dan pengeluaran barang dan live ditayangkan

46. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› SISTEM IT INVENTORY Pengusaha KB/PDKB wajib memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer ( IT Inventory ) Kriteria minimal : Dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemasukan/pengeluaran barang secara kontinu dan real time di KB ybs Dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan laporan sesuai format yang ditentukan Mencatat riwayat perekaman Memberikan akses secara realtime dan/atau online kepada pejabat BC Pencatatan hanya oleh orang yang memiliki akses khusus Perubahan pencatatan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses paling tinggi

47. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› RUANGAN UNTUK PENGAWASAN BC Pengusaha KB/PDKB harus menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Petugas Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan Kriteria layak : Ruangan memiliki akses untuk memonitor aktifitas pengeluaran dan pemasukan barang Adanya CCTV dan monitor untuk pengawasan DJBC Adanya ruangan kerja, serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan

48. Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau; Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang perusahaannya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai KB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit. Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI KRITERIA PERUSAHAAN / ORANG YANG TIDAK BISA MENGAJUKAN IZIN KB

49. Kewajiban KB (I) Kewajiban Penyelenggara Kawasan Berikat Memasang tanda nama perusahaan yg dapat dilihat jelas oleh umum Menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yg layak bagi petugas BC Menyediakan sarana/prasarana dalam rangka pelayanan kepabeanan , berupa: Melaporkan kepada Kantor Pabean jika ada PDKB yg tidak beroperasi Mengajukan permohonan perubahan izin KB kepada Kanwil atau KPUBC jika ada perubahan data dalam izin KB Membuat pembukuan/catatan serta menyimpan dokumen atas Barang Modal dan peralatan yg dimasukkan untuk keperluan pembangunan/konstruksi dan peralatan perkantoran KB Menyerahkan dokumen yg berkaitan dg kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC dan/atau DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Menyampaikan laporan tertulis kepada Kantor Pabean jika ada PDKB yg belum perpanjang waktu sewa lokasi maksimal 30 hari sebelum berakhir waktu sewa komputer dan media komunikasi data elektronik yg terhubung dg SKP DJBC Menyimpan dan memelihara buku dan catatan serta dokumen yg berkaitan dg kegiatan usaha selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku umum di Indonesia; dan

50. Kewajiban KB (II) Kewajiban Pengusaha KB atau PDKB Memasang tanda nama perusahaan yg dapat dilihat jelas oleh umum Menyediakan sarana dan prasarana untuk pertukaran data secara elektronik Mendayagunakan CCTV yg dapat diakses secara realtime dan online oleh DJBC dan DJP serta memiliki data rekaman minimal 7 hari sebelumnya Menyerahkan dokumen yg berkaitan dg kegiatan KB apabila dilakukan audit oleh DJBC dan/atau DJP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Mendayagunakan IT Inventory yg merupakan subsistem dari sistem informasi akuntansi yg akan menghasilkan informasi laporan keuangan dan dapat diakses oleh DJBC serta DJP Menyimpan dan memelihara buku dan catatan serta dokumen yg berkaitan dg kegiatan usaha selama 10 tahun Menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg berlaku umum di Indonesia Mengajukan permohonan perubahan izin KB kepada Kanwil atau KPUBC jika ada perubahan data dalam izin KB Melakukan pencacahan (stock opname) dg mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean minimal sekali dalam 1 tahun Menyampaikan laporan keuangan dan/atau laporan tahunan perusahaan kepada kepala Kantor Pabean; dan Menyampaikan laporan dampak ekonomi KB paling sedikit memuat info mengenai nilai fasilitas fiskal, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, dan nilai pernjualan hasil produksi kepada kepala Kantor Pabean minimal 1 tahun sekali

51. Larangan dan Pembatasan In Out Kesehatan Keselamatan Keamanan Lingkungan Belum berlaku ketentuan pembatasan, kecuali terkait dengan: TLDDP Tidak berlaku ketentuan pembatasan Berlaku ketentuan pembatasan dalam hal: Pengeluaran barang impor berupa Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong yang tidak diolah; Pada saat pemasukannya belum dipenuhi ketentuan pembatasan; dan Instansi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan pada saat pengeluaran barang dari Kawasan Berikat Ketentuan Pembatasan di Bidang Impor dalam Kawasan Berikat Terhadap Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB, berlaku ketentuan mengenai: Pemasukan barang yg dilarang untuk diimpor Ekspor barang yg dilarang ekspornya sesuai dg ketentuan perundang-undangan LDP

52. Pemasukan dan Pengeluaran Barang LDP TPB lain TLDDP Kawasan Ekonomi lain Kawasan Bebas KEK Bahan baku, Bahan Penolong, pengemas dan alat bantu pengemas, barang contoh, Barang Modal, bahan bakar, peralatan perkantoran, dan/atau untuk keperluan litbang (RnD) pada KB Barang jadi maupun setengah jadi untuk digabungkan dengan hasil produksi Barang yg dimasukkan kembali dari kegiatan pengeluaran sementara Hasil produksi yg dimasukkan kembali; dan/atau Hasil produksi KB lain Bukan barang untuk dikonsumsi di KB Berkaitan dengan kegiatan produksi LDP TPB lain TLDDP Kawasan Ekonomi lain Kawasan Bebas KEK Bahan baku dan/atau sisa bahan baku Bahan penolong dan/atau sisa bahan penolong Pengemas dan alat bantu pengemas Hasil produksi yg telah jadi maupun setengah jadi Barang contoh Barang modal Peralatan perkantoran Barang untuk keperluan litbang perusahaan Sisa dari proses produksi Sisa pengemas dan limbah Pemasukan Pengeluaran Kawasan Berikat a b c d e a b c d e f g h i j Dilakukan setelah persetujuan Ka Kantor Pabean

53. Dasar Pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI Out TLDDP Syarat : Konversi pemakaian bahan baku dan/atau bahan penolong jelas Saat masuk sudah ada transaksi Harga Penyerahan Harga Pemasukan Bea Masuk Nilai pabean sesuai harga jual saat pengeluaran ke TLDDP Nilai pabean dan klasifikasi yg berlaku saat barang impor masuk ke KB Klasifikasi barang yg dikeluarkan ke TLDDP Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Pembebanan pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Cukai Ketentuan peraturan di bidang cukai Ketentuan peraturan di bidang cukai PDRI Harga jual dan tarif saat pengeluaran barang ke TLDDP Nilai impor yg berlaku saat barang impor masuk ke KB (Nilai Pabean + Bea Masuk) Tarif saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan Jika tarif BM untuk bahan baku > tarif BM barang hasil produksi , maka dasar pengenaan BM yaitu pembebanan tarif BM barang hasil produksi yg berlaku pada saat dikeluarkan dari KB Dilakukan pengujian secara periodik oleh Kepala Kanwil BC atau Pejabat BC yg ditunjuk Penghitungan BM, cukai, dan/atau PDRI menggunakan NDPBM yg ditetapkan oleh Menkeu pada saat pemberitahuan pabean impor untuk dipakai didaftarkan

54. Perlakuan Kepabeanan, Cukai, dan Perpajakan Penangguhan BM, Pembebasan cukai, dan/atau Tidak dipungut PDRI Pembebasan Cukai dan/atau Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM Tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM (Dilakukan oleh non PKP dan/atau bukan termasuk penyerahan BKP ) Melunasi BM, cukai, dan PDRI * (Diimpor untuk dipakai) Melunasi PPN atau PPN dan PPnBM yg pada saat pemasukanya tidak dipungut (Penyerahan BKP ) Kawasan Berikat TLDDP Impor TLDDP (barang ditujukan kepada subjek penerima fasilitas penangguhan atau pembebasan BM dan cukai) Pemasukan Pengeluaran Tidak dikenai PPN atau PPN dan PPnBM (Bukan Penyerahan) Kecuali sisa pengemas dan limbah Dilunasi dg SSP berupa Bukti Penerimaan Negara Dapat dikreditkan (dilampiri dok pabean) Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM (Penyerahan) Penangguhan atau pembebasan BM dan cukai Tidak dipungut PPN (Penyerahan non BKP ) Pengeluaran barang impor dari KB ke pengusaha di Kawasan Bebas yg mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas diberikan Pembebasan BM, pembebasan cukai, dan tidak dipungut PDRI *

55. Pengeluaran Barang Modal Pengeluaran Barang Modal asal impor ke TLDDP dibebaskan dari kewajiban membayar BM, cukai, dan PDRI, dalam hal telah dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun Pengeluaran dan penyelesaian kewajiban pabean terhadap Barang Modal asal impor yang pada saat pemasukannya mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal (master list BKPM), dilakukan sesuai PMK nomor 131/PMK.04/2018 Pengusaha KB/PDKB dibebaskan dari kewajiban pembayaran bea masuk terutang dalam hal Barang Modal dimasukkan ke KB selama lebih dari 4 tahun atau telah diimpor selama lebih dari 5 tahun TLDDP

56. Pengeluaran Hasil Produksi Pengeluaran Hasil Produksi KB ke TLDDP 50% Nilai Realisasi Tahun Sebelumnya (Ekspor + Antar KB + FTZ + Kawasan ekonomi lain yang ditetapkan pemerintah) MAX > 50% Rekomendasi Kemenperin Persetujuan Ka. Kanwil/KPUBC Pengurangan jumlah persentase penjualan ke TLDDP untuk periode tahun berikutnya > Batas yang ditetapkan Pembekuan izin KB (max. 3 bulan) Tanpa persetujuan

57. Pengeluaran Sementara dan Subkontrak (I) Luar daerah pabean TPB lainnya Kawasan Bebas Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan ekonomi lain yg ditetapkan pemerintah Dilakukan setelah mendapat persetujuan Ka. Kantor Pabean, dengan menetapkan batas waktu pemasukan kembali barang dan/atau bahan ke KB TLDDP BM, cukai, dan pajak menjadi tanggungjawab TPB tujuan penerima barang terhitung sejak barang dan/atau bahan diterima oleh TPB tujuan sampai dg diterima kembali KB asal Subkontrak Perbaikan/reparasi Peminjaman Barang Modal untuk produksi Pengetesan atau pengembangan kualitas produksi Penggunaan returnable package Tujuan lain dg persetujuan Kepala Kantor Pabean Mempertaruhakan jaminan , sebesar BM, cukai, dan PDRI terurang dalam hal barang asal impor Untuk keperluan subkontrak , kegiatan ekspor dapat langsung dilakukan oleh Pengusaha KB pemberi subkontrak dari lokasi penerima subkontrak Tidak perlu mempertaruhakan jaminan, jika barang/bahan asal TLDDP dari KB ke TLDDP Tidak dimasukkan kembali Jaminan dicairkan Denda 100% dari BM yang seharusnya dibayar Wajib membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM Terlambat dimasukkan kembali Tujuan Keperluan Dikecualikan dari kewajiban membuat faktur pajak dan memungut PPN atau PPN dan PPnBM

58. Pengeluaran Sementara dan Subkontrak (II) Ketentuan pengeluaran sementara ke TLDDP untuk subkontrak Dilakukan berdasarkan perjanjian subkontrak Batas waktu persetujuan kepala kantor sesuai batas waktu perjanjian subkontrak Pemeriksaan awal dan akhir harus dilakukan oleh Pengusaha KB/PDKB pemberi subkontrak Perusahaan di TLDDP penerima subkontrak dapat menambahkan barang untuk kepentingan pengerjaan subkontrak Pengusaha KB atau PDKB dapat meminjamkan Barang Modal kepada penerima subkontrak Pengusaha KB/PDKB dapat menerima pekerjaan dari Badan Usaha di TLDDP berupa: Subkontrak Perbaikan/reparasi Pekerjaan lain setelah mendapatkan persetujuan Kepala Kantor Pabean

59. Pergudangan dan Konsolidasi Barang Ekspor Barang hasil produksi tujuan ekspor Barang dari KB lain Pengawasan Pejabat BC Dilakukan oleh Pengusaha KB/PDKB, yang: Melakukan sendiri konsolidasi ekspornya Memiliki kesamaan manajemen, badan hukum, bidang kegiatan, dan hasil produksi; atau Berada dalam 1 Penyelenggaraan KB dan memiliki bidang kegiatan dan hasil produksi yang sama, dibuktikan dengan surat persetujuan Pengusaha Kawasan Berikat /PDKB Konsolidator bertanggungjawab atas pelaksanaan konsolidasi barang ekspor Penetapan Konsolidator oleh Kepala Kantor Pabean sesuai ketentuan tentang konsolidator barang ekspor Dalam lokasi penyelenggaraan KB dapat dilakukan usaha pergudangan Tata cara pendirian sesuai ketentuan mengenai GB atau PLB Konsolidasi Gudang Berikat +

60. Pemberitahuan Pabean Pemberitahuan Pabean Pemasukan ke KB Pengeluaran dari KB Dokumen Cukai Dikecualikan BKC dimasukkan /dikeluarkan dari dan ke TLDDP Penyelenggara KB Pengusaha KB PDKB PPJK Khusus pemasukan barang impor melalui PJT Pengeluaran sisa pengemas dan limbah ke TLDDP Menyampaikan laporan ke petugas BC KSWP Selisih kurang dan tidak dapat membuktikan kesalahan terjadi di luar kemampuan Wajib membayar bea masuk atas impor barang yg kurang pada saat dibongkar + sanksi Selisih lebih dan tidak dapat membuktikan kesalahan terjadi di luar kemampuan Penyelenggara KB/Pengusaha KB/PDKB dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan Selisih jumlah barang impor yg dibongkar dengan yg diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean = Dikecualikan + -

61. Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PELAPORAN Sistem IT Inventory KB harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat membuat Laporan : 1. Lap Pemasukan brg per dokumen pabean 2. Lap Pengeluaran brg per dok pabean 3. Lap Posisi barang dalam proses 4. Lap Pertanggungjawaban mutasi barang a. Mutasi bahan baku b. Mutasi barang jadi c. Mutasi barang sisa dan scrap d. Mutasi mesin dan peralatan perkantoran

62. IT INVENTORY LAPORAN 4 BULANAN 1. Laporan Pemasukan Brg per Dok Laporan Pertanggung jawaban Mutasi: Bahan Baku dan Bahan Penolong Barang Jadi Barang Sisa dan Scrap Mesin dan Peralatan Perkantoran 2. Laporan Pengeluaran Brg per Dok 3. Laporan Posisi Brg Dlm Proses (WIP) 4. Laporan Pertanggungjawaban Mutasi Brg : Bahan Baku & Bahan Penolong Barang Jadi Barang Sisa & Scrap Mesin & Peralatan Perkantoran LAPORAN KAWASAN BERIKAT

63. Pengusaha KB/PDKB wajib melakukan pencacahan minimal 1 kali dalam 1 tahun Sebelum melakukan pencacahan, ybs wajib melaporkan ke KPPBC Hasil pencacahan dituangkan dalam Berita Acara Hasil pencacahan disampaikan bersamaan dengan laporan 4 bulanan pada periode ybs Hasil pencacahan menjadi dasar perhitungan persediaan barang KB selanjutnya DJBC MELAKUKAN PENGAWASAN PENCACAHAN BERDASARKAN MANAJEMEN RISIKO Here comes your footer 🢭 Page ‹#› PENCACAHAN

64. Pemusnahan dan Perusakan Barang Dapat Dimusnahkan Persetujuan Kepala Kantor Pabean Barang dalam KB (Sifat & Bentuk) Dibawah pengawasan pejabat BC Berita Acara Tidak Dapat Dimusnahkan Merusak kegunaan/fungsi secara permanen dg cara dipotong-potong atau dg cara lain Pemusnahan Barang Perusakan Barang

65. Pembekuan Izin Kawasan Berikat Selama pembekuan KB tidak diperbolehkan : memasukkan barang ke KB dengan mendapatkan fasilitas fiskal melakukan kegiatan pengolahan BKC Jika Penyelenggara KB dibekukan: Pengusaha KB dibekukan PDKB di dalam KB dibekukan (Pembekuan Penyelenggara KB > 3 bulan) Pemberlakuan Kembali Izin KB Tidak terbukti Telah mampu kembali Perbaikan profil Pembekuan Izin KB Menunjukkan ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan KB Hasil pemeriksaan/audit DJBC Profil risiko layanan tinggi 3 periode berturut-turut Diantaranya berupa: Melakukan kegiatan menyimpang dari izin berdasarkan bukti permulaan yang cukup Ka. KPPBC

66. Pembekuan Izin Kawasan Berikat Jenis kegiatan yang menyimpang dari izin KB: Memasukkan bahan baku tidak sesuai dengan yg digunakan untuk produksi Memasukkan barang yg tidak berhubungan dg izin KB Memproduksi barang yg tidak sesuai izin KB Tidak melakukan kegiatan pengolahan Tidak memenuhi perlakuan tertentu dalam izin KB Melakukan pemasukan barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat BC atau SKP Melakukan pengeluaran barang sebelum mendapatkan persetujuan Pejabat BC atau SKP Melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan yg dibuktikan dengan rekomendasi dari DJP Ketidakmampuan dalam menyelenggarakan dan/atau mengusahakan KB Tidak menyelenggarakan pembukuan Tidak melakukan kegiatan 6 bulan berturut-turut Tidak melunasi hutang kepabeanan dan cukai tepat waktu Tidak melaksanakan kewajiban sebagai KB Memasukkan barang yg dilarang untuk diimpor Mengekspor barang yg dilarang ekspornya Tidak memenuhi ketentuan batasan pengeluaran Hasil Produksi ke TLDDP Selam a 3 periode penilaian berturut-turut KB memiliki profil risiko layanan tinggi

67. Pencabutan Izin Kawasan Berikat Pembekuan Izin KB Pencabutan Izin KB Hasil pemeriksaan/audit DJBC : Terbukti telah melakukan kegiatan menyimpang dari izin KB Tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan KB Ka. Kanwil /KPUBC Tidak melakukan kegiatan dalam waktu 12 bulan terus menerus IUI sudah tidak berlaku Dinyatakan pailit Bertindak tidak jujur , antara lain : menyalahgunakan fasilitas KB dan/atau melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai Tidak memenuhi check list persyaratan dalam batas waktu yang telah ditentukan Mengajukan permohonan pencabutan !

68. Penyelesaian Pencabutan Izin Kawasan Berikat KB wajib melunasi bea masuk dan/atau cukai dan PDRI terutang Penyelesaian barang yang masih terutang (masih menjadi tanggungjawab KB) Diekspor kembali Dipindahtangankan ke TPB lain Max. 30 hari sejak tgl pencabutan Diekspor > 30 hari BTD KB memungut PPN atau PPN dan PPnBM serta membuat faktur pajak Dok. pabean a.n. PKB/PDKB yg telah dicabut izinnya Izin Penyelenggara KB dicabut, PDKB di lokasi penyelenggara KB: Mengajukan permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara KB lain, setelah mendapat rekomendasi dari Penyelenggara KB yang dituju Mengajukan permohonan menjadi Penyelenggara KB di lokasi Penyelenggara KB yang dicabut izinnya Diselesaikan kewajiban pabean Dipindahtangankan ke TPB lain Dikeluarkan ke TLDDP Asal Impor Asal TLDDP

69. Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI PROSES BISNIS KAWASAN BERIKAT KAWASAN BERIKAT TPB LAIN TLDDP KAW BEBAS TLDDP TPB LAIN LDP LDP KITE BC 2.3 Impor Reimpor BC 3.0 Ekspor Reekspor BC 2.7 Penjualan Subkontrak Peminjaman Pengembalian Reparasi Reject BC 2.6.2 Ex Subkontrak Ex Peminjaman Ex Reparasi BC 4.0 Penjualan Subkontrak Reparasi Dipinjamkan BC 2.7 Penjualan Subkontrak Peminjaman Pengembalian Reparasi Reject BC 2.5 Impor Utk Dipakai BC 2.6.1 Subkontrak Peminjaman Reparasi BC 4.1 Reject Ex-Subkontrak Ex-Reparasi Ex-Peminjaman BC 2.5 Penjualan BC 2.5 Penjualan

70. TEMPAT PENYELENGGARAAN PAMERAN BERIKAT

71. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat;jo nomor 85 tahun 2015 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 123/KMK.05/2000 tentang Entrepot untuk Tujuan Pameran; Kep.Dirjen Bea dan Cukai Nomor KEP-02/BC/2001 tentang Tatacara Pendirian dan Tatalaksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari ETP A. DASAR HUKUM

72. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat bangunan atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha penyelenggaraan pameran barang hasil industri asal impor dan/atau barang hasil industri dari dalam Daerah Pabean yang penyelenggaraannya bersifat internasional

73. Tempat Penimbunan; Tempat Pameran; Ruang Pemeriksaan; dan Ruang Kerja petugas Bea dan Cukai. C. TPPB Harus Mempunyai :

74. D. SYARAT – SYARAT PENIDIRIAN TPPB Surat permohonan dan Daftar Isian; Fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan lokasi; Fotokopi Izin Usaha Pameran dan Izin Usaha lainnya (mis: SIUP) ; Fotokopi Akte Pendirian perusahaan & pengesahannya dariDep.KumHam; Fotokopi NPWP, surat Pengukuhan PKP dan SPT Tahunan; Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL); Peta lokasi yang telah mendapatkan izin dari PEMDA setempat, Denah/Tata Letak bangunan dan foto-foto lokasi; BAP Lokasi, Rekomendasi dari Kepala KPPBC setempat ; Surat Jaminan (bermaterai) yang menyatakan bahwa perusahaan sanggup mempertaruhkan jaminan sebesar BM, Cukai dan PDRI yang terutang atas barang yang dipamerkan; Fotokopi kartu identitas penanggung jawab perusahaan; NIK.

75. E. PENGGOLONGAN BARANG IMPOR UNTUK KEPERLUAN PAMERAN Golongan A , barang pameran yang direncanakan akan diekspor kembali ; Golongan B , barang cetakan untuk keperluan promosi seperti pamflet, leaflet, brosur, dan gambar yang bersifat reklame; Golongan C , barang untuk keperluan stan pameran seperti dekorasi, poster, dan photo; Golongan D , barang untuk keperluan reklame atau souvenir yang diberikan secara cumacuma seperti pulpen, korek api, dompet yang telah dibubuhi tulisan/logo dari pabrik pembuatnya atau peserta pameran; Golongan E , barang atau bahan yang habis dipakai untuk melakukan peragaan , demonstrasi, atau percobaan mesin-mesin; Golongan F , makanan dan minuman yang habis dipakai untuk kegiatan pembukaan dan penutupan pameran ; (sesuai KMK 123 diberikan fasilitas , namun sesuai PP 32 th 2009 saat ini sudah tidak bisa lagi mendapat fasilitas) Golongan G , barang pameran yang akan dijual . X

76. Pembebasan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PDRI untuk barang pameran golongan A (yang akan direeskpor) ; Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran golongan B (untuk stan promosi ) , dengan batas jumlah maksimum FOB US $ 1.000 untuk setiap Peserta pameran; Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran golongan C (untuk stan pameran) , dengan batas jumlah maksimum FOB US $ 1.000 untuk setiap Peserta pameran; Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran golongan D (untuk reklamer/souvenir) , dengan batas jumlah : Untuk 1 (satu) Peserta pameran maksimum FOB US $ 5,000.00; Untuk kolektif lebih dari 5 (lima) Peserta maksimum FOB US % 25,000.00; Pembebasan BM, Cukai, serta tidak dipungut PDRI untuk barang pameran golongan E (untuk peragaan/demonstrasi) ; F. FASILITAS - FASILITAS TPPB :

77. Untuk memperoleh persetujuan pemberian fasilitas pabean, cukai dan perpajakan atas impor untuk kepentingan pameran Internasional, TPPB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan : G. SKEP FASILITAS PABEAN & PERPAJAKAN Fotokopi persetujuan TPPB; Fotokopi Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pameran tahunan/yang akan diselenggarakan, dari Inst. terkait; Judul, jadwal dan pelaksana pameran yang akan diselenggarakan.

78. H. KETENTUAN LAINNYA : A. Selambat-lambatnya 30 hari setelah selesai pameran, barang impor yang dipamerkan harus dikeluarkan dari TPPB/ETP dengan tujuan : Diekspor kembali Kawasan Berikat (apabila eks KB) ; Dipamerkan ke TPPB/ETP lainnya; TLDDP (lokal).

79. Pengeluaran ke TLDDP (lokal) untuk barang pameran golongan G dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor a.n. Direktur Jenderal, serta 🡪 Harus membayar BM dan PDRI Pengeluaran ke TLDDP (lokal) untuk barang pameran golongan A (yang tidak diekspor kembali) dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan a.n. Menteri, serta 🡪 Harus membayar BM dan PDRI, dan 🡪 Dikenakan sanksi administrasi sebesar BM dan Cukai yang harus dibayar.

80. PENGAWASAN Barang pameran tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak pameran berakhir menjadi barang dinyatakan tidak dikuasai, lebih 30 hari tidak diselesaikan menjadi barang dikuasai negara. Barang pameran berasal dari PDKB harus dimasukkan kembali ke PDKB dalam waktu 30 hari sejak pameran berakhir, bila tidak 🡪 PDKB wajib bayar bea masuk dan PDRI + denda sebesar 100% dari BMSD

81. Toko Bebas Bea

82. Direktorat Fasilitas Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI UU No.10 th 1995 jo. UU No.17 th 2006, ttg Kepabeanan PP No.32 th 2009 jo. PP No.85 th 2015, ttg Tempat Penimbunan Berikat PMK No.37/PMK.04/2013 Tentang Toko Bebas Bea PDJ No.PER-19/BC/2013 Tentang Toko Bebas Bea DASAR HUKUM

83. LATAR BELAKANG

84. DEFINISI TBB TOKO BEBAS BEA (TBB) ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG ASAL IMPOR DAN/ATAU BARANG ASAL DAERAH PABEAN UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG TERTENTU Pasal 1

85. Toko Bebas Bea Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus pengusaha Toko Bebas Bea yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia . Penyelenggaraan dan pengusahaan Toko Bebas Bea .

86. KAWASAN PABEAN TOKO BEBAS BEA KOTA TOKO BEBAS BEA Lokasi

87. Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Terminal Keberangkatan Pelabuhan Internasional Tempat Transit di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Tempat Transit di Terminal Keberangkatan Pelabuhan Internasional Terminal Kedatangan Bandara Internasional Dalam kota Lokasi Toko Bebas Bea

88. RUANGAN DI TBB TBB harus memiliki : Ruang Penimbunan (untuk menimbun barang dan melakukan pemeriksaan fisik oleh DJBC), dan Ruang penjualan (untuk menjual dan menyerahkan barang) Khusus untuk TBB yang berada di bandara internasional atau pelabuhan utama 🡪 ruang penimbunan dan ruang penjualan dapat berada tidak satu lokasi. Pasal 4

89. SIMPLIFIKASI IZIN TOKO BEBAS BEA Verify & Trust Trust & Verify Izin di Kanwil DJBC Izin di Kantor Pusat 15 Hari Kerja di KPPBC 10 Hari Kerja di Kantor Pusat DJBC 3 Hari Kerja di KPPBC 1 Jam di Kanwil DJBC Permohonan secara manual Permohonan secara online LAMA BARU Setiap pengguna jasa dipercaya sampai terbukti melakukan kesalahan Setiap pengguna jasa harus diteliti terlebih dahulu sebelum dipercaya Sesuai PMK Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan Dan Cukai Dalam Rangka Kemudahan Berusaha

90. PERPANJANGAN IZIN Izin TBB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang oleh Dirjen atas nama Menteri Izin yang tidak diajukan perpanjangan sampai dengan izin berakhir 🡪 otomatis dicabut Permohonan perpanjangan yang diajukan sebelum dicabut, namun sampai dengan izin berakhir belum dapat persetujuan perpanjangan 🡪 tidak mendapat fasilitas atas pemasukan sejak berakhirnya izin Pengusaha TBB MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SEBELUM IZIN BERAKHIR KPPBC MELAKUKAN PENELITIAN DAN MENERUSKAN PERMOHONAN KEPADA DIRJEN 7 HARI KERJA SETELAH LENGKAP DIRJEN BC MENERBITKAN IZIN ATAU PENOLAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 HARI KERJA Pasal 9 Catatan : Perubahan izin dalam RPDJ 🡪 diajukan ke Kanwil

91. Jangka waktu Izin Toko Bebas Bea izin usaha sudah tidak berlaku lagi bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah tidak berlaku lagi; dan/ atau izin sebagai Pengusaha TBB dicabut.

92. FASILITAS FISKAL TOKO BEBAS BEA Barang Impor dari Luar daerah pabean Gudang Berikat TBB lain Barang dari : - TLDDP - TBB lain eks barang lokal Diberikan penangguhan BM, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI Diberikan pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PPN/PPnBM Pasal 10

93. di terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean / pelabuhan utama di kawasan pabean / tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional dan pelabuhan utama adalah : YANG BERHAK MEMBELI DI TBB (bebas BM dan tidak dipungut PDRI) orang yang akan bepergian ke luar negeri, atau penumpang yg sedang transit di kawasan pabean

94. di dalam kota (Down Town): anggota korps diplomatik beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik pejabat/tenaga ahli pada Badan Internasional di Indonesia beserta keluarganya turis asing yang akan keluar dari Daerah Pabean. Pengusaha TBB wajib meneliti dan mendata orang yang membeli barang di TBB YANG BERHAK MEMBELI DI TBB (bebas BM dan tidak dipungut PDRI)

95. Perlakuan Perpajakan di TBB Subjek = Orang tertentu yang akan berpergian ke LN / transit tujuan LN Fasilitas = Pembebasan BM dan Cukai serta Tidak dipungut PDRI TBB di Terminal Keberangkatan / Transit Tujuan LN Subjek = Anggota CD, Tenaga Ahli Asing yang mendapat kekebalan Diplomatik, Orang yang akan Ke LN Fasilitas = Pembebasan BM dan Cukai serta Tidak dipungut PPN, PPnBm dan PDRI Batas BKC = Anggota CD 🡪 sesuai asas timbal balik yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait Tenaga Ahli Asing: 10 Lt MMEA/Org dewasa/bulan; 300 HT/100 Cerutu/500 gr Tis TBB di Dalam Kota Subjek = Orang yang baru tiba dari LN Fasilitas = Pembebasan BM dan Cukai serta Tidak dipungut PDRI sesuai ketentuan barang bawaan penumpang Pembelian diatas batasan barang bawaan penumpang, terhadap kelebihan berlaku ketentuan tentang barang bawaan penumpang Untuk barang BKC tidak boleh melebihi batasan barang bawaan penumpang TBB di Terminal kedatangan

96. Pembelian BKC oleh Lembaga Diplomatik Lembaga diplomatik dapat membeli BKC di TBB dalam Kota dengan Persetujuan Ka Kanwil atau Ka. KPU, dengan ketentuan: berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pimpinan lembaga diplomatik untuk kepentingan khusus seperti perayaan hari kemerdekaan negara yang bersangkutan dan perayaan hari besar tertentu telah direkomendasikan oleh instansi teknis terkait dalam jumlah sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait berdasarkan asas timbal balik mendapatkan pembebasan cukai Pembelian BKC oleh Lembaga Diplomatik

97. KARTU KENDALI Sebagai alat kontrol pembelian barang kena cukai di Toko Bebas Bea yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada orang tertentu . Anggota Korps Diplomatik Pejabat / Tenaga Ahli Badan Internasional Orang Tertentu Kartu kendali harus disediakan dalam bentuk kartu kendali elektronik Terhadap pemilik kartu kendali elektronik harus dilakukan perekaman pola sidik jari dengan menggunakan alat pemindai sidik jari elektronik. Bentuk kartu Kendali

98. KARTU KENDALI Anggota CD / tenaga ahli badan internasional (termasuk suami/istri) yang akan membeli barang di TBB 🡪 wajib memiliki KARTU KENDALI Cara mendapatkan kartu kendali : Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Melampirkan : rekomendasi dari Kemenlu (untuk CD) atau Setneg (untuk tenaga ahli badan internasional), fotokopi paspor, pas foto (termasuk data suami/istri) Isi rekomendasi kemenlu/setneg : nama, kebangsaan, jabatan, instansi tempat kerja, masa tugas, kuota pembelian barang Kartu kendali berlaku untuk jangka waktu 1 tahun Perpanjangan/perubahan Kartu Kendali dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pasal 13-15

99. Pengawasan TBB perangkat elektronik yang digunakan untuk menangkap gambar digital dari pola sidik jari. Pemindai sidik jari Pemindaian Sidik Jari: Kepada CD/Tenaga Ahli yang melakukan pembelian BKC dengan menggunakan Kartu kendali. Dilakukan pada saat pertama kali membeli. Kepada orang yang akan berangkat keluar negeri yang melakukan pembelian di TBB dalam Kota. Dilakukan pada saat pembelian dan diverifikasi kembali pada saat pengambilan di tempat penyerahan . Kepada Orang yang baru tiba dari LN yang melakukan pembelian di TBB Kedatangan. Verifikasi sidik jari pada saat pembelian.

100. Pengawasan TBB Perusahaan yang mengajukan permohonan Izin TBB harus melakukan pemaparan profil perusahaan yang diwakili oleh anggota direksi perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan Pemaparan Profile Perusahaan Pemberitahuan Kesiapan Pengusaha Toko Bebas Bea memberitahukan secara tertulis kesiapan dan rencana memulai operasional Toko Bebas Bea kepada Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Toko Bebas Bea. KARTU KENDALI

101. Pengawasan TBB Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean melakukan analisa akses data terhadap sistem informasi persediaan (IT Inventory) dan/atau sistem Closed Circuit Television (CCTV). CCTV dan IT Inventory Pelaporan Hasil Analisa Kepala Kantor Pabean melakukan analisa berdasarkan akses data terhadap IT Inventory dan melaporkan hasil analisa kepada Kepala Kantor Wilayah atau KPU secara periodik. KARTU KENDALI

102. KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEWAJIBAN PENGUSAHA TBB : Memasang tanda nama perusahaan Menyediakan ruang kerja, sarana kerja untuk pengawasan DJBC Membuat rekapitulasi (laporan) bulanan Memisahkan penimbunan barang asal impor dan lokal Mendayagunakan IT Inventory Memiliki NPPBKC apabila menimbun BKC Menyediakan sarana untuk PDE Mengajukan permohonan perubahan ijin apabila data berubah Melakukan pencacahan minimal 1 tahun sekali Mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum berakhir Menyelenggarakan pembukuan Menyimpan dokumen dalam kurun waktu 10 tahun Menyerahkan dokumen dalam rangka pemeriksaan pabean dan pajak Meneliti dan mendata oarang yang membeli di TBB Melekati BKC dengan label tanda pengawasan cukai LARANGAN PENGUSAHA TBB : Memasukkan barang larangan impor Pasal 16,17,19,20

103. Pengawasan TBB Dalam hal Pengusaha TBB tidak melaksanakan kewajibannya atau melakukan kegiatan yang dilarang, Kepala KPU atau Kepala Kantor Pabean atas nama Kakanwil melakukan pembekuan terhadap izin TBB yang bersangkutan Selama pembekuan dilarang memasukkan barang ke TBB !! Pembekuan Langsung Pencabutan Izin TBB apabila: Perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya terbukti dengan sengaja memasukkan barang larangan impor, dan/atau tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan TBB tersebut berdasarkan hasil audit Pejabat Bea dan Cukai. KARTU KENDALI

104. TOKO BEBAS BEA EXISTING TBB di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional TBB Dalam Kota 28 TOKO BEBAS BEA 7 TBB di Bandara Soetta 2 TBB di Bandara Juanda 2 TBB di Bandara Ngurah Rai 14 TBB Dalam Kota Jakarta 2 TBB Dalam Kota Bali 1 TBB Dalam Kota Tj. Pinang

105. TEMPAT LELANG BERIKAT

106. DASAR HUKUM UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yo. UU No. 17 Th 2006 PP NO. 32 / 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo PP No.85 / 2015 Per DJBC No P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB jo P-35/BC/2010

107. Tempat lelang berikat Penyelenggara Tempat lelang berikat sekaligus pengusaha Tempat lelang berikat yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia . Penyelenggaraan dan pengusahaan Tempat lelang berikat

108. Penetapan TLB / pemberian izin penyelenggara TLB sekaligus pengusaha TLB dengan Keputusan Menteri. Persyaratan : a. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat atau bangunan yang mempunyai batas-batas yang jelas b. memiliki Surat Izin Tempat Usaha, Dokumen Lingkungan Hidup, Surat Izin Usaha Lelang, dan izin lainnya dari instansi teknis terkait c. Telah dikukuhkan sebagai PKP dan telah menyampaikan SPT PPh tahun pajak terakhir PENYELENGGARAAN/PENGUSAHAN

109. KAWASAN DAUR ULANG BERIKAT

110. DASAR HUKUM UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yo. UU No. 17 Th 2006 PP NO. 32 / 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat jo PP No.85 / 2015 Per DJBC No P-20/BC/2008 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk ditimbun di TPB jo P-35/BC/2010

111. Di dalam KDUB dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan KDUB. Penyelenggaraan KDUB dilakukan oleh penyelenggara KDUB yang berbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia. Penyelenggara KDUB melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan KDUB. Dalam satu penyelenggaraan KDUB dapat dilakukan satu atau lebih pengusahaan KDUB. PENYELENGGARAAN / PENGUSAHAN

112. Pengusaha KDUB atau pengusaha di KDUB merangkap sebagai penyelenggara di KDUB : menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu di dalamnya dilakukan kegiatan pengolahan berupa proses daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean dengan mempergunakan teknologi yang telah disetujui oleh kementerian yang menangani masalah lingkungan hidup sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi. PENYELENGGARAAN & PENGUSAHAN

113. Dasar Hukum ‹#› 1 PP PP Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat PMK PMK Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat jo PMK Nomor 28/PMK.04/2018 PDJ Perdirjen BC Nomor PER-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat Perdirjen BC Nomor PER-02/BC/2016 terkait BC 1.6 Perdirjen BC Nomor PER-03/BC/2016 terkait BC 2.8

114. Definisi PLB ‹#› “PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali” PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC

115. Penyelenggaraan & Pengusahaan ‹#› Penyelenggaraan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB Pengusahaan dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean PT A PT A PT B PENYELENGGARA PLB PENGUSAHA PLB PENGUSAHA DI PLB MERANGKAP PENYELENGGARA DI PLB (PDPLB) Pengusahaan oleh entitas yang sama dengan penyelenggara Pengusahaan oleh entitas yang berbeda dengan penyelenggara

116. Penimbunan Barang (1) ‹#› Di dalam 1 (satu) lokasi Pengusaha PLB atau PDPLB hanya dapat dilakukan penimbunan jenis barang : yang memiliki karakteristik sejenis; dan/atau untuk mendukung industri sejenis Dalam 1 pengusahaan PLB harus memiliki: a. tujuan distribusi lebih dari 1 perusahaan; b. lebih dari 1 pemasok ( supplier ) di luar daerah pabean; dan/atau c. tujuan distribusi barang ke luar daerah pabean TEMATIK TIDAK ONE-TO-ONE

117. Penimbunan Barang (2) ‹#› Kegiatan menimbun barang di PLB diberikan untuk jangka waktu 3 tahun, dari tanggal nopen dokumen pabean pemasukan Dapat diperpanjang maksimal 3 tahun, untuk : Operasional migas Pertambangan Industri tertentu (penerbangan, perkapalan, kereta api, infrastruktur, hankam, pertanian/perikanan/peternakan) Industri lainnya dengan seizin Kepala KPPBC Apabila lewat : harus diekspor kembali, dikeluarkan ke TPB lain, dikeluarkan ke Kawasan Bebas, dikeluarkan ke KEK atau kawasan ekonomi khusus lainnya, atau dikeluarkan ke TLDDP dengan pemenuhan ket. impor 🡪 kalau tidak, dibekukan. Penimbunan dpt disertai Kegiatan Sederhana : Pengemasan/pengemasan kembali Penyortiran Standardisasi ( quality control ) Penggabungan ( kitting ) Pengepakan Penyetelan Konsolidasi barang tujuan ekspor Penyediaan barang tujuan ekspor Pemasangan kembali dan/atau perbaikan maintenance pada industri strategis, termasuk painting Pembauran (blending) Pemberian label berbahasa Indonesia Pelekatan Pita Cukai Pelelangan barang modal asal LDP Pameran Pemeriksaan dari instansi teknis (lartas) Pemeriksaan untuk penerbitan SKA Kegiatan sederhana lainnya oleh Dirjen BC Kegiatan Sederhana bukan merupakan kegiatan pengolahan ( manufacturing ) JANGKA WAKTU TIMBUN 3 TAHUN ++ KEGIATAN SEDERHANA

118. Kepemilikan Barang ‹#› Milik PLB Milik Supplier Milik Pemilik barang di LDP/TLDDP 1 2 3 Barang sudah dibeli oleh Penyelenggara PLB/ Pengusaha PLB/PDPLB Barang milik supplier di LN dititipkan di PLB (konsinyasi). Saat masuk ke PLB belum ada transaksi. Barang sudah dibeli oleh pembeli di TLDDP dan dititipkan di PLB. Saat masuk sudah ada transaksi. PLB

119. Persyaratan PLB (1) ‹#› Syarat Administratif 1 *

120. Persyaratan PLB (2) ‹#› Lokasi dapat dilalui sarkut petikemas / sarkut lainnya Batas2 dan luas yang jelas Memiliki tempat pemeriksaan fisik atas brg impor/ekspor Memiliki tempat penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, & pengeluaran Memiliki tempat/area transit untuk brg yg telah didaftarkan pemberitahuan pabean kecuali brg tertentu (cair/gas/dsb) Memiliki tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan kegiatan sederhana Syarat Fisik Perusahaan Yang : Telah ditetapkan AEO Terdaftar di Bursa Efek (Tbk) BUMN Menimbun jenis barang untuk industri ttn (penerbangan, perkapalan, kereta api, infrastruktur, hankam, pertanian/perikanan/peternakan, IKM) Menimbun jenis barang ttn (minyak, gas, brg lainnya yg ditetapkan Dirjen BC), ATAU Memiliki luas 1 Ha (tanah+ bangunan) Memiliki SPI yang baik Telah mendayagunakan IT Inventory Tidak pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai, perpajakan Syarat Lainnya 2 3

121. Proses Perizinan PLB ‹#› Syarat administratif di-scan dalam media penyimpan data elektronik Pemohon yang memenuhi syarat fisik, administrasi, dan syarat lainnya mengajukan permohonan kepada Dir. Fasilitas melalui Ka. Kantor Pabean Melakukan penelitian kelengkapan berkas Tidak lengkap: Surat Pengembalian Lengkap: Berita acara pemeriksaan lokasi Rekomendasi Ka. Kantor Pabean Mengirimkan BAP dan Rekomendasi Ka. Kantor Pabean Pemohon presentasi Business Plan kepada Dir. Fasilitas Dir. Fasilitas memberikan persetujuan /penolakan, pertimbangan: Persyaratan fisik Persyaratan administrasi BAP dan rekomendasi Kantor Pabean Pemaparan visi, misi, dan Business Plan Roadmap industri terkait Analisis economic impact Izin berlaku seterusnya s.d. izin usaha industri/bukti penguasaan lokasi tidak berlaku atau sampai izin PLB dicabut 1 izin untuk beberapa lokasi Perubahan Izin melampirkan data pendukung Pemohon Kantor Pabean Kntr Pusat DJBC 15 Hari Kerja Sejak Permohonan Diterima 10 Hari Kerja Sejak Permohonan Diterima

122. Pemasukan dan Pengeluaran Barang ‹#› PLB Luar Daerah Pabean TPB Lainnya TLDDP KEK Kawasan Ekonomi Lainnya Harus dilakukan stripping, kecuali untuk barang cair/gas atau barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor dengan pertimbangan profil risiko perusahaan Mendukung kegiatan industri di KB, KEK, Kawasan Bebas, KE lainnya Mendukung kegiatan industri di TLDDP Dimasukkan ke TPB lainnya Diekspor Mendukung kegiatan industri yg mendapat pembebasan/keringanan BM Mendukung kegiatan industri yg mendapat fasilitas BMDTP Mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan brg tertentu Mendukung IKM Asal LDP Diekspor Tujuan Khusus (operasional migas, pertambangan, industri tertentu, dipamerkan, dilelang, mendukung IKM, tujuan lainnya menurut kelaziman berdasarkan persetujuan Kepala KPPBC) Asal TLDDP

123. Perlakuan Kepabeanan dan Perpajakan ‹#› LDP Penangguhan BM, Tidak dipungut PDRI, Pembebasan Cukai PLB Lain Penangguhan BM, Tidak dipungut PDRI, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM TLDDP Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM TPB Lain (selain PLB) Asal LDP : Penangguhan BM, Tidak dipungut PDRI, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM Asal TLDDP : Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM KEK, Kawasan Bebas, Kawasan Ekonomi lain Asal LDP : Penangguhan BM, Tidak dipungut PDRI, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM Asal TLDDP : Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM Asal LDP yang dimasukkan dari TLDDP oleh PLB tujuan tertentu (contoh: IKM, Migas) Penangguhan BM, Tidak dipungut PDRI, Pembebasan Cukai, Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM ASAL LDP dari PLB KE TLDDP Dilunasi BM Dipungut PDRI Dilunasi Cukai Bukan obyek penyerahan PPN dalam negeri ASAL LDP dari PLB KE TLDDP yang mendapat fasilitas, mengikuti fasilitas penerima ASAL TLDDP dari PLB KE TLDDP sesuai ketentuan perpajakan PLB

124. Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke TLDDP. Klasifikasi yang berlaku atas barang pada saat pengeluaran dari PLB ke TLDDP Pembebanan yang berlaku pada saat pemberitahuan pabean impor didaftarkan Tarif & Nilai Pabean ‹#› PLB Tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; Nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku PLB dihitung berdasarkan persentase kandungan barang impor yang terkandung pada barang campuran dimaksud untuk barang asal TLDDP yang terkandung pada barang campuran yang dikeluarkan kembali ke TLDDP 5% x harga jual 🡪 bila tarif (MFN) waste/scrap 5% atau lebih; atau Tarif MFN x harga jual 🡪 bila tarif (MFN) waste/scrap kurang dari 5%. tujuan barang TLDDP Barang asal LDP tujuan barang TLDDP Barang asal LDP Barang asal TLDDP Bea Masuk PDRI Cukai Bea Masuk dan PDRI PPN, PPnBM BM Dihitung berdasarkan harga jual PDRI Pengeluaran Waste Tanpa Kegiatan Sederhana Ada Kegiatan Sederhana

125. Pemusnahan Barang ‹#› Pemohon Kantor Pabean Pemusnahan hanya dapat dilakukan atas barang yang busuk atau kadaluwarsa Pemohon mengajukan permohonan kpd Ka. Kantor Pabean, melampirkan: daftar rincian barang yang akan dimusnahkan mencantumkan dokumen pemasukan mencantumkan alasan pemusnahan, cara pemusnahan, dan lokasi pemusnahan Pelaksanaan pemusnahan dibawah pengawasan DJBC Ka. Kantor Pabean melakukan penelitian dan memberikan persetujuan /penolakan 5 Hari Kerja Sejak Permohonan Diterima

126. Kewajiban ‹#›

127. Larangan ‹#› Memasukkan barang untuk ditimbun di PLB selain : barang yang diizinkan barang untuk keperluan pengusahaan PLB barang contoh Memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor Mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB PLB

128. Tanggung Jawab ‹#› Penyelenggara PLB Pengusaha PLB PDPLB BM, Cukai, PDRI yang terutang atas barang yang dimasukkan dari LDP untuk keperluan penyelenggaraan PLB yang berada atau seharusnya berada di PLB Cukai, PPN, PPnBM yang terutang atas barang yang dimasukkan dari TLDDP untuk keperluan penyelenggaraan PLB yang berada atau seharusnya berada di PLB BM, Cukai, PDRI yang terutang atas barang yang dimasukkan dari LDP yang berada atau seharusnya berada di PLB Cukai, PPN, PPnBM yang terutang atas barang yang dimasukkan dari TLDDP yang berada atau seharusnya berada di PLB BM, Cukai, PDRI yang terutang atas barang yang dimasukkan dari LDP yang berada atau seharusnya berada di PLB Cukai, PPN, PPnBM yang terutang atas barang yang dimasukkan dari TLDDP yang berada atau seharusnya berada di PLB Dalam hal PDPLB tidak dapat mempertanggungjawabkan BM/Cukai/PDRI/PPN/PPnBM karena PDPLB tidak ditemukan, Penyelenggara PLB harus bertanggung jawab

129. Pemberitahuan Pabean ‹#› Diajukan dengan sistem PDE, kecuali KPPBC belum menerapkan PDE Penerapan PDE belum dapat dilakukan Kondisi kahar Penyampaian dapat secara berkala khusus untuk : Barang melalui pipa, jaringan transmisi, dan sejenisnya Pemasukan/pengeluaran yg memerlukan kecepatan pelayanan Terhadap barang pelayanan segera, pemberitahuan pabean dapat disampaikan 1 hari setelah barang dikeluarkan Untuk dapat menyampaikan berkala atau pelayanan segera harus seizin Kepala KPPBC Terhadap pengangkutan BKC berlaku aturan Cukai PLB BC 1.6 LDP PPB PLB PLB Lokasi Lain (satu izin) PP- FTZ 02 FTZ BC 2.7 TPB Lainnya BC 4.0 TLDDP LDP TPB Lainnya TLDDP (ex. lokal) FTZ PLB Lokasi Lain (satu izin) BC 3.0 BC 4.1 BC 2.7 PPB PLB BC 2.8 & PP- FTZ 02 TLDDP (ex. impor) BC 2.8 PPK PLB

130. Ketentuan Pembatasan & FTA ‹#› PLB TLDDP LDP Pembatasan FTA Belum berlaku ketentuan pembatasan kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan SKA yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan pada saat pemasukan barang ke PLB Pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor dipenuhi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke TLDDP Dalam hal ketentuan pembatasan telah dipenuhi pada saat pemasukan ke PLB, pada saat pengeluarannya tidak diperlukan pemenuhan ketentuan pembatasan Diberlakukan tarif BM sesuai skema preferential tariff pada saat dikeluarkan dari PLB ke TLDDP yang dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota Dalam hal ada campuran barang FTA dan non FTA, dihitung secara proporsional. Campuran beberapa FTA, menggunakan FTA paling dominan

131. Pengawasan dan Monev ‹#› Kantor Pabean Kanwil DJBC Kntr Pusat DJBC Analisa dari IT Inventory dan data pendukung lainnya Menyampaikan laporan hasil analisa ke Kanwil minimal 1 bulan sekali Analisa dari IT Inventory dan data pendukung lainnya Menyampaikan laporan hasil analisa ke Kanwil minimal 1 bulan sekali Dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu, untuk memastikan: Kebenaran pemberitahuan jumlah dan jenis barang Kebenaran pemberitahuan tarif dan nilai pabean Pemenuhan kewajiban dan larangan Pemenuhan ketentuan pembatasan Kesesuaian pencatatan dalam IT Inventory MONITORING Min.1 tahun sekali pada setiap akhir tahun buku Tujuan utk mengetahui: kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kegiatan operasional PLB perkembangan bisnis perusahaan (peningkatan investasi, tenaga kerja, volume impor/ekspor, data perpajakan, volume penimbunan barang, pemasok dan pembeli) EVALUASI Min. 1 tahun sekali berdasarkan hasil monitoring untuk izin PLB. Min. 3 tahun sekali untuk aturan PLB Tujuan utk menguji: apakah izin PLB kepada perusahaan tepat sasaran & sesuai tujuan apakah aturan sesuai arah kebijakan pemerintah, dapat dilaksanakan di lapangan, dan telah mengakomodasi dinamika bisnis

132. SELISIH JUMLAH BARANG ‹#› PLB PEMASUKAN PENGELUARAN Kesesuaian antara BC 1.6 dengan hasil pemeriksaan fisik Apabila kedapatan selisih kemasaan saat dibongkar, maka PLB mempertanggungjawabkan sesuai dengan pasal pengangkutan di UU Sepanjang jumlah kemasan sesuai, PLB tidak bertanggungjawab atas kebernaran jumlah dan jenis barang Pada saat pemeriksaan sewaktu2/pencacahan atau audit terdapat selisih jumlah, dilakukan penelitian, Jika : Musnah tanpa sengaja 🡪 tidak bayar BM Dapat dipertanggungjawabkan (tidak sengaja, bukan kelalaian, bukan pidana) 🡪 bayar BM tanpa denda Tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak sengaja, karena kelalaian, bukan pidana) 🡪 bayar BM dan bayar denda Pidana 🡪 sesuai ketentuan pidana Pada saat sudah diajukan BC 2.8 tanggungjawab beralih ke importir Importir bertanggungjawab atas kebenaran jumlah dan jenis barang yang diberitahukan

133. Pembekuan IZIN PLB DIBEKUKAN DALAM HAL PENYELENGGARA/PENGUSAHA/PDPLB : tidak melaksanakan kewajiban melakukan kegiatan yang dilarang melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan : memasukkan barang tidak sesuai izin memasukkan barang larangan impor/ekspor mengeluarkan barang kepada pihak yg tidak tercantum dalam izin menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan PLB, a.l : tidak menyelenggarakan pembukuan tidak melakukan kegiatan 6 bulan berturut-turut tidak melunasi utang kepabeanan dan cukai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai PLB berdasarkan hasil monev tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izin PLB ‹#› Selama dibekukan tidak boleh memasukkan barang ke PLB namun masih boleh melakukan kegiatan di dalam PLB dan boleh mengeluarkan barang dari PLB

134. Pencabutan IZIN PLB DICABUT DALAM HAL : Sebagai tindaklanjut dari pembekuan tidak melakukan kegiatan selama 12 bulan berturut-turut tidak mendapatkan pemberlakuan kembali atau perpanjangan izin usaha/bukti penguasaan lokasi dalam jangka waktu 30 hari bertindak tidak jujur dalam usahanya a.l berupa menyalahgunakan fasilitas PLB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai Dinyatakan pailit Mengajukan permohonan pencabutan ‹#›

135. Thank You !